Sri Walny Rahayu
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents
Articles

Found 13 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dewi, Ratna; Jauhari, Imam; Rahayu, Sri Walny
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.15 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8483

Abstract

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Perasuransian yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Namun dalam praktiknya tidak semua korban/ahli waris mendapatkan santunan asuransi PT Jasa Raharja (Persero). Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.Penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk perlindungan PT Jasa Raharja kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan di Banda Aceh dalam praktiknya, bagaimanakah kewajiban pemilik alat angkutan lalu lintas jalan terhadap korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dalam praktiknya dan apakah hambatan dan tantangan yang ditemukan korban/ahli waris dalam memperoleh perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ataupenelitian hukum kepustakaan. The government has promulgated the Act Number 33, 1964 on Liability Budget of Passengers’ Accident and the Act Number 34, 1964 on Traffic Accident Budget that create State Enterprise having liability on Insurance that is Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect the budget through obligatory fee and donation then these are given through the aid of PT Jasa Raharja (Persero) for victims/heirs due to the accident of traffic. In practice, there are not all victims/heirs provided the donation of Insurance of PT Jasa Raharja (Persero). It is clear that it violates the act and the Government Regulation that still exist.The main problems of this research are how is the form of the protection of PT Jasa Raharja towards victims/heirs due to the accident of traffic on passengers in Banda Aceh in practice, how is the obligation of the carrier owners towards the victims/heirs due to the traffic accident in practice, andwhat are the obstacle and challenge found by them in obtaining law protection. This is doctrinal legal research orlibrary research.
Perlindungan dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT LAI Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya Hakim, Lukmanul; Rahayu, Sri Walny
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.999 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v19i3.9038

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang merupakan penumpang perusahaan penerbangan domestik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan jo. Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan menjelaskan tanggung jawab perusahaan penerbangan, perlindungan hukum dan jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang dirugikan. Dalam praktiknya, belum semua perusahaan penerbangan niaga domestik menjalankan sepenuhnya aturan terkait tanggung jawab terhadap penumpang. Penumpang selaku konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Disarankan kepada Kementerian Perhubungan untuk menindak tegas maskapai yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan peninjauan kembali jumlah nilai ganti rugi bagi penumpang yang dirugikan. The Protection and Responsibility of Domestik Airlines Company PT LAI to Consumers as Its The Passengers Legal protection for consumers who are passengers of domestic airlines in Indonesia is governed by Law No. 1/2009 on Flight jo. Law No. 8/1999 on Consumer Protection. Legislation explains the responsibility of airlines, legal protection and the amount of compensation for injured passengers. In practice, not all domestic commercial airlines have fully implemented the rules regarding passenger liability. Passenger as a consumer who suffers a loss may file a accusation or claim to the airline. Settlement of disputes can be pursued through in court and out of court. It is advisable to the Ministry of Transport to take firm action against airlines in violation of legislation, and review of the amount of compensation value for injured passengers.
Implikasi Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Batubara dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Barat Sara, Fahmi; Dahlan, Dahlan; Rahayu, Sri Walny
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.368 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v19i1.6610

Abstract

ABSTRAK: Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang merasakan langsung dampak buruk akibat dari aktivitas usahanya. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ditetapkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam bentuk pengaturan undang-undang sebagai sebuah kewajiban perusahaan, merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dunia dalam rangka menggugah dan meningkatkan kesadaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha dalam mengelola  perusahaannya dengan baik, dan cerminan dari tanggung jawab hukum yang melekat pada perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, seimbang, kemudian  ketentuan tersebut menjadi norma yang dijadikan alat pengontrol perilaku di dalam masyarakat terutama dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dalam rangka meminimalkan dampak buruk dalam menjalankan usahanya. Social and Environmental Responsibility Implication of Coal Company in Developing People Life Quality In West Aceh Regency ABSTRACT: Social and environmental corporate responsibility is a commitment that was created by company to the surrounding people whose getting worse impact from company activity. Based on Article 74 Law Number 40 year 2007 regarding Limited Company stated social and environmental corporate responsibility is a company commitment for acting the continuous economic development  in increasing  life quality and beneficial environment, for limited company itself, the community, and the surounding people as well. It is stated social and environmental corporate responsibility include to the managing regulation  as  together commitment among stakeholder as goverment acts for fulfill law needs in Indonesia along  world economic fluctuation to challenge and to increase  awarness of doing social and environmental responsibility for company man in running theis business well as reflecting a law responsibility of corporate in creating good relationship with the surrounding people culture in minimazing the worse impact of doing their business.
Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Aceh Azyus, Deddy Irwansyah; Syahbandir, Mahdi; Rahayu, Sri Walny
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.762 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12237

Abstract

Berbagai kebijakan telah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pemenuhan kewajiban perpajakanya, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah memberikan fasilitas berupa penghapusan atas utang pajak, sanksi denda atau administrasi, maupun sanksi pidana di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang  belum melaporkan harta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang relatif  rendah. Kebijakan ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya tidak semua pembayar pajak di Aceh yang mengikuti atau memanfaatkan kebijakan tersebut. Melalui tulisan ini akan dijelaskan mengenai alasan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti kebijakan pengampunan pajak.Various efforts have been made in order to increase public awareness and compliance in fulfillment of its tax obligations, one of them the government has enacted a policy known as tax amnesty, based on the provisions of Law Number 11 Year 2016 on Amnesty of Taxes, this policy came into force on 1 July 2016 and ended March 31, 2017. With this policy the government provides facilities in the form of abolition of tax debt, fine or administrative sanctions, as well as criminal sanctions in the field of taxation on taxpayers who have not reported the property in accordance with the actual situation by paying a ransom with a relatively low tariff. But in reality within nine months of this policy, not all taxpayers, especially those in Aceh who follow or take advantage of this policy. This research aims to: know and explain the things or reasons behind the enactment of tax amnesty policy, and also to know and explain the influence of this policy to taxpayer awareness and compliance in Aceh, as well as legal sanctions for taxpayers who do not follow this policy.
Kontribusi Filsafat Ilmu terhadap Etika Keilmuan Masyarakat Modern Rahayu, Sri Walny
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.29 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v17i3.6086

Abstract

ABSTRAK: Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih mengatasi masalah dalam hidup, tapi di sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu menumbuhkan moralitas luhur masyarakatnya. Negara Indonesia memiliki filosofi "gotong royong, empati terhadap sesama, sekarang mengalami krisis moral. Nilai Kejujuran, kebenaran, keadilan, simpati dan empati kepada sesama berubah menjadi perilaku yang suka menipu, menindas, memeras, dan saling menyakiti bahkan membunuh. Mereka bekerjasama untuk kepentingan kelompoknya dan secara berkelompok melakukan penipuan, pencurian,  penindasan. Filsafat ilmu berusaha menempatkan dan mengembalikan tujuan mulia dari ilmu sehingga ilmu yang diciptakan pada masyarakat  modern, tidak menjadi bomerang membawa kehancuran umat manusia. ikatan keagamaan yang terlalu kaku dan terstruktur dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, namun  kecerdasan ilmu yang menjunjung kebebasan harus memperhatikan sistem nilai agama, sehingga keduanya tidak bertentangan. Tujuan tulisan  ini menjelaskan peran filsafat ilmu berdasarkan Islam, serta menjelaskan kontribusi dan fungsi filsafat ilmu bagi masyarakat modern.  Contribution of Philosophy of Science of Ethics Scientific Modern Society ABSTRACT: Modern society has succeeded in developing science and advanced technology to overcome problems in life, but on the other side of science and technology are not able to cultivate noble morality society. Countries Indonesia has a philosophy of "mutual cooperation, empathy for others, is now experiencing a moral crisis. Values Honesty, truth, justice, sympathy and empathy for others turns into behavior deceitful, oppressive, squeeze and hurt each other even murder. They work together for the benefit group and in groups commit fraud, theft, oppression. the philosophy of science seeks to locate and restore the noble goals of science so that science invented in modern society, not be bomerang lead to the destruction of mankind, religious ties that are too rigid and structured to inhibit the development of science, but science intelligence that upholds freedom must pay attention to the value system of religion, so that the two are not contradictory. the purpose of this paper describes the role of the philosophy of science based on Islam, and describes the contribution and the function of the philosophy of science for modern society.
Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia Rahayu, Sri Walny
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.51 KB)

Abstract

AbstrakPengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat open access. Dalam lingkup lokal, Provinsi Aceh memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni Panglima Laôt. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (UU APS). Namun, sistem pendukung dari UU APS ini belum terbentuk sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti lembaga APS adat laut Panglima Laôt tidak berjalan secara optimal sekalipun putusannya bersifat mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: lembaga penyelesaian sengketa adat laut, Panglima Laôt, alternatif penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia, sistem pendukung. “Panglima Laôt” as Traditonal (Adat) Dispute Resolution in Aceh as an Alternative Dispute Resolution in Indonesian Legal SystemAbstractThe nature of the sea as an open access area potentially created a dispute especially concerning the management of marine and fisheries products. Locally, Aceh Province has established a traditional law of the sea Alternative Dispute Resolution (ADR) body or so-called “Panglima Laôt”. Formerly, ADR has been regulated by the Law number 30 year 1999 concerning Arbitration and ADR. However, the supporting system of this regulation has not been created yet. That leads to inconsistency and ineffectiveness of the mechanism through ADR body “Panglima Laôt”, even though its decisions binding and applied to all parties.Keywords: ‘Adat’ dispute resolution body, Panglima Laôt, alternative dispute resolution, Indonesian legal system, support system.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh Ramadhana, Sari; Rahayu, Sri Walny
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.395 KB)

Abstract

Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen diatur oleh Norma Pasal 19 UUPK Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha jo Pasal 3 Permenkes Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. Namun dalam praktiknya di Kota Banda Aceh ditemukan pelaku usaha depot air minum isi ulang belum memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan kualitas standar mutu untuk melindungi hak konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha depot air minum dalam penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha depot air minum. Bentuk kerugian konsumen akibat pelaku usaha yang tidak menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang, dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan air minum isi ulang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier didukung oleh data primer di lapangan sebagai ilmu bantu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi air minum di antaranya ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang digunakan seperti kran pengisian air minum, kran pengisian galon sudah berkarat, tendon air minum sering terbuka, lantai hanya dilapisi karpet sehingga tidak kedap air, bangunan terbuat dari kayu sehingga tidak mudah untuk dibersihkan. Bentuk kerugian yang diderita konsumen karena tidak adanya penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang mengalami keracunan bakteri sehingga menyebabkan diare, gejala tifus, pusing. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh seperti melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan, namun pengawasan yang dilakukan belum maksimal sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan seperti belum memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kualitas standar mutu, belum adanya data yang terpilah, belum adanya kerja sama yang bersinergi dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh  (YAPKA), sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang belum menerapkan kualitas standar mutu. Diharapkan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Banda Aceh menyadari tanggung jawabnya karena akan menimbulkan resiko bagi konsumennya dan pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku, oleh karena itu perlu mengikuti berbagai bentuk pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan. Disarankan kepada konsumen agar lebih cermat dan berhati-hati untuk memilih depot air minum isi ulang. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adanya data terpilah mengenai pelaku usaha yang telah dan yang belum menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang, berkoordinasi dan bersinergi kepada YAPKA, memberikan sanksi administratif seperti larangan distribusi air minum isi ulang kepada depot yang tidak menerapkan kualitas standar mutu. The responsibility of businesses to consumers is governed by the norms of Article 19 of the Consumer Protection Law of 1999 on the responsibility of business operators in conjunction with Article 3 Health Ministers Regulation No. 43 Year 2010 on hygiene sanitation drinking water refill. However, in practice in Banda Aceh found businesses refill drinking water has not fulfilled its responsibility in applying quality standards to protect consumer rights. The purpose of this script to investigate and clarify the responsibility of business operators refill drinking water quality standards in the application of quality drinking water refills has been implemented by businesses refill drinking water. Forms of consumer losses due to businesses that do not implement quality standards of drinking water quality refill, and the efforts made by the City Health Office Banda Aceh in protecting consumer rights related to drinking water refills. This study is normative, ie an approach that uses positive legal concept by reviewing the application of the rules or norms in the positive law. Normative research data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials supported by primary data in the field as an auxiliary science. Based on the survey results revealed that the responsibility of business operators refill drinking water do not meet the requirements of hygiene sanitation of drinking water in between there are some supplies and equipment used such as faucets filling drinking water, faucet filling gallon rusty, tendon drinking water is often open, the floor is just lined carpet so it is not waterproof, the building is made of wood so it is not easy to be cleaned. Form of losses suffered by consumers due to lack of implementation of quality standards of drinking water quality refill poisoning bacteria causing diarrhea, typhoid symptoms, dizziness. Efforts have been made by the Health Department of Banda Aceh as supervision, socialization, and coaching, but the supervision is done not maximized as in the legislation as not to impose sanctions against businesses that do not meet the quality standards of quality, the lack of disaggregated data, the lack of cooperation in synergy with Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh  (YAPKA), so still found businesses that have yet to implement the quality standards of quality. Expected to businesses refill drinking water in Banda Aceh aware of his responsibility because it would pose a risk to consumers and violation of the terms of sanctions in the rules, therefore, need to participate in various forms of training, socialization, and coaching. It is suggested to consumers to be more careful and cautious to choose depot refill drinking water. City Health Department is expected to Banda Aceh their disaggregated data about businesses that have yet to adopt the quality and standards of quality of drinking water refill, coordinate and synergize to YAPKA, to impose administrative sanctions such as a ban on the distribution of drinking water refill to refill drinking water entrepreneurs who do not implement the quality standards of quality.
The Role of Adat Justice and Its Adat Institutons in Preventing Transnational Crimes in Aceh Province, Indonesia Rahayu, Sri Walny
Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.774 KB) | DOI: 10.24815/kanun.v19i3.8980

Abstract

More than one decade after Law Number 11/2006 on the Government of Aceh entered into force, the adaptive ability of adat justice and acehnese adat institutions survived because of their strong legal basis in indonesian laws and regulations. On the other hand, the implementation of the Asean Economy Community (AEC) since December 31, 2015, imposes threats like the emergence of various forms of transnational crime that crosses national boundaries, committed by perpetrators from two or more countries with modern modus operandi. The enactment of the  AEC in Aceh poses a challenge to exploit the opportunities adat justice and adat institute to anticipate such crimes. Based on data from the Asean Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN-PACTC), There are eight (8) types of transnational organized crime, illicit drug trafficking, human trafficking, sea piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international economic crime and cyber crime. This paper describes the adaptive ability of adat justice, and acehnese adat institute and intervention model of adat justice in aceh, the era of AEC in facing transnational crime. The power of adat justice and acehnese adat institutions should be expanded facing - the challenges - of transnational crime as a result of the implementation of the AEC in Indonesia Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional di Provinsi Aceh, Indonesia Lebih dari satu dekade setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemampuan adaptif peradilan adat dan lembaga adat Aceh terus bertahan karena memiliki dasar legalitas penormaan yang kuat diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Di sisi lain jika dikaji, konsekuensi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) efektif berlaku 31 Desember 2015 di Indonesia berpotensi menimbulkan ancaman seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan transnasional yang melintasi perbatasan suatu negara, dilakukan oleh pelaku dari dua atau lebih negara dengan modus operandi modern. Berlakunya MEA bagi Aceh merupakan tantangan memanfaatkan peluang peradilan adat dan lembaga adat mengantisipasi kejahatan tersebut. Berdasarkan data dari ASEAN Rencana Aksi untuk memerangi kejahatan transnasional terdapat delapan bentuk kejahatan yaitu, perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, laut-pembajakan, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional dan cyber crimes. Tulisan ini bertujuan menjelaskan kemampuan adaptif peradilan adat, lembaga adat Aceh, dan model intervensi peradilan adat di Aceh menghadapi kejahatan transnasional era MEA.
Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa Dengan Kelompok Masyarakat Gampong Di Pidie Yusriadi, Yusriadi; Rahayu, Sri Walny; Taqwaddin, Taqwaddin
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.887 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v1i1.12298

Abstract

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama antar kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa. BKAD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa dan di dalam Undang-Undang Desa dan BKAD tidak mengatur secara tegas tentang Perjanjian dikarenakan setiap melakukan kerjasama pihak BKAD harus membuat perjanjian untuk memikat antara pihak BKAD dengan kelompok masyarakat gampong di Pidie sebagaimana perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat dan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian dana bergulir sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam Standart Operasional Prosedur ( SOP) perguliran pola syari’ah dan menggunakan sistem murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, hambatan yang terjadi disebabkan oleh gagalnya usaha, lambat lakunya produk usaha, tidak tepat dalam penggunaan dana untuk modal usaha, tidak jujurnya anggota dalam pengembalian utang jual beli.The Act Number 6, 2014 regarding Village. and Government Regulation number . 43, 2014 on the Implementation of Act number . 6, 2014 on Villages where inter-village cooperation is carried out by the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) established through a joint regulation between village heads through an Inter-Village Deliberative Assembly. BKAD is responsible for implementing the Village Cooperation based on the Minister of Home Affairs Regulation number. 38, 2007 on Village Cooperation and in Village Law and BKAD does not expressly stipulate the Agreement due to any cooperation the BKAD has to make an agreement to lure between the BKAD community groups in Pidie as arranged in Article 1313 the Civil Code states: "A covenant is an action by which one or more persons commit themselves to one or more persons. This research aims to know the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village and to explore the obstacles faced in the implementation of the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village. This is doctrinal legal research and juridical empirical research by applying primary, secondary and tertiary data.The research shows that the implementation of the agreement implementation of rotational budget has been going as demanded by the rules which are worded in the Standard Operating Procedure (SOP) the rotational pattern of Sharia and using murabahah principle that is the trading agreement by using the statement of basic prices and margin which is consented by both buyers and traders, the obstacles faced are enterprise’s’ failure, lack of products’ sale, inaccurate in using fund for capital of enterprise, lack of honesty of members in paying loan of trading.
Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Susantri, Yulia; Rahayu, Sri Walny; Sanusi, Sanusi
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.54 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v2i1.10591

Abstract

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik merinci informasi yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran isi atau berat bersih, Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, kgunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Kenyataannya, masih banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara lengkap pada label produk, sehingga produk tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUPK dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mencantumkannya informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan pada label kosmetik. Selain itu bagi pelaku usaha klinik kecantikan, diperbolehkan tidak mencantumkan informasi pada label produk, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu pada klinik tersebut harus ada dokter spesialis kecantikan yang bertanggung jawab terhadap pasien dan apoteker yang bertanggung jawab terhadap peracikan produk kecantikan. Tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) di ibukota provinsi dengan cakupan pengawasan seluruh wilayah Aceh, kurangnya sumber daya manusia, perilaku konsumen yang tidak peduli akan haknya, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, pengaruh iklan, serta sulitnya pengawasan terhadap toko online.Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph i of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) stipulates the existence of prohibited acts for business actors, namely "not installing labels or making explanations of goods containing items of goods, size, weight / or net, composition, rules of use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use in accordance with applicable laws and regulations. "Article 23 Paragraph (1) Decision of the Head of Food and Drug Supervisory Agency No. HK. 00.05.4.1745 In 2003 about Cosmetics detailing the information that must be included on the label of a cosmetic product that is the name of the product, the name and address of the manufacturer or importer / distributor, the size of the contents or net weight, Composition with the name of the material in accordance with the Indonesian cosmetic codex or other applicable nomenclature , distribution license number, batch / production code number, usage and usage manner except for products with clear use, months and years hun expiration for products with stability less than 30 months, other marks related to security and / or quality. In fact, there are still many outstanding cosmetic products that do not include the complete information on the product label, so the product is not feasible to be circulated and consumed by the public. This is of course contrary to the provisions of UUPK and violates the rights of consumers as stated in Article 4 UUPK. Violations committed by business actors that do not include information in accordance with the provisions of legislation on the label cosmetics. In addition to the beauty business practitioners, allowed to not include information on the product label, but must meet the requirements of the clinic there must be a specialist beauty specialist responsible for patients and pharmacists responsible for compounding beauty products. The responsibility of Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in Banda Aceh to carry out supervisory functions has not been effective. This is due to both external and internal barriers, namely the BBPOM office which is only 1 (one) in the provincial capital with coverage of the entire territory of Aceh, the lack of human resources, the behavior of consumers who do not care about their rights, the behavior of business actors who do not adherence to the rules, the influence of advertising, and the difficulty of supervision of online stores.