Articles

Found 14 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR (OKI) NOMOR 9 TAHUN 2008 TERHADAP PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Pramoda, Radityo
Jurnal Borneo Administrator Vol 7, No 3 (2011)
Publisher : Jurnal Borneo Administrator

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.893 KB)

Abstract

This research aims to review the implementation of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008, about the Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Komering Ilir, which has become the autonomous village, and knowing how it works. Analysis of the research was conducted by using descriptive exploratory method, through qualitative approach, supported by primary and secondary data. The results show, that policy transformation of the management of inland waters by enactment of Local Regulation No. 9/2008, has provided greater access to the community to utilize the fish resources; the authority of the village to arrange lebak, lebung, and river is becoming much wider; the less optimal implementation of Local Regulation No. 9/2008, is caused by the apparatus and community who are not ready yet to adopt the value change and new norms. Keywords: implementation of local regulation, management, inland water.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan baru Perda OKI No. 9/2008, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa serta mengetahui pelaksanaannya. Analisa penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif, melalui pendekatan kualitatif, yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan; kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak, lebung, dan sungai; kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008, dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru.Kata kunci: implementasi Perda, pengelolaan, perairan umum daratan.
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pramoda, Radityo; Apriliani, Tenny
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : P3KDOD III Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.723 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.238

Abstract

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
TOTAL NILAI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO Triyanti, Riesti; Firdaus, Maulana; Pramoda, Radityo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.3.219-236

Abstract

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir dan lautan. Fungsi dan manfaat ekosistem mangrove seringkali belum dikuantifikasi. Kajian ini bertujuan untuk menghitung total nilai ekosistem mangrove di Kabupaten Gorontalo Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap pemanfaat dan non pemanfaat sumber daya serta data sekunder berupa jumlah simpanan karbon dan biaya standar pembangunan pemecah gelombang pada ekosistem mangrove. Analisis data menggunakan teknik valuasi ekonomi sumber daya untuk menghitung nilai total ekosistem mangrove. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai ekologi ekosistem mangrove sebesar Rp18.205.000.890/hektar/tahun, nilai ekonomi ekosistem mangrove sebesar Rp40.716.063/hektar/tahun serta nilai sosial budaya ekosistem mangrove sebesar Rp20.341.259/hektar/tahun. Nilai ekonomi totalekosistem mangrove yang tinggi di Kabupaten Gorontalo Utara diperoleh sebesar Rp18.266.058.212/hektar/tahun. Total nilai ekosistem mangrove di Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya diinformasikan kepada para pengambil kebijakan tentang pentingnya sumber daya tersebut dan mengelolanya dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya konservasinya secara adil.
Penerapan Sertifikasi Aquaculture Stewardship Council (ASC) Terhadap Produk Udang Budidaya (Studi Kasus: Tarakan - Kalimantan Utara) Pramoda, Radityo; Putri, Hertria Maharani
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : P3KDOD III Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.815 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i2.308

