Endang Mintorowati
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLIKASI KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

YUSTISIA Vol 87 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan teknik editing analysis style.implikasi praktis adanya ketentuan tjSL dalam UUPtadalah pengaturan tjSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi tjSL itu tidak wajib dan dalam pelaksanaanya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan tjSL. implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam diskursus hukum korporasi di indonesia, yaitu: pertama, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPtmerefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi tjSL perusahaan dalam praktik realistisnya menjadikan karakteristik hukum korporasi indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada.Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan law enforcementhukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnya

IMPLIKASIPERKEMBANGAN PERATURAN JAMINAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKREDITAN DI INDONESIA

YUSTISIA Vol 65 (2004)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research is about implication of The Regulation development of the land guarantiee Right in the Credit matters in Indonesia. Thepurpose of this research is to know about the development of credit matters in Indonesia needed. Dealing with the purpose of it, it can be called that the research is a kind of a normative research of the history of the law. The data which is used in this Research is secondary data. It observes some literature materials suchas primary law materials, secondary low materials and tertiary law ones. Firstly, the writer inventoried and clarified all materials sistematially, then I analyzed it logically using content analysis technigue. Based on the result of theobservation, it is really that there are many change at the land guarantee Right in Indonesia. Both the object of the land guarantee right and the guarantor (guarantee institution) have got many change. Before the law no. 5 in 1960 was legalized, it was happened in the colonial era, the objecct of the land guarantee could be differenciated into the foreign (west) authrity ofland and the native authorityofland. The guarantor was also different. The land which was authorized by the west (Dutch), the legal guarantor wasa mortgage and the land which wasauthorized by the Native (Indonesia), the legal guarantee Institution wascredituer bank. The object of the land guarantee right has been national and unification since the law no. 4 in 1996was legalized (point51 ofthe law no. S in 1960).By knowing the content of the law no 4 in 1996 such as aboutthe principle, object and the process of credit matters with the guarantee right, it could be stated that all ofthem can fulfill the development of credit matters in Indonesia. Although the law no 4 in 1996 is good enough, there are stil many points must be revised. It can be revised in the points which are arranging the object and subject (guarantee holder), guarantee promise and arranging how to registrate the guarantee right by making a warrantwhich is giving heavy responsibility to the guarantee right. If theweakness of those points arent revised, The Credit Matters in Indonesia willgo down at the growthofour economic in this globalera.

ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

YUSTISIA Vol 75 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tha aim of the research is to find out whether or not the Legal System of Land Right Security has been included in Law Number 4,theYear of1996 regarding Land Security Right. This isnormative oradoctrinal study for law is conceptualized as positive norms in the National legal structure. Due to its form, this studybelongs to an evaluative research. The locations of the research were at several libraries. Data of the research were secondary ones in the law field. The data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered through alibrary research. The data were analyzed by using adeductive logic method. Based onthe analysis, a conclusion isdrawn as follows: TheActnumber 4 of 1996 consist of general and specific component. The general component are include basic principles oh Pancasila, constitutional principles on Indonesian Constitutional of 1945, political principles dnd land policy from Act number 5of1960. Furthermore, thespecific component isnot consist ofdiscrimination between Indonesianand foreign citizen as isregulatedon articles 33paragraph (3) Indonesian constitutional of1945. TheAct on right of guarantee removed hypotheek and credietverband was regulated on article 29. General and specific component related to another and it was law system of land guarantee that give legal certainty and safety a creditor to get paying off. Beside that, the act on rights of guarantee also to protect debitor because debitor ishavenotauthority to get property of guarantee objects.

IMPLIKASI KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the practical and theoretical implications for the provision of social and environmental responsibility company in Law Number 40 of 2007 on Limited company responsibility (company Law).This research is a qualitative study, the type of data used are primary and secondary data. Data were collected through interviews and literature, and analyzed by analysis style editing techniques. The practical implications of the provisions of the Company Law is settings still need to be clarified and adapted to other legislation related. Yet all of the company relating to natural resources implementing social and environmental responsibility, the problem is, there is still a perception that the allocation is not mandatory, especially in the implementation there is no good control of the government, nor the tough sanctions for companies that do not distribute TJSL. The theoretical implication is the paradox in corporate law discourse in Indonesia, are: first, regulation of social and environmental responsibility in the Company Law firms reflect misunderstanding or, at least, ignorance of the anatomy and history of corporate law. Second, regulation company makes realistic practice corporate law Indonesia characteristics overlap with the laws that already exist. Third, the government’s inability to cover law enforcement of existing laws by producing a new law, not by strengthening the implementation of existing laws and legal apparatusKeywords: Implications, Social and Environmental responsibilityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara  dan studi pustaka, dianalisis dengan teknik editing analysis style. Implikasi praktis adanya ketentuan TJSL dalam UUPT adalah pengaturan TJSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam   melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi TJSL itu tidak wajib dan dalam pelaksanaanya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan TJSL. Implikasi teoritisnya adalah adanya  paradok dalam diskursus hukum korporasi di Indonesia, yaitu: pertama, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi TJSL perusahaan dalam praktik realistisnya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada.Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan law enforcement hukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnyaKata kunci: Implikasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan