Articles

Found 37 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCING PT. GKS YANG DIPEKERJAKAN DI PT. NCA KABUPATEN GRESIK Nugroho, Arinto
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2013): Volume 3
Publisher : UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan perlindungan atas hak pekerja/buruh outsourcing PT. GKS* yang dipekerjakan di PT. NCA* Kabupaten Gresik, upaya hukum serikat pekerja/serikat buruh dalam hal terjadi pelanggaran hak pekerja/buruh outsourcing Kabupaten Gresik, dan bentuk pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan outsourcing. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, maka yang dijadikan informan adalah Chief Accounting PT. GKS, kepala personalia PT. NCA, pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, ketua serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Gresik, Pekerja/buruh outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perlindungan atas hak pekerja/buruh outsourcing PT. GKS yang dipekerjakan di PT. NCA dalam perjanjian kerja belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, mewakili pekerja dalam hal penyelesaian hubungan industrial, melakukan aksi mogok kerja. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan mengirim tim pengawas keperusahaan, memberikan pembinaan, memberikan rekomendasi terhadap sanksi atas pelanggaran.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Outsourcing.AbstractThis research aims to know the implementation of the protection of workers´ rights/labor outsourcing PT. GKS who are employed by PT Nusantara Citra Alam Raya, how the legal efforts made by the union/trade union in the event of violation of workers´ rights/labor outsourcing in Gresik regency, and how the shape of the labor inspection conducted by the Department of Manpower to the implementation of the outsourcing Gresik in Gresik regency.This research has a qualitative approach. Research informan choosed by sampling purposive. the parties that can be used as informants in research is the Accounting Officer of PT. GKS, the head of personnel PT. NCA, labor inspectors Gresik regency, chairman of the trade union/labor union Gresik regency, Labor /labor outsourcing PT. GKS who are employed by PT. NCA Gresik regency.Data collection technique used interviews, observation, and documentation. Data analyzed by using documentasion and data reduction, data presentation and then verify/conclusion. The result show that the Implementation of labor protection in PT Gresik Kian Sejahtera who are employed by PT. NCA haven’t meet the requirements as stated in the agreement as in law number 13 year 2003 on Manpower. Legal efforts undertaken by the union/labor union is a party to the collective bargaining agreement making, represent workers in terms of settlement of industrial relations, labor strike. Form of supervision conducted by the Department of Labor Gresik to send a team of supervisors keperusahaan, provide guidance, provide recommendations on sanctions for violations.Keywords: Jurisdictional Protection, Outsourcing
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA PENJUALAN TERHADAP PHK YANG DILAKUKAN PT.UMCAKIBAT TARGET PENJUALAN YANG TIDAK TERPENUHI PRIAMBODO, DIDIT; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 1, No 1 (2014):
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yangmengakibatkan berakhirnya hak-hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Salah satucontoh kasus yang terjadi adalah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. UnitedMotors Centre (UMC) dikarenakan tenaga penjualan tidak dapat memenuhi target penjualan yangditetapkan oleh PT.UMC. PHK dilakukan sebelum habisnya masa kontrak, tanpa adanya penetapan darilembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan tanpa pemberian kompensasi kepada tenagapenjualan. PT.UMC melakukan PHK dengan menggunakan dasar pengaturan yang dijelaskan dalamperjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati oleh PT.UMC dan tenaga penjualan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PHK yang dilakukan oleh PT.UMC padatenaga penjualan dengan kategori PKWT yang belum selesai jangka waktunya karena target penjualanyang tidak terpenuhi melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuankedua adalah untuk mengetahui upaya hukum secara non litigasi maupun secara litigasi yang dapatdilakukan oleh tenaga penjualan dengan kategori PKWT yang belum selesai jangka waktunya yang di-PHK oleh PT.UMC karena target penjualan yang tidak dipenuhi. Penelitian ini adalah penelitian hukumnormatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) danpendekatan analisis (analytical approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh PT.UMC melanggar Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja wajibmemenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga penjualanberhak mendapatkan perlindungan hukum sejauh telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Tenaga penjualan dapat memperjuangkan haknya melalui upaya hukum secara non litigasi maupun secaralitigasi yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihanhubungan industrial.Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI (Studi Kasus Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya) FEBRIANTIKA, RINDHIYANA; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 1, No 1 (2013): volume 1 edisi 1
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja perempuan mempunyai peran andil yang cukup besar sebagai pendorong dalam  kemajuan pembangunan ekonomi di negara ini, karena pada hakikatnya pekerja perempuan telah menjadi penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai profesi pekerjaan. Tuntutan profesi pekerjaan perempuan yang harus bekerja pada shift malam memiliki resiko yang tinggi dalam hal keamanan dan kenyamanan bekerja. Untuk itu perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi para perempuan bekerja agar mendapatkan hak-hak perlindungan hukum.   Tujuan peneltian ini adalah (1) untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (2) untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah sejalan dengan prinsip yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam melindungi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.   Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum terhadap perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.   Hasil pembahasan menjelaskan bahwa substansi pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya secara lengkap telah mencakup seluruh hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja perempuan namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya telah sesuai dengan prinsip dasar di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 namun masih ada beberapa kelemahan sehingga perlu ditambahkan beberapa aturan khusus diantaranya adalah mengenai bentuk bantuan hukum dan perlindungan yang adil khusus bagi pekerja perempuan, bentuk sanksi pelanggaran HAM bagi pekerja perempuan, bentuk prosedur penyelesaian hubungan industrial.   Kata Kunci :        Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, Perlindungan hukum.           Abstract     The woman employee has a big influence as booster in the advancement development of economic in this country, because essentially the woman employee has been the contributor to the family income with variety of professions. The woman who work in the night have a higher risk in terms of safety and comfortableness to work. So the woman employee needs a law protection in order to receive law protection rights.   The purposes of this research are (1) to understand the form of law protection for the woman employee who work in the night according to Law number 13 year 2003 concerning Manpower (2) to determine whether the Law number 13 year 2003 concerning Manpower is in line with the principles as set forth in Law number 39 year 1999 concerning Human Rights in protecting woman employee who works in the night.   The method of this research is yuridis normative. A method in the law research done by examining exiting library materials so as to answer the issue of the protection of the law for the woman employee who work in the night.    The result of discussion shows that the substance of article 76 of Law number 13 year 2003 concerning Manpower actually covered all the rights that should have been received by the woman employee, but in fact the rule was not applied properly. Law number 13 year 2003 concerning Manpower actually has been in accordance with the basic principles in the Law number 39 year 1999, but there are still some weaknesses. That is why it still needs ammendment to make the regulation better  regarding the forms of legal assistance and special protection for the woman employee, the form of punishment to human rights violation for the woman employee and the form of settlement procedure of industrial relations.      Keywords : woman employee who work in the night,  law protection.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 9 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PADA KERETA API KOMUTER SULAM RIZKY KURNIAWAN, DENY; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 2, No 1 (2014): VOLUME 2 TAHUN 2014
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api bertujuan untuk memberikan hak penumpang sebagai konsumen untuk menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tersebut di Kereta Api Komuter Sulam karena terdapat beberapa aspek standar pelayanan minimum yang belum terlaksana secara optimal. Fakta ini ditemukan ketika peneliti menggunakan jasa Kereta Api Komuter Sulam. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala-kendala, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan standar pelayanan minimum di Kereta Api Komuter Sulam. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu penumpang Kereta Api Komuter Sulam, Divisi Komersial dan Pengawas Dipo di Stasiun Pasar Turi Surabaya, serta Divisi Pelayanan dan Divisi Hukum di PT. KAI DAOP VIII. Pelaksanaan standar pelayanan minimum pada Kereta Api Komuter Sulam masih belum optimal dikarenakan kondisi kereta yang sudah tua beserta fasilitas didalamnya yang belum memadai, seperti ketersediaan tempat duduk, pintu, jendela, kipas angin, dan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, balita, orang sakit, dan lansia. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi PT. KAI dalam menerapkan standar pelayanan minimum tersebut, diantaranya berasal dari terbatasnya sarana prasarana perkeretaapian dan minimnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan PT. KAI DAOP VIII Surabaya adalah melakukan perawatan dan perbaikan sarana prasarana perkeretaapian, menerima evaluasi dari masyarakat dan pemerintah, serta melakukan peningkatan kualitas kerja.  Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum, Kereta Api Komuter Sulam  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PEKERJA MENIKAH PADA SAAT HUBUNGAN KERJA BERLANGSUNG RIZKY DWI PUTRI, NADIA; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 2, No 1 (2014): VOLUME 2 TAHUN 2014
