Eko Budi Sulistio
Universitas Lampung

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah

SOSIALITA Vol 1, No 1 (2010): Oktober
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.6 KB)

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. Namun harapan besar tersebut, rupanya masih merupakan mimpi besar dan sulit terwujud. Salah satunya karena masalah sumber daya aparatur. Berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur tersebut. Namun sayangnya pemerintah daerah melupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya aparatur tersebut. Oleh sebab itu memahami secara baik “the root of problem” dari sulitnya mengembangkan sumber daya aparatur di daerah perlu dilakukan oleh segenap pemerintah daerah. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu adalah: rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan buruknya penempatan, seringnya terjadi perubahan peraturan kepegawaian, rendahnya mental aparatur dan terlalu gemuknya organiasi pemerintahan daerah

Pemanfaatan Ruang Kota Untuk Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima ( Studi Terhadap Kegiatan Usaha PKL eks Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung )

PUBLICA Vol 1, No 2 (2011): September
Publisher : PUBLICA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10.661 KB)

Abstract

PKL menjadi fenomena sosial yang terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk di Kota BandarLampung. PKL diangap usaha informal yang mengangu ketertiban umum, kenyamanan dankeindahan kota karena menempati ruang-ruang public seperti trotoar, lahan parker, jalan raya, lorongpasar, Pemerintah menerapkan kebijakan penatan relokasi (pemindahan) paksa sehinga timbulkonflik terbuka antara PKL dan aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitan ini merupakanpenelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitan ini menunjukan bahwakeberadan PKL selalu menempati ruang-ruang pusat kota sebagai wilayah ramai yang paling seringterjadi nteraksi sosial sehinga keberadan mereka menimbulkan masalah sosial baru, penyelesaianmasalah PKL dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengunakan produk kebijakan yangtidak terkait secara langsung dengan PKL dengan cara kekerasan sehinga menimbulkan konflikbaru. Penelitan ini merekomendasikan ketatan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untukmengunakan produk kebijakan yang sesuai dalam menangani masalah PKL dan patuh terhadapkebijakan tata ruang wilayah perkotan dan bagi PKL untuk juga patuh dan melaksanakan kebijakanpenatan PKL, DPRD telah menyelesaikan produk kebijakan khusus tentang PKL, keberadankebijakan penatan PKL bermanfat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung karena mempunyailegitmasi hokum dalam menindak PKL bermasalah dan bagi PKL ada pengakuan secara hokumkeberadan usaha informal PKL, selain itu keberadan kebijakan tata ruang wilayah Kota BandarLampung juga mengatur keberadan PKL dalam menjalankan usahanya di bagian-bagian wilayah Kota.PKL (ilegal stret trader) is become social phenomena al over the world, unexceptin Bandar Lampung City. It is considered as informal busines that disturbing publiclaw order, comfortnes dan beautifulnes of the city, because they (the traders) usepublic space like pedestrian, parking areas, side of highways and market’s coridorsas their busines activites place. Bandar Lampung Government has decided torelocate and to manage them in other places but hey denied, because they consideredthat he new places wil not benefited for them. Therefore, there was conflict betwenthe traders and the government. This research is considered as descriptive withqualitative method. Data were colected by interviews, observation anddocumentation. The result shows that the main factor why conflict is ocuredbetwen traders and government is when the traders use busy public space for theirtrading place. In order to solve the problems, government has aranged new policy sothat the traders know where the places they can use for their busines. This isimportant policy, because although sometime the traders disturbing public areas buttheir busines activites are neded by people with midle low income. By this law,the traders can do their trading legaly and legitmately. Beside that, the policy canbe used by government o replan and to manage the using of city’s land.

STUDI FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN DI KOTA BANDARLAMPUNG

Prosiding Penelitian FISIP Unia 2012
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study focuses on the process of  policy  formulation  structuring public transport system  in the city of Bandarlampung known as the Bus Rapid  Transit  (BRT) Trans Bandarlampung. The process of policy formulation is good at least to go through four stages of  the  problem formulation,  agenda setting and  policy  formulation  and selection of  policy  alternatives  and to determine policy.  In the process of  policy making  in the City BRT Bandarlampung the parties  that make up this policy did not perform  all phases of  formulation.  It  is feared could  cause  negative impact  in the future if the policy makers no longer have a role in government. This BRT policy can be easily replaced or canceled by the next government, as policy Bandarlampung City BRT  is not housed within  the umbrella of regional regulations as the supreme law of the local government level .Keywords: Policy, Transport, BRT

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAGI SEKRETARIS DESA

Prosiding Pengabdian FISIP Unila 2012
Publisher : Prosiding Pengabdian FISIP Unila

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Community Services  Activity  is being carried out  in South  Lampung District Jatiagung with  a lecture  and discussion  / FAQ. Meanwhile  evaluation design  used was  a quantitative  evaluation  through  pre test  and  post test.  Also  evaluated qualitatively  through  discussion  /  question and answer with  monitoring during  the extension / dissemination of the material presented during the process of counseling / socialization  takes place  between the  presenters  material  with participants socialization,  particularly with regard to  the aspects related to  Rural Development Planning. It can be concluded already understand the concept of Regional Planning and outline the content of their policies in the Indonesian Government regulations by members of the village in the district  secretaries  forum Jatiagung South Lampung regency. It has also been  understood mechanisms and  normative  regulations  in  Rural Development Planning  and the position of  rural   community participation  in the activities of  the Rural Development  Plan  by  the members of  the  village in the district  secretaries forum Jatiagung South Lampung regency. Keywords: Development Planning, Rural Assembly