Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN SUAKA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN BERBASIS KO MANAJEMEN Nasution, Zahri; Sunarno, Mas Tri Djoko
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.1.1.2009.17-29

Abstract

Pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang berakar padamasyarakat lebih diarahkan langsung pada masalah-masalah yangberhubungan dengan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang dalam pelaksanaannya bernaung di bawah program pembangunan perikanan nasional yang mengikutsertakan aspek-aspek ilmu ekonomi, antropologi, hukum, dan politik, di samping ilmu limnologi. Berbagai kajian yang telah dilakukan, baik di Sumatera (Sumatera Selatan dan Jambi) maupun Kalimantan (Kalimantan Barat) dan berbagai informasi lain menunjukkan bahwa pengelolaan suaka perikanan di perairan umum daratan sudah saatnya diterapkan, jika menginginkan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum daratan tersebut secara bertanggungjawab. Pola ko manajemen dalam hal ini merupakan suatu alternatif pola kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan dan pengaturannya dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dalam implementasinya, penetapan suaka perikanan, secara tekhnis mengikuti beberapa kaidah fungsi biologi dan ekologis yang sudah ada. Sementara itu, mula-mula secara ekonomi suaka perikanan berdampak terhadap upaya mempertahankan dan atau meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, dan pada akhirnya berdampak secara sosial dan kelembagaan. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk di dalam pengembangan model pengelolaan suaka perikanan, dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yaitu identifikasi dan penetapan kelompok kerja pengelola sumber daya perikanan, termasuk suaka perikanan di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Penetapan rencana pengelolaan suaka perikanan, termasuk unsur-unsur batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, dan aturan representasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh masyarakat nelayan. Selain itu, penetapan pengawas dan sistem pengawasan pengaturan, termasuk aturan main penegakan peraturan yang telah ditetapkan pada tingkat masyarakat patut diperhatikan sebelum sampai dengan pada sistem hukum positif. Penetapan pengaturan berfungsi sebagai upaya mempertahankan kualitas biologi dan ekologi perairan umum daratan, di samping pengaturan penggunaan alat tangkap dan musim penangkapan yang diperbolehkan.Approach of fisheries resource management using society base is addressed directly to problems related to management and development of fisheries. In implementation it, follows the programs of national fisheries development involving aspects of economics, anthropologic, law, and politics as well as limnology. Many studies conducted in South Sumatera, Jambi, and West Kalimantan and other information concluded that management of fisheries reserve in inland waters could be applied to attain responsible fisheries management in those areas. Co management in this case is an alternative cooperation between the government and society groups. The society is responsible to execution and management those program, so the government plays only as a facilitator. In its application, decision of fisheries reserve technically has to follow existing biological and ecological functions. In the mean time, economical aspect initially of the fisheries reserve have to give an impact on an effort of defending and or increasing fisher income and in the last step, also impacts on aspects of social and institution as well. Organizations of management and utilization of fisheries resource including development of its model could be done following a protocol such as identification and decision of working group as a manager of the fisheries resource e. q. fisheries reserve where the government acts as facilitator. Decision of management plan of fisheries reserve e. q. jurisdiction borders, authority and obligation and representative regulation related to fish catch activities is conducted by the fishers. Besides, decision of observer and regulation system of observation including applying regulations have been made in the society level should be concerned before attaining positive laws. The decision of regulation functions as an effort of sustaining biological and ecological qualities of inland waters besides allowed regulation of using gears and seasonal catch.
TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA LAHAN/PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR SERTA ALTERNATIF PENANGANANNYA Nasution, Zahri; Sunarno, Mas Tri Djoko
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.1.2.2009.139-155

Abstract

Tekanan penduduk terhadap wilayah pesisir seperti pembuangan limbah,sampah rumah tangga, industri, dan plastik terus berlangsung, terutama di wilayah padat penduduk. Tulisan ini menguraikan akar-akar penyebab degradasi lingkungan yang berperan di suatu area tetap dan alternatif penanggannya. Hasil kajian di kecamatan pesisir dalam Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menunjukkan bahwa kemiskinan atau pra sejahtera teramati di masyarakat pesisir. Penyebabnya antara lain adalah ketatnya persaingan pememanfaatan sumberdaya lahan/perairan, tingginya pertumbuhan penduduk, dan peningkatan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak sumberdaya ikan dan pembukaan lahan tambak. Tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan/perairan sehingga terbentuk hubungan sosial patron klien. Lingkungan pemukiman tidak baik akibat kepadatan penduduk perlu ditata. Beberapa alternatif penanganannya adalah penurunan tingkat kelahiran, pengorganisasian kelompok nelayan secara aktif dalam pembuatan aturan pemanfaatan sumber daya perikanan laut, pembatasan izin masuk wilayah penangkapan terutama untuk alat tangkap tidak selektif dan bermotor, dan penyediaan alternatif sumber pendapatan di luar perikanan.People pressures in coastal area such as waste exile of housing, industries and plastics exist continously. This paper described some roots causing environmental degradation playing in a fix area and their alternative solution. The observation in coaltal area of Distric Indramayu, West Java showed that poority or pra walfare was observed. It was caused by high competation in utilizing land/waters and high people growth, increasing use of fishing technology damaging fish resources and opening brackish water pond. High people growth caused increasing in utilizing resources of land/waters in coastal area so that client social patron existed. Bad environmental residence as a result of people density should be well organized. Some alternative solution suggested are declining natality rate, organizing fisher group in reguliting marine fiheries resource plan, limitation of enter pemit to fishing area, espicially for purse seine as well as providing an alternative source income out of fisheries.
EFEKTIFITAS DAN ALTERNATIF KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN PERAIRAN UMUM “LELANG LEBAK LEBUNG” (STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN) Nasution, Zahri; Sumarti, Titik; Adiwibowo, Soeryo; Tjondronegoro, S.M.P.
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.4.1.2012.49-57

Abstract

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan melalui sistem “lelang lebak lebung” berperanan penting dalam pemanfaatan sumberdaya ikan perairan umum lebak lebung di Sumatera Selatan. Kelembagaan tersebut telah ada sejak pemerintahan Marga dan berubah sejak terjadinya pelimpahan wewenang oleh Gubernur ke Bupati, sehingga lelang lebak lebung dikelola olehpemerintah kabupaten hingga saat ini. Analisis terhadap efektifitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan “lelang lebak lebung” pada masa pemerintahan marga dan masa pemerintahan kabupaten serta dampaknya terhadap kondisi sumberdaya ikan dan kemiskinan masyarakat nelayan telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berlaku pada masa pemerintahan kabupaten saat ini ternyata tidak efektif jika dibandingkan dengan kelembagaan yang berlaku pada masa pemerintahan marga. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak efektif tersebut telah berdampak terhadap degradasi sumberdaya ikan, penurunan produksi ikan hasil tangkapan dan semakin dominannya perkembangan ekosistem yang mendukung kehidupan ikan yang bernilai ekonomi rendah. Saran tindak lanjut adalah merumuskan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanandengan menghilangkan sistem lelang dan pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat lokal, sehingga diharapkan dapat melestarikan sumberdaya ikan dan mensejahterakan masyarakat nelayan.Institution of management of fisheries flood plain resources refers as “lelang lebak lebung” has an important role in the utilization of floodplain fishery resources in South Sumatra. Institutionalization has been there since the establishment of clan government and changed since the delegation ofauthority by the Governor to the Regents, so the auction “lebak lebung” managed by the goverment regency to date. The effectiveness of institutional management of fisheries resources “lelang lebak lebung” during the term of clan goverment and in the term of regency administration and its impact onthe condition of fishery resources and the poverty of fishing communities has been analyzed. The results showed that the institutional management of fisheries resources in force at the time of the regency administration is currently not effective compared to the institutional management during the clan goverment. Reformulation of the instutional management that eliminate the auction and its management system implemented by the local community is needed, so the new institutional management can conserve the fish resources and increase fishing communities prosperity.
KESIAPAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN PROGRAM RESTOCKING LOBSTER Nasution, Zahri; Indah Yanti, Bayu Vita; Nurlaili, Nurlaili
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.10.1.2018.33-42

Abstract

Pemulihan populasi lobster dilihat dari aspek sosial ekonomi adalah penyiapan rekayasa sosial dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan restocking lobster berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program restocking lobster untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur), Jawa Barat (Kab. Pangandaran) dan Banten (Kab. Pandeglang). Data aspek kelembagaan yang dikumpulkan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan kaitannya dengan pengembangan restocking lobster. Informan terdiri dari masyarakat nelayan, petugas pemerintah daerah di berbagai kantor dinas terkait, petugas di kantor Desa, dan informan yang dianggap mengetahui keberadaan data dan informasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang dipandu dengan topik data. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi yang paling memiliki kesiapan dalam mendukung program restocking lobster adalah Kabupaten Pangandaran., maka Opsi kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program restocking lobster berbasis masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada pengurus organisasi yang terbentuk dalam program restocking lobster dan manfaatnya bagi masyarakat, sumber daya dan populasi lobster dan pemerintah. Termasuk didalamnya regulasi penangkapan dan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran petugas pengawasan di lapangan. Penegakan aturan yang terkait dengan penetapan otoritas pengelolaan sumberdaya lobster terkait program restocking lobster perlu dilakukan.Lobster population recovery, viewed from the social and economic aspects will require the preparation of social engineering in support of the efforts to strengthen community-based lobster restocking. This study was conducted to express readiness and institutional strengthening in the community in the management of lobster restocking program, with the ultimate goal is to improve the welfare of society. The study was conducted in 2015 with the location of West Nusa Tenggara (in Central Lombok district and East Lombok), West Java (in Pangandaran district), and Banten (in the Pandeglang district). The data collected related to the institutional aspects is the activity of resource utilization and management of fisheries and fisheries-based connection with the development of restocking activities. Informants consisted of fishing communities, local government officials in the various offices concerned, the clerk in the office of the chief, and informants were considered to know the existence of data and information on fisheries resources management institutions in the regions studied. Interviews were conducted either in a structured or unstructured guided by the topic of data prepared in this study. Data were analyzed using qualitative methods. The results showed that most locations have the readiness to support the restocking program is Pangandaran Regency. In order to improve the performance of community-based lobster restocking programs, the policy options required are to provide an understanding to the organizational board formed in the lobster restocking program and its benefits to communities, resources and government. Including the restrictions on the use of fishing gear and support facilities and infrastructure that provide fluency in the duty as a supervisory officer in the field. It is also necessary to enforce the rules related to the establishment of fish / lobster resource management authority related to the lobster restocking program.