Articles

SEPUTAR MENULIS DI JURNAL INTERNASIONAL Satria, Arif
Jurnal Pustakawan Indonesia Vol 10, No 2 (2010): Jurnal Pustakawan Indonesia
Publisher : Perpustakaan IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.236 KB)

Abstract

Telah banyak media yang mengulastentang rendahnya minat dosen untukmeneliti. Republika (11/9/2008), misalnya,mengungkapkan bahwa di India setiap 1 jutapenduduk melahirkan 12 karya riset, Malaysia1,3, dan Indonesia hanya 0,8. Tak ada riset,ilmu dan teknologi tak berkembang dan kitajadi konsumen teori dan teknologi yangdihasilkan asing. Tak ada riset, pendidikan pundijejali teori-teori lama yang sering sudah out ofdate. Juga, tak ada riset, jangan harap publikasiinternasional tinggi. Riset dan publikasi adalahsetali tiga uang. Orang sering bertanya apaurgensi publikasi internasional? Apakeuntungan publikasi internasional untukbangsa ini?
Konflik Nelayan Di Jawa Timur : Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten Annisa, Luluk; Satria, Arif; A Kinseng, Rilus
Jurnal Sodality Vol 3, No 1 (2009)
Publisher : Departemen SKPM FEMA IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.471 KB)

Abstract

Pada dasarnya, prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia telah diatur jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (dikenal dengan sistem pengelolaan bersifat state property), sehingga sumberdaya perikanan di Indonesia bersifat quasi open access, dimana sumberdaya tidak sepenuhnya dapat diakses karena adanya peraturan yang mengatur. Namun, seringkali aturan dibuat tidak dengan cara partisipatif dan merupakan hasil pertimbangan dari pemerintah pusat tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru menimbulkan masalah-masalah baru karena masing-masing pihak memiliki kepentingan, keinginan dan prioritas yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan, keinginan dan prioritas yang ada merupakan sumber pemicu munculnya konflik . Konflik merupakan fenomena yang telah ada sejak dahulu, bahkan sebelum era otonomi daerah, khususnya konflik kenelayanan. Keleluasaan mengeksploitasi sumberdaya perikanan merupakan konsekuensi ciri kepemilikan yang bersifat open acces, maka tidak jarang pemanfaatannya menimbulkan masalah akibat perbedaan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat meredam dan mencegah konflik sebagai upaya pengelolaan konflik. Salah satu daerah yang mengalami konflik, yaitu di Kecamatan Lekok, Pasuruan, provinsi Jawa Timur. Lekok merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pasuruan dengan jumlah nelayan terbanyak di Pasuruan. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengelolaan konflik, khususnya di daerah Pasuruan
Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Solihin, Akhmad; Satria, Arif
Jurnal Sodality Vol 1, No 1 (2007)
Publisher : Departemen SKPM FEMA IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.631 KB)

Abstract

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin common property, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya.  Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat sawen merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu Awig-awig. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan awig-awig sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.
PERSEPSI PESANGGEM MENGENAI HUTAN MANGROVE DAN PARTISIPASI PESANGGEM DALAM PENGELOLAAN TAMBAK MANGROVE RAMAH LINGKUNGAN MODEL EMPANG PARIT Habibi Elhaq, Imam; Satria, Arif
Jurnal Sodality Vol 5, No 1 (2011)
Publisher : Departemen SKPM FEMA IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.028 KB)

Abstract

This research was aimed to: (1) analyze perception of the pesanggem about mangrove forest; (2) analyze participation of the pesanggem in an Environmental Friendly Mangrove Embankment Empang-Parit Model Management; (3) analyze the correlation between perception and participation of pesanggem in mangrove embankment management. This research has been conducted by using survey method and supported by qualitative method with in-depth interview and observation. Qualitative method aimed to gain in-depth understanding related to the data which has been obtained from quantitative method. The result shows that most of the pesanggem has positif perception about mangrove forest ecosystem and ecology function of mangrove forest. Most of the pesanggem has negative perception about social-economy function of mangrove forest. Most of the pesanggem has low level participation in planning phase and monitoring phase. Most of the pesanggem has high level participation in implementation phase and benefitted phase.
MOBILITAS SOSIAL NELAYAN PASCA SEDIMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (Studi Kasus: Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah) Agusning Kuwandari, Septi; Satria, Arif
Jurnal Sodality Vol 6, No 3 (2012): Sodality
Publisher : Departemen SKPM FEMA IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7306.467 KB)

