Adi Sulistiyono
Unknown Affiliation

Published : 17 Documents
Articles

Found 17 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH Prawardhani, Winuratri Gita; Sulistiyono, Adi
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan  Taman Mini Indonesia Indah saat ini.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Rochim, Bayu Nur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to know and explain the position of the peace deed made before the notary as evidence in the settlement of civil disputes, and to know and explain the basis of the judges consideration of the peace deed made before a notary neglected by the judge as evidence in the decision of the Court Supreme Number 935 K/PDT/2010. This article is a doctrinal legal research or normative juridical method, which examines the research problem of existing law and its implementation related to the position of the peace deed made before the notary and the judges consideration in deciding a case. Methods of data collection is done by library research. Current Article uses deductive reasoning methods that are used to draw conclusions from general terms into specific things that are then drawn into conclusions. The results of this study indicate that a peace deed made before a notary public as a form of a peace effort outside the court may be evidence of appropriate evidence that meets the formal and material requirements of the authentic deed made as set forth in the Civil Code and Act No. 2 Year 2014 joncto Law Number 30 Year 2004. In the case concerned, the peace deed is ignored as evidence because the peace deed does not meet the validity requirements of the agreement because one of the parties is unbalanced because it is in custody so that the deed does not meet one of the formal requirements . In this case, there is no rule that clearly stipulates that an agreement does not meet formal requirements because one of the parties is in custody.Keywords: Acta Van Dading; Agreement; Dispute resolutionAbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang diabaikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/PDT/2010. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan implementasinya berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Artikel saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa akta perdamaian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kasus yang bersangkutan, akta perdamaian diabaikan sebagai alat bukti karena akta perdamaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena salah satu pihak kedudukannya tidak seimbang karena berada di tahanan sehingga akta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat formil karena salah satu pihak berada dalam tahanan.Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Utami, Sri; Purwadi,, Hari; Sulistiyono, Adi
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakatsehingga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidanamenurut UUJN dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat sosiologis dengan pendekatanyuridis sosiologis. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana menurutUUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntutumum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN, pengawasan, melekatkan sidik jari pada minutaakta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Adapun hambatan dalam pelaksanaannyaadalah belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya MKN, dan peranINI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan masih kurang. Adapun cara mengatasi hambatantersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkanmultitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris, memberikan pendampingan terhadapNotaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peranINI, baik secara internal maupun eksternal.
ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH Prawardhani, Winuratri Gita; Sulistiyono, Adi
PRIVAT LAW 1 Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan  Taman Mini Indonesia Indah saat ini.
ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Rahman, Reza Fazlur; Sulistiyono, Adi
Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  pemisahan  wewenang  pengawasan terhadap  lembaga  keuangan  perbankan  antara  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang  digunakan  adalah  metode  deduksi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.
KONSEKUENSI TRANSPLANTASI HUKUM TERHADAP PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DAN HUKUM LOKAL Purwadi, Hari; Sulistiyono, Adi; Firdausy, Adriana Grahani
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 1: JANUARY-APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8622

