Lilik Mulyadi
Unknown Affiliation

Published : 24 Documents
Articles

Found 24 Documents
Search

MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, DAN PRAKTIK

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari perspektif pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik. Dilihat dari jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum sosiologis dan normatif. Pendekatannya melalui pendekatan  perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan presepsional (perceptional approach. Data yang digunakan primer dan sekunder. Pencarian data dengan pengamatan dan wawancara.  Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya ditulis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal   penyelesaiannya tidak secara formil difasilitasi oleh negara melainkan melalui mekanisme lembaga adat (Peradilan Gampong, Budaya Bakar Batu, Lembaga Begundem dan awig-awig),  karena selama ini mediasi penal tidak diatur pada tataran Undang-Undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.

MENGGAGAS KONSEP DAN MODEL IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME DI INDONESIA MASA MENDATANG

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3357.854 KB)

Abstract

Praktek perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator khususnya dalam upaya penanggulangan organized crime di Negara Belanda, Jerman, dan Australia terhadap lembaga dan orientasi perlindungannya bersifat variatif dan parsial. Praktek perlindungan di Negara Belanda mempergunakan mekanisme Perjanjian Saksi (Witness Agreements) yaitu perjanjian antara jaksa penuntut umum dan saksi untuk memberikan kesaksian (testimoni) dengan penghargaan (reward) terutama terhadap kejahatan terorganisir (organized crime). Pada negara Jerman melalui undang-undang Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Pada hakikatnya, Zeugenschutzgesetz/ZschG mengatur dimensi untuk para saksi, baik saksi korban dan bukan saksi korban. Selain itu, juga diatur masalah hak-hak saksi baik sebelum proses persidangan maupun pada saat proses persidangan. Dalam aspek hak-hak saksi sebelum proses persidangan meliputi proses pemeriksaan saksi di Kepolisian dan Kejaksaan, perahasiaan identitas saksi, dan perubahan identitas saksi. Kemudian hak saksi pada saat proses persidangan berupa pemeriksaan secara terpisah dari tersangka dan pemeriksaan dengan rekaman kamera. Kemudian pada negara Australia melalui Program Perlindungan Saksi Nasional (National Witness Protection Program) dengan cara identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pidana pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media. The practice of whistleblower and justice collaborator law protection especially in the effort to destroy the organized crime in Holland, Germany and Australia to the institution and the protect orientation is variation and partial. Protection practice in Holland uses witness agreements, it is the agreement between the public prosecutor and witness to give the testimony with reward, especially to organized crime. In Germany, trough Witness Protection Law In Process Criminal Investigation and Protection Against Victims (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Essentially, Zeugenschutzgesetz/ZschG rules the dimension for the witnesses, both witnesses and not the victims. Besides, it is also ruled about rights issues witnesses before the trial and during the trial process. On the aspect of witness rights before the trial include the examination of witnesses in the policemen and prosecution, the secret of witness identity and the changes of witness identity. Then, the witness right in the trial is separated examination of the suspect and inspection with a camera recording. Then in Australia trough the National witness Protection Program with a secret identity, no responsibility in criminal and civil, the protection from the defamation, the protection from criminal acts of retaliation and conditional protection if their names are published in the media.

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6497.306 KB)

Abstract

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu seperti Aceh Nangroe Darussalam diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanunbaik tingkat Propinsi dan Kabupaten. Berikutnya di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-AwigDesa Adat (Pakraman) serta dari perspektif ius constituendumdiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) RUU KUHP Tahun 2012. Kemudian tataran asas diatur Kitab Ciwasasanaatau Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara ‘ade’dan awig-awig. Selain itu, dikaji dari perspektif teori, praktik dan prosedurnya ditemukan dalam bentuk yurispudensi Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 serta penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Kemudian dalam kajian hukum pidana maka eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia.Existence of indigenous Indonesian criminal law examined from the perspective of normative (ius constitutum) set forth in Article 18 B of the 1945 Amendment, Article 1, Article 5 paragraph (3) sub B Drt Law No. 1 of 1951, Article 5 paragraph (1), Article 10 paragraph (1) and Article 50 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009. Then partial in certain areas such as Nanggroe Aceh Darussalam stipulated in Law No. 44 of 1999, Act No. 11 of 2006, the next is implemented in the form of Qanun both provincial and district levels. Next in Bali set up and implemented in the form of Awig - Awig Village People (Pakraman) as well as from the perspective of ius constituendum set out in Article 2 paragraph (1), (2) of the RUU KUHP of 2012. Then the level of principle set Ciwasasana book or book Purwadhigama, Book of Gajah Mada, Simbur Cahaya, Book Kuntara Raja Niti, Book Lontara ade and Awig awig. In addition, examined from the perspective of theory, practice and procedures found in the form jurisprudence Mahkamah Agung RI as Putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1966 Tanggal 8 Januari 1966, Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 and sanctions adat (traditional medicine) for recovery of the balance essentially magical nature, the cosmos recovery to restore the disturbed balance in order to be religio magic back. Later in the study of criminal law the existence of indigenous Indonesian criminal law is at the level of dogmatic law, legal theory and philosophy of law. Therefore customary criminal law holistically animates all levels of law in the practice of law so that the existence of the law -dimensional nature of criminal law isundoubtedly indigenous capabilities as a characteristic practice of law in Indonesia. 

URGENSI DAN PROSPEK PENGATURAN (IUS CONSTITUENDUM) UU TENTANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENEGAKKAN MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1591.215 KB)

Abstract

UU Contempt of Court merupakan kebutuhan yang bersifat urgent, segera dan mendesak, sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian secara kritis, akademis dan bersifat komprehensif untuk menjaga keluhuran dan menegakkan martabat dan wibawa peradilan.

PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA : PENELITIAN ASAS, TEORI, NORMA, DAN PRAKTIK PERADILAN

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yang dianggap paling tepat, sesuai danadil untuk pengedar Narkoba sesuai UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) dan UUPsikotropika (UU Nomor 22 Tahun 1997) serta praktik peradilan dikaji dari perspektifasas, teori, norma dan praktik peradilan adalah sistem perumusan kumulatif-alternatif(campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara atau pidana denda sedangkan perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat)yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil adalah determinate sentence system berupaditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Pemidanaan terhadappenggedar dan pengguna narkoba dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktikpenerapannya terhadap pengedar haruslah dijatuhkan pemidanaan yang relatif berat mulaidari pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana selama 15-20 tahun. Kemudianterhadap pengguna narkoba yang sifatnya selaku pelaku (daders) dan sekaligus korban(victims) kejahatan narkoba hendaknya selain dijatuhkan pemidanaan juga dijatuhkanpidana rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 bagipecandu Narkotika. Formulation types of criminal sanctions (strafsoort) is considered the mostappropriate, appropriate and fair for appropriate drugdealers Narcotics Act (Act No.35of 2009) and Psychotropic Substances Act (Act No. 22 of 1997) andjudicial practicebeassessedfrom the perspective of the principles, theories, norms andjudicial practiceis asystem of cumulative-alternative formulation (mixed /combined) between the deathpenalty, life imprisonment or imprisonment, or a fine, while the length of the formulationof criminals anctions (straafmaat) is considered the most appropriate, appropriateandfair sentenceis a determinate system in the form prescrib edlimit minimum and maximumcriminal threats. Punishment for drug user alyzed from the perspective of the principles,theories, norms and practices of its application to the dealers to berelatively severepunishment metedranging from the death penalty, life imprisonment and criminalcasesover the past 15-20 years. The nthenature of drug users a sactors (daders) and avictim (victims) in addition to drug crimeshould bedropped also dropped criminalsentencing rehabilitationas stipulated in Article 127 of LawNo. 35 of 2009 fornarcoticaddicts.

Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003. Terdapat 2 pertanyaan mendasar yang menjadi obyek penelitian, pertama: sejauh mana pergeseran beban pembuktian telah dilaksanakan di pengadilan pidana tentang kasus korupsi, dan kedua, untuk sejauh mana kebijakan legislasi berlaku untuk pergeseran beban pembuktian dalam kaitannya dengan UNCAC 2003.Artikel ini menggunakan penelitian normatif berupa regulasi, konseptual, kasus dan pendekatan komparatif. Penelitian tersebut menekankan interpretasi dan konstruksi hukum untuk memperoleh beberapa norma hukum, konsepsi, daftar peraturan dan implementasinya dalam kasus nyata. Peraturan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui, keberadaan, konsistensi dan harmonisasi mengenai pergeseran beban pembuktian atas tindak pidana korupsi dalam tubuh Undang-Undang. Pendekatan kasus menggunakan perbandingan hukum mengenai beban pembalikan pembuktian atas korupsi offencer antara Indonesia dan negara-negara lain.Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian tidak pernah diterapkan untuk kasus korupsi di Indonesia. Pengalaman mereka tidak sama dengan pengalaman melawan korupsi di Hong Kong dan India, wihich menerapkan beban pembalikan pembuktian dengan menggunakan beberapa pendekatan yang disebut probabilitas seimbang prinsip dalam kaitannya dengan properti atau aset yang berasal dari terdakwa. Kebijakan regulasi korupsi Indonesia, khususnya pasal 12B, 37, 37A, 38B ternyata itu tidak jelas dan tidak harmonis dengan norma pungutan langsung warisan pergeseran beban formulasi bukti sehubungan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Jadi, diperlukan (kebutuhan) dari modifikasi biaya pergeseran beban pembuktian formulasi yang preventif, represif dan restoratif.

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1000.555 KB)

Abstract

Ketentuan Hukum Positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap korbankejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam KUHP, KUHAP, maupun di luarKUHP dan KUHAP. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu KUHAP dan KUHPuntuk pengertian korban dipergunakan terminologis berbeda-beda yaitu sebagai pelapor,pengadu, saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, dan pihak yang dirugikan. Padaprakteknya permohonan PK dilakukan oleh pemohon dengan kualitas sebagai saksikorban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa PenuntutUmum dan ternyata hanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan olehPenuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan (Putusan PK Nomor: 4PK/PID/2000 tanggal 28 November 2001) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agungsedangkan untuk permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon saksi korban(Putusan PK Nomor: 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003), atau saksi pelapor olehMahkamah Agung dinyatakan tidak diterima oleh karena pemohon bukan berkualitasmelakukan permohonan Peninjauan Kembali. Dari dimensi teoretis ternyata MahkamahAgung melakukan penafsiran berbeda sebagaimana ditentukan Psl. 263 ayat (1) KUHAPyaitu dengan dikabulkannya pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh PenuntutUmum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan di satu sisi sedangkan di sisi lainnyapermohonan dari pemohon Peninjauan Kembali yang berkualitas saksi korban atau saksipelapor dinyatakan tidak dapat diterima. Positive Legal Indonesia provides protection against crime victims who are not directly in the Penal Code, Criminal Procedure Code, as well as outside the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Later in the Code of Criminal Procedure formulatif policies and bylaws to understanding the victim used different terminology, namely the complainant, the complainant, witnesses, interested third parties and the injured party. In practice, the request made by the applicant with the PK as the quality of the witnesses, interested third parties, the Legal Adviser or by the Public Prosecutor and apparently only remedy reconsideration made by the Public Prosecutor and Third Party concerned (Judicial Review Decision No. 4 PK / PID/2000 November 28 2001), which was granted by the Supreme Court while the petition for judicial review filed applicant witnesses (Judicial Review Decision No. 11 PK/PID/2003 August 6, 2003), or the reporting witness stated by the Supreme Court was not accepted by because the applicant is not qualified to appeal judicial review. From the theoretical dimension turns doing different interpretations of the Supreme Court as provided Art. 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code that the applicant is granted a judicial review conducted by the Public Prosecutor and the Third Party concerned on the one hand while on the other side of the applicants application for judicial review of quality reporting victims or witnesses can not be accepted.

Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.191 KB)

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji lebih detail model ideal perlindungan hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia untuk masa yang akan datang (ius constituendum). Model ideal perlindungan hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator ini harus berorientasi kepada model hak-hak prosedural, partisipasi langsung, atau aktif. Model ideal ini juga berbentuk model pelayanan atau model partisipasi tidak langsung atau model pastif (the service model), model persuasif atau partisipasi, model perlindungan komprehensif, model penjatuhan pidana bersyarat dan model perlindungan melalui teleconference.Kata kunci: justice collaborator, perlindungan hukum, organized crime, whistleblower, hak-hak prosedural. Legal Protection of Whistleblower and Justice Collaborator to Eradicate Organized Crime in IndonesiaAbstractThis paper examines the ideal model of legal protection of Whistleblower and Justice Collaborator to eradicate organized crime in the future Indonesia (ius constituendum). The proposed ideal models shall refer to procedural rights model, direct or active participation model. The other ideal models are: services model; persuasive or participatory model; comprehensive protection model; criminal punishment model; and teleconference based model.Keywords: justice collaborator, legal protections, organized crime, whistleblower, procedural rights.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9

ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI 2003

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6820.271 KB)

Abstract

This article describes some problems of the result of research regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in the Indonesian system of criminal law with regards UN Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. There are two basic questions which become the research objections, firstly: to what extent the shifting of burden of proof has been implemented in the criminal court regarding corruption cases, and secondly, to what extent does the legislation policy apply for the shifting of burden of proof in relation with UNCAC 2003. The article uses normative research which regulation, conceptual, case and comparative approach. Such research emphasizes interpretation and legal construction to obtain some legal norms, conception, regulation list and its implementation in concreto cases. Regulation and conceptual approach to used how to know, existention, consistency and harmonization regarding the shifting of burden of proof upon corruption offences in legislation body. The cases approach uses comparative law regarding the reversal burden of proof upon corruption offencer between Indonesia and the other countries. This research shows that the shifting of burden of proof has never yet applied for in the corruption cases Indonesia. Those experiences is not similar with the experiences of against corruption Hong Kong and India, wihich implement the reversal burden of proof by using some approach socalled balanced probability of principles in the relation to the property or asset of defendant comes from. The Indonesian corruption regulation policy, especialy article 12B, 37, 37A, 38B apparently it’s not cleaq and disharmony to norm of sudden charge of fortune the shifting of burden of proof formulation in connection with United Nations Convention Against Corruption 2003(KAK 2003). So, necessary (needs) of modification sudden charge of fortune shifting of burden of proof formulation which preventive, represive and restorative characteristic.  Keywords: Shifting the Burden of Proof, Corruption Offences, Criminal Justice System

MENGGAGAS KONSEP DAN MODEL IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME DI INDONESIA MASA MENDATANG

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3538.852 KB)

Abstract

Practice of whistleblower and justice collaborator law protection especially in the effort to destroy the organized crime in Holland, germany and Australia to institution and the protect orientation is variatif and partial. Protection practice in Holland uses witness agreements, it is the agreement between the public prosecutor and witness to give the testimony with reward especially to organized crime. In Germany, trough Witness Protection Law In Process Criminal Investigation and Protection Against Victims (Zeugenschutzgesetz/ZschG). Essentially, Zeugenschutzgesetz/ZschG rules the dimention for the witnesses, both witnesses and not the victims. Besides, it is also ruled about rights issues witnesses before the trial and during the trial process. On the aspect of witness rights before the trial include the examination of witnesses in the policemen and prosecution, the secret of witness identity and the changes of witness identity. Then, the witness right in the trial are separated examination of the suspect and inspection with a camera recording. Then in Australia trough the National witness Protection Program with a secret identity, no responsibility in criminal and civil, the protection from the defamation, the protection from criminal acts of retaliation and conditionalprotection if their names are published to the media.Keywords: Law Protection, whistleblower, justice collaborator and organized crime