Articles

Found 10 Documents
Search

Teori Pembangunan Dunia Ketiga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Nasional Sulistiowati, Rahayu
PUBLICA Vol 1, No 1 (2011): Maret
Publisher : PUBLICA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In which way world development theory of globalization influence towards national development strategy in Indonesia become principal topic here. Fact that at this world, there is no country genuinely autonomous, that mean there is no country which development perceivable only as reflection from what is going on outside the national limits, all countries mutual depend on each other. One clear dimension from that interdepende, brainstorming has physical, biological and ecological hit overall and limitedness. Conjunction with the problem above, so its follow three things that become series of the key issue, which are: (a) money current and investment pattern; (b) technology change and production internationalizing; (c) trade and international regime. From all of that third keys issue, for Indonesia in the effort of choose and carry out the develpment strategy must pay attention external factors besides internal factors. Mainstream that mus can be built in this situation and condition now days, is how to create and give birth to innovative thingking, strategic and application so that efficiency and effective the result.
EVALUASI KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI PROPINSI LAMPUNG Sulistiowati, Rahayu; Meiliyana, Meiliyana; Meutia, Intan Fitri
Prosiding Penelitian FISIP Unia 2012
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the problems experienced by prospective workers and tries to identify the factors that contribute to these problems, and describes the management of workers by the Department of Labor District Pringsewu.  This research type is a descriptive analysis. The unit of analysis in this study were 10 former workers (TKI) that all are women who residing in Pekon Pujodadi, District Pardasuka, Pringsewu Regency. Informants also from The Department of Labor, that is Head of Labor (Kasi naker) and a former migrant worker who had helped prospective workers on dealing with documents and procedures.                            The study found that problems experienced by migrant workers started from rural origin, pertaining to administrative proceedings before leaving for  work in the destination country to issue such documents. In the destination country, the problems identified such as mismatches jobs promised to those obtained, and also the language barrier. After got back to home country (Indonesia) they got benefit economically but the use of remittance could not be optimal due to daily consumption. It is known that the local government of Pringsewu Regency not paying attention and making human resource development of workers as an efforts of development investments. It can be seen there is no enough budget allocated for integrated management of workers.  Keywords: development, workers, the role of local government
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PADA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MADRASAH ALIYAH SE-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Kagungan, Dian; Yulianto, Yulianto; Sulistiowati, Rahayu; Caturiani, Susana Indriyati
Prosiding Pengabdian FISIP Unila 2012
Publisher : Prosiding Pengabdian FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The courses of training based on fundamental leadership concepts that said leadership is activity or exertion to influence people to obtain the group goal voluntarily. Because of that, a leader needs knowledge and skill in communication and also motivation. Communication, in brief, means process of sending and aceppting message from someone to other (s). Motivation is efforts  that cause a person or people does/do certain thing that she/he/they wants/want to do. Nowadays, leader is meant as a servant not a boss. She/he should serves everyone in organization, include their subordinates.  This training was run on Tuesday,  17 July  2012 at  Madrasah Aliyah Negeri 1, Batanghari,  Lampung Timur. The participant number 35 students, concist of 16 girls  and 19 boys. The method of training are giving a lectures and games. The result that is reached by the participants, is raising in cognitive aspects. The lowest is 15 % and the highest is 50 %.   The conclusion of this leadership training for board of OSIS are first, generaly they joined this activity enthusiasticly and were motivated to implement this courses in their organization. Second, the average of cognitive improvement is 29,09 %. Base on this experience, there are two suggestions, firstly, it is necessary to continue leadership training for board of OSIS both of senior high school and yunior high school. Secondly, the operation of training can cooperate to universities.  Key words : Leade rship, Ability, Board of OSIS
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Sulistiowati, Rahayu
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.084 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767

Abstract

Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.
CIVIL SOCIETY DALAM PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) Sulistiowati, Rahayu; Atika, Dewi Brima; Prihantika, Ita; Melinda, Selvi Diana
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

L-PAMAS sebagai civil society berupaya mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dibantu lembaga donor internasional bernama Childfund International. Program SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan. Dua sekolah pilot project yaitu, SDN 2 Karangsari dan SDN 3 Panggungrejo, di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, berupaya menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan dan dinamika civil society NGO L-PAMAS dalam program SRA sebagai upaya mendukung perwujudan KLA di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menyimpulkan, sebagai civil society L-PAMAS (1) mempunyai kemandirian terhadap negara, tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik. L-PAMAS menjalin komitmen dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Hippun Pemekonan, dan Pemerintah Desa/Kepala Pekon, tanpa adanya komitmen tertulis. Temuan ini menguatkan bahwa sebagai sebuah perwujudan civil society, L-PAMAS, dapat menempatkan dirinya sebagai penghubung antara aktor-aktor pemerintah pelaku dunia pendidikan; (2) bahwa civil society merupakan arena sosial yang mengandung kepentingan berbeda, namun memungkinkan terjadinya negosiasi terus-menerus secara bebas. Childfund International dan L-PAMAS sebagai wujud civil society disatu sisi, berkolaborasi dengan state actor yang di sisi lain, memiliki kepentingan yang berbeda. Key words: sekolah ramah anak, kabupaten layak anak, civil society, L-PAMAS
PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKS BURUH MIGRAN INDONESIA ASAL LAMPUNG (Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung Department, administratio; Saputra, Pindo Riski; Sulistiowati, Rahayu
Administratio Vol 8 No 2 (2017): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v8i2.28

