Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Qistie: Jurnal Ilmu Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIBIDANG PATEN Mastur, Mastur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2012): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intellectual? Property? Rights? are? rights? derived? from? the? work,? initiative? and creativity? in? the? form? of? a? real? man.? Intellectual? Property? rights? consist? of privately owned property and Industry. Patents are part of Intellectual Property Rights? in? Industry.? Patents? are? granted? the? right? of? the? government? and? is exclusive. Exclusive rights of patent holders is the production of a patented item,? ?usage? and sales? of goods and deeds relating? to? the? import and sale of such goods store.? Legal? protection? of? intellectual? property? rights? in? the? patent? field ketetentuan regulated in Law Number 14 of 2001. In chapter 8, paragraph?? (1) time protection for 20 years from the date of receipt and can not be extended. And Article 9? set period of patent protection? for? simple? for 10? (ten) years and can not be extended. Protection of? intellectual property rights? is no guarantee? to? the public? to respect? the? right? of? initiative? and? the? reaction? and? to? provide? protection will upload their work. The higher appreciation of the intellectual property rights of a nation? then? the? future will be better .Keywords:? Intellectual Property Rights, Patent Protection
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Mastur, Mastur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2015): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi 1998 telah mengubah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.? Perubahan? yaitu dalam sistim pemerintahan dari yang sentralistik menjadi desentralisasi dengan adanya? otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Udangundang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang besar terhadap daerahnya sendiri. Oleh karena itu daerah daerah harus siap mengelola sumber daya alam, sumberdaya manusia dan menggali potensi ? potensi yang ada didaerah agar bermanfaat bagi masyarakat daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada khususnya dan untuk kemajuaan bangsa dan Negara.Pelaksanaan otonomi daerah? berdampak bagi masyarakat baik positif maupun negatif.Otonomi daerah berdampak? bagi masyarakat daerah terhadap hukum, ekonomi, sosial, budaya, perilaku masyarakat dan pemerintah. Otonomi daerah telah membawa perubahan sosial padaperilaku masyarakat. Perubahan paradigma pemerintahan sentralisasi ke pemerintahandesentralisasi telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam masyarakat . Pelaksanaanotonomi daerah? perlu didukung oleh semua pihak,?? baik kesiapan?? masyarakat maupun aparatpemerintah daerah agar pelaksanaannya efektif, efisien dan berorientasi pada kualitas pelayananserta melibatkan partisipasi masyarakat. Kata kunci : pelaksanaan otonomi daerah, perubahan sosial
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Mastur, Mastur; Mas’ud, Muhamad
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.371 KB)

Abstract

Proses pembangunan di kota Semarang mengakibatkan mobilitaspenduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untukmeningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran.Upaya pembangunan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang dan untuk mengetahui kenndala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian diperoleh bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsinya. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Semaran adalah kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai bersama bagi sumber daya alam, kondisi daya dukung lingkungan hidup semakin menurun; kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam perilaku budaya yang ramah lingkungan.Untuk mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang yaitu dengan penanggulangan pencemaran air udara dan tanah, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan lembaga daerah dan lembaga pusat studi lingkungan, pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan, pengembangan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pembangunan, Berwawasan Lingkungan
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Mastur, Mastur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi perubahandalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.Perubahan Konstitusimelahirkan sistemKetatanegaraan baru yaitu lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Dewan PerwakilanDaerah berperan sebagai lembaga legislatif disamping Dewan Perwakilan Rakyat. KewenanganDPD diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan(Representative) mempunyai tiga fungsi yaitufungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Namun kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu lembaga perwakilan baik segi dan peraturannya pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan telah mereduksi kewenangan DPD dalam bidang legislasi meskipun telahada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memutuskan memperkuatkewenangan DPD dalam legislasi.Kata kunci :Kewenangan DPD,Legislasi,Putusan MK?
INJAUAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Devi, Hanum Farchana; Mastur, Mastur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, perkawinan memang bukanlah sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. Permasalahannya adalah bagaimana perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan yang terdapat kaitannya dengan masalah perkawinan berbeda agama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda agama maka perkawinannya adalah tidak sah menurut agama yang berarti juga tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Dengan adanya status perkawinan yang tidak sah tersebut maka membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak.Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Kata kunci: perkawinan beda agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan