p-Index From 2014 - 2019
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VERSTEK YUSTISIA
Kristiyadi Kristiyadi
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN Dl LINGKUNGAN PROFESIONAL

YUSTISIA Vol 69 (2006)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In present day the professional fringe violator is developed rapidly. The type ofsuch crime includedmany sector occupation: accountant, lawyer, doctor, exc. The settlement ofprofessional fringe violatorbyusing positive law recently is not accordance with the public hope. To overcome that condition, being suggested to carry out law enforcement by using non penal and penal effort.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

YUSTISIA Vol 65 (2004)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penintitiary as a system of criminal justice system, it is existency still contains some weakness, as being regarded with quantityaspect (the number of prison room) not equal with the numebr ofprisoner, the aspect education aspect of the supervisor of Penintiary, whereby avarage education are primary school, junior high school and senior high school, which lack of knowledge as a supervisor. Within legislation aspect still securityapproach  eithereducated aspect

TINJAUAN TENTANG VISUMETREPERTUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

YUSTISIA Vol 66 (2004)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Practicality visum et repertum visum et repertum does not have a significant role within criminal justice system in Indonesia. Such things happened caused by the criminal procedure evidence system using negative evidence system. According to the negative evidence system, each proof owning an equal quality of evidence. Included visum et repertum, which either calleddocument or expertwitness not fully urge the judges in making final decision, eventhough the truth ofvisumet repertum is doubtless by the judges, but if the judge unable to reach the conviction concerning the guilty of the defendant, so the judges can not use visum et repertum as a binding proof.

KONTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simangulun Nomor : 556/Pid/b/2012/PN.Sim)

VERSTEK Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research examines the issues and answer regarding the construction ofthe law of proof judges against the decision to escape from all the lawsuits in the caseof embezzlement, embezzlement crimes set forth in article 372 Of the criminal law(KUHP). In this event the evil didakwakan by the public prosecutor is provenaccording to the indictment, but the judge cut off point with the release of thedefendant from any lawsuits because the judges argued that the relationship betweenthe defendant and the victim is purely civil relationships.This research includes normative research type which are prescriptive. Thisincludes research Data primary data and secondary data. Secondary Data is themain data in the study. While the primary data used as the secondary data. Thesecondary is used to collect the data with studies or study document libraries.Analytical techniques used are qualitative. The nature of this analysis is deductive,i.e. ways of drawing conclusions from things that are common to the things that arespecial.The study results that the judge in constructing the law of proof to makedecisions using the three ways, namely, by constatir (proving the event), cualifisir(grouping that concrete events), and constituir (determines the ruling). So the verdictwas obtained by the defendant is proven to do the deed in accordance with theUnions accusation or indictment the defendants deed but not the primer is acriminal act. The judge in the case said the defendant break loose from all lawsuits.Key words: construction law evidentiary, embezzlement, constituir AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai konstruksihukum pembuktian hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalamperkara penggelapan, kejahatan penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini peristiwa kejahatan yangdidakwakan oleh penuntut umum terbukti sesuai dengan surat dakwaan primer,tetapi hakim memutus perkara dengan melepas terdakwa dari segala tuntutan hukumkarena hakim berpendapat bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban adalahhubungan perdata semata.Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif.Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekundermerupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakansebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan darihal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakim dalam mengkonstruksi hukumpembuktian untuk membuat keputusan menggunakan tiga cara, yaitu denganmengkonstatir (membuktikan peristiwa), mengkualifisir (mengelompokkan peristiwakonkrit), dan mengkonstituir (menentukan hukumnya). Sehingga didapatkan putusanyaitu terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan kesatu ataudakwaan primer tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana.Hakim dalam memutus perkara ini menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutanhukum. 

ANALISIS KELALAIAN HAKIM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI DALAM PERKARA KORUPSI BAHAN BAKAR MINYAK

VERSTEK Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasioleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SumbawaBesar, atas dasar kelalaian hakim menandatangani putusan dan tidak segeramenyampaikan salinan berdasarkan alasan pengajuan kasai pada Pasal 253 KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta bertujuan untuk mengetahuiargumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus dasar pengajuankasasi oleh Penuntut Umum tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kelalaian hakimmenandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa sebagai dasar pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam perkarakorupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAPdan argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus dasarpengajuan kasasi tersebut tidak menyebutkan pertimbangan mengenai kelalaian hakimmenandatangani putusan dan tidak segera menyampaikan salinan karena MahkamahAgung merupakan lembaga peradilan yang memeriksa kesalahan penerapan hukum(judex juris) sedangkan kelalaian hakim tersebut bukan merupakan kesalahan penerapanhukum. Namun Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan pengajuan kasasitersebut dengan mempertimbangkan alasan pengajuan kasasi mengenai kesalahanpenerapan hukum. ABSTRACTThis research aims to find out whether or not the rationale of the publicprosecutor’s appeal to the Supreme Court against the judge’s neglect in signing theverdict and his late delivery of the copy of the verdict in the case of petroleumcorruption in Sumbawa besar was consitent with Article 253 KUHAP (Code ofCriminal Procedure) and to find out the Supreme Court’s legal argumentation inexamining and sentencing the rationale of the public prosecutor’s appeal to theSupreme Court on that case.This study was a normative law research that is prescriptive in nature. Based onthe result of research and discussion, the following conclusion could be drawn, i.e thejudge’s neglect in signing the verdict and his late delivery of the copy of verdict topublic prosecutor and defendant as the rationale of the public prosecutor’s appeal tothe Supreme Court in the case of petroleum corruption in Sumbawa Besar was notconsistent with Article 253 of KUHAP and the Supreme Court’s legal argumentation inexamining and sentencing the rationale of the public prosecutor’s appeal did notmention the judge’s neglect because the Supreme Court is an institution which examinsmisapplication of law (judex juris), while a judge’s neglect in signing the verdict andhis late delivery of the copy of the verdict to public prosecutor is not a misapplication oflaw. However the Supreme Court decided to accept the public prosecutor’s appeal byconsidering the rationale of misapplication of law.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABAIKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Kasus dalam Putusan Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.KBR)

VERSTEK Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas argumentasi hukum Hakim dalam mengabaikan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam perkara penganiayaan dan mengetahui secara jelas implikasi pengabaian visum et repertum sebagai alat bukti surat oleh Hakim dengan putusan bebas dalam perkara penganiayaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduksi (deduktif) yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa, Pertama, bahwa Argumentasi hukum Hakim Koto Baru berdasarkan keyakinannya adalah Hakim telah mengabaikan visum et repertum sebagai alat bukti surat karena didalam fakta persidangan tidak terbukti. Kedua, Hakim pengadilan Koto Baru memutuskan putusan bebas dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sertadihubungkan dengan bukti visum et repertum sebagai alat bukti surat dan tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dibuktikan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mori Yulianto sehingga unsur melakukan kekerasan tidak terbukti sehingga diputus bebas.ABSTRACTThis study aims to determine clearly the judge legal argument in the court ignores the visum et repertum as documentary evidence in cases of abuse and neglect to be clear about the implications visum et repertum as documentary evidence by the judge with the acquittal in the case of persecution .This research is prescriptive normative law , the use case approach . The type of material used law is a source of primary law and secondary law . Mechanical collection of legal materials in this research is the study of literature .The techniques used in this study is the analysis technique of deduction ( deductive ) that draw conclusions from things that are common to the problems faced concrete .Based on the results of research and discussion , it can be concluded that , first , that legal argument Judge Koto Baru based on his belief is Judge has ignored the visum et repertum as documentary evidence because the facts in the trial visum et repertum as documentary evidence can not be used as evidence to prove the defendant because the fact in the court was not proven . Second , Koto baru court judge ruled against the defendant is freeto decide decision considering all the witness testimony and the testimony of the defendant and witnesses associated with post mortem evidence et repertum as documentary evidence and no action can be proved that the defendant had committed abuses against witnesses Mori Yulianto so the element of violence is not proven because that the defendant thus breaking free

Pembuktian Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Manokwari (Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2011/PN.Mkw)

VERSTEK Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu Pembuktian Dakwaan oleh penuntut umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara penganiayaan studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari No: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaan dengan ketidakhadiran saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan beberapa alat bukti diantaranya adalah Visum et Repertum yang dapat dijadikan petunjuk dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah.AbstractThis study aimed to determine how the indictment verification by the public prosecutor with the victim’s testimony did not attending the abuse case trial, the case study on Manokwari District Court decision No.: 86/Pid.B/2011/PN.Mkw.Based on the study results can be concluded that the indictment verification by the public prosecutor with the victim’s testimony did not attending in the Manokwari District Court Decision No. 86/Pid.B/2011/PN.Mkw to strengthen the indictment verification in the witnesses absence, the public prosecutor has presented2 (two) witnesses and several items of evidence which are Visum et Repertum that can be used as guidance and can be used as a reference by the Judge to gain confidence that the abuse actually occurred and the defendant was found guilty.