Articles

Found 12 Documents
Search

KOMITMEN ORGANISASI, KEADILAN ORGANISASI, DAN KUALITAS PELAYANAN

Jurnal Administrasi Pembangunan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Jurnal Administrasi Pembangunan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.253 KB)

Abstract

Penelitian inibertujuan untuk manganalisis dan meneliti sejauh mana pengaruh variabel komitmen dan keadilanorganisasi secara bersama-sama dan parsial terhadap kualitas pelayanan pegawai Rumah SakitUmum Daerah Arifin Achmad bagian layanan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah deskriptif dan survai, pengumpulan data primer melalui kuisioner terhadap 93 pegawai rumahsakit umum daerah arifin achmad bagian layanan umum, analisis didukung data primer dan skundermelalui kuisioner, wawancara serta data rumah sakit yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasilpenelitian menunjukkan, bahwa kontribusi variabel komitmen dan keadilan organisasi signifikansiterhadap kualitas pelayanan pegawai dengan nilai F tabel (F hitung = 940,941 > F tabel = 3,10)dengan sumbangan koefisien determinasi (R2) 95.4% dengan sisa 4.6%, kontribusi komitmenorganisasi secara parsial signifikan dari tabel (t hitung = 10,531 > t tabel = 1.661) dengan koefisiendeterminasi (r2) 75.4% sedangkan variabel keadilan organisasi parsial signifikan dengan nilai t tabel(t hitung = 19,897 > t tabel = 1.661) dengan koefisien determinasi (r2) 89.8%. Komitmen dan Keadilanorganisasi merupakan dua faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Makin tinggikomitmen dan keadilan organisasi, makin tinggi pula tingkat kualitas pelayanan.Kata Kunci: kualitas pelayanan, komitmen organisasi, keadilan organisasi

CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA PEKANBARU

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Minimum service standards hereinafter abbreviated SPM is a provision of the type and quality of basic services that are obligatory area obtained every citizen is entitled to a minimum. Minimum Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the Regency / City. Health decentralization in Indonesia has been implemented since 2001.Basic health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru. Besides the availability of health centers, polyclinics and sub Per-districts are also uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad. Keywords: Health Basic, Achievement Service ABSTRAK Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Desentralisasi kesehatan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001.Pelayanan kesehatan dasar Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Jumlah ketersediaan tenaga medis dan dokter tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Distribusi tenaga medis dan dokter yang tidak merata per-kecamatan di Kota Pekanbaru. Selain itu ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per- kecamatan juga tidak merata. Kota Pekanbaru belum memiliki rumah sakit rujukan, kendati adanya RSUD Arifin Achmad. Kata Kunci : Kesehatan Dasar, Capaian Kesehatan

PELATIHAN PELAYANAN PRIMA TENTANG PERILAKU PEMBERI LAYANAN DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

WARTA WARTA LPM, Vol. 20, No. 2, September 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1225.033 KB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada aparatur kantor keluarahan sidomulyo barat kecamatan tampan tentang perilaku pemberi layanan. Materi yang diberikan mengenai  peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 7 tahun 2010 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik, indikator yang dinilai dalam Penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) menilai bahwa pelayanan prima dapat dilihat dari visi, misi, sumber daya dan sarana prasarana. tidak hanya dari sisi kemampuan dan kompetensi tetapi juga sikap dan perilaku SDM di lini terdepan layanan. Pengabdian ini dilaksanakan dikantor kelurahan sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru. Metode yang digunakan dengan memberikan materi pelatihan melalui persentasi dan pelatihan perilaku pemberi layanan. Capaian pengabdian ini adalah terlaksanaanya kegiatan pengabdian sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya perubahan mindset aparatur sipil negara dalam melayanan masyrarakat, jumlah peserta pengabian ini sebanyak 12 orang aparatur sipil negara kantor kelurahan. Peserta mendapatkan pemahaman dan ketrampilan tentang perilaku pemberi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.Kata kunci : perilaku pemberi layanan, pelatihan, kelurahan, aparatur sipil negara ABSTRACT The purpose of this dedication is to provide understanding and skill to the office apparatus offices sidomulyo west of handsome district about the behavior of service providers. The material given on the regulation of the State Minister of Administrative Reform No. 7 of 2010 on guidelines for the appraisal of the performance of public service units, the indicators assessed in the Prime Services Service Award (CPP) held by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy Reform (Kemenpan-RB) Prime can be seen from the vision, mission, resources and means of infrastructure. Not only in terms of ability and competence but also attitudes and behavior of HR in the forefront of service. This devotion is held in the office of the subdistrict of Sidomulyo Barat in the handsome sub-district of Pekanbaru city. The method used by providing training materials through the presentation and training of the service providers behavior. The achievement of this devotion is the implementation of service activities in accordance with the expected with the change of mindset of state civil apparatus in serving society, the number of this propagation participants as many as 12 civil servants of state office of kelurahan. Participants gain understanding and skills about the behavior of service providers to realize excellent service. Keywords: behavior of service providers, training, kelurahan, civil state apparatus

Capaian Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekanbaru

Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan
Publisher : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1082.226 KB)

Abstract

Minimum service standards hereinafter abbreviated SPM is a provision of the type and quality of basic services that are obligatory area obtained every citizen is entitled to a minimum. Minimum Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the Regency/City. Health decentralization in Indonesia has been implemented since 2001. Basic health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru. Besides the availability of health centers, polyclinics and sub districts are also uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Desentralisasi kesehatan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001.Pelayanan kesehatan dasar Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Jumlah ketersediaan tenaga medis dan dokter tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Distribusi tenaga medis dan dokter yang tidak merata per-kecamatan di Kota Pekanbaru. Selain itu ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu kecamatan juga tidak merata. Kota Pekanbaru belum memiliki rumah sakit rujukan, kendati adanya RSUD Arifin Achmad. 

Peranan Forum Pendidikan dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Sikap Demokratis Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung

Jurnal Kultur Demokrasi Vol 5, No 6 (2017): JURNAL KULTUR DEMOKRASI
Publisher : FKIP Unila

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed to explain the role of Education and Citizenship Forum in instilling democratic attitude of the students of PPKn FKIP University of Lampung. This research used quantitative descriptive method with research subject of PPKn FKIP University of Lampung which amounts to 42 people which will be used as research sample. The main technique used were questionnaires, while interviews and documentation as a supporting technique.the results show the role of Education and Citizenship Forum in instilling democratic attitudes into good category, with the highest score of 86% or 36 respondents on the indicators of cognitive attitude.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Forum Pendidikan dan Kewarganegaraan dalam menanamkan sikap demokratis mahaiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskripif kuantitatif dengan subjek penelitian mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung yang berjumlah 42 orang yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pokok yang digunakan adalah angket, sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang. Hasil penelitian menunjukkan peranan Forum Pendidikan dan Kewarganegaraan dalam menanamkan sikap demokratis masuk ke dalam kategori baik, dengan diperoleh skor tertinggi 86% atau 36 responden pada indikator sikap kognitif.Kata kunci : demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, sikap demokratis

SOSIALISASI PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSLUSIF DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2017): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4045.995 KB)

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul sosialisasi pemberian ASI ekslusif di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Kegiatan ini diperuntukan bagi ibu-ibu menyusui bayi 0-6 bulan yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, dengan memberikan materi-materi terkait dengan ASI ekslusif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Ekslusif. Selanjutnya, materi-materi yang dimaksud dipaparkan oleh Tim dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dan Tim dari Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang.  Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan ceramah, diskusi dan kuisioner. Respon yang ditunjukkan oleh peserta sangat baik, hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehungan dengan pemberian ASI ekslusif pada bayi. Disamping itu, peserta memberi usulan agar kegiatan sosialisasi seperti ini berkelajutan

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study was to measure public satisfaction survey with services at the Sudistrict Office Tambang, Kampar District with reference to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2014 on Guidelines for the Implementation of Public Satisfaction Survey of Public Service. This research method is using descriptive research with quantitative approach. The sampling technique used in this study was incidental sampling, with a total sample of 100 people who become customers in the Tambang subdistrict officest. Data collection techniques in this research is using questionnaires, observation, interviews and documentation. Data analysis technique in this research is quantitative descriptive. The results showed that the votes on each of the indicators broadly expressed satisfied with the services at the subdistrict office Tambang with the assessment in the amount of 78.8% for the indicator requirements, while indicators of service procedures at 76.9%, an indicator of service time amounted to 56.3%, the cost and rate of 74.6% indicator of product specifications types of services amounted to 76%, the indicator amounted to 78.8% executive competence, executive behavioral indicators of 62.1%, the indicator amounted to 81.1% of service notice, as well as indicators of the handling of complaints, suggestions and feedback at 81.9%. Overall community satisfaction with services Tambang Subdistrict office at 74.02 in the category of "satisfied"

Road Map Bureaucracy Reform Public Service Government Provincial Riau

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol 4 No 4 (2017): Journal of Perspectives on Financing and Regional Development
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose of this research is to describe the direction of bureaucracy reform road map policy in the field of public service with the focus of service standard in Riau Provincial government. This research uses qualitative analysis. Field data obtained in Riau Province is set in description or report in the form of table, so it can get a clear picture about what is going on about the direction of bureaucratic reform policy of Riau Province public service. government. Based on the results of the research indicates that the road map of bureaucratic reform of the provincial government in the field of public service already has the standard of service but has not provided the form of legality and seriousness in the form of promise of giving the right of society in service. In SOP sub-indicators for the implementation of service standards already exist in most types of services, but improvements to service standards do not involve stakeholders and improvements to SOP have not been done regularly. Therefore, the direction and policy of bureaucratic reform, especially in the field of public services, must be prepared in accordance with the action plan because this stage is important to describe the activities and techniques in more detail in a short period of one year. Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Government, Road MapAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan arah kebijakan road map reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dengan fokus standar pelayanan di pemerintah Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif. Data lapangan yang diperoleh dituangkan dalam suatu uraian atau laporan dalam bentuk tabel, sehingga diperoleh gambaran yang mengenai arah kebijakan reformasi birokrasi pelayanan publik pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Riau di bidang pelayanan publik sudah memiliki standar pelayanan tetapi belum memberikan bentuk legalitas dan kesungguhan dalam bentuk janji yang memberikan hak masyarakat dalam pelayanan. Dalam sub-indikator SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan sudah ada pada sebagian besar jenis pelayanan, tetapi perbaikan atas standar pelayanan tidak melibatkan stakeholder dan perbaikan atas SOP belum berkala. Untuk itu sebaiknya arah dan kebijakan reformasi birokrasi khususnya dibidang pelayanan publik disusun sesuai rencana aksi karena tahap ini penting menggambarkan kegiatan yang lebih detail dan teknis dalam waktu singkat yaitu satu tahun Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pemerintah, Road Map REFERENCESGubernur Riau. (2015). Peraturan gubernur No.61 tahun 2015 tentang prosedur tetap pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pekanbaru.Gubernur Riau. (2015). Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pekanbaru.Gubernur Riau. (2015). SK Gubernur Riau Nomor 1300 tahun 2015 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi Provinsi Riau. Pekanbaru.Gubernur Riau. (2016). Road map reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Riau 2015-2019. Pekanbaru.Haribowo, G., & Wijaya, A. F. (2012). Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi POLRI ( Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 ), 15(3), 18–28.Hidayah, A. (2014). Reformasi birokrasi bidang pelayanan publik pada suku dinas pendidikan di wilayah administrasi kabupaten Kepulauan Seribu. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.Josef Kurniawan Kairupan. (2014). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. JSP, 9(2).Kastanti, H. L., Satoto, K. I., Widianto (2015). Sistem informasi evaluasi pelayanan publik puskesmas berbasis website pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer, 3(1), 103–109.Nurbarani, M. (2009). Reformasi birokrasi pemerintah Kota Surakarta. Semarang.Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden nomor. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.RB, M. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.Saputra, T. (2016). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ( studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 4(2), 89–100.Triantoro, B. W. (2004). Citizens charter dan reformasi birokrasi. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 8(2), 33–40.

Implementation of village empower program in supporting form of institutions of village business institutions (BUMDes) (Study on Dayang Suri Village Bungaraya Sub District Siak Regency Riau Province)

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol 5 No 2 (2017): Journal of Perspectives on Financing and Regional Development
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to investigate the implementation of village empowerment program in support of institutional formation of Village Owned Enterprise (BUMDes). The research carried out at Dayang Suri Village, Bungaraya Subdistrict, Siak Regency at UED-SP Karya Bersama. The data used consist of secondary data in the form of documents relating to the implementation of village empowerment program in support of the formation of BUMDes and primary data in the form of direct observation of research location and interview with key informant. Data analysis employed in descriptively qualitative. Based on the result, it mentioned that into the preparation stage, implementation and principles of management of UED-SP Karya Bersama program has been relatively good. However, there are still less maximal aspects such as lack of socialization conducted by village government, lack of transparency or clarity of information by village fund managers and lack of village facilitators as facilitators in decision making. Keywords: poverty, community empowerment, savings and loans, transparency

CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA PEKANBARU

JURNAL ILMU SOSIAL Volume 16, Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minimum service standards hereinafter abbreviated SPM is a provision of the type and quality of basic services that are obligatory area obtained every citizen is entitled to a minimum. Minimum Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the Regency / City. Health decentralization in Indonesia has been implemented since 2001. Basic health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru. Besides the availability of health centers, polyclinics and sub Per-districts are also uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad.