Supanto Supanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana

MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR, Volume 20, No. 3, Tahun 2004 (Terakreditasi)
Publisher : P2U (Pusat Penerbitan Universitas) LPPM Unisba

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan  perbuatan-perabuatan sebagai tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana, dan mendiskripsika penegakan hukum pidana dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksual. Dengan menggunakan metoda penelitian yuridis –normatif, serta dilengkapi  dengan pendalaman pendekatan kebijakan hukum pidana.  Diperoleh simpulan, bahwa Pengaturan hukum pidana  (KUHP)  mengenai pelecehan seksual dimasukkan sebagai tindak pidana kesusilaan secara umum. Karena usia KUHP menyebabkan ketidak-sesuaian filosofis dan nilai yang dikandungnya dengan perkembangan sekarang ini. Penegakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam proses sistem peradilan pidana melibatkan  kepolisian, kejaksaan dan hakim. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi problema teknis-yuridis terutama  masalah pembuktian, di samping itu yang melandasi pemikiran para aparat penegak hukum masih  yuridis normative / dogmatik (metoda yuridis dalam arti sempit).

PARADIGMA KERAKYATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

YUSTISIA Vol 65 (2004)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law reconstruction needed to be doned comprehensively as wellas the aspect of substantial, structure and legal culture by paying attention to the change and development of the society justice. Its mean that the law paradigm is not authority domination but giving protection and welfare in justice manner. So the participation in law formulation and law enforcement is an urgent need to involve the public as a mirror of the strengthen of civil society. All the change and development of society as the impact globalization and technology development.

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SEBAGAI KEJAHATAN EKONOMIBIDANG HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL

YUSTISIA Vol 71 (2007)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aimsofthisstudyis to understandlawsandregPulation relatedwith thearrangement ofcomputer softwarepiracy, study the suitability between the nationallawandglobalization development, anddescribe penal policyformulation. Research  methodologyaredescriptive researchandthelaws researchare normativelyand sociologically, so, ituses the soclo-legal  andjuridical-criminology approaches, in the first year research especially uses secondarydata sources, especially the law documents, bypurposive determined informant The data collection is done by interview, library study, and group discussion. The analysis techniqueby usinginventarization, identification, arrangementlawprincipal and finding the doctrinedone by inductive-analytic. Besides that, theoriticahreconstruotion anddata-analytic aredone by qualitative ap proach. Theconclusion obtainedinglobalization era places the state is no longermonopolizethe power because a lot of non-governmentinstitutions which also follow to influence to arrange the international relations, like WTO. Globalization shows the crime development like the transnational crime include the crime related with intellectual property right especially computer software piracy. Indonesia alreadyhas completelegislation productaboutintellectual property right. The termofcriminal act ofcomputersoftware piracyis notofficially In the law, actually as thedeed digress the exclusive creatorrights to multiplies and announce thatbe done unauthorized.

OPERASIONALISASI PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN T1NDAK PIDANA KORUPSI

YUSTISIA Vol 74 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Thegrowthof corruption offence have damaged, relating to all of the life aspects (economy, politic, socialand culture), and become systematicallyin institutionals, such asyudicative, executive, and legisla tive. TheCorruption risingis a partofpoliticalpoweroperation in"Orde Baru"regime,butalso thatcontinue in the regime authorities after the reformation era. In connected with this situation, law functions are weakedfacing the power, so as prevention of crimeinstrument, the law (criminal law)have limitation. This is manifested in legislation concerning corruption offence (the LawNo. 31 of 1999jo the Law No. 20 of2001), belonging substance in relevance with socialchange demand, relatingto formally the offence formu lation, the law subject, special minimum penal sanction threatened, gravititation, as prioritycase, tool of provingconformingtechnology development, and participation of social members in corruption eradica tion. In context corruption eradication policy by criminal law instrumentmust be integrated with another instruments,such as effortIndeveloping of government checkand balance mechanism, empowering civilsociety, and another democratizationefforts.