Abstract

ASC (Aquaculture Stewardship Council) is a label, indicating that a product that has been passed through environmental sustainability and good aquaculture practices. Objectives of this study are to identify ASC standards and national regulations, and to examine the readiness of exporters and shrimp farmers to apply ASC principles in Tarakan. This study utilizes empirical juridical and descriptive statistical methods. Results of the study indicate that: (1) ASC certification has 7 principles, 34 criteria, and 103 indicators; (2) ASC principles are supported by: 5 Laws, 4 Government Regulations, 1 Presidential Decree, 3 Regulations of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, and 4 Decrees of the Minister of Marine Affairs and Fisheries; (3) ASC certification requires high cost; (4) in general the level of readiness of exporter and shrimp fishermen still need to be improved; (5) pond land is mostly illegal. The policy recommendations of this research are: (1) the government reorganizes the national regulatory system to avoid overlapping rules and regulatory vacancies; (2) the government provides lobbies and assessors to relieve the cost of certification; (3) the government adopts the ASC principle criteria to improve competitiveness; (4) the government encourages municipal government in Tarakan to immediately resolve the problem of illegal fishing ponds.  Keywords: Application, Cultivation Stewardship Council, Aquaculture Shrimp Products ASC (Aquaculture Stewardship Council) merupakan sebuah label, bahwa produk sudah melalui prosedur keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial praktek budidayayang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketentuan ASC dan regulasi nasional, serta mengkaji kesiapan eksportir maupunpembudidaya Udang menerapkan prinsip ASC di Tarakan.Analisis kajian menggunakan metode yuridis empirisdan statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sertifikasi ASC memiliki 7 prinsip, 34 kriteria, dan 103 indikator; (2) prinsip ASC didukung: 5 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan 4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; (3) sertifikasi ASC membutuhkan biaya mahal; (4) secara umum tingkat kesiapan eksportir dan petambak Udang masih perlu ditingkatkan; (5) lahan tambak sebagian besar ilegal. Rekomendasi kebijakan penelitian ini: (1) penataan sistem regulasi nasional untuk menghindari tumpang tindih aturan dan kekosongan pengaturan; (2) pemerintah melakukan lobi atau menyediakan tenaga penilai untuk meringankan biaya sertifikasi; (3)mengadopsi kriteria prinsip ASC untuk meningkatkan daya saing; (4) pemerintah mendorong otoritas daerah Kota Tarakan segera menuntaskan masalah lahan tambak ilegal. Kata Kunci: Penerapan,Aquaculture Stewardship Council, Produk Udang Budidaya
TRANSFORMASI PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Pramoda, Radityo; Nasution, Zahri
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2011): DESEMBER (2011)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.657 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v6i2.5769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan antisipasi dampak ketentuan baru Peraturan Daerah (PERDA) Ogan Komering Ilir (OKI) No. 9/2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif melalui pendekatan historis kasuistik yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008 memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak lebung dan sungai. Kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008 dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru. Implikasi kebijakan penelitian ini adalah perlunya meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan/pendidikan; memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat; melakukan kontrol dan pendampingan yang konsisten, serta menciptakan komunikasi hukum yang baik dalam menerapkan peraturan baru. Tittle: Transformation Management of Inland Waters in Ogan Komering Ilir DistrictThis research aimed to review the impact of implementation and anticipate potential impacts of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008 on Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Ilir Komering Ilir regency, which has become an autonom of the village. Research was conducted using descriptive-exploratory method, through historical case approach, supported by primary and secondary data. Results show that transformation of the management of inland waters by the enactment of Local Regulation No. 9/2008 provides a greater access to the community to utilize fish resources. Authority of the village was wider than previous system in terms of arranging the lebak lebung and river. Under optimal level of implementation of the Local Regulation No. 9/2008 was due to the apparatus and community unreadines to adopt the values changing in and new norms. Policy implications of this research were as follows improving the competence of village apparatus through training/education; providing comprehensive socialization to the community; doing control and consistent mentoring, and creating a good communication law in applying new regulation.
KERUGIAN SUMBER DAYA IKAN AKIBAT PRAKTIK MARK DOWN KAPAL PENANGKAP IKAN DI INDONESIA Firdaus, Maulana; Dewitasari, Yesi; Pramoda, Radityo; Koeshendrajana, Sonny
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.335 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v12i2.5324

Abstract

Dampak praktik Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi. Praktik mark down ukuran kapal penangkapan ikan merupakan salah satu penyalahgunaan perizinan dalam konteks praktik IUUF. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai kerugian sumber daya ikan (deplesi sumber daya) akibat praktik “mark down” ukuran kapal penangkap ikan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – April 2017 bersifat ‘desk study’ dan dilengkapi dengan kajian literature terkait. Data sekunder dan primer digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui Pendekatan Surplus Produksi Model Schaefer digunakan dalam penelitian ini. Nilai kerugian sumber daya ikan diketahui berdasarkan nilai deplesinya. Nilai deplesi sumber daya menggunakan pendekatan The Net Price Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya praktik “mark down” telah menyebabkan deplesi sumber daya ikan atau pengurangan aset sumber daya ikan di perairan Indonesia. Besarnya nilai deplesi sumber daya pada tahun 2015 mencapai 9,83 trilyun rupiah dan diprediksi pada tahun 2020 meningkat menjadi 14,55 trilyun rupiah. Kajian merekomendasikan perlunya percepatan pengukuran ulang kapal perikanan dan penerapan sangsi yang tegas terhadap pelanggar sehingga tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang baik yang mampu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Tittle: Fish Resources Losses Due to Mark Down Fishing Vessel Practiced in IndonesiaThe impact of IUU fishing has resulted in management disorder of sustainable fisheries and it caused economic loss. Markdown in vessels size is one type of manipulation practices of license in IUU fishing. This study aims to analyze the loss value of fish resources (resource depletion) due to the “markdown” practices in Indonesia. The study was basically a desk study completmenting with relevant literatures review during March – April 2015. Primary and secondary data were used in this study. Data were analyzed using the Schaefer surplus production model approached. Loss value of fish resources was estimated in terms of depletion resource value using the Net Price Method. The research found that “mark down” has led to depletion or reduction of fish resources in Indonesian waters. The estimated value of resource depletion in 2015 reached 9.83 trillion rupiahs and it is predicted to rise into 14.55 trillion rupiahs in 2020. The research suggests the need to accelerate the process of re-measuring the size of fishing vessel as well as to impose sanctions for the disobedience of the rules, so that Indonesia could have a good governance in fisheries resource management with sustainable fisheries resources.
DAMPAK LETUSAN GUNUNG KELUD TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR Firdaus, Maulana; Pramoda, Radityo; Yulisti, Maharani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.904 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v4i2.603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak letusan Gunung Kelud terhadap pelaku usaha perikanan khususnya di Kabupaten Kediri. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2014 denganfokus lokasi penelitian di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang merupakan sentra penghasil benih ikan lele. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa letusan Gunung Kelud sangat berdampak pada masyarakat perikanan di Kabupaten Kediri baik secara sosial maupun ekonomi. Dampak secara sosial berupa perubahan status pembudidaya, perubahan sosial dan perubahan mata pencaharian. Secara ekonomi, dampak letusan Gunung Kelud menyebabkan 274 pembudidaya di 16 kecamatan mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 3,9 milyar rupiah. Rata-rata nilai kerugian yang dialami oleh setiap pembudidaya adalah 14,4 juta rupiah per orang yang meliputi kematian ikan, kematian benih ikan, kematian induk ikan, rusaknya kolam ikan, serta rusaknya peralatan budidaya.Title: The Impact of Mount Kelud Eruption To Fisheries Bussinessin Kediri District, East Java ProvinceThis study aims to assess the impact of the Kelud eruption on fisheries sector in Kediri. The study was conducted in April-May 2014 with a focus on research location in Pare Subdistrict, KediriDistrict which is the catfish seed production centers. Primary and secondary data used in this study. Informants were selected using purposive sampling technique. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the Mount Kelud eruption greatly affected to the fisheries sector in Kediri, both socially and economically. Social impact in the form of changes in the status of farmers, changes in social status and changes in livelihood. Economically, the impact of the Kelud eruption caused 274 farmers in 16 districts experienced a loss with a total loss of 3.9 billion dollars. The average value of the losses suffered by each cultivator is 14.4 million dollars per person death of seeds, death of fish, damage to fishponds, and the destruction of farming equipment.
ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali) Pramoda, Radityo; Putri, Hertria Maharani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.376 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6098

Abstract

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi. Title: Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Putri, Hertria Maharani; Pramoda, Radityo; Firdaus, Maulana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.442 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6095

Abstract

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan. Title : Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in IndonesiaThe depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource. 
DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR Suryawati, Siti Hajar; Pramoda, Radityo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 2, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.444 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i2.6300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo, yang meliputi aspek pendapatan, kerugian asset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan Mei 2015 dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi di TPI Mayangan, Kota Probolinggo. Sampel responden diambil secara snowball sampling terhadap pemilik kapal, nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, juru timbang, dan kuli angkut. Hasil penelitian menunjukan bahwa nelayan cantrang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak merasakan dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Mereka mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke bank. Penelitian dampak ekonomis dari pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan implementasi permen tersebut sehingga nelayan cantrang juga tidak menanggung risiko terlalu besar. Tittle:  Economic Impact of Enforcement of Regulation of  The Minister of Marine and Fisheries No. 2 2015 Operating  Activities Against Fishermen in Probolinggo Cantrang, East JavaThe research aims to determine economic impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 in Probolinggo City, including revenue aspect, business assets losses aspect, capital aspect, and marketing mechanism. Method of analysis was descriptive analysis and regulatory impact assessments. The research collects primary data during May 2015 by interview techniques, recording and observation in TPI Mayangan, Probolinggo City. Research sample were vessel owners, skippers, crews, traders, interpreter stations, and porters. They taken by snowball sampling method. Results show that cantrang fishermen were group society that feel many impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. They experienced a decline in revenues, asset Losses effort is well invested, less credit to the bank. It can be expected as the fundamental basis for the Implementation ot the regulation that the risk of fishermen not too big.