Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHAPADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODALVENTURAYANG MELAKUKAN DIVESTASISEBELUM JATUH TEMPO

YUSTISIA Vol 73 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aventure capital is an alternative forfinancing has an important rolefora capital investment inbusi ness of company partner. The capital imvestment is spescifiedby the company partner. The venture capitei is temporary investment in nature and the venture period isnotaxceed10years, oritisdetermined inanagreement Capital withdrawbya venture capital firm ona companypartner(diseventation) is gener ally conducted if the company partner is considered as nothaving capability,or it is requested by the companypartner, theventure period Isended, andduetolegal verdictDisvestation bya venture capital firmthatcausedbyanotherreasonthan mentioned aboveorbefore theagreedperiodhas been endedwill cost fbrthe companypartner. So, a legalprotection forthe  companypartnerisprotectedbymeansofpreventive way: Protection thatprovided bythe regulation ofventure capital according to financial Ministry decree of No 215/KMK/0131/1998, and legal protection by notarial authority. Theseconds is a repressive waythat performedbymeansof: Rescheduling, Newagreement, Friendlyandinformalsettlement, andLegal Settle ment

MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah model pengelolaan badan usaha milik Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). sehingga mampu memberikan konstribusi yang berati baik dari sisi shareholder maupun dari sisi stakeholder. penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,  (Satatute Aproach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Aproach). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan  menggunakan insntrumen observasi, wawancara dan kuisioner. penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan variable bebas dan terikat. Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuiantitatif. Hasil penelitian menunjukan perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum secara vertikal dari produk hukum dan horizontal yang mengatur tentang pengelolaan bumD. Sinkronisasi secara vertikal dilakukan menurut hirarki tata urutan perundang-undangan dan sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan cara melakukan analisis seberapa jauh peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang bumD mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Alternatif model pengelolaan bumD dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan dua model yaitu : Konsep pengelolaan bumD Non persero dengan menggunakan swakelola mandiri. Kewenangan pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi kebijakan, dengan menerbitkan peraturan kepala daerah baik peraturan Gubenur/Walikota/bupati yang secara subtansi mengatur tentang rencana strategis bumD tersebut. Konsep pengelolaan bumD persero dengan menggunakan model holding company dengan tipe prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi. Dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram karena tipe atau karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah beragam.

ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data  penelitian  adalah  data  sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaanya tunduk  pada  hukum  privat  termasuk  dalam  hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.Kata Kunci: Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to describe legal protection of minority shareholder of insider trading implication in capital market stock trading. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. Legal protection of minority shareholder of insider trading implication has 2 (two) types protections, first, legal protection from auto rejection system that use to press minority shareholder disadvantages, second, legal protection which is give minority shareholder chance to submit their civil lawsuit.Keywords : Insider Trading, Legal Protection, Minority ShareholderAbstrak Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas ketika terjadi insider trading pada perdagangan saham di pasar modal. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum melalui sistem auto rejection guna menekan angka kerugian serta perlindungan hukum melalui kesempatan melakukan upaya gugatan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat insider trading.Kata Kunci : Insider trading, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT THE BACKDOOR LISTING PROSEDUR AS MEANS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN INDONESIA STOCK MARKET

Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDevelopments in the field of capital markets encourage the emergence of various corporate actions to obtain benefits such as a public company. One of the emerging corporate actions which have been done is Backdoor Listing. Regulations in the capital market is generally allowed backdoor listing. Backdoor Listing procedure are often executed in Indonesia are as follows: (1) The acquisition of control of a public company by private company through the rights issue (2) the acquisition of private company by an public company that has an affiliate relationship with the private company into standby purchaser/ new controllers. Study fulfillment of the Good Corporate Governance principles in the backdoor listing procedure is known that this procedure is still not met the Principles of Transparency, Accountability, as well as fairness and equity. It is needed to establish the rules of providing transparency obligation to assess the feasibility of a new public company controller.Keywords: Good Corporate Governance, Stock Market, Backdoor Listing