Abstract

ABSTRAK. Good governance merupakan tata cara pemerintah yang digunakan dalam rangka mengaturdan mengelola sumber daya sosial, ekonomi guna mengembangkan pembangunan bagi masyarakat. Perancivil society yang termasuk dalam (LSM)/Organisasi non-Pemerintahan dalam Good governancemerupakan salah satu aktor yang mendukung proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Minimnyaketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu masalah dalam pembangunan. Penelitian inimemfokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi SBMI sebagai civil society dalam upaya pemberdayaan eksburuh migran Indonesia asal Lampung. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi SBMI Lampungdalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung dalam bentuk partisipasi non-fisikseperti upaya perencanaan, pengambilan keputusan evaluasi dan konseling, palaksanaan pemberdayaan,pendampingan dan rehabilitasi. serta partisipasi fisik dalam bentuk pengadaan kebutuhan bagi eks BMIseperti materi, Mesin dan Uang, selain itu SBMI memfokuskan proses pemberdayaan dalam penanamanmotivasi, pengembangan diri,manajemen, mobilisasi sumberdaya dan pengembangan jejaring. Kata kunci: Good governance, civil society, SBMI, partisipasi, eks buruh migran Lampung.
IMPLEMENTATION OF THE SLUM-HOUSING UPGRADING PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG IN 2014 Department, administratio; Astuti, Sri Puji; Hermawan, Dedy; Sulistiowati, Rahayu
Administratio Vol 9 No 2 (2018): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v9i2.67

Abstract

ABSTRACT. The Slum-Housing Upgrading Program is an effort to accelerate poverty alleviation in Bandar Lampung. The aim of the program is to support poor families in order to have decent houses so that they are able to fulfil their basic needs. The purpose of this study was to examine the implementation of the slum upgrading policy in Bandar Lampung in 2014, and to investigatethe factors that hindered the implementation. The method used in the study was a descriptive qualitative approach. The data wereobtained through interviews, observation and documentation. The results showed that (1) socialization process or information delivery has been conducted at the program executive level, however, the information dissemination to the targeted groups have not beenproperly implemented. (2) There are a limited number of human resources as the executor of the program and limited funding resources. (3) The tendency to implement the policy by the stakeholders in supporting the slum-upgrading program has been perceived as sufficient (4) Inthepolicy implementation, the basic work procedures or the standard operating procedures of the slum-upgrading program have been available as a standard or reference used by the policy implementers during the slum-upgrading policy implementation, the tasks division among organizationunits have been well conducted and coordinated. Furthermore, there exist somethreats that trigger problems in the program implementation which are house/land ownership status, data accuracy and objectivity of targeting, the limited budget, and lack ofstaff for field work. The research recommends that: (1) the information dissemination needs to be further boosted(2) the recruitment of staff needs to fit the requirement of the organization (3) the commitment to the slum-upgrading policy needs to be enhanced (4) the coordination needs to be further improved.   Keywords: Policy Implementation, Poverty Alleviation.
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Sulistiowati, Rahayu
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.084 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767

Abstract

Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.
RESTRUKTURISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANDARLAMPUNG Sulistiowati, Rahayu; Virginia, Dara
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.589 KB)

Abstract

Pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan dengan menyelenggarakan pengaturan, pembinaaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan restrukturisasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Restrukturiasi yang dilakukan guna memaksimalkan tugas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, juga dikarenakan kondisi ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung yang sangat mengkhawatirkan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung. Artikel ini menggunakan paradigma good governance yang didasarkan kepada pendekatan manajemen baru yang dikemukakan oleh Hughes dalam Sulistio. Artikel ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpunan. Artikel ini menghasilkan kesimpulan adanya restrukturisasi dalam Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terhadap Ketahanan Pangan di Kota Bandarlampung terdapat lima unsur organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi.
Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu Sulistiowati, Rahayu; Prihantika, Ita; Atika, Dewie Brima; Prihantika, Ita; Sari, Yuni Ratna
Spirit Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v13i2.24874

Abstract

Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini. Kata kunci: implementasi kebijakan, Kebupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.