Salah satu masalah klasik yang harus diatasi oleh Departemen Kehutanan dan perusahaan pemegang konsesi pengusahaan hutan menyangkut keberadaan masyarakat desa hutan adalah upaya untuk mengendalikan aktivitas perladangan berpindah. Dari segi demografis, menurut data FAO populasi masyarakat peladang yang ada di Indonesia berjumlah lebih kurang 12 juta jiwa dengan areal ladang seluas 35 juta hektar. Sementara menurut BPS, jumlah manusia Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sistem pertanian ladang sebanyak 5,6 juta jiwa dengan luas areal sebesar 10,4 juta hektar (Nugraha, 2005).

Audit sosial merupakan kerangka kerja yang memungkinkan sebuah organisasi memiliki dokumentasi, laporan dan menyusun sebuah proses yang dapat menghitung kinerja sosial, melaporkan kinerja dan menciptakan sebuah rencana aksi untuk mengembangkan kinerja tersebut, sampai kepada aspek pemahaman dampak pada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyajikan hasil pengembangan sistem audit sosial yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang berlangsung di lingkup Departemen Sosial RI. Lokasi uji coba pengembangan sistem audit sosial adalah pada 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja program layanan sosial bervariasi antara satu daerah atau lokasi dengan daerah atau lokasi lainnya. Rekomendasi yang diajukan dari kajian ini adalah bahwa untuk mendukung implementasi sistem audit sosial perlu dikeluarkan seperangkat regulasi di tingkat kementrian berupa Keppmen, sehingga penerapan sistem audit sosial lebih bersifat mengikat dan pedoman operasional atau pedoman teknis terkait. Selain itu perlu upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan mengelola sistem audit sosial tersebut pada lingkup dinas sosial provinsi atau kab/kota dan PSKS/komunitas, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya.

Social aspect is one of important aspects to be considered in the analysis of sustainable forest management performance. This article discusses the analysis of social aspect of sustainable forest management as taking place at one of production unit of PT (SLJ) II in East Kalimantan. Ten indicators were employed to help elaborate sustainable forest management performance in this study. These indicators were considered to represent keys social aspect influencing the management performance at that unit of production. The employed indicators are to comply with sustainable forest management certification system as formulated by Lembaga Ekolabel Indonesia 2000. Based on the analysis, it is indicated that PT SLJ II accomplished good enough social performance in running sustainable forest management. However, it is also shown that the implementation of good social aspect performance did not help the company to improve the level of community welfare status yet. The finding of the study is expected to give an enrichment matter to the process of how sustainable forest management should be operated and be achieved in the field. Keywords: social aspect performance, sustainable forest management

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan sikap terhadap profesi dengan motivasi kerja penyuluh pertanian, khususnya penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan metode survai terhadap 40 orang penyuluh pertanian yang ditentukan secara acak (random sampling). Setiap penyuluh pertanian yang menjadi responden penelitian diminta mengisi instrumen penelitian yang terdiri dari tiga macam, yakni instrumen motivasi kerja, instrumen kepuasan kerja dan instrumen sikap terhadap profesi. Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan program komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja penyuluh pertanian, terdapat hubungan positif antara sikap terhadap profesi dengan motivasi kerja penyuluh pertanian, dan juga terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dan sikap terhadap profesi secara bersama-sama dengan motivasi kerja penyuluh pertanian.

Keprihatinan bangsa yang tengah dilanda krisis dalam berbagai aspek kehidupan membuat peran pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah dipertanyakan. Begitu pula peran kegiatan penyuluhan dalam proses pembangunan bangsa masih sering dipertanyakan. Dengan melihat kondisi realitas yang ada, seperti maraknya tawuran pelajar, merebaknya kasus narkoba, dan beberapa perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan budaya, seperti pergaulan bebas, membuat peran pendidikan dan penyuluhan semakin dipertanyakan. Seolah pendidikan di sekolahlah yang bertanggungjawab terhadap berbagai permasalahan yang menyelimuti generasi penerus bangsa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan dan penyuluhan sering pula dijadikan sebagai kambing hitam terhadap ketidakberhasilan dalam membentuk moral bangsa.

This study offers an effective approach in determining the needs of training of the teachers using the Training Needs Analysis (TNA). The objectives of the study were to obtain evidence an actual pedagogic competence of the natural sciences teachers, to obtain needs and training priorities, and proposing recommendations on the effectiveness of training method. Surveys, interviews, and FGD were conducted to get primary data. Survey was carried on 165 natural science teachers of SMP Negeri Pekanbaru using self-evaluation questionnaire. Results showed that actual pedagogic competence of the teachers was below the ideal competence. There were five priorities of training program, namely : training of ICT, classroom action research, theory and principles of learning on integrated natural science, curriculum development, and understanding of pupils’ characteristics. It is suggested that In House Training, specific training, and short courses are worth applied as effective training methods to improve pedagocical competence of the teachers.  