Abstract

AbstractLegal transplants in the form of ideas, concepts, solutions or structures, institutions, and methods, from one country to another has been a tendency in the development of the law in various parts of the world. Including Indonesia, has conducted legal transplants from various foreign legal system or any other country in the formation of various laws. Legal transplants in the perspective of comparative law and culture has potential mismatch between law and society, considering foreign law (the model) has material base differ with the recipient, such as Indonesia, the material and social base reflected in the values  of Pancasila or local law. Therefore, studies on this subject is very important, and in this study aims to analyze: (1) the form of transplantation of foreign law into the legal system of Indonesia (national law); (2) inevitability of legal convergence in the development of national law in the future. Theoretically, this study relates to theories of legal transplant or diffusion of law, in particular mixing legal system and harmonization or convergence. This study confirmed the legal transplant theories are constructed from practices in Western countries. For that purpose, this study methodologically used socio-legal research types (nondoctrinal / socio-legal research). Based on the  category of Esin Örücü, found that legal transplants in Indonesia occurred in various combinations of the most complex forms to simpler. Constitution as an example, transplant in the form of structures, institutions, and methods, in addition to the form of ideas, concepts, and solusion from Western law, both civil law system and common law systems. Legal transplants in Indonesia generally more formal process (formal diffusion) rather than substantive and make Western law have a dominant position. Local law and Pancasila under pressure of Western law. Therefore, the development of the law in the future must be built on a foundation of Jurisprudence as activity of theorizing, so that ideas, concepts, and solutions, as well as structures, institutions, and methods that can be characterized Pancasila as Western law competitor.Keywords: legal transplants, harmonization, foreign laws, local laws, and PancasilaAbstrakTransplantasi hukum dalam bentuk ide, konsep, solusi atau struktur, institusi, dan metode, dari satu negara ke negara lain telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan berbagai undang-undang. Transplantasi hukum dalam perspektif perbandingan hukum dan budaya (comparative law and culture) potensial melahirkan ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat (mismatch between law and society), mengingat hukum asing (model) memiliki basis materiil hukum dan sosial berbeda dengan tempat dipindahkan atau penerima (recipient), seperti Indonesia, yang basis materiil dan sosialnya tercermin dalam Pancasila atau hukum lokal. Untuk itu, studi mengenai hal ini sangat penting dilakukan, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bentuk transplantasi hukum asing ke dalam tata hukum Indonesia (hukum Nasional); (2) keniscayaan kovergensi hukum dalam pembangunan hukum Nasional di masa datang. Secara teoritis, penelitian ini berhubungan dengan teori-teori transplantasi atau difusi hukum, khususnya pencampuran sistem hukum (mixing legal system) dan harmonisasi atau konvergensi hukum. Penelitian ini mengonfirmasi (confirming) teori-teori transplantasi hukum yang dibangun dari praktik-praktik di negara-negara Barat. Untuk tujuan itu, penelitian ini secara metodologis menggunakan jenis penelitian sosio-legal (nondoktrinal/socio-legal research), Dengan menggunakan kategori dari Esin Örücü, ditemukan bahwa transplantasi hukum di Indonesia terjadi dalam berbagai kombinasi bentuk dari yang paling kompleks sampai sederhana.Konstitusi sebagai misal, mentransplantasi dalam bentuk struktur, institusi, dan metode, di samping bentuk ide, konsep, dan solusi hukum Barat, baik civil law system maupun common law system. Transplanatsi itu secara umum lebih banyak dilakukan secara formal (difusi formal) daripada substantif dan menempatkan posisi dominan hukum Barat. Hukum lokal dan Pancasila mengalami tekanan dari Hukum Barat . Oleh karena itu, pembangunan hukum di masa datang harus dibangun di atas pondasi jurisprudence as activity of theorizing, sehingga ide, konsep, dan solusi, maupun struktur, institusi, dan metode yang berkarakter Pancasila dapat menjadi pesaing hukum Barat yang dominan.Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi, hukum Asing, hukum lokal, dan nilai-nilai Pancasila 
PEMBERDAYAAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Heradika, Dhikma; Sulistiyono, Adi
Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to determine why the law of arbitration is still rarely used in the settlement of business disputes in Indonesia and to know the empowerment model legislation arbitration to resolve business disputes. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Surakarta. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively by interactive models. Based on results showed that Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution due to several factors which include no action yet the government as the Arbitration Act issued a legal product and ADR to promote such laws; The existence of Indonesian National Arbitration Board (BANI) has not been known to business people because there is no socialization conducted BANI to the Arbitration Act and ADR besides the organizational structure BANI no deal with education and socialization, although the BANI Procedural Regulation Article 1 (1 ) points d mention BANI assessment Organizing authorities and research and training / education regarding arbitration and alternative dispute resolution; and dispute settlement patterns businesses are now reliance by the courts. So the settlement of disputes through the courts into their comfort zone. Also in dispute settlement practice when business people consult their concerns to the advocates of no advocates who suggest the settlement of disputes through arbitration.Keywords: Empowerment, Rules of Arbitration, Business Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa undang-undang arbitrase masih jarang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan untuk mengetahui model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukaan bahwa tidak berdayanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah Belum ada tindakan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum UU Arbitrase dan APS untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut; Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum diketahui para pelaku bisnis dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan BANI terhadap UU Arbitrase dan APS selain itu dalam struktur organisasi BANI tidak ada yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi, meskipun dalam Peraturan Prosedur BANI Pasal 1 ayat (1) poin d menyebutkan BANI berwenang Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan pola penyelesaian sengketa para pelaku bisnis sekarang ini sudah ketergantungan dengan lembaga pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi zona nyaman mereka. Selain itu dalam praktek penyelesaian sengketa apabila pelaku bisnis mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada para advokat tidak ada advokat yang menyarankan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Kata Kunci : Pemberdayaan, Undang-Undang Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis.
ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM KASUS KARTEL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA Fitriyah, Sarah; Sulistiyono, Adi
Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article discusses the price fixing of automatic scooter motorcycle that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartels are very difficult to be proved, because cartels case are rare or has no hard evidence. Therefore, the emergence of indirect evidence approved as evidence to used by The Commision to decide the cartels case. Indirect evidence that are used in this motorcycle cartel case are a price movement that indicate a similar trend between the reported. In conclusion, there is a coordination between the two companies in determining the price. The Commission’s decision No.04/KPPU-I/2016 relating to price fixing are perfomed by well-known automotive companies. Automotive companies have met the elements of Article 5 concerning the price fixing. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidence for the unfair business competition case in Indonesia.Keyword: Indirect Evidence; Cartels; Business Competition AbstrakArtikel ini membahas mengenai penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (hard evidence). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya  pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung; Kartel; Persaingan Usaha
PEMBAHARUAN HUKUM YANG MENDUKUNG KONDUSIFITAS IKLIM USAHA Sulistiyono, Adi
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8698

Abstract

AbstractThis writing aims to give explain about the urgentcy of law reform on the development economic. In the next stage the umbrella law that exist will create the conducivity of business climate that also be a demand of economic. On the culmination sustainble economic law development, do develop not again doing ‘disassembly’ clauses in the legislation or making ne statute, but also attent and empower any aspect such as: reforms the substance of economic law, available of dispute resolution mechanism that authoritative and efficient, nationalism of legislator, and legal politics of president and vice president that makes law as general that guide economic activities conduciveness and firmly punish for the offenders destroy economic of nation. The all activities has done consistent based on vision and mission the government today and RPJPM. With this approach be ecpected developing economic law will be able to improve of national competitiveness, make high economic growth and also be law as guiding radar or guide of economic growth quality to decrease of poverty, press unemployment, and welfare the peopleKeyword: law reform, business climate, and conducive.  AbstrakPenulisan berikut bertujuan memberikan penjelasan mengenai urgensi pembaharuan hukum terhadap perkembangan bidang ekonomi. Pada tahap selanjutnya payung hukum yang eksis akan menciptakan kondusifitas iklim usaha yang tentu saja menjadi tuntutan bagi bidang ekonomi. Pada kulminasi inilah pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development), melakukan pembangunan tidak lagi sekedar melakukan ‘bongkar pasang’ pasal-pasal dalam perundang-undangan atau pembuatan undang-undang baru saja,  tapi juga  memerhatikan dan memberdayakan aspek yang lain yang mencakup: reformasi substansi hukum ekonomi; tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien; nasionalisme anggota Legislatif;  dan adanya politik hukum presiden dan wakil presiden yang menjadikan hukum sebagai panglima yang memandu aktifitas ekonomi yang kondusif dan tegas menghukum bagi pelanggar hukum yang merusak ekonomi bangsa. Semua aktifitas tersebut dilakukan secara konsisten sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini dan RPJMN. Dengan pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu mewujudkan daya saing bangsa,  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan  juga mampu menjadikan hukum sebagai radar  pemandu atau pengarah agar pertumbuhan ekonomi agar berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan  menyejahterakan  rakyat.Kata kunci: pembaharuan hukum, iklim usaha, kondusif.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS KREDITOR YANG LIKUIDASI DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA TANAH PERUMAHAN Widhyastuti, Grahani Wahyu; Sulistiyono, Adi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article to determine the legal protection of debtors on liquidation creditors in the process of changing the status of Building Use Rights to Ownership on residential land. To solve this problem, normative law research methods used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials and data obtained by using the Act and concept approach and using content analysis. The research that has been done to obtain the result that according to Indonesian banking system, the protection of customers as creditor can be done through 2 (two) ways, that is implicit protection and protection explicitly, and can also be done through 2 (two) ways namely direct protection and protection indirect. Based on Article 22 paragraph (4) of the Mortgage Law which states that in the case of a Certificate of Mortgage right can not be notified by the creditor that the Deposit Rights has been abolished because the receivable guaranteed by the repayment has been paid off, may be replaced by a written statement from the creditor that the Deposit Rights have been abolished because the receivables guaranteed to be settled with the Deposit Rights have been settled. If the creditor is unable to provide the Lunas Financing Certificate, whereas in fact the debtor has paid its debts, the interested party (especially the debtor) submits a request for the deletion (Roya) of Deposit Rights to the Head of the Local District Court which includes the enlistment of the object of the Mortgage Right, based on the decision of the District Court, the Land Office of East Bekasi carry out the deletion (Roya) of the Mortgage Rights in question. Suggestions that the authors can provide should be in the Law on Banking the protection of the law against the customer is only done implicitly, but, for the sake of continuity of the bank as an institution in particular and sisitem banking in general, the protection must be a unified whole. Furthermore, in the Mortgage Law, a clear and detailed arrangement of creditors as holders of Mortgage Rights further enhances cooperation with the local Land Affairs Offices, to be more precise in the management of documents especially concerning liquidated bank assets.Keywords: Legal Status; Responsibility; Creditor; Liquidation.AbstrakTujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor atas kreditor yang likuidasi dalam proses perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada tanah perumahan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konsep serta menggunakan analisis deduktif. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditor dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit, serta dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas. Apabila pihak kreditor tidak dapat memberikan Surat Keterangan Lunas Pembiayaan, padahal dalam kenyataannya debitor telah melunasi hutangnya, maka pihak yang berkepentingan (khususnya debitor) mengajukan permohonan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang meliputi terdaftarnya objek Hak Tanggungan tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Kantor Pertanahan Bekasi Timur melaksanakan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan yang dimaksud. Saran yang penulis dapat berikan adalah hendaknya dalam Undang-Undang Perbankan perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya dilakukan secara implisit, tetapi  secara eksplisit juga. Kemudian, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan hendaknya mengatur secara jelas dan terperinci mengenai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan setempat, agar lebih teliti dalam pengelolaan dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut aset bank yang di likuidasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perubahan Hak; Kreditor; Likuidasi.