Dedik Sulistiawan
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

PROGRAM KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN SEBAGAI GOOD GOVERNANCE INNOVATION AKSELERATOR PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) Sulistiawan, Dedik; Nurmalasari, Nurmalasari
Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol 10, No 1 (2014): MKMI MARET 2014
Publisher : Media Kesehatan Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.638 KB)

Abstract

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di Kabupaten Trenggalek. Terdapat 22 kematian ibu dan 164 kematian bayi dari 10.993 kelahiran hidup pada tahun 2001 dan masih terdapat 1.653 kelahiran yang ditolong dukun bayi. Jumlah dukun bayi di Kabupaten Trenggalek masih cukup banyak, yakni dua kali lebih banyak dari jumlah bidan (449 dukun bayi dan 186 bidan tahun 2001). Sementara itu, keberadaan dukun bayi masih sangat dihormati. Sebaliknya, keberadaan bidan rata-rata masih muda dan belum dikenal masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi Program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di Kabupaten Trenggalek. Program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di Kabupaten Trenggalek merupakan suatu bentuk kerjasama antara bidan dan dukun dengan tujuan meningkatkan akses ibu dan bayi terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas. Program ini berhasil menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Trenggalek dari 200,13 pada tahun 2001 menjadi 103 pada tahun 2010, untuk AKI dan dari 183 pada tahun 2001 menjadi 111 pada tahun 2011 untuk AKB. Program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dapat mempercepat pencapaian MDGs di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.Kata Kunci : Kemitraan bidan, dukun, AKI, AKB
PROGRAM KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN SEBAGAI GOOD GOVERNANCE INNOVATION AKSELERATOR PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) Sulistiawan, Dedik; Nurmalasari, Nurmalasari
Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol 10, No 1: MARET 2014
Publisher : Faculty Of Public Health, Hasanuddin University, Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.638 KB) | DOI: 10.30597/mkmi.v10i1.474

Abstract

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di Kabupaten Trenggalek. Terdapat 22 kematian ibu dan 164 kematian bayi dari 10.993 kelahiran hidup pada tahun 2001 dan masih terdapat 1.653 kelahiran yang ditolong dukun bayi. Jumlah dukun bayi di Kabupaten Trenggalek masih cukup banyak, yakni dua kali lebih banyak dari jumlah bidan (449 dukun bayi dan 186 bidan tahun 2001). Sementara itu, keberadaan dukun bayi masih sangat dihormati. Sebaliknya, keberadaan bidan rata-rata masih muda dan belum dikenal masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi Program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di Kabupaten Trenggalek. Program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di Kabupaten Trenggalek merupakan suatu bentuk kerjasama antara bidan dan dukun dengan tujuan meningkatkan akses ibu dan bayi terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas. Program ini berhasil menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Trenggalek dari 200,13 pada tahun 2001 menjadi 103 pada tahun 2010, untuk AKI dan dari 183 pada tahun 2001 menjadi 111 pada tahun 2011 untuk AKB. Program Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dapat mempercepat pencapaian MDGs di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia) Kurniawan, M Faozi; Siswoyo, Budi Eko; Novelira, Aulia; Sulistiawan, Dedik; Aisyah, Wan; Gadistina, Welly; Kurniawati, Golda
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.5 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i1.29001

Abstract

ABSTRACTBackground: During the two years of implementation of the National Health Insurance (JKN), many national and district regulations have been published and revised. However, there is no clear regulation in the management of unutilized capitation fund. The high actual capitation in line with the low utilization ratio, which means it could potentially lead unutilized capitation. Financial management in the district that has not been integrated with unutilized capitation become a challenge for the Puskesmas to accommodate the operational requirements of service.Objective: To analyze the potential and the management of unutilized capitation of JKN program at the Puskesmas and its determinant factorsMethod: This is a case study using cross sectional design and implementation research approach. A total of 492 samples in 13 regionals and 26 districts were selected using multistage random sampling. Primary data were collected through series of interviews and FGDs using a standardized questionnaire. Variables that become secondary data (2014-2015) were collected from Puskesmas and BPJS Kesehatan database. Qualitative data were analyzed using thematic approach and quantitative data were analyzed descriptively and analytically using test for comparison and correlation.Result: Allocation in the utilization of capitation funds, distribution of membership, geographical aspects, service time, the ratio of doctors to the participants, contact rate, total revenue from the Puskesmas have correlation to the unutilized capitation and performance indicators. Planning, budgeting, and disbursement of unutilized capitation follow the budget mechanism of APBD, either early budget document or the mid-year budget document; so it can not be used directly by Puskesmas without submission, reconciliation, and the budget approval from the district government. Nevertheless, the majority of Puskesmas do not manage unutilized capitation because there are no local regulations and technical guidelines for managing unutilized capitation fund.Conclusion: Intervention should consider the variables that had a significant correlation value, both on unutilized capitation and performance indicators. It is necessary to evaluate the fund channeling; and also the strengthening of the regulation should also be followed by optimizing the role BPJS Kesehatan, Health Office, and other stakeholders to support the implementation of the concept of strategic purchasing. Keywords: unutilized fund, capitation, JKN ABSTRAKLatar Belakang: Selama dua tahun penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), banyak regulasi nasional dan daerah yang telah diterbitkan dan direvisi. Walaupun demikian, belum ada kejelasan regulasi dalam pengelolaan sisa lebih kapitasi. Tingginya kapitasi aktual sejalan dengan rendahnya rasio utilisasi yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sisa lebih kapitasi. Belum terintegrasinya pengelolaan keuangan daerah dan sisa lebih dana kapitasi menjadi tantangan Puskesmas untuk mengakomodir kebutuhan operasional pelayanan.Tujuan: Menganalisis potensi dan pengelolaan sisa lebih kapitasi JKN di Puskesmas beserta faktor-faktor determinannya.Metode: Studi kasus dengan rancang bangun cross sectional ini menggunakan pendekatan riset implementasi. Sejumlah 492 sampel dari 13 regional dan 26 kabupaten/ kota ditentukan secara multistage random sampling. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan FGD menggunakan kuesioner terstandar. Variabel yang menjadi data sekunder (2014-2015) dikumpulkan dari Puskesmas dan BPJS Kesehatan. Data kualitatif dianalisis dengan pendekatan tematik, sementara data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan analitik menggunakan uji komparasi dan uji korelasi.Hasil: Alokasi pemanfaatan dana kapitasi, distribusi kepesertaan, aspek geografis, waktu pelayanan, rasio dokter terhadap peserta, angka kontak, total penerimaan Puskesmas berkorelasi terhadap sisa lebih dana kapitasi dan capaian indikator komitmen pelayanan. Perencanaan, penganggaran, dan pencairan sisa lebih dana kapitasi mengikuti mekanisme APBD baik induk maupun perubahan; sehingga tidak dapat digunakan secara langsung oleh Puskesmas tanpa pengajuan, rekonsiliasi, dan pengesahan dokumen anggaran dari Pemda. Walaupun demikian, sebagian besar Puskesmas belum mengelola sisa lebih dana kapitasi karena tidak ada Peraturan Daerah dan pedoman teknis pelaksanaan.Kesimpulan: Intervensi dapat mempertimbangkan variabel yang memiliki nilai korelasi signifikan, baik terhadap sisa lebih dana kapitasi dan capaian komitmen pelayanan. Selain perlu adanya evaluasi fund channeling; penguatan regulasi sebaiknya juga diikuti dengan optimalisasi peran BPJS Kesehatan, Dinkes, dan stakeholder lainnya untuk mendukung penerapan strategic purchasing. Kata Kunci: sisa lebih, kapitasi, JKN
Model prediksi kejadian demam berdarah dengue di kota yogyakarta bagian utara (zona musim 138) tahun 2010-2016 Sulistiawan, Dedik; Lazuardi, Lutfan
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.709 KB) | DOI: 10.22146/bkm.26250

Abstract

Latar Belakang: Demam berdarah dengue merupakan salah satu vector borne disease yang penting dan menjadi perhatian di dunia. Insiden demam berdarah dengue meningkat secara pesat beberapa dekade terakhir di seluruh dunia. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah kasus DBD masih tinggi adalah Kota Yogyakarta. Sebagaimana kondisi kejadian DBD di wilayah lain, tingginya kejadian DBD di Kota Yogyakarta terkait dengan variabilitas iklim yang terjadi.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kejadian demam berdarah dengue menggunakan data meteorologis berupa  curah hujan, hari hujan, suhu udara, dan kelembapan, serta data surveilans berupa kasus demam berdarah dengue per bulan di Kota Yogyakarta bagian utara tahun 2010-2016.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian prediksi menggunakan pendekatan temporal. Penelitian ini mengolah data sekunder berupa time series kejadian DBD dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan variabel iklim dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta mulai tahun 2010-2016. Data dianalisis secara univariat dan disajikan dalam distribusi frekuensi, analisis bivariat dilakukan menggunakan korelasi (Pearson/Spearman), dan analisis multivariat untuk mendapatkan model prediksi dilakukan menggunakan regresi Poisson, regresi binomial negatif, dan regresi generalized poisson.Hasil: Kejadian DBD di Kota Yogyakarta bagian utara (Zona Musim 138) berasosiasi dengan faktor meteorologis pada bulan yang sama hingga 3 bulan sebelumnya. Prediktor kejadian DBD adalah kejadian DBD bulan sebelumnya, curah hujan 2 bulan sebelumnya, suhu udara pada bulan yang sama, dan kelembapan bulan sebelumnya.Kesimpulan: Model prediksi terbaik kejadian DBD di Kota Yogyakarta bagian utara (Zona Musim 138) merupakan kombinasi data surveilans dan data meteorologis. Perlu dikembangkan sistem kewaspadaan ini kejadian DBD dengan basis data meteorologis dan surveilans dalam rangka pengendalian kejadian DBD di Kota Yogyakarta.Kata Kunci: Dengue, Prediksi, Data Meteorologis, Zona Musim