Lala M. Kolopaking
Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor

Published : 10 Documents
Articles

Found 10 Documents
Search

Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari : Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat

Jurnal Sodality Vol 3, No 2 (2009)
Publisher : Departemen SKPM FEMA IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.429 KB)

Abstract

The implementation of local autonomy regime gives an interesting socio-political explanation of how is the local genuine governance system, the so-called nagari, to operate in West Sumatera. Based on Law No. 22/1999 as amended by Law No. 32/2004, the Regional Government of West Sumatera introduced Regional Law No. 9/2000 as legal foundation to regulate the implementation of nagari in the region. The study, was conducted in Nagari IV Koto Palembayan, District of Agam, Province of West Sumatera. It was intended to 1) describe and analyze the implication of structural change from nagari to desa and its return to nagari system, 2) analyze potential conflicts that occur in the transformation from desa to nagari. The study used qualitative approach, in which data and information were mostly collected by in-depth interviews supported by observation, study of literature and documents. It was found that 1) such intervention brought about widely social change at local level, 2) the transformation from desa to nagari stimulated some potential conflicts at local level. It is realized that it is uneasy for the government to synergize modern and traditional institution of governance in a single system. In case, the control of such a complicated system is very poor, then the implementation of nagari system is substantially hindered.

Pembentukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik Lokal

Jurnal Sodality Vol 6, No 2 (2012)
Publisher : Departemen SKPM FEMA IPB

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (983.845 KB)

Abstract

Pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal penting untuk dikaji dalam rangka memahami pluralisme di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma non-positivistik perspektif struktural-konstruktivisme. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara tertruktur dan Focus Grup Discussion (FGD) yang dilakukan aktor dari latar belakang berbagai etnis (Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis) dan berbagai profesi (politisi, birokrasi, akademisi, and aktivis LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan identitas etnik di arena politik lokal dipengaruhi oleh sejarah kelompok etnis (posisi) dan pengalaman aktor (disposisi). Dari keduanya, bentuk garis yang berkelanjutan membentuk suatu interaksi (kesenangan) yang dinamakan pembentukan identitas etnik. Struktur ini mengacu pada dua bentuk: (1) bentuk identitas etnik dengan skala besar dan (2) pembentukan batas identitas etnik. Kedua struktur tersebut merupakan penentu arena ekonomi politik lokal. Psinsip hirarki ganda (prinsip hirarki heteronomus dan autonomus) memberikan kontribusi pada pembentukan identitas etnik yang disebabkan oleh mobilisasi [identitas], positif atau negatif.Kata Kunci: struktur pembentukan identitas etnis, politik identitas, ekonomi politik lokal.

LAJU KONVERSI LAHAN SAWAH MENJADI PERKEBUNAN SAWIT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKSI PADI DI KABUPATEN KAMPAR, RIAU

Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol 17, No 1 (2014): Maret 2014
Publisher : Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Conversion Rate of Rice Field to Palm Oil Plantation, the Affected Factors and Its Impact to Rice Production in Kampar District, Riau. Kampar district is a center of rice production area in Riau Province and since ten years ago had been being conversed to palm oil plantation. This study aimed: (1) to identify the rate of land conversion, (2) to analyze factors that influence the conversion of paddy fields at the farm level, (3) to identify impact of paddy field conversion on rice production. The study was conducted in Kampar district from April to December 2013 using survey design and involving 60 farmers as respondent that consisted of 30 paddy farmers in Kampar Sub District and 30 farmers in Tambang Sub District who undertook paddy field conversion to palm oil plantations. Analyzing the data used multiple linear regressions. The results of landsat analysis from 2002 to 2010 showed a decreased occurred paddy field area by 1955.79 ha (21.77%) (from 8,984 ha to 7028.21 acres). The factors which significantly influenced paddy field conversion were: (1) reduction in paddy farming income, (2) an increase in palm oil farming income, (3) irrigation constraints, and (4) the lack of knowledge regarding the regulation of paddy field. Paddy field conversion during the period of 2002-2010 was estimated on causing the loss of 9,192 t of grain, which was, equivalent to 5,767 t of rice per years.   Key words: Land conversion, palm oil, paddy field, Kampar District Kabupaten Kampar merupakan sentra produksi beras di Provinsi Riau yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terjadi konversi lahan sawah. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi laju konversi lahan sawah, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani, (3) mengidentifikasi dampak konversi lahan sawah terhadap ketahanan pangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dari bulan April hingga Desember 2013 menggunakan rancangan survey yang melibatkan 60 petani responden, terdiri dari 30 petani padi di Kecamatan Kampar dan 30 petani yang melakukan konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tambang. Analisis data mengggunakan regresi linear berganda. Hasil interpretasi data citra landsat 2002-2010 menunjukkan terjadi penyusutan lahan sawah seluas 1.955,79 ha (21,77%) dari 8.984 ha menjadi 7.028,21 ha. Faktor-faktor yang diduga secara signifikan mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah: (1) penurunan pendapatan usahatani padi, (2) peningkatan pendapatan usahatani kelapa sawit, (3) kendala irigasi dan (4) kurangnya pengetahuan tentang kebijakan larangan konversi lahan sawah. Konversi lahan sawah selama periode 2002 - 2010 diperkirakan telah menyebabkan hilangnya 9.192 t gabah kering giling atau setara dengan 5.767 t beras/tahun.   Kata kunci: Konversi lahan, kelapa sawit, padi sawah, Kabupaten Kampar

