Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN TEORITIS KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 10/PUU-X/2012) Suhartini, Iin
JURNAL BERAJA NITI Vol 2, No 6 (2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PUU-X/2012 keluar, terjadi Perubahan alur dalam Penetapan Wilayah Pertambangan. Melalui keputusan ini, muncul anggapan bahwa kewenangan penetapan wilayah pertambangan berada ditangan pemerintah daerah. Padahal, penetapan wilayah pertambangan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan terlebih dahulu. Kewenangan menentukan ini dianggap lebih besar dari kewenangan sebelumnya. Wilayah Pertambangan merupakan landasan dalam kegiatan pertambangan. Sehingga dalam penetapannya perlu dilakukan pengaturan yang meminimalisir resiko yang ada. Tulisan ini akan membahas tentang Perubahan Penetapan Wilayah Pertambangan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PUU-X/2012. Kata Kunci : Penetapan, Wilayah Pertambangan, Putusan Mahkamah Konstitusi
ANALISIS PENGGUNAAN GAIRAIGO YANG DIIKUTI VERBA SURU (??????????????????) Suhartini, Iin
Chie: Journal of Japanese Learning and Teaching Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract