Thinni Nurul R
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo Kampus C Surabaya

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

Recommendations to Improve the Implementation Compliance of Surgical Safety Checklist in Surgery Rooms Sandrawati, Juliana; Supriyanto, Stefanus; R, Thinni Nurul
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 17, No 1 Jan (2014)
Publisher : Buletin Penelitian Sistem Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.248 KB)

Abstract

Background: Surgical Safety Checklist has been adopted in surgery room as a tool to improve safe surgery. Its implementation during 2012 was low (33.9%) so was the completeness of filling it (57.3%). Objective: To increase the implementation of Surgical Safety Checklist (SSC) through analyzing the effect of policy, procedures, patient safety culture, and individual factors on compliance SSC implementation in the surgery room. Methods: Cross-sectional study with descriptive observational approach was done to find influencing factors of health care personnels’ compliance to fill SSC. Sample consisted of all surgery room nurses (45 nurses), 10 surgeons and 4 anesthesists. Data collection was made use of questionnaires, surgical medical records and SSC form. Results:The compliance to fill SSC in April 2013 was still low (55.9%). Written policy on patient safety was absent and awareness of respondents about the procedure was low. Respondents’ assessment showed that patient safety culture in surgery room was good, except management and stress recognition dimensions. Likewise, the respondents’ knowledge about SSC was low (61.0%). Conclusion: The study conclude that influencing factors of compliance implementation SSC is absence of the written policy in patient safety, lack of socialization of Standar Prosedur Operasional to health care personnels, lack of knowledge about SSC, lack awareness about the importance of SSC, shortage of surgery room nurses, and innappropriate perception about filling SSC as workload. Recomendation:The study will be making of written policy in patient safety and SSC, followed by socialization to health care personnels, training about SSC implementation, empowering and advocating surgery room nurses and use of reminders.
Cost effectiveness and quality of life assessment on dental filling and tooth extraction in Balongsari Public Health Center Bramantoro, Taufan; R, Thinni Nurul
Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi) Vol 44, No 1 (2011): (March 2011)
Publisher : Faculty of Dental Medicine, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.706 KB) | DOI: 10.20473/j.djmkg.v44.i1.p43-48

Abstract

Background: Dental health services program implementation in Balongsari Public Health Center during three years, 2006 until 2008, have a high average ratio of filling treatment compared to tooth extraction treatment (1:1.79) as compared to the standard set by the Ministry of Health (1:1). Cost effectiveness analysis and quality of life is needed as a form of economic evaluation of costs incurred by the consequences or impacts of health care programs, especially dental filling and tooth extraction, use to help in supporting the process of policy making in health care. The objective of this study was to assess cost effectiveness analysis (CEA) and quality of life (QoL) on dental filling and extraction treatment in Public Health Center. Methods: The study was conducted on 31 respondents who received filling treatment and 38 respondents who received tooth extraction. All of the respondents carried out to evaluate the total costs incurred in obtaining treatment and QoL between before and after treatment, which consist of the physical aspects, psychological, social, and economic. Results: The average total cost of dental filling treatment of the 31 respondents was Rp. 27,934.45, and in tooth extraction of the 38 respondents at Rp. 22,406.83. The average difference in the QoL, before and after dental filling treatment amounted to 121.25. In extractions, QoL difference in value before and after treatment at 132.36. Cost effectiveness ratio value in dental filling treatment amounted to 230.37, and in tooth extraction at 169.63. Conclusion: It is concluded that cost effectiveness ratio in the filling treatment is higher than the extraction, that the tooth extraction treatment is considered more cost effective than filling treatment.Latar belakang: Pelaksanaan program pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas Balongsari selama tiga tahun, yaitu tahun 2006 hingga 2008, memiliki rata-rata rasio perbandingan perawatan tumpatan dengan pencabutan gigi (1:1,79) yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar rasio yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (1:1). Analisis efektifitas biaya dan kualitas hidup, dibutuhkan sebagai bentuk dari evaluasi secara ekonomi, dilihat dari biaya yang dibandingkan dengan dampak program pelayanan kesehatan, khususnya perawatan tumpatan dan pencabutan gigi, untuk mendukung proses pengambilan kebijakan dalam pelayanan kesehatan. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai cost effectiveness analysis (CEA) dan quality of life (QoL) pada perawatan tumpatan dan pencabutan gigi di Puskesmas Balongsari. Metode: Penelitian ini dilakukan terhadap 31 orang pasien yang mendapatkan perawatan tumpatan dan 38 orang pasien yang mendapatkan pencabutan gigi. Pada seluruh responden dilakukan evaluasi total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perawatan dan pengukuran kualitas hidup sebelum dan sesudah perawatan, yang terdiri dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Hasil: Rata-rata total biaya perawatan tumpatan gigi dari 31 responden adalah Rp. 27,934.45, dan pada pencabutan gigi sejumlah 38 responden sebesar Rp. 22,406.83. Rata-rata nilai selisih QoL, sebelum dengan sesudah perawatan tumpatan gigi sebesar 121.25. Pada pencabutan gigi, nilai selisih QoL sebelum dengan sesudah perawatan sebesar 132.36. Nilai cost effectiveness ratio pada perawatan tumpatan gigi adalah sebesar 230.37, dan pada pencabutan gigi adalah sebesar 169.63. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa cost effectiveness ratio pada perawatan tumpatan gigi lebih tinggi dibandingkan pada pencabutan gigi, sehingga pencabutan gigi dinilai lebih cost effective atau efektif secara biaya, dibandingkan dengan perawatan tumpatan gigi.
KEMAMPUAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS DALAM MENGAKOMODASI IMPLEMENTASI FUNGSI PUSKESMAS Putri, Nuzulul; Ernawaty, Ernawaty; R, Thinni Nurul; Megatsari, Hario
Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol 13, No 4: DESEMBER 2017
Publisher : Faculty Of Public Health, Hasanuddin University, Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30597/mkmi.v13i4.1061

Abstract

Setelah pemberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas dianggap semakin berat menjalankan fungsi kuratif daripada preventif. Implementasi fungsi puskesmas sudah seharusnya dapat dikendalikan melalui sebuah instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang mampu mengakomodasi fungsi puskesmas secara seimbang. Penelitian ini menganalisis kemampuan instrumen Penilaian Kinerja Puskesmas dalam mengakomodasi implementasi fungsi puskesmas. Implementasi fungsi puskesmas dianalisis melalui studi dokumen kebijakan yang mengatur fungsi puskesmas. Nominal Group Technique (NGT) dengan kepala puskesmas di Kota Surabaya dilakukan untuk menyimpulkan akomodasi setiap fungsi puskesmas pada setiap komponen penilaian yang digunakan dalam instrumen PKP. Ada tiga aspek yang dinilai dalam PKP, yakni aspek pelayanan kesehatan (wajib dan pengembangan), pelaksanaan manajemen puskesmas, dan mutu pelayanan kesehatan. PKP untuk program wajib dan pengembangan puskesmas lebih menilai fungsi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Komponen penilaian untuk mutu pelayanan kesehatan dan kegiatan manajemen puskesmas justru lebih banyak menilai mutu fungsi pelayanan kesehatan perorangan. Fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan merupakan fungsi yang paling jarang dinilai sebagai kinerja puskesmas. Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen PKP yang selama ini digunakan belum mampu mengakomodasi implementasi fungsi puskesmas secara seimbang.