Dilema Dalam Transformasi Desa Ke Nagari : Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Palembayan, Provinsi Sumatera Barat

SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 3, No 2 (2009)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of local autonomy regime gives an interesting socio-political explanation of how is the local genuine governance system, the so-called nagari, to operate in West Sumatera. Based on Law No. 22/1999 as amended by Law No. 32/2004, the Regional Government of West Sumatera introduced Regional Law No. 9/2000 as legal foundation to regulate the implementation of nagari in the region. The study, was conducted in Nagari IV Koto Palembayan, District of Agam, Province of West Sumatera. It was intended to 1) describe and analyze the implication of structural change from nagari to desa and its return to nagari system, 2) analyze potential conflicts that occur in the transformation from desa to nagari. The study used qualitative approach, in which data and information were mostly collected by in-depth interviews supported by observation, study of literature and documents. It was found that 1) such intervention brought about widely social change at local level, 2) the transformation from desa to nagari stimulated some potential conflicts at local level. It is realized that it is uneasy for the government to synergize modern and traditional institution of governance in a single system. In case, the control of such a complicated system is very poor, then the implementation of nagari system is substantially hindered.

Pembentukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik Lokal

SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 2 (2012)
Publisher : SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal penting untuk dikaji dalam rangka memahami pluralisme di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma non-positivistik perspektif struktural-konstruktivisme. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara tertruktur dan Focus Grup Discussion (FGD) yang dilakukan aktor dari latar belakang berbagai etnis (Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis) dan berbagai profesi (politisi, birokrasi, akademisi, and aktivis LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan identitas etnik di arena politik lokal dipengaruhi oleh sejarah kelompok etnis (posisi) dan pengalaman aktor (disposisi). Dari keduanya, bentuk garis yang berkelanjutan membentuk suatu interaksi (kesenangan) yang dinamakan pembentukan identitas etnik. Struktur ini mengacu pada dua bentuk: (1) bentuk identitas etnik dengan skala besar dan (2) pembentukan batas identitas etnik. Kedua struktur tersebut merupakan penentu arena ekonomi politik lokal. Psinsip hirarki ganda (prinsip hirarki heteronomus dan autonomus) memberikan kontribusi pada pembentukan identitas etnik yang disebabkan oleh mobilisasi [identitas], positif atau negatif.Kata Kunci: struktur pembentukan identitas etnis, politik identitas, ekonomi politik lokal.

LAJU KONVERSI LAHAN SAWAH MENJADI PERKEBUNAN SAWIT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUKSI PADI DI KABUPATEN KAMPAR, RIAU

Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol 17, No 1 (2014): Maret 2014
Publisher : Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.384 KB)