This study offers an effective approach in determining the needs of training of the teachers using the Training Needs Analysis (TNA). The objectives of the study were to obtain evidence an actual pedagogic competence of the natural sciences teachers, to obtain needs and training priorities, and proposing recommendations on the effectiveness of training method. Surveys, interviews, and FGD were conducted to get primary data. Survey was carried on 165 natural science teachers of SMP Negeri Pekanbaru using self-evaluation questionnaire. Results showed that actual pedagogic competence of the teachers was below the ideal competence. There were five priorities of training program, namely : training of ICT, classroom action research, theory and principles of learning on integrated natural science, curriculum development, and understanding of pupils’ characteristics. It is suggested that In House Training, specific training, and short courses are worth applied as effective training methods to improve pedagocical competence of the teachers.  

The objective  of this  reseach were to: (1) analyze the level of autonomous of mikro and small entreprise (SMEs) entrepreneurs are empowered through Coorporate Social Responsibility (CSR); (2) analyze the dominant factors that influence autonomous of MSEs entrepreneurs  are empowered through CSR;  and (3) formulate an appropriate  a strategy  in developing autonomy of MSEs entrepreneurs through CSR. The reseach  was conduct  in the village built two companies running CSR in Bogor district involved 212  (SMEs) entrepreneurs which determined from population (450 SMEs entrepreneurs) by Solvin formula with level of error 5 % and drawn by cluster random sampling. Data collection was conducted from July to November 2013, and consisted  the primary and secondary data. Data analysis was simulated by using structural equation model (SEM ). The results showed that the degree  of autonomous MSEs entrepreneurs is low, its core was 36.89 out of 100.00. There are three strategies that must be done to develop of  autonomous MSEs entrepreneurs through  CSR, such as; (a) an increase the empowerment sustainable of MSEs entrepereneurs (b) improve the quality of  the environment  supporting MSEs and (c) an increase in intensity of  empowerment for MSEs entrepreneurs.

Hutan sebagai modal dasar pembangunan perlu dipertahankan keberadaannya dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya hutan semakin lama semakin rusak. Kondisi masyarakat di sekitar hutan yang masih berada dalam kemiskinan, keterbatasan akses, pengetahuan, dan keterampilan tentang hutan dan kehutanan merupakan kendala yang menghambat keikutsertaan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan hutan. Karena itu perlu diberikan bimbingan dan peningkatan pengetahuan tentang manfaat, fungsi keberadaan dan kelestarian hutan melalui pemberian penyuluhan secara intensif dan terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode survei, dilakukan di 5 (lima) kecamatan (Ambalawi, Belo, Wawo, Wera, Woha) di Kabupaten Bima, NTB, sampel diambil secara acak dan proporsional. Teknik pengumpulan data menggunakan gabungan antara wawancara, observasi langsung di lapangan, dan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui karakteristik individu petani, peran pendampingan PKSM, peran dan fungsi kelompok serta tingkat partisipasi masyarakat. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dengan software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKSM mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan, merupakan mitra kerja penyuluh PNS di lapangan, serta berperan sebagai analisator, stimulator, fasilitator dan pendorong bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kehutanan. Pendekatan PKSM dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah melalui pendekatan dan pembinaan terhadap anggota kelompok tani dan ini merupakan salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kehutanan. Karakteristik individu tidak berhubungan nyata dengan fungsi dan peran kelompok tani, peran PKSM memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan fungsi kelompok tani dan kelompok tani berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan konservasi lahan di Kabupaten Bima. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan merubah sikap masyarakat. Kepada PKSM perlu diberikan peningkatan kapasitas SDM sehingga PKSM tetap eksis melakukan pendampingan kepada masyarakat dan mampu menguatkan kelembagaan kelompok tani.

Deforestasi dan degradasi akibat perambahan kawasan merupakan permasalahan terbesar dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sementara itu, berbagai aspek terkait kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta pengaruhnya terhadap perilaku konservasi mereka tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaannya. Pemberdayaan bukan sekedar untuk menghentikan kerusakan kawasan, tetapi harus memperhatikan upaya pelestarian kawasan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pemberdayaan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan untuk kesejahteraan. Model Desa Konservasi (MDK) merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dan konservasi yang dilaksanakan TNBBS. Memahami proses dan dampaknya terhadap masyarakat merupakan langkah dasar dan strategis dalam upaya konservasi TNBBS. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kegiatan pemberdayaan masyarakat MDK di TNBBS; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan efektifitas pemberdayaan masyarakat MDK di TNBBS. Desain penelitian menggunakan metode survey. Penelitian dilakukan di Pekon Sukaraja dan Pekon Kubu Perahu sebagai daerah penyangga dan enclave kawasan TNBBS. Analisis Menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosio-demografi, interaksi serta akses terhadap sumber daya dan pendekatan pemberdayaan mempunyai korelasi sangat signifikan dengan kemandirian masyarakat. Upaya meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik masyarakat dan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat merupakan hal penting dan relevan dalam mewujudkan kemandirian sebagai dampak pemberdayaan MDKdi TNBBS.