Ali Sodiqin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

ANTROPOLOGI HUKUM SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM ISLAM Sodiqin, Ali
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2382.429 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.581

Abstract

Penelitian tentang hukum Islam, baik yang normatif maupun yang empiris belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Hukum Islam, dalam realitasnya memiliki dimensi historis dan antropologis sejak diwahyukannya, sehingga penggunaan teori-teori sejarah maupun antropologi dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Kerangka teoritik dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan antropologi hukum dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teori-teori dalam ulum al-Qur?an, ushul fiqh, dan teori-teori ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, maupun sosiologi. Ruang lingkup kajiannya mencakup dua hal, yaitu penetapan hukum dalam al-Qur?an dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum-hukum dalam al-Qur?an secara historis diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya. Hal ini mengindikasikan adanya proses adopsi, adaptasi dan integrasi antara wahyu al-Qur?an dengan kebiasaan atau tradisi lokal Arab pada masanya. Oleh karena itu, penting untuk memetakan antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum Islam. Pemetaan ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak bisa diubah dan sisi mana yang dapat diadaptasikan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian pendekatan antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum Islam dalam hukum modern.
Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Sodiqin, Ali
Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 49, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The completion of the homicide in Indonesia didnt have effectiveness, both in order to give a deterrent effect and the creation of the security and peace in society. Conventional punishment process, as applicable in Indonesia, didnt give space to the parties (the victim, offender, and community ) involved to participate actively in solving their problems. Position of the State was too dominant, thus denying the peoples participation in law enforcement. Imprisonment system adopted in Indonesian criminal law also didnt provide a comprehensive solution. Retributive justice approach adopted by the Indonesian criminal law needs to be reformed and replaced with a restorative justice. Restoration is an alternative approach to solve crime that emphasized on recovery conflicts and rebulid balances in society. This approach has been also applied in many countries, both of which adopted the system of criminal law and civillaw (France, Germany, the Netherlands), or apply the common law system of criminal law (United States, Canada, Australia). This approach is already practiced in Islamic criminal law, namely the law of qisas. In completion of murder, procedure of Qisas involving all parties, namely the victim, offender and community. Family of victim have the right to determine the punishment, whether qisas (killed), or diyat (pay a fine), or give forgiveness to the offender . The existence of three alternative penalties and engagement of the litigants shows that Islamic criminal law applying restorative justice approach. Position of Sultan (the State) is a mediator as well as a supervisor in law enforcement. Completion of this approach is able to resolve crimes with rebuilding relations after the criminal act.
KONTINUITAS DAN PERUBAHAN DALAM PENETAPAN HUKUM HUDUD: DARI NASS HINGGA TEKS FIKIH Sodiqin, Ali
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3983.039 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i2.933

Abstract

Hukum hudud adalah bagian dari hukum pidana Islam selain hukum qisas dan ta?zir. Secara historis dan antropologis keberlakuan hukum ini memiliki kontinuitas dengan tradisi hukum sebelumnya. Al-Quran merespon tradisi hukum ini melalui dua model, yaitu tahrim (destruktif) dan taghyir (rekonstruktif). Model tahrim terjadi pada kasus penetapan hukum khamr, sedangkan model taghyir terjadi pada hukum pencurian, zina, dan qaz\af. Al-Qur?an merekonstruksi hukum-hukum tersebut dari masa sebelumnya, sehingga keberlakuannya didasarkan pada worldview al-Qur?an. Nilai filosofi yang terkandung dalam hukum hudud adalah keadilan, tanggung jawab, moralitas, kesetaraan. Semua nilai-nilai ini menjadi dasar pemberlakuan hukum, sehingga model penegakan hukumnya adalah reformatif-restoratif. Konstruksi pemikiran para ulama dalam penetapan hukum hudud dapat dibedakan dalam dua bentuk, tekstualis dan kontekstualis. Model tekstualis terutama menyangkut penetapan bentuk hukuman bagi pelanggar hudud. Para ulama menetapkan hukuman tersebut seperti apa adanya yang tertulis di dalam nass. Model kontekstualis terdapat pada rincian persyaratan dalam penerapan hukum hudud. Ulama merumuskan syarat rukun dan berbagai prosedur yang diperlukan dalam rangka penerapan hukum hudud melalui pengadilan. Dalam konteks ini para ulama mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam hal penegakan hukum. Keragaman pendapat para ulama disebabkan adanya keragaman dalil dan fatwa yang dijadikan pegangan, di samping juga penggunaan metodologi istinbat hukum dalam memahami nass tentang hudud.
HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (INTEGRASI, KONFLIK DAN DINAMIKANYA) sodiqin, ali
IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya Vol 14 No 1 (2016): Januari 2016
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.699 KB) | DOI: 10.24090/ibda.v14i1.524

Abstract

The presence of Thai people in Pattani through annexation or conquest, from the Kingdom of Siam to Thailand have changed the socio-cultural Muslim community. Thai Buddhist nation perform a lot of cultural assimilation of Malay Muslim Pattani. The assimilation pursued through politics, education, culture, and law. Political stripes do with the ideology developed, namely "nation, king, religion" that subjecting all citizens into one nationalism. Education path is done through standardized education policy, namely the obligation to teach the language and history of Thai and Buddhist teachings. Cultural path had taken through migration north to south and the formation of "peaceful village". The last path is the law through legal intervention in the form of restrictions on the entry into force of Islamic law and the jurisdiction of Dato 'Yuthithams, the elimination of Islamic justice as consolidated by the civilian justice and law enforcement Thai civilians in Pattani. This assimilation project met with resistance from Pattani Muslim community, as it is considered as an attempt to deculturate Malay Muslim culture that identifies them. The aim of this resistance is to get autonomy in Pattani province to the desire to become an independent state.Abstrak Kehadiran bangsa Thai di Pattani melalui aneksasi atau penaklukan, mulai dari Kerajaan Siam hingga berganti menjadi Thailand, mengubah sosio-kultur masyarakat Muslim. Bangsa Thai yang beragama Budha banyak melakukan assimilasi terhadap kebudayaan Muslim Melayu Pattani. Assimilasi tersebut ditempuh melalui jalur politik, pendidikan, budaya, dan hukum. Jalur politik dilakukan dengan mengembangkan ideologi ?nation, king, religion? yang menundukkan semua warga negara ke dalam satu nasionalisme. Jalur pendidikan dilakukan melalui kebijakan standarisasi pendidikan, yaitu kewajiban mengajarkan bahasa dan sejarah Thai serta ajaran Budha. Jalur budaya ditempuh melalui program migrasi penduduk utara ke selatan dan pembentukan ?peaceful village?. Jalur terakhir adalah jalur hukum yang dilakukan melalui intervensi hukum berupa pembatasan berlakunya hukum Islam serta kewenangan Dato? Yuthithams, penghapusan peradilan Islam karena disatukan dengan peradilan sipil dan pemberlakuan hukum sipil Thai di Pattani. Proyek assimilasi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat Muslim Pattani, karena dianggap sebagai upaya dekulturisasi kultur Melayu Muslim yang menjadi identitas mereka. Tujuan perlawanan ini adalah untuk mendapatkan otonomi di wilayah Pattani hingga keinginan untuk menjadi negara yang merdeka.