Articles

Found 17 Documents
Search

Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan Kasmawati, Andi
MASALAH-MASALAH HUKUM Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The agreement at the beginning of the reform of the Indonesian nation to maintain the Unitary State, following a suggestion to change into a federal state, a cornerstone of government formation to accommodate both forms of the country by replacing Law. 1974 on regional administration, which tend to be centralized, with Law no. 22, 1999 are decentralized, the way this law causes a lot of tension and problems relating to local government authorities, thus replaced by Law no. 32 of 2004 which diharpkan able to resolve the issue. The concept of a unitary state in the government putting As with sub-national governments are delivered / transferred desentraliasasi government based on the theory that one theory of the delegation of authority in local government, it is not relevant to the theory of decentralization G. Cheema and Rondinelly, but the conception of the unitary state of Indonesia are relevant to the theory of imperfect decentralization proposed by Hans Kelsen. Key Words:  Decentralization and  Unity state Abstrak Kesepakatan bangsa Indonesia di awal reformasi untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan, setelah ada wacana untuk merubah menjadi negara federal, menjadi landasan pembentukan pemerintahan yang mengakomodir kedua bentuk negara tersebut dengan mengganti UU No. Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah, yang cenderung sentralistik, dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang desentralistik, dalam perjalanannya UU ini banyak menimbulkan ketegangan dan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang diharpkan mampu mengatasi masalah tersebut. Konsep negara kesatuan dalam pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagi sub nasional yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah berdasarkan teori desentraliasasi yang salah satu teori pelimpahan wewenang dalam pemerintah daerah, tidak relevan dengan teori desentralisasi G. Cheema dan Rondinelly, namun konsepsi negara kesatuan di Indonesia relevan dengan teori desentralisasi tidak sempurna yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kata Kunci:  Desentarlisasi dan Negara Kesatuan
KONSTRUKSI HUKUM YANG BERSUMBER DARI REALITAS SOSIAL (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi) Kasmawati, Andi
MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1749.018 KB)

Abstract

Responsiveness Law which has been developed by Nonet and Selznick is the main idea of Law of Realism which developed by Holmes and friends in Realism of American and Realism of Skandinavian, which has been developed by Ross and friends. Their opinion about law of realism is a law which start from the empirical reality, re/ism is shown as the fight against logical theory, who seen the law as whats on the ammandement. In this theory, the judge isnY free to form the law but just finding the law. This opinion been the focus of Teubner as the basic to construct the law as the implication of "Sociological Jurisprudence".
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO ., NURHAYATI; KASMAWATI, ANDI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.645 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006, (2) Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatenn Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 belum berjalan secara efektif, hal ini di sebabkan karena masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di masyarakat yang bisa di dapat di toko – toko dan rumah warga  serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dari perda tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 ialah: (1) Partisipasi tokoh agama dan masyarakat, (2) kerjasama  antar aparat pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 diantaranya: (1) faktor kesadaran, (2) faktor sosialisasi, (3) faktor pemberian sanksi (4) faktor kebiasaan, (5) tindak lanjut dari pelanggaran Perda No. 8 tahun 2006 masih dalam tahap non yuspisial yaitu tidak adanya penyelidikan dan penyidikan di bagian satuan polisi pamong praja.Kata Kunci: Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006, (2) supporting and inhibiting factors Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006. This study is a qualitative descriptive study. The data collection procedures used were interviews and documentation. While data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Kabupatenn Jeneponto No. 8 of 2006 does not operate effectively, this is caused because there are many alcoholic drinks that circulate in the community who can be in stores - stores and houses as well as a lack of public awareness of the existence of these regulations. The supporting factors of Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 are: (1) Participation of community and religious leaders, (2) cooperation among government officials. While the factors that inhibit the implementation of Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 include: (1) the awareness factor, (2) socialization factors, (3) factors sanctions (4) that habit, (5) follow-up of violations of Bylaw No. 8 in 2006 is still in the stage of non yuspisial namely the lack of investigations and inquiries at the police forces of the civil service.Keywords: Prohibition of Circulation of Alcoholic Beverages and Supervision
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII PADA MATA PELAJARAN PPKn SMP NEGERI 1 WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PARADIBA, MITRA; KASMAWATI, ANDI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.454 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PPKn SMP Negeri 1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian tindakan kelas ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, penelitian ini di tempuh dalam dua siklus dengan menggunakan analisa deskriptif dan kemudian membandingkan data hasil belajar siswa dari setiap siklusnya yaitu siklus I dan Siklus II. Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2015/2016. Fokus penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: observasi,tes, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa diperoleh nilai rata – rata yaitu pada Kelas VII A mulai dari tes awal 62,5 % , tes Siklus I 74,78 % dan Siklus II 90,12 % dan Kelas VII D tes awal 56,4 %, Tes Siklus I 73,6 % dan Siklus II 90,6 %. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran PPKn sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa di setiap siklus dimulai dari pelaksanaan Tes Awal, Tes Akhir Siklus