PROBLEMA VCD ILLEGAL Pemahaman dan Upaya penanggulangannya dengan Hukum Pidana

YUSTISIA Vol 66 (2004)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violations of intellectual property right (IPR) represent theeconomic crime, that impinge the legislation of IPR rule. VCD Illegal as counterfeiting behavioral is the deed which violate the Copyright regulation (The Law No. 19 of 2002). It is administration law belonging penal sanction. This matter as effort of crime prevention policy with the criminal law, representing the part of criminal policy. The Criminal law is used to become an instrument executing the governmental policy. The enforcement of law in IPR area is important in context of economical globalization, related to Indonesia have followed the member ofWTO. TheIndonesia IPR provisions imposed in Indonesia face the cultural of law problem, concerning the law awareness.

GLOBALISASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

YUSTISIA Vol 49 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia sekarang ini sedang berlangsung perubahan-perubahan yang sangat cepat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia bekerja tidak lagi mengandalkan kemampuan ototnya melainkan sudah memanfaatkan teknologi canggih yang serba otomatis, elektrik dan sebagainya. Jaraktempat maupun waktu tidak lagi jauh maupun lama. Demikian itu merupakan era industri yang telah mengalami proses kemajuan menuju era baru yaitu era informasi.Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa proses perubahan yang sekarang berlangsung merupakan suatu proses transformasi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat yang kehidupan dan kemajuannya sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas informasi (Kartasasmita,1991 : 10). Keadaan ini menimbulkan perubahan yang revolusioner atau perubahan yang mendasar menyangkut segala segi kehidupan. Hal ini didalam tata hubungan internasional antar bangsa menumbuhkan kecenderungan globalisasi.Kecenderungan globalisasi membawa dampakbagi kondisi Negara RepublikIndonesia. Pembangunanyang dilaksanakan mau tidak mau harus memperhitungkankecenderungan global tersebut. Dalam hal ini pengembangan hukum, instrumen-instrumen hukum internasional dan pandangan-pandangan yang bersifat mendunia perlu memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran hukum nasional.

PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA

REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukanpengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yangberlaku. Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yangterjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pembuatan suatu testament terikat oleh bentukdan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament. Sesuai pada ketentuan Pasal 875KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedurpembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta hibahwasiat.

AN EXPANSION OF CONCEPT THE STATE ECONOMIC LOSS IN CORRUPTION IN INDONESIA

The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7411.037 KB)

Abstract

This research aimed to analyze the meaning of state finance loss in corruption and provide prescriptions the expansion of concept the state economic loss in Corruption Eradication Acts in Indonesia. This research was a normative-legal approach with the approaches of statute, case, comparative and conceptual. Legal materials were analyzed by syllogism of induction, deduction and interpretation. The research indicates that, first, the meaning of state economic in corruption is a life of economic that structured as a joint venture based on kinship principles, in this case is a cooperative, or other entity that has the principles and spirit of mutual cooperation, kinship and joint ventures, so if there are irregularities in cooperatives or other business entities principled and cooperative spirit that resulted in losses, it can be applied to corruption. But this has never happened in the practice of corruption law enforcement. Secondly, the need for expansion the concept of state economy in corruption crime, thus acts in state economy loss, among others: the implementation of construction without indepth study (feasibility study) so it does not have the value of benefits, contractor is unable to finish the government’s work in accordance with employment contracts so that work is not finish and not function, basic materials stockpiling and public’s needs (stockpiling of food, fuel, fertilizer, etc.), import policies that harm the public’s production and acts that damage the ecological of environment (forestry, mining and fisheries conducted unlawfully). Keywords: expansion, the concept of state economy, corruption.

Corporate Criminal Responsibility In Cases Of Wildfires As The Legal Protection For Public (A Study In Central Kalimantan Province)

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2017): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wildfires, caused by degradation and deforestation in one decade and done by corporation who has legality in forest management, has destroyed woodland and made many losses in all aspects. In the economic development, almost all national development sources come from the management of natural resources of forest areas in Indonesia. In the 1945 constitution chapter XIV, article 33, paragraph 3, it is stated that “The land, the waters, and the natural riches comtained therein shall be controlled by the state and exploited to the geratest benefit of the people”. In fact, the weaknesses of law enforcement in forestry and environment make the transgression and deforestation keep on going.