Abstract

Conversion Rate of Rice Field to Palm Oil Plantation, the Affected Factors and Its Impact to Rice Production in Kampar District, Riau. Kampar district is a center of rice production area in Riau Province and since ten years ago had been being conversed to palm oil plantation. This study aimed: (1) to identify the rate of land conversion, (2) to analyze factors that influence the conversion of paddy fields at the farm level, (3) to identify impact of paddy field conversion on rice production. The study was conducted in Kampar district from April to December 2013 using survey design and involving 60 farmers as respondent that consisted of 30 paddy farmers in Kampar Sub District and 30 farmers in Tambang Sub District who undertook paddy field conversion to palm oil plantations. Analyzing the data used multiple linear regressions. The results of landsat analysis from 2002 to 2010 showed a decreased occurred paddy field area by 1955.79 ha (21.77%) (from 8,984 ha to 7028.21 acres). The factors which significantly influenced paddy field conversion were: (1) reduction in paddy farming income, (2) an increase in palm oil farming income, (3) irrigation constraints, and (4) the lack of knowledge regarding the regulation of paddy field. Paddy field conversion during the period of 2002-2010 was estimated on causing the loss of 9,192 t of grain, which was, equivalent to 5,767 t of rice per years.   Key words: Land conversion, palm oil, paddy field, Kampar District Kabupaten Kampar merupakan sentra produksi beras di Provinsi Riau yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terjadi konversi lahan sawah. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi laju konversi lahan sawah, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani, (3) mengidentifikasi dampak konversi lahan sawah terhadap ketahanan pangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dari bulan April hingga Desember 2013 menggunakan rancangan survey yang melibatkan 60 petani responden, terdiri dari 30 petani padi di Kecamatan Kampar dan 30 petani yang melakukan konversi lahan sawah ke perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tambang. Analisis data mengggunakan regresi linear berganda. Hasil interpretasi data citra landsat 2002-2010 menunjukkan terjadi penyusutan lahan sawah seluas 1.955,79 ha (21,77%) dari 8.984 ha menjadi 7.028,21 ha. Faktor-faktor yang diduga secara signifikan mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah: (1) penurunan pendapatan usahatani padi, (2) peningkatan pendapatan usahatani kelapa sawit, (3) kendala irigasi dan (4) kurangnya pengetahuan tentang kebijakan larangan konversi lahan sawah. Konversi lahan sawah selama periode 2002 - 2010 diperkirakan telah menyebabkan hilangnya 9.192 t gabah kering giling atau setara dengan 5.767 t beras/tahun.   Kata kunci: Konversi lahan, kelapa sawit, padi sawah, Kabupaten Kampar

Ethnic Identity Formation in Local Political Economic Arena

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 2 (2012)
Publisher : Communication and Community Department, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (983.845 KB)

Abstract

Pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal penting untuk dikaji dalam rangka memahami pluralisme di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma non-positivistik perspektif struktural-konstruktivisme. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara tertruktur dan Focus Grup Discussion (FGD) yang dilakukan aktor dari latar belakang berbagai etnis (Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis) dan berbagai profesi (politisi, birokrasi, akademisi, and aktivis LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan identitas etnik di arena politik lokal dipengaruhi oleh sejarah kelompok etnis (posisi) dan pengalaman aktor (disposisi). Dari keduanya, bentuk garis yang berkelanjutan membentuk suatu interaksi (kesenangan) yang dinamakan pembentukan identitas etnik. Struktur ini mengacu pada dua bentuk: (1) bentuk identitas etnik dengan skala besar dan (2) pembentukan batas identitas etnik. Kedua struktur tersebut merupakan penentu arena ekonomi politik lokal. Psinsip hirarki ganda (prinsip hirarki heteronomus dan autonomus) memberikan kontribusi pada pembentukan identitas etnik yang disebabkan oleh mobilisasi [identitas], positif atau negatif.Kata Kunci: struktur pembentukan identitas etnis, politik identitas, ekonomi politik lokal.

The Role of Paguyuban in Rural Development

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 2, No 2 (2014): Sodality
Publisher : Communication and Community Department, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.54 KB)

Abstract

Balikpapan merupakan daerah dengan masyarakat yang multietnik. Konsekuensi dari masyarakat beragam tersebut tentunya berdampak pada cukup banyak muculnya paguyuban etnis. Masingmasing paguyuban etnis ini memiliki norma dan nilai yang mempengaruhi individu dalam berprilaku dan mengambil keputusan. Oleh sebab itu penting untuk melihat bagaimana pengaruh paguyuban etnis dalam mendorong terbentuknya pilarisasi masyarakat dan dampaknya pada pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian dekriptif dan eksplorasi. Kehadiran paguyuban pada dasarnya memperkuat identitas etnik dan mendorong terjadinya pilarisasi masyarakat. Selain itu paguyuban etnis juga mendorong pembangunan kawasan desa melalui elit-elit yang tergabung di paguyuban tersebut untuk kepentingan etnisnya dan menjadi sarana pengaman bagi masyarakat miskin yang tidak bisa menerima manfaat langsung dari pembangunan kawasan tersebut. Keywords: Ethnic Community, Pillarization Society, Rural Development