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

    Perjanjian kerja antara pekerja yang berposisi sebagai pengumpul tol dengan PT Global Network Investindo merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dimana perjanjian kerja tersebut menyebutkan bahwa pekerja dilarang menikah pada saat hubungan kerja berlangsung. Pada sisi lain menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa menikah merupakan hak setiap orang dan tidak boleh dilarang. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika yuridis.    Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja menikah pada saat hubungan kerja berlangung melanggar Peraturan Perundangan terkait Ketenagakerjaan. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja yang di-PHK karena menikah saat hubungan kerja berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.   Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menyatakan adanya larangan untuk menikah pada saat hubungan kerja berlangsung sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Kerja antara PT Global Network Investindo dengan pekerjanya bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena menikah dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi yaitu bipartit, konsoliasi atau mediasi selain itu apabila belum dapat diselesaikan maka dapat memilih jalur Pengadilan Hubungan Industrial setelah itu apabila belum selesai maka dapat diajukan ke tingkat Mahkamah Agung.   Kata Kunci :        PHK, Menikah, Hubungan Kerja    
Strike as The Last Resort In Dispute Settlement Between Workers and Employers Nugroho, Arinto
International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Vol 1 (2013): 1st ICon-LBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to maintain the continuity of the companys activities, harmonious relation between workers andemployers is a necessity. Unfortunately, the relationship does not always run as expected. In an attempt toresolve the dispute some cases showed that workers choose to use the Strike. Strike includes a workstoppage, sit-ins, slow down, and a ban on overtime. Strike is one of workers rights as regulated in LawNumber 13 Year 2003. The problem that arises is the effects are complicated because it is associated withthe rotation of the economy in which the effects may be felt in the area of municipal level, provincialand/or Nation wide. Based on that background, the author wants to discuss about the use of Strike indispute settlement between workers and employer. The results of discussion shows that Strike is not thefirst choice of workers in resolving problems. Before conducting Strike the parties are required tonegotiate to reach an agreement beforehand. If these efforts fail then Strike comes up as an option. Underthese conditions, it can be said that the strike is the last resort in resolving disputes between workers andemployers
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 033 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERHADAP PANGAN DALAM KEMASAN DI PASAR TRADISIONAL MOJOKERTO KURNIA ROSYIDA, AULIA; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 3, No 5 (2014):
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari – hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara produsen, konsumen dan distributor. Salah satu yang berperan aktif dalam peredaran pangan adalah pedagang pangan dan konsumen yang dianggap kurang berperan aktif. Sebagai pelaku usaha, pedagang berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijualnya. Akan tetapi pedagang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pedagang yang menjual pangan dalam kemasan kurang memperhatikan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun dari distributor. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya sikap pedagang yang langsung menerima pangan untuk dijualnya itu mengandung Bahan Tambahan Pangn (BTP) atau tidak, sehingga sebagai konsumen terkadang hanya melihat kemasan pangan tanpa memperhatikan kandungan isi yang ada didalam pangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi mengenai (1) penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan terhadap pangan dalam kemasan di pasar tradisional Mojokerto, (2) kendala – kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, dan (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojoketo terkait penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Metode penelitian ini adalah yuridis non doktrinal. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan observasi untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik wawancara, angket dan observasi digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang penggunaan BTP yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang tidak memperhatikan kemasan pangan atas barang dagangan yang dipasoknya baik dari produsen secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Selain karena alasan dari faktor internal, yang menjadi kendala dalam proses peredaran pangan oleh pedagang adalah faktor dari luar, yaitu karena kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah menerapkan adanya sanksi secara tegas kepada pedagang pangan skala rumah tangga yang tidak mencantumkan ketentuan label pangan secara lengkap.   Kata kunci: Implementasi, Permenkes 033 Tahun 2012, Bahan Tambahan Pangan, Pasar Tradisional Mojokerto.