Abstract

The interaction between human and nature will cause many ecological impacts, such as declining environment quality. The relationship between inland and sea can not be separated each other. The inland damaged will affect coastal areas. Sedimentation in Watershed (DAS) make  ec ol ogi cal  changes , i t’ s accordingly. It can greatly affect the socio-economic conditions of coastal communities. This situation leads the communities to develop strategies adaptation which finally change stratification system and social mobility. Keywords: coastal, sedimentation, social mobility, strategies adaptation, Watershed (DAS)
STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOMODITAS PADI DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JEMBER Aji, Ardito Atmaka; Satria, Arif; Hariono, Budi
Jurnal Manajemen & Agribisnis Vol 11, No 1 (2014): Vol. 11 No. 1, Maret 2014
Publisher : Graduate Program of Management and Business Bogor Agricultural University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.74 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study were to: 1) analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats to develop paddy commodities in an effort to improve food security; 2) analyze alternative formulation of appropriate strategies for the development of paddy in an effort to improve food security; 3) determine the strategic priorities that should be selected for paddy development in an effort to improve food security; 4) provide policy recommendations for central/local government to improve food security. SWOT analysis was used to determine the alternative strategies that can be implemented by the government. QSPM analysis was used to determine the choice of strategy in developing paddy agribusiness priorities in Jember. Descriptive method was used to describe a case study at the Department of Agriculture Jember with 35 people as samples. Motivation of farmers was the main strength of the Jember government. The main weakness that should be corrected was the weak financial condition. The main opportunities were the increase in rice demand, while the main threat was the paddy pest attack. Alternative strategies that could be undertaken by the government include: 1) Intensification of rice farming, 2) Synergy between farmers, industries and government, 3) Strengthening the local food policies that favor the farmers, 4) Revitalization of facilities and infrastructure, 5) product differentiation. The strategy which became the top priority in this study was rice farming intensification strategy.Keywords: food security, Jember, QSPM, rice, SWOTABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk mengembangan komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan; 2) melakukan analisis rumusan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan; 3) menentukan prioritas strategi yang seharusnya dipilih untuk pengembangan komoditas padi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan; 4) memberikan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pusat/ daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan alternatif strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Analisis QSPM berfungsi menentukan pilihan strategi prioritas dalam mengembangkan agribisnis padi di Kabupaten Jember. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan studi kasus pada Dinas Pertanian Kabupaten Jember dengan sampel responden sebanyak 35 orang. Motivasi petani merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kelemahan utama yang harus diperbaiki adalah kondisi finansial yang lemah. Peluang utama yang dimiliki adalah peningkatan permintaan beras dan ancaman utamanya berupa serangan organisme pengganggu tanaman. Alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya: 1) Intensifikasi usahatani padi, 2) Sinergi antara petani, pengusaha dan pemerintah, 3) Penguatan kebijakan pangan daerah yang berpihak kepada petani, 4) Revitalisasi sarana dan prasarana, 5) Diferensiasi produk. Strategi yang menjadi prioritas utama dalam penelitian ini adalah strategi intensifikasi usaha tani padi.Kata kunci: ketahanan pangan, Jember, SWOT, padi, QSPM
PERSEPSI PESANGGEM MENGENAI HUTAN MANGROVE DAN PARTISIPASI PESANGGEM DALAM PENGELOLAAN TAMBAK MANGROVE RAMAH LINGKUNGAN MODEL EMPANG PARIT Habibi Elhaq, Imam; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 5, No 1 (2011)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was aimed to: (1) analyze perception of the pesanggem about mangrove forest; (2) analyze participation of the pesanggem in an Environmental Friendly Mangrove Embankment Empang-Parit Model Management; (3) analyze the correlation between perception and participation of pesanggem in mangrove embankment management. This research has been conducted by using survey method and supported by qualitative method with in-depth interview and observation. Qualitative method aimed to gain in-depth understanding related to the data which has been obtained from quantitative method. The result shows that most of the pesanggem has positif perception about mangrove forest ecosystem and ecology function of mangrove forest. Most of the pesanggem has negative perception about social-economy function of mangrove forest. Most of the pesanggem has low level participation in planning phase and monitoring phase. Most of the pesanggem has high level participation in implementation phase and benefitted phase.
MOBILITAS SOSIAL NELAYAN PASCA SEDIMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (Studi Kasus: Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah) Agusning Kuwandari, Septi; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 3 (2012)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The interaction between human and nature will cause many ecological impacts, such as declining environment quality. The relationship between inland and sea can not be separated each other. The inland damaged will affect coastal areas. Sedimentation in Watershed (DAS) make  ec ol ogi cal  changes , i t’ s accordingly. It can greatly affect the socio-economic conditions of coastal communities. This situation leads the communities to develop strategies adaptation which finally change stratification system and social mobility. Keywords: coastal, sedimentation, social mobility, strategies adaptation, Watershed (DAS)
Konflik Nelayan Di Jawa Timur : Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten Annisa, Luluk; Satria, Arif; A Kinseng, Rilus
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 3, No 1 (2009)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya, prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia telah diatur jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (dikenal dengan sistem pengelolaan bersifat state property), sehingga sumberdaya perikanan di Indonesia bersifat quasi open access, dimana sumberdaya tidak sepenuhnya dapat diakses karena adanya peraturan yang mengatur. Namun, seringkali aturan dibuat tidak dengan cara partisipatif dan merupakan hasil pertimbangan dari pemerintah pusat tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru menimbulkan masalah-masalah baru karena masing-masing pihak memiliki kepentingan, keinginan dan prioritas yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan, keinginan dan prioritas yang ada merupakan sumber pemicu munculnya konflik . Konflik merupakan fenomena yang telah ada sejak dahulu, bahkan sebelum era otonomi daerah, khususnya konflik kenelayanan. Keleluasaan mengeksploitasi sumberdaya perikanan merupakan konsekuensi ciri kepemilikan yang bersifat open acces, maka tidak jarang pemanfaatannya menimbulkan masalah akibat perbedaan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat meredam dan mencegah konflik sebagai upaya pengelolaan konflik. Salah satu daerah yang mengalami konflik, yaitu di Kecamatan Lekok, Pasuruan, provinsi Jawa Timur. Lekok merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pasuruan dengan jumlah nelayan terbanyak di Pasuruan. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengelolaan konflik, khususnya di daerah Pasuruan
Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Solihin, Akhmad; Satria, Arif
SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 1, No 1 (2007)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin common property, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya.  Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat sawen merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu Awig-awig. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan awig-awig sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.