Nunuk Nuswardani
Universitas Trunojoyo

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

DESAIN AKSI JEJARING KOMISI YUDISIAL DALAM MONITORING PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TIMUR

Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe object of this research is the implementation /action network Judicial Commission related to the han- dling of cases of corruption by judges in an area that has not been optimal. This is due to the problem of monitoring the process of setting standards in the area of   Corruption case management for KY’s networking and the existence of the unit in action KY networks area have become the un- ‘established’ unit and weren’t able to synergize with stakeholders. This study is an empirical law with the facts of observation methods in the study site and KY’s data / case as a basis of search results in the form of ‘action’ which refers to the legislation in force, so that the design and methods of a blend of legal research methods and sociological research methods. The findings in this study indicate that in action, yet coordinated network of KY, there is no standardization of the process of monitoring the behavior of judges in the handling of cases, and the lack of synergy between KY’s networking with stakeholders.Keywords : network, action, monitoring, unit complain, Judicial CommissionAbstrakObjek penelitian ini adalah pelaksanaan/aksi jejaring Komisi Yudisial terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh hakim di daerah yang selama ini belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan mengenai pengaturan standarisasi proses pemantauan penanganan perkara Tipikor di daerah bagi jejaring KY dan mengenai keberadaan unit aksi jejaring KY di daerah belum menjadi unit yang ‘mapan’ dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (stake holder). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian dan data/perkara Tipikor yang dimiliki KY sebagai dasar pencarian hasil penelitian berupa ‘tindakan/aksi’ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode penelitian hukum dan metode penelitian sosiologis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aksinya, jejaring KY belum terkoordinasi, belum ada standarisasi proses pemantauan perilaku Hakim dalam penanganan perkara, serta belum adanya sinergi antara jejaring KY dengan pemangku kepentinganKata kunci : jejaring , aksi, monitoring, unit complain, Komisi Yudisial

DESAIN AKSI JEJARING KOMISI YUDISIAL DALAM MONITORING PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TIMUR

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan/aksi jejaring Komisi Yudisial terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh hakim di daerah yang selama ini belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian dan data/perkara Tipikor yang dimiliki KY sebagai dasar pencarian hasil penelitian berupa ‘tindakan/aksi’ yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga desain dan metodenya merupakan perpaduan antara metode penelitian hukum dan metode penelitian sosiologis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aksinya, jejaring KY belum terkoordinasi, belum ada standarisasi proses pemantauan perilaku Hakim dalam penanganan perkara, serta belum adanya sinergi antara jejaring KY dengan pemangku kepentingan

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Penentu Arah dan Strategi Rencana Pembangunan Indonesia

RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): Juni
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.971 KB)

Abstract

Pembangunan suatu negara wajib ditetapkan dalam suatu sistem yang komprehensif agar pembangunan berjalan secara terarah, terstruktur, dan terencana dengan baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indone- sia wajib berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Pada masa orde baru sistem perencanaan ditetapkan oleh MPR dan disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah masa orde baru berlalu, tugas pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) diserahkan kepada Presiden dan wakil Presiden. Saat ini terjadi arus pendapat yang mengingink- an mereformulasi model GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional ke depan. Namun, apakah MPR masih relevan sebagai lembaga yang diberi peran, fungsi dan kewenangan untuk merumuskan GBHN. Hal ini yang perlu dikaji untuk mendapatkan solusinya.Kata kunci : sistem perencanaan, pembangunan, GBHN, RPJN

Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 16, No 4 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law and legal reform is not only about the supreme court (Mahkamah Agung) governance but also the socializing and the restructuring of the implementation of the new decision by judge. It has many problems that really need consideration. Many gaps are found in the implementation of new judges’ decision (vonnis) on the restructuring of the supreme court (Mahkamah Agung) development. It can be the result of the previous judges’ decision (vonnis). This article aims at seeking a good and reasonable solution of applying the act number 3 of 2009 concerning the optimal restructuring of the supreme court (Mahkamah Agung).Key words: supreme-court, judges, decision, law and legal reform

PEMBENTUKAN LMDH: UPAYA MENCEGAH KONFLIK ANTARA PERUM PERHUTANI DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Arena Hukum Vol 8, No 3 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis service activities Proposer Team begins concerns over the proliferation of various conflicts, looting and "resistance" of forest communities against Perum Perhutani KPH Madura. Whereas the existence of KPH as an institution at the site level / field has tasks and functions that are strategic security, protection, management of forest products, strengthening of public institutions, as well as the conflict resolver. Based on the identification and justification of existing problems, these service activities using the methods of implementation in the form of socialization, FGD and interviews. At the end of service activities can: (1) Establishment of Forest Village Community Organization (LMDH) in the framework of forest resources management system Collaborative Forest Management (CBFM); (2) To encourage and help people to register the certificate of its Land Rights; (3) For the realization of these service activities, Tim Proposer help citizens to obtain permits utilization of forest land from Perhutani KPH Madura as State forest managers.AbstrakKegiatan pengabdian ini diawali keprihatinan Tim Pengusul atas maraknya berbagai konflik, penjarahan dan “perlawanan” masyarakat sekitar hutan terhadap Perum Perhutani KPH Madura.Padahal keberadaan KPH sebagai institusi di tingkat tapak/lapangan memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu pengamanan, perlindungan, manajemen pengelolaan hasil hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, sekaligus sebagai penyelesai konflik.Berdasarkan identifikasi dan justifikasi permasalahan yang ada, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan berupa sosialisasi, FGD dan wawancara.Pada akhir kegiatan pengabdian inidapat: (1) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM); (2) Mendorong dan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya; (3) Sebagai realisasi dari kegiatan pengabdian ini, Tim Pengusul membantu warga untuk mendapatkan surat ijin pemanfaatan tanah kawasan hutan dari Perum Perhutani KPH Madura selaku pengelola hutan Negara.