(Conflict Resolution of Irrigation Development: Case Study in Ibu subdistrict of West Halmahera District)

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 5, No 2 (2017): Sodality
Publisher : Communication and Community Department, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.989 KB)

Abstract

ABSTRACTThe objective of this research is to understand the conflict resolution of dam and irrigation development in three subdistrict villages of Ibu Halmahera Barat district 2013. This research uses analysis of dispute style (AGATA) in the form of: avoidance, accommodating, compromise, competitive, and collaboration. The results showed that there are two styles of conflict that is avoid and competitive style. Both style of disputes are transformed into a compromise style after the opposing party offers negotiation of land compensation. Based on this it can reduce the two parties, so that the mediator easily deal with the conflict. The settlement path is through mediation and facilitation by bringing the two conflicting parties together with the mediator of West Halmahera people’s parliament. The decision taken is to stop the construction of dam and irrigation channels under construction. The decision, in addition to reducing the escalation of tensions, also to anticipates violet conflict between the two parties (the pros and cons of development).Keyword: Conflict resolution, irrigation development, dispute styleABSTRAKPenelitian ini bertujuan memahami resolusi konflik pembangunan bendung dan irigasi di tiga desa kecamatan Ibu kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013. Penelitian ini mengunakan analisis gaya bersengketa (AGATA) yang berupa: saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif, dan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua gaya berkonflik yaitu gaya menghindar dan kompotisi. Kedua gaya bersengketa tersebut berubah menjadi gaya berkompromi setelah pihak lawan (kontra) menawarkan negosiasi ganti rugi lahan. Berdasarkan hal tersebut dapat mengurangi eskalasi ketegangan antar kedua belah pihak, sehingga pihak mediator dengan mudah menangani konflik. Jalur penyelesaian yang ditempuh yaitu melalui mediasi dan fasilitasi dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru dengan mediator pihak dewan perwakilan rakyat daerah Halmahera Barat. Keputusan yang diambil adalah memberhentikan proyek pembangunan bendung dan saluran irigasi yang sedang dibangun. Keputusan tersebut, selain mengurangi eskalasi ketegangan juga mengantisipasi terjadinya konflik kekerasan antar kedua belah pihak (pihak pro dan kontra pembangunan).Kata kunci: Resolusi konflik, pembangunan irigasi, gaya bersengketa

Factors Affecting the Converstion of Agricultural Land in Pandeglang Regency

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 6, No 2 (2018): Sodality
Publisher : Communication and Community Department, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1160.156 KB)

Abstract

ABSTRACTIncreasing the number of people in Java affected the increasing demand for land for community activities. This became one of the drivers of the conversion of agricultural land into non-agricultural land. On the other hand, the increasing need for food makes the government must establish a policy of protection of agricultural land so as not to be converted. Efforts to control food land conversion need to look at the factors that affect land conversion in each region. Thus, the established program is more effective because it is able to answer the problems faced by the community, especially the land owner. This study aims to identify factors affecting land conversion in Pandeglang Regency. The factors was analyzed by ordinal regression.. The results showed that factors affecting land conversion are land tenure, B/C ratio of paddy farming, and road conditions. The effort to suppress the conversion of agricultural land requires the commitment of the government and the community as policy actors. The establishment of rural area institutions based on local community business is one solution to prevent the conversion of agricultural land.Keywords: Land conversion, food-crop land protection, rice field, institutionABSTRAKPeningkatan jumlah penduduk di Pulau Jawa berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan untuk aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Di sisi lain, kebutuhan pangan yang semakin meningkat membuat pemerintah harus menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan agar tidak dialih fungsikan. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pangan perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di masing-masing wilayah. Sehingga, program yang ditetapkan lebih efektif karena mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pemilik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kabupaten Pandeglang dan. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dianalisis dengan uji regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan adalah luas penguasaan lahan, B/C rasio usaha tani padi, dan kondisi jalan. Usaha menekan konversi lahan pangan memerlukan komitmen pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Pembentukan kelembagaan kawasan perdesaan berbasis bisnis komunitas lokal menjadi salah satu solusi dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan.Kata Kunci: alih fungsi lahan, perlindungan lahan pertanian pangan, sawah, kelembagaan