cover
0.44
P-Index
Rendra Setyadiharja
Dosen di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Articles
3
Documents
Problematika bauksit di tanah gurindam (analisis proses legislasi kebijakan tambang bauksit di kota tanjungpinang)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Publisher : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A.Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang.

Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau

Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 2: June 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.023 KB)

Abstract

The purpose of this study is to see how the implementation of  e-procurement system via the Electronic ProcurementService (LPSE) Government of  Riau Islands province, which had been adopted in 2008. The study also want to seehow they affect the political process towards the implementation of  e-procurement. The method in this study is a mixmethod. Data collection techniques used in this research are questionnaires, interviews and documentation. While thegoal of  this research is the party who understand in detail how the process of implementing e-procurement system inthe province of  Riau Islands. Results from this study is that the implementation of  e-procurement system in RiauIslands province has been run very effectively with the effectiveness index value of  3.27. Parameters that contributeto the effectiveness of  the implementation is the purpose and the type of  website system (3.33), regulation (3.31)clarity of  e-procurement planning (3.28), human resources suppor t  (3.27), eff iciency and effectiveness ( 3.25),support infrastructure is the lowest parameter with a value of  3.11. At the level of  the political process, imlementasi e-procurement system is significantly affected by opportunistic behavior of  agent (22.42%), clarity of  informationprincipal (16.87%), clarity of information agent  (15.37%), principal opportunistic beha vior (13, 40%), principalcontracting mechanisms (13.04%), the mechanism of  contract agent (16.30%). Total influence the political processtowards the implementation of  e-procurement system in LPSE Riau Islands Province amounted to 97.40% state thathas a very strong influence on the implementation of  e-procurement system in LPSE Riau Islands Province. while2,60% influenced by other variables.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN POTENSI SUMBER DAYA PADA WILAYAH PERBATASAN NATUNA KEPULAUAN RIAU

ARISTO Vol 4, No 1 (2016): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.557 KB)

Abstract

AbstrakPerkembangan sebuah daerah khususnya perbatasan yang memiliki potensi besar mengenai sumberdaya adalah daerah yang harus di perhatikan keberadaanya, selain memilki sumberdaya besar daerah perbatasan yang letaknya berbatasan dengan negara lain juga menjadi penguat sebuah negara terus mampu mempertahankan kesatuannya. Perkembangan melalui banyak sistem yang mulanya menjalankan otonomi daerah ,berlanjut dengan sistem penataan wilayah terus berkembang dengan naiknya perekonomian dan insfrastruktur dan terakhir dengan cara melakukan perubahan pada potensi wilayah. Daerah perbatasan natuna secara administratif berbatasan Utara dengan Vietnam dan Kamboja dan Selatan berbatasan dengan Kepulauan Bintan serta sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna memilki wilayah perairan yang luas dan daratan yang berbentuk kepulauan, Wilayah perbatasan yang kaya akan pertanian tanaman pangan,perkebunan,pertenakan, perikanan, perindustrian bahkan pertambangan. Arahan kebijakan pemerintah dalam hal ini mengacu pada perkembangan potensi sumberdaya yang dimilki Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan.Kata Kunci: Perkembangan Potensi Wilayah, Otonomi Daerah, Penataan Wilayah.