Retno Saraswati
Rumah Sakit MH. Thamrin Cileungsi, jalan Narogong Km 16 Limusnunggal Cileungsi Bogor 16820, telepon

Published : 19 Documents
Articles

Found 19 Documents
Search

DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF Saraswati, Retno
MASALAH-MASALAH HUKUM Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.575 KB)

Abstract

Constitutionally Indonesia adopted a presidential system of government, proportional electoral system and embrace multi-party system. Until now, the democratic government built yet stable, this is not apart from the three buildings is not compatible. The formulation of the constitution mandated a presidential system proved difficult in practice, even walking is less effective especially supported by the weak performance and presidential institution in maintaining political stability. Thus the need to design an effective presidential system of government with an realignment both institutional and non institutional.Keywords : Design, presidential system, effective.
PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Saraswati, Retno
YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

pembangunan regulasi nasional harus didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah metode, materdan standar yang mengikat seluruh institusi yang berkepentingan didalam pembuatan hukum. undangundang nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakansatu-satunya panduan didalam pembuatan perundangan yang ada di Indonesia. hal ini mengakibatkanundang-undang pun dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi aturan maupun implementasdari aturan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan solusi terhadap pembentukan regulasi dan perubahandidalam regulasi itu sendiri.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA Saraswati, Retno
MASALAH-MASALAH HUKUM Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to peoples economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government. Keywords: Implications, Control of local regulation, the Unitary Abstrak Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan
Kadar D-Dimer Plasma sebagai Prediktor Kematian Penderita Pneumonia Usia 2–59 Bulan Saraswati, Retno; Lukmanul Hakim, Dzulfikar D.; Garna, Herry
Majalah Kedokteran Bandung Vol 44, No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Medicine, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pneumonia berat, terjadi koagulasi intravaskular dan intraalveolar yang merupakan respons proses inflamasi lokal dan sistemik infeksi paru. Konsekuensi klinis dari perubahan koagulasi ini yaitu peningkatan kadar D-dimer plasma sebagai petanda aktivitas koagulasi dan fibrinolisis serta meluasnya disfungsi organ bahkan kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui validitas kadar D-dimer plasma yang tinggi sebagai prediktor kematian penderita pneumonia usia 2 sampai 59 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan prospektif yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Subjek penelitian anak usia 2 sampai 59 bulan yang didiagnosis sebagai pneumonia dan berobat ke Instalasi Gawat Darurat Anak selama bulan Oktober–November 2009. Pemeriksaan D-dimer plasma dilakukan saat penderita datang dan kemudian dilakukan observasi sampai penderita meninggal atau dipulangkan dari rumah sakit. Empat puluh lima anak ikut serta dalam penelitian ini, 15 (33%) di antaranya meninggal selama observasi. Kadar D-dimer plasma menunjukkan hubungan yang bermakna (p=0,04) terhadap kematian penderita pneumonia dengan median dan rentang sebesar 0,60 mg/L (0,1–5,10 mg/L). Cut-off point D-dimer plasma >0,4 mg/L sebagai prediktor kematian penderita pneumonia memberikan sensitivitas 73,3% (IK 95%; 44,9–92,0) dan spesifisitas 70,0% (IK 95%; 50,6–85,2%) dengan akurasi 71,1%. Simpulan, kadar D-dimer plasma yang tinggi dapat memprediksi kematian penderita pneumonia usia 2 sampai 59 bulan. [MKB. 2012;44(1):57–62].Kata kunci: Kadar D-dimer plasma, koagulasi, pneumonia, prediktor kematianPlasma D-Dimer Level as Predictor of Mortality in 2–59-Month-Old Pneumonia PatientsIntravascular and intraalveolar coagulation can be found in severe pneumonia as a response to local and systemic inflammation process in severe pneumonia. Clinical consequences of this coagulation changes is an increase of plasma D-dimer levels as a marker of coagulation and fibrinolyis activation, the number of organ dysfunction even death. The aim of this study was to understand the validity of high plasma D-dimer levels as a predictor of mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients. This was a prospective observational analytic study which washeld in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung. The subjects of this study were 2 to 59 months old children who were diagnosed as pneumonia and visited Pediatric Emergency Departement during October–November 2009. Plasma D-dimer assay was performed at admission and observed until the patient died or discharged from the hospital. Forty-five children were included in this study, 15 (33%) died during observation. Plasma D-dimer level showed significant correlations (p=0.04) with the mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients with median and range of 0.60 mg/L (0.1–5.10 mg/L). Plasma D-dimer cut-off point of >0.4 mg/L gave 73.3% sensitivity (CI 95%, 44.9–92.0%), and 70.0% specificity (CI 95%, 50.6–85.2%) with 71.1% accuracy for predicting mortality in 2 to 59-month-old pneumonia patients. In conclusions, there were significant correlations between elevated plasma Ddimer levels and mortality in 2 to 59-month-old patients with pneumonia. [MKB. 2012;44(1):57–62].Key words: Coagulation, plasma D-dimer levels, pneumonia, predictor of mortality DOI: http://dx.doi.org/10.15395/mkb.v44n1.213
ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM) Saraswati, Retno
MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.296 KB)