EFEKTIVITAS ASAP CAIR DARI LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BIOPESTISIDA BENIH DI GUDANG PENYIMPANAN Nugroho, Arinto; Aisyah, Imas
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 31, No 1 (2013):
Publisher : Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asap cair merupakan hasil kondensasi proses pirolisis kayu pada suhu sekitar 400°C. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol dan ester. Senyawa fenol, asam dan alkohol dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba (antibakteri dan antifungi). Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas asap cair dari limbah tempurung kelapa sebagai bahan alternatif untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu benih di gudang penyimpanan benih yang terdapat di lingkungan Departemen Perbenihan Tanaman, Vocational Education Development Center for Agriculture (VEDCA) Cianjur. Tahap pertama penelitian ini adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa, tahap selanjutnya adalah penyemprotan asap cair pada benih jagung dan kedelai secaramerata, dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 0% (kontrol), 0,5%, 1%, 2%, masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali ulangan, kemudian dilakukan pengeringan kembali sampai kadar air benih optimal, selanjutnya dikemas dalam karung terigu dan disimpan dalam waktu yang sama yaitu 72 hari. Pada hari ke-0, ke-36 dan hari ke-72, diambil beberapa sampel benih untuk uji daya kecambah dan uji kesehatan benih.Perlakuan asap cair dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%, berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih jagung dan kedelai, setelah disimpan sampai 72 hari di gudang, dan konsentrasi 0.5% menunjukkan hasil yang terbaik.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 016 K/PDT.SUS/2011 TENTANG HAK PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN HARVIYATA TRIVIRANANTO, ELANDA; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 3, No 5 (2014):
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perjanjian kerja merupakan dasar bagi pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan perjanjian kerja tersebut seharusnya masing-masing pihak dapat menjalin hubungan kerja secara harmonis. Sayangnya tidak semua perjanjian kerja dibuat secara jelas dan akhirnya menimbulkan sengketa. Salah satu kasus yang terjadi adalah hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih yang dilaksanakan dengan lisan. Kasus ini berakhir di persidangan, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Rokimin tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Rokimin mendapatkan hak normatif sebagai pekerja. Penelitian ini akan menjawab apakah pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011 untuk mengabulkan gugatan Rokimin selaku pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis berhak atas hak normatif sebagai pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana peneliti akan memberikan argumentasi atas putusan tersebut. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk menilai putusan dimaksud. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab rumusan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar kurang tepat. Walaupun perjanjian kerja dilakukan dengan lisan dan tidak disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, bukan berarti pekerja tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja dan pengusaha lepas dari tanggungjawabnya untuk memenuhi hak normatif pekerja, pekerja tetap mendapatkan hak normatif dari pengusaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peneliti lebih sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, mengingat walaupun perjanjian kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih dilaksanakan dengan lisan dan tidak disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, hal tersebut telah sesuai dengan konsep perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih tidak ada perjanjian kerja secara tertulis. Berdasarkan pembuktian di persidangan, membuktikan bahwa hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Sesuai ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. pasal 10 ayat (3) Kepmen. No. 100/Men/VI/2004 menyatakan bahwa, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka status hubungan kerja Rokimin dengan PT. Gaya Putih adalah sebagai pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga Rokimin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011 selaku pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan Tunjangan Hari Raya yang belum terbayar.   Kata Kunci : hubungan kerja, perjanjian kerja, hak normatif pekerja.   Abstract The working agreement is the basis for workers and employers to exercise rights and obligations. Based on the agreement of each party should be able to establish a working relationship in harmony. Unfortunatel­y not all agreements are made clearly and eventually leading to the dispute. One of the cases was a working relationship between Rokimin againts PT. Gaya Putih that is made in unwritten working agreement. The case ended in court, where the verdict of the District Court in Denpasar stated that Rokimin did not have normative rights as worker, but the Supreme Court stated that Rokimin got the normative rights. This research will answer whether considerations of judge in Supreme Court, on verdict Number 016 K/Pdt.Sus/­2011 for granting the lawsuit Rokimin as a worker with unwritten working agreement deserves the normative rights. This research is the normative legal research in which the reseacher will provide the argument over the verdict. Argumentation here is done by the researcher to judge the verdict. Researcher utilize conceptual approach and statute approach which are used to answer the research problems in this thesis. Result of analysis showed that the considerations of judge in Industrial Relationship Court Denpasar are less precise. Although the working agreement is done unwrittenly and is not accompanied by written working agreement, it does not mean that the worker does not get the normative rights, while the employers free from their responsibilities to fulfill the normative rights, the worker here still gets severance pay, compensation pay and money paid as reward for service rendered from his employer based act number 13 of 2003 on labor law. The researcher agrees with the considerations of judge in Supreme Court, considering that although the working agreement between Rokimin againts PT. Gaya Putih was implemented unwrittenly and it is not attached by a written working agreement, that case was suitable with the contract concept according to article 1 point 14 of Labor Law. In addition, in a working relation between Rokimin againts PT. Gaya Putih there is unwritten working agreement. Based on the proof from the court, it clearly shows that the working relation between Rokimin againts PT. Gaya Putih happened along more than three years successively. According article 57 subsection (2) of Labor Law jo. article 10 subsection (3) Kepmen No. 100/Men/VI/2004 it states that, “The working agreement for a specified time which is not made unwrittenly, it clearly declared as the working agreement for unspecified time”. Based on that term of the working relation status between Rokimin againts PT. Gaya Putih is as the worker based working agreement for unspecified time. So status for Rokimin based on the Supreme Court Verdict Number 016 K/Pdt. Sus/2011 as the worker with the unwritten working agreement is allowed to get severance pay, compensation pay, money paid as reward for service rendered and the Hari Raya Allowance that have not been paid yet.   Key Words : Employment Relationships, Working Agreement, Normative Rights Of Workers.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ALIH DAYA PEKERJA PT. HUMAN IN PARTNER YANG DIPEKERJAKAN PADA PT. SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA NANDA NIRA AMARAGANA, SYLVIA; NUGROHO, ARINTO
JURNAL NOVUM Vol 3, No 5 (2014):
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pengusaha menggunakan sistem alih daya dalam rangka mengefisienkan kinerja perusahaan tanpa memperhatikan banyak hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, salah satunya pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal ini terlihat dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara. Sayangnya proses alih daya tidak selalu berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih daya dan  mengetahui hambatan dalam pelaksanaan alih daya pekerja PT. Human In Partner yang dipekerjakan pada PT. Serasi Transportasi Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner melaksanakan sistem alih daya tanpa mendasarkan peraturan perundangan–undangan. PT. Serasi Transportasi Nusantara dan PT. Human In Partner mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan alih daya. Beberapa hambatan PT. Human In Partner berupa pekerja/buruh alih daya tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Serasi Transportasi Nusantara, sehingga PT. Human In Partner tidak dapat menjadikan karyawan tetap di PT. Serasi Transportasi Nusantara.  Beberapa hambatan yang dimiliki PT. Serasi Transportasi Nusantara adalah adanya keberatan dan protes pekerja/buruh alih daya yang membawa pengaruh buruk kepada pekerja/buruh lain.   Kata kunci: pekerja/buruh alih daya, hukum ketenagakerjaan Abstract The bussinesman use outsourcing system to eficient control of company’s without regard to many issues related to employment, one of them can work in outsourcing. This can be seen in the working relationship conducted by employes of PT. Human In Partner who are emloyed in PT. Serasi Transportasi Nusantara. Unfortunately, the process of outsourcing do not always running as set in legislation. This thesis to determine the implementation of outsourcing as well as to find out the barriers in the implementation of outsourcing of PT. Human In Partner’s employes employed in PT. Serasi Transportasi Nusantara based on the related rules. This results normative research, while the approach used is statute and the analytical approaches. The results showed PT. Serasi Transportasi Nusantara and PT. Human In Partner implement the outsourching without considering rules. PT. Serasi Transportasi Nusantara and PT. Human In Partner experience some obstacles in the implementation. Some of the obstacles PT. Human In Partner have outsourcing employes not contact rules with PT. Serasi Transportasi Nusantara so that PT. Human In Partner not have become workers hold in PT. Serasi Transportasi Nusantara. Some of the obstacles PT. Serasi Transportasi Nusantara that to have bad statement and complain employes is take bad contention to other employess. Keywords: employes outsourcing, labour law