Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI KOLAM TAMBAK Nasution, Zahri; Yanti, Bayu Vita Indah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 5 No. 1, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.987 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i1.1070

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian terkait gambaran penerimaan teknologi yang diterapkan pada demfarm oleh pengguna dilihat dari tingkat adopsi teknologi yang diintroduksi oleh kelompok penerima program demfarm. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan pada demfarm budidaya udang di kolam tambak secara intensif. Verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dilakukan pada bulan Mei 2014. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petambak penerima program dapat mengadopsi sebesar 92% darikeseluruhan teknologi yang dianjurkan pada usaha budidaya udang secara intensif. Teknologi yang diterapkan pada demfarm ini belum diadopsi oleh petambak di sekitarnya, sehingga belum terjadi difusi teknologi budidaya udang vaname yang dilaksanakan melalui demfarm. Alasan utama yang dikemukakan oleh para petambak disekitar area demfarm adalah keterbatasan modal dan pembiayaan usaha untuk pelaksanaan operasional budidaya udang vaname di kolam tambak yang mereka miliki, mengingat berdasarkan hasil penghitungan untuk biaya pembukaan tambak udang yang ada di sekitar lokasi demfarm cukup mahal yaitu mencapai Rp.750 juta per hektar.Title: Adoption Rate of Tiger Prawn Cultured on Brackiswater Fish PondThis paper is an overview of the research results related to the extent of acceptance of the technology applied to demfarm by the user, in terms of the rate of adoption of technology is being introduced by the receiver group demfarm program. The study was conducted using a policy analysisapproach. Technology being evaluated is a technology that was introduced in demfarm shrimp farming in an intensive pond. Field verification to the pilot sites in Karawang regency, West Java, conducted in May 2014. Analysis and interpretation of the data was done descriptively. The results showed that farmers can adopt a program recipient of 92% of the overall technology that is recommended in intensive shrimp farming. The technology applied to this demfarm not been adopted by farmers in the vicinity, so it has not happened shrimp farming technology diffusion vaname implemented through demfarm. The main reason put forward by the farmers around the area demfarm is limited capital and business financing for the operational implementation of shrimp culture ponds vaname at their disposal, given based on the results of the calculation for the cost of the opening of shrimp ponds in the vicinity of demfarm quite expensive, reaching Rp. 750 million per hectare.
BISNIS LOBSTER DI SIMEULUE: KERAGAAN PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN INOVASI BUDIDAYA Zulham, Armen; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DECEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.075 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v6i2.3068

Abstract

Lobster merupakan salah satu komoditas penopang ekonomi rumah tangga perikanan di Simeulue. Disparitas harga Lobster antara pusat produksi (Simeulue) dan pasar tujuan (Jakarta) mendorong dinamika eksploitasi populasi Lobster di Simeulue. Manfaat ekonomi dari dinamika eksploitasi Lobster yang diperoleh nelayan dan pedagang pengumpul di Simeulue masing-masing masing-masing sekitar 19% dari total nilai transaksi Rp. 914,1 Juta setiap bulan. Informasi utama bisnis Lobster diperoleh dari hasil Survey pada bulan April 2016. Survey dilakukan pada 15 pedagang pengumpul di Teupah Selatan dan 3 Pedagang Besar di Sinabang dan Teluk Dalam. Informasi tambahan diperoleh dari diskusi dengan para pemangku kepentingan sampai Bulan Oktober 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan: penangkapan Lobster ukuran karapas < 8 Cm (< 2 Ons)  dan bertelur masih tetap ditemukan. Suplai Lobster asal Simeulue  ke pasar tujuan sekitar 2,4 Ton per Bulan dan kemampuan suplai  itu terus menurun dari Januari 2016 sampai Juli 2016. Oleh sebab itu diperlukan inovasi untuk meningkatkan pasokan Lobster tersebut. Untuk mendapatkan Lobster Pedagang Besar (antar pulau)  di Simeulue membangun Jaringan Sosial,  agar bisnis Lobster tetap berlanjut. Namun, keberlanjutan bisnis Lobster, tergatung pada  kebijakan implementasi inovasi model sosial entrepreneur dalam industri Lobster. Kebijakan tersebut pada dasarnya untuk:  mempercepat penggunaan  teknologi baru (renovasi teknologi) budidaya Lobster, menciptakan iklim usaha tentang pentingnya pemulihan stok Lobster melalui asistensi bisnis.  Model Sosial Enterpreneur akan membantu mengembangkan kluster budidaya Lobster di perairan Teluk Sibigo dan  Teluk Dalam serta pada sebagian perairan di Teupah Selatan.Abstract: Lobster Business In Simeulue: Trade Performed And  Cultivation Innovation Policy Lobster is one of the commodities that support fisheries household economy in Simeulue. The disparity of lobster prices between Simeulue and Jakarta trigger the dynamics exploitation of lobster population  in Simeulue. Economical benefit from the exploitation of Lobster potency obtained by fishermen and collecting traders in Simelue are around 19% each from monthly transaction of Rp 914,1 million, respectively. Main information of this report was obtained from survey on April 2016. Survey was onducted on 15 collecting traders in South Teupah Distric and three inter island traders in Sinabang and Teluk Dalam. Additional information was obtained from discussion with stakeholders until October 2016. This research showed that: the fishing of lobster with carapace size <8 cm and hatching eggs were still found. The supply of Simeulue lobster to target market was around 2,4 tons per month and the supply ability kept decreasing since January 2016 to July 2016. An innovation to increase the production level of lobster is needed. To get the lobster, the inter island  traders build social network in order to make his business continue. However, the continuation of lobster business depends on the implementation policy of social entrepreneur innovation model  in lobster industry. The policy was basically made for: accelerating new technology use (technology renovation) of lobster cultivation, creating a business climate about the importance of lobster stock recovery through business assistance. The social entrepreneur model will help to develop lobster cultivation cluster in Sibigo Bay and Teluk Dalam Bay as well as some coastal  waters area in South Teupah Distric.
INDUSTRIALISASI PERIKANAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PEDESAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Nasution, Zahri; Yanti, Bayu Vita Indah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.429 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v4i2.602

Abstract

Potensi perikanan di wilayah perairan umum daratan di Indonesia yang mencapai 13,85 juta hayang terdiri atas sungai dan rawa banjiran, danau alami, dan waduk. Saat ini perikanan tangkap perairanumum daratan (PUD) berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakatdi pedesaan, terutama nelayan, pembudidaya ikan di perairan umum, pengolah hasil perikanan danpedagang ikan. Industrialisasi perikanan merupakan program pembangunan sektor perikanan pada saatini merupakan lanjutan pelaksanaan program minapolitan. Penelitian bertujuan mengkaji penerapanindustrialisasi perikanan dan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di wilayah PUD telahdilakukan pada ekosistem sungai dan rawa, danau, dan waduk. Kajian dilakukan secara kualitatifdengan menganalisis lebih mendalam terhadap beberapa hasil penelitian yang terkait dengan programindustrialisasi perikanan pada kawasan minapolitan perairan umum daratan. Hasil kajian menujukkanbahwa industrialisasi perikanan PUD apabila dijalankan dengan memperhatikan konsep pengelolaanPUD secara berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya(CBF) dan pengendalian kegiatan budidaya, maka akan mendukung program ketahanan pangannasional. Unsur keberlanjutan pada pelaksanaan program menjadi penting, karena jika sumber dayaperikanan PUD dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalammemenuhi kebutuhan pangan, dilihat dari aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas ketersediaannyaserta peningkatan daya belinya. Implikasi kebijakan yang diperlukan apabila industrialisasi perikananPUD dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan sumber daya perikanan PUD, maka DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota kiranya perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam kaitannyadengan sistem dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan PUD secara berkelanjutan.Title: Fisheries Industrialization Support Program On Food Security atInland Open Waters AreaThe potential area of fisheries in inland openwaters area in Indonesia covering of 13.85 million ha.The potential is consisting of rivers and swamps flood, natural lakes, and reservoirs. Currently fisheriesinland openwaters serve as a source of livelihood for most rural communities, especially fishermen, fishfarmers in openwaters, processing fishery and fish traders. Industrialization of fisheries are fisheriessector development program at this time. This program is a continuation of the program minapolitan.Studies conducted in this paper attempts to review the implementation of the industrialization of fisheriesand its support on food security programs in the area of inland openwaters. This paper based onresearch conducted qualitatively by analyzing the depth of some of the research related to fisheriesindustrialization and minapolitan program of inland openwaters. The results of research showed that theindustrialization of fisheries in inland openwaters if the region is run with attention to the concept of inlandwater management approach on an ongoing basis through the development of culture-based fisheries(CBF) and control of fish culture activities, it will support the national food security program. Elements ofsustainability in the implementation of the program is important, because if the inland waters fisheriesresources can be used sustainable, then the public will have no trouble in meeting the needs of food,from the aspects of availability, access, stability and availability and increased purchasing power. Policyimplications will be needed if the industrialization of fisheries in openwaters is increasing the capacityof the role of the Fishery and Extention Services in each Regency / City in relation to the system andinstitutional management of fisheries resources of inland openwaters.
EVALUASI DAN STRATEGI PENINGKATAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP PB): PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF Hikmayani, Yayan; Deswati, Rismutia Hayu; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.355 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.232

Abstract

Potensi perikanan budidaya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tergolongbesar, namun belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Untuk itu, sejak tahun 2011pemerintah telah mengimplementasikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PerikananBudidaya (PUMP-PB) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan PUMP-PBdan mendapatkan strategi peningkatannya. Penelitian dilakukan pada empat lokasi contoh terpilih yaitudi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Maros dan Kabupaten Hulu Sungai Utarayang masing-masing mewakili PUMP-PB lele, udang, rumput laut dan patin. Pengambilan sampelresponden ditentukan secara sengaja. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dianalisissecara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum untuk empat lokasi contoh,program PUMP-PB memiliki prospek keberhasilan yangbaik di masa datang dengan enam faktor penentunya, yaitu: tingkat dan akses teknologi budidaya,ketepatan pemilihan calon lokasi, ketepatan calon penerima bantuan, luas dan status lahan, ketepatanturunnya bantuan dan dukungan kebijakan. Strategi peningkatan keberhasilan Program PUMP-PBke depan adalah meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembuidaya seoptimal mungkin,akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya, dan dukungan institusi terkait untuk perluasan pasar.Secara khusus, prospek keberhasilan program PUMP-PB di masa datang untuk komoditas lele dankomoditas patin tergolong baik, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut tergolong cukupbaik. Strategi peningkatan keberhasilan program PUMP-PB untuk komoditas lele dan patin adalahsama dengan strategi secara umum, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut adalah denganmeningkatkan fasilitas akses terhadap teknologi oleh pembudidaya yang diikuti oleh peran penyediaanlembaga penyuluhan dan keterlibatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.Title: Evaluation and Strategy on Successful Implementation of RuralDevelopment Mina Aquaculture Business Programme (PUMP PB):Prospective Analysis ApproachThe potential of aquaculture to support marine and fisheries development are considerable, butnot followed by optimal utilization yet. Since 2011, Government has implemented Business DevelopmentRural Mina Aquaculture Program (PUMP-PB) in Indonesia. This study aimed to evaluate and acquirestrategies for improving the successfull of PUMP - PB. This research was carried out at four sitesselected namely Indramayu District, Kolaka District, Maros District, Upper North River District, eachof which represented a PUMP-PB in catfish, shrimp, seaweed and catfish (pangasius). Sampling ofrespondents determined intentionally. Data used is composed of primary data that were analyzedqualitatively and quantitatively with the prospective analysis approach. The results showed that thelocation of the program’s four PUMP-PB has good success prospects in the future with six determinants,namely: level of access and technology of aquaculture, the precision of location of candidates selection, prospective recipient accuracy, land status, the timeliness of goverment assistance and policy support.Strategy of improving the success of PUMP-PB are improving facilities utilization technology by fishfarmers, accelerated training programmes for fish farmers, and related institutions to support marketexpansion. In particular, the prospects of success PUMP-PB in the future for pangasius and catfishcommodities are good, while shrimp and seaweed are good enough. Strategy for improving the successof PUMP-PB for pangasius and catfish commodities are the same as the general strategy, as for shrimpand seaweed commodity is to improve the facilities access to technology by farmers which was followedby the support of institutions to providing counseling and involvement in research and development ofmarine and fisheries sector.
REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA Hikmah, Hikmah; Zulham, Armen; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.944 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v8i1.6849

Abstract

Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.Title: Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In the Cilincing of North JakartaThe development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in Cilincing, especially related to changes in income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using qualitative method. Data collection techniques use a triangulation method to obtain accuracy data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was carried out interactively and ended continuously until complete until the data was saturated. Results of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social structure of fishing communities and changes in the gender system. This paper recommends that the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with alternative livelihood programs. And for fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.
PRAKIRAAN DAMPAK ANCAMAN DAN GANGGUAN DALAM PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Nasution, Zahri; Zulham, Armen
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.846 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.233

Abstract

Ancaman dan gangguan dalam pembangunan perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu diantisipasi guna mencapai manfaat sumber daya perikanan secaratepat bagi masyarakat nelayan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis prakiraan dampakkeamanan (AMDAK) pada setiap program perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautandan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kajian ini menggunakan pendekatankualitatif. Jenis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder dan data primer. Datayang didapat diolah dan dianalisis secara deskriptif serta diinterpretasikan secara logis. Hasil studimenunjukkan bahwa pada kegiatan yang tercakup dalam program pengembangan dan pengelolaanperikanan tangkap terdapat potensi gangguan dan ancaman faktual mulai dari konflik antar kelompokmasyarakat hingga gangguan dari adanya kapal asing. Disamping itu, terdapat pula potensi konflikpenggunaan alat tangkap antar nelayan dan gangguan kapal asing. Luasnya wilayah perairan yangdimiliki Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasnya, menyebabkan masihbanyaknya terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengawasan secaraterpadu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian, karena porsi kekayaansumber daya perikanan tidak berkurang akibat adanya kegiatan penangkapan ikan yang illegal.Title: Threat and Interference Impact Forecasting in Capture Fisheries andMarine and Fisheries Resources MonitoringThreats and disruptions in fisheries development and marine and fisheries resources monitoringare necessary to be anticipated toachieve appropriate benefits of fishery resources to fisher. This studyaimed to identify and analyze security impact forecasts (AMDAK) on each program and surveillanceof fisheries resources and marine fisheries in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF).This study used a qualitative approach. Types of datas used in this activity are secondary data andprimary data. Data obtained were processed and analyzed descriptively and logically interpreted. Thestudy results showed that the activities included in the program of development and capture fisheriesmanagement was potentialy for interference and threats factual conflicts ranging from community groupsto interference from the presence of foreign vessels. In addition, there are potential conflicts betweenfishers, fishing gears and interference of foreign vessels. The wide of territorial waters were owned byIndonesia and human resource limitations and a supervisor, causing still many violations in the utilizationof fisheries resources. Integrated surveillancecan provide a positive impact to the economy, because theportion of the fishery resource wealth is not reduced as a result of illegal fishing activities.
KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN UNITED STATES GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (US-GSP) 2015 TERHADAP EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA KE USA Rahadian, Rikrik; Tajerin, Tajerin; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DECEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.797 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v6i2.4454

Abstract

Sejak pertamakali diperkenalkan pada tahun 1970-an, Generalized System of Preference (GSP) telah diterapkan oleh negara-negara maju seperti United States of America (USA), Jepang dan European Union (EU). Meskipun bertujuan serupa, yaitu mendorong serta memfasilitasi perdagangan bagi negara-negara berkembang, namun pada penerapannya di masing-masing negara terdapat perbedaan pengaturan GSP – terutama terkait perihal daftar beneficiaries serta produk yang memperoleh fasilitas GSP. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan US-GSP 2015 serta menganalisis besaran dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor produk Kelautan dan Perikanan (KP) Indonesia di pasar ekspor USA. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka dipergunakan model SMART yang dikembangkan oleh World Integrated Trade Solutions (WITS) untuk mengolah data perdagangan di USA pada tahun 2014, yang diperoleh dari database TRAIN-UNCTAD. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rejim terkini GSP di USA (2015), jika dimanfaatkan, akan dapat mendorong peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia ke USA, terutama untuk komoditas olahan. Ever since it was introduced in the 70’s, the Generalized System of Preference (GSP) has been adopted and implemented by the developed countries such as United States of America (USA), Japan and the European Union (EU). Despite its similar purpose, which is to encourage as well as facilitate trade for the developing countries, its implementations in each adopting country have been very customized – especially concerning the beneficiary list and GSP product list. The purpose of this paper is to analyze the impacts of US-GSP 2015 implementation towards Indonesian Fisheries Export to the USA. The research was conducted using a SMART model – an economic model developed by the World Integrated Trade Solution (WITS) – to simulate the impacts of the trade policy using the TRAIN-UNCTAD database. The simulation showed that the latest US-GSP regime, if completely utilized by the Indonesian Exporters, could actually boost Indonesian Fisheries Exports to the USA, especially for the fish processing products. 
UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP Hikmah, Hikmah; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.444 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v7i2.6464

Abstract

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tetang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.Title: Fisher’s Safeguard to Capture Fisheries Business SustainabilityFisher’s have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of the existing conditions and problems in the protection of fishermen. The research locations are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution; and security and safety system as well as legal aid for fishermen. The data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investation development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels..
KETEPATGUNAAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI TAMBAK Yanti, Bayu Vita Indah; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.431 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v4i2.607

Abstract

Ketepatgunaan teknologi merupakan salah satu indikator bahwa teknologi yang diintroduksi dapatdimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Untuk megetahuiketepatgunaan teknologi yang diterima oleh pengguna, dapat digunakan 7 (tujuh) indikator ketepatgunaanteknologi yang dikembangkan dari sifat dan ciri teknologi diintroduksi. Penelitian ini menggunakanpendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan olehKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)pada demfarm budidaya udang di tambak secara intensif. Studi ini dilakukan sejak April hingga Juni2014, termasuk verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologibudidaya udang secara intensif dapat dikatakan hanya tepat dikembangkan pada petambak yangmemiliki modal besar dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan budidaya udang.Pengembangan budidaya udang secara intensif harus dilakukan melalui kerjasama antara petambakudang dan investor dan pemerintah melalui suatu pola yang disepakati secara bersama.Title: Efficiency Technology Intensive Shrimp Farming In PondTechnology efficiency is one indicator to show introduced technology can utilize by the communityproperly. To determine the efficiency of the technology acceptable to users, it can be viewed by 7 (seven)indicators that developed based on nature and characteristic of introduced technologies. This researchwas conducted using the approach of policy analysis.Evaluated technologies are technologies that wereintroduced by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs (MMAF) through the Directorate General ofAquaculture (DJPB) in shrimp farming in ponds demfarm intensive. The study was conducted from Aprilto June 2014, including field verification to the pilot sites in Karawang Regency, West Java. Analysisand interpretation of the data was done descriptively. The results showed that intensive shrimp farmingtechnology only proper to develope on farmers who have big capital and have knowledge and experiencein implementing shrimp farming. Intensive shrimp aquaculture development should be done throughcooperation between shrimp farmers and investors and government through an agreed pattern.
PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Yanti, Bayu Vita Indah; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 2, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.543 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i2.325

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.