Abstract

Legal policy of the village regulation (Law number 6 year 2014) is remain inconsistent with legal policy constitution.The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered.  The results indicated that the legal policy of village regulation stipulate that educational requirements  for village heads should be minimum of high school or its equivalent; village heads tenure should be two period only; and the rural development planning of village does not necessary brought to the same direction or template of the planning from higher government level such as regency.   Abstrak   Politik hukum pengaturan mengenai desa yang tertuang dalam Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata masih mengandung inkonsistensi terhadap politik hukum dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan    bahwa pengaturan desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas, rentang masa jabatan kepala desa, dan perencanaan pembangunan desa tidak memaksakan untuk mengacu pada perencanaan pembangunan daerah di atasnya.  
CALON PERSEORANGAN : PERGESERAN PARADIGMA KEKUASAAN DALAM PEMILUKADA Saraswati, Retno
MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.441 KB)

Abstract

The justices argument and welfare which buiided by Mahkamah Konstitusi whose grant opened the independent stripe is already moved power paradigm in local election. The rubbing from old paradigm who seat political party as on of access in nomination of head or deputy of a district to be a new paradigm that the power in nomination of head or deputy of a distric not finished to divided by political party, but that power also give truth for individual to participant in nomination of hear or deputy of a district Kata kunci: Calon Perseorangan, Pemilukada
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN Irawan, Yohanes Nafta; Saraswati, Retno; Pujirahayu, Esmi Warassih
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.64 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.1.2019.71-79

Abstract

This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 that has been canceled Article 122 letter l and Article 245 section (1) from the Law Number 2 of 2018. Article 122 letter l is related to legal steps or other steps that can be taken by The Council Honor Court in the event that there is individuals, groups of people, or legal entities who criticize the House of Representatives or members of the House of Representatives, while Article 245 section (1) relates to the consideration given by the Council Honor Court in the event of a summons or request for investigation into members of the House of Representatives. Both articles are considered unconstitutional and contain an extension of the authority of the Council Honor Court. The appearance of the two articles was influenced by the political configuration of the authoritarian House of Representatives and the naming of the Council Honor Court which deemed inappropriate.
APLIKASI CALON PERSEORANGAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Saraswati, Retno
MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Candidate of Chief of Local Government in local election is not can only nominated by political party or alliance of political parties, but it can nominated by individual. The masterpiece of chief of local government as a transformative leader is synchronization of local government system based on political system and presidential of democracy, according to commendation of UUD 1945. The worried that existence of individual candidate susceptible peeps out problems for stabilization of presidential government-system because that it doesnt get political support from Local Parliament simply unprovable in Garut district. Political relation between Chief of Local Government and Local Parliament as element of local government-management based on the relation of parallelism and partnership in the effort to get public prosperous.
THE FUNCTION OF IDEAL LAW IN PREPARATION REGULATION LEGISLATION IN ORDER TO CREATING EQUITABLE REGIONAL DEVELOPMENT Saraswati, Retno
Diponegoro Law Review Vol 2, No 1 (2017): Diponegoro Law Review April 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.2.1.2017.114-122

Abstract

Indonesia as a country that adheres to the concept of the welfare of the duty of the welfare, in order to achieve the necessary guidance in the formation of the law, in the form of legal ideas. Indonesia has set a goal of Pancasila as the law, which includes the noble values developed from their own community. Efforts to create equitable regional development can be achieved through legislation that is based on the ideals of the law.
Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tanjung, Muhammad Anwar; Saraswati, Retno
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art9

Abstract

The focus of this study was on the decision of the Constitutional Court number 4/PUU-VII/2009 and decision number 14-17/PUU-V/2007 which legitimize former prisoners as regional head and legislative candidates. This study aimed to analyze the legality of former prisoners to participate in an election and the efforts to be made after the Constitutional Courts decisions in terms of building democracy in Indonesia. This study used normative research method with statute and conceptual approaches. The results of this study concluded that first, a former prisoner has constitutional right as a candidate in an election that is a part of non-derogable rights except by a court decision that has permanent legal force. Some efforts to build democracy are made by issuing regulations that technically explain the decisions of the Constitutional Court for former prisoners who will participate in an election as well as severe sanctions for the violations, and involving the supervision of election organizing committee in the nomination process.