Destri Budi Nugraheni
Universitas Gadjah Mada

Published : 13 Documents
Articles

Found 13 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PELUANG PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI RUKUN DALAM PERKAWINAN ISLAM

Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.882 KB)

Abstract

AbstractThis research discussess legal analysis about probability of registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. Research problems are first whether the pillar of islamic marriage is permanent(qath’i) or not (ijtihadi)? Second is of how is the probability of registration of marriage in Indonesia to become the pillar of islamic marriage. This research is a normative legal study. The conclution is the pillar of islamic marriage is not permanent so it can be adapted based on society need through ijtihadi method. Then, there is an importance of the registration of marriage in Indonesia to become pillars of Islamic marriage. IntisariPenelitian ini membahas mengenai analisis yuridis peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun dalam perkawinan islam. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Pertama, apakah rukun perkawinan yang berlaku sekarang ini bersifat tetap (qath’i) atau masih dapat dilakukan penemuan hukum baru (ijtihadi)? Kedua, bagaimana peluang pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan ditinjau dari hukum Islam? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Kesimpulannya adalah rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku adalah belum tetap (qath’i) dan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat melalui metode ijtihadi. Kemudian, ada urgensi dari pencatatan perkawinan di Indonesia untuk menjadi salah satu rukun perkawinan Islam.

KRIMINALISASI PENGELOLAAN ZAKAT (TINJAUAN KETENTUAN PASAL 41 UU NO 23 TAHUN 2011)

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui kriminalisasi dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitianyuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode Focus Group Discussion. Narasumber  adalah para ahli hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan para responden adalah pengelola Lembaga Amil Zakat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pengelola dariLembaga Amil Zakat yang telah berijin maupun yang belum berijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hukum Islam menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib atas penguasa untuk mengangkat amil atau lembaga pengelola zakat. Namun,  rumusan pengelolaan zakat secara sentralisasi berada di tanganpemerintah, masih dapat diperdebatkan dengan melihat peran masyarakat yang gemilang dalam pengelolaan zakat melalui LAZ. Kriteria kriminalisasi yang meliputi pemidanaan harus memperhatikan tujuannya, adanya unsur victimizing, prinsip biaya dan hasil, dan dukungan masyarakat, tidak terpenuhi dalam mengkriminalisasiLAZ seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Maksud dari pemerintah membentuk UUPZ baru, adalah untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mencermati maksud tersebut, dirasakankurang tepat ketentuan pemidanaan bagi LAZ karena tidak adanya catatan buruk kinerja LAZ dan apabila hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, yaitu mengubah masyarakat yang miskin menjadi sejahtera, maka selayaknya bukan pendekatan sanksi yang dilakukan melainkan dengan pendekatan berupa insentif.

Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia

Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This normative and empirical legal research analyses the nature of compulsory will (wasiyah al-wajib) according to the Compilation of Islamic Law and its implementation in Islamic court trial. We will also discuss a number of legal consideration deliberated by the judges when rendering a verdict in a compulsory will case. Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah.

Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta

Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study focuses on musharaka financing’s equity principle that has not been fully carried out. The banks do not state explicitly their obligation to share risk and losses and they have set revenue projections beforehand. These eventually blur the profit-loss sharing mechanism thus making the system resembles conventional banks.  Tulisan ini membahas asas kesetaraan dalam pembiayaan musyarakah yang belum diterapkan dengan baik. Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung risiko dan kerugian bersamasama dengan nasabah dan mereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagihasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan sistem konvensional.

ANALISIS YURIDIS MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENGALIHAN HUTANG PADA PT BANK BRISYARIAH

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Bank BRISyariah Bank uses two types of multiple akad in take over financing which are 3 (three) independent akad: akad qardh, purchase agreement, and akad murabahah, and the other one is akad hawalah wal murabahah which are also a multiple akad, a combination between akad hawalah and akad murabahah. Akad qardh used as a basis for granting loans to customers to repay the loan at a conventional bank, and then customer and purchase agreement to sell its assets which are no longer bound as collateral, to the bank. Customer then sell the assets through murabaha financing agreement.  PT Bank BRISyariah menggunakan dua jenis multi akad dalam transaksi pengalihan hutang yaitu tiga akad yang berdiri sendiri yaitu akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan murabahah, serta akad hawalah wal murabahah yang juga merupakan multi akad, perpaduan akad hawalah dan akad murabahah. Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di bank konvensional, selanjutnya nasabah dengan perjanjian jual beli menjual asetnya yang sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, kepada bank syariah. Hasil penjualan digunakan nasabah untuk melunasi qardh-nya kemudian menjual aset melalui akad pembiayaan murabahah, sehingga Bank berhak mendapatkan margin keuntungan.

ANALISIS YURIDIS MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENGALIHAN HUTANG PADA PT BANK BRISYARIAH

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Bank BRISyariah Bank uses two types of multiple akad in take over financing which are 3 (three) independent akad: akad qardh, purchase agreement, and akad murabahah, and the other one is akad hawalah wal murabahah which are also a multiple akad, a combination between akad hawalah and akad murabahah. Akad qardh used as a basis for granting loans to customers to repay the loan at a conventional bank, and then customer and purchase agreement to sell its assets which are no longer bound as collateral, to the bank. Customer then sell the assets through murabaha financing agreement.  PT Bank BRISyariah menggunakan dua jenis multi akad dalam transaksi pengalihan hutang yaitu tiga akad yang berdiri sendiri yaitu akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan murabahah, serta akad hawalah wal murabahah yang juga merupakan multi akad, perpaduan akad hawalah dan akad murabahah. Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di bank konvensional, selanjutnya nasabah dengan perjanjian jual beli menjual asetnya yang sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, kepada bank syariah. Hasil penjualan digunakan nasabah untuk melunasi qardh-nya kemudian menjual aset melalui akad pembiayaan murabahah, sehingga Bank berhak mendapatkan margin keuntungan.

Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This normative and empirical legal research analyses the nature of compulsory will (wasiyah al-wajib) according to the Compilation of Islamic Law and its implementation in Islamic court trial. We will also discuss a number of legal consideration deliberated by the judges when rendering a verdict in a compulsory will case. Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah.

Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study focuses on musharaka financing’s equity principle that has not been fully carried out. The banks do not state explicitly their obligation to share risk and losses and they have set revenue projections beforehand. These eventually blur the profit-loss sharing mechanism thus making the system resembles conventional banks.  Tulisan ini membahas asas kesetaraan dalam pembiayaan musyarakah yang belum diterapkan dengan baik. Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung risiko dan kerugian bersamasama dengan nasabah dan mereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagihasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan sistem konvensional.

ANALISIS YURIDIS AKAD TABARRU’ DAN AKAD TIJARAH DALAM PRODUK UNIT LINK SYARIAH

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractA Polis syaria unit­linked PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, and PT. Takaful Keluarga, has not been fully put things in accordance with the contract tabarru DSN and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 that is related to the rights and obligations of participants collectively. Akad tijarah used in syaria unit­linked is wakalah bil ujrah containing authorization to the company as vice policyholders to manage Tabarru ‘and or investment fund, in return for a ujrah. Endorsee as a corporate investment fund management is not responsible for investment losses due to policyholders have chosen the type of investment and know the risks of this type of investment.IntisariPolis unit link syariah PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan PT. Takaful Keluarga, belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad tabarru’ sesuai ketentuan Fatwa DSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif. Akad tijarah yang dipergunakan adalah akad wakalah bil ujrah yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola Dana Tabarru’ dan atau dana investasi, dengan imbalan berupa ujrah. Perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui risiko dari jenis investasi tersebut.

ANALISIS YURIDIS MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENGALIHAN HUTANG PADA PT BANK BRISYARIAH

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.616 KB)

Abstract

PT Bank BRISyariah Bank uses two types of multiple akad in take over financing which are 3 (three) independent akad: akad qardh, purchase agreement, and akad murabahah, and the other one is akad hawalah wal murabahah which are also a multiple akad, a combination between akad hawalah and akad murabahah. Akad qardh used as a basis for granting loans to customers to repay the loan at a conventional bank, and then customer and purchase agreement to sell its assets which are no longer bound as collateral, to the bank. Customer then sell the assets through murabaha financing agreement.  PT Bank BRISyariah menggunakan dua jenis multi akad dalam transaksi pengalihan hutang yaitu tiga akad yang berdiri sendiri yaitu akad qardh, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan murabahah, serta akad hawalah wal murabahah yang juga merupakan multi akad, perpaduan akad hawalah dan akad murabahah. Akad qardh digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman kepada nasabah untuk melunasi kreditnya di bank konvensional, selanjutnya nasabah dengan perjanjian jual beli menjual asetnya yang sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, kepada bank syariah. Hasil penjualan digunakan nasabah untuk melunasi qardh-nya kemudian menjual aset melalui akad pembiayaan murabahah, sehingga Bank berhak mendapatkan margin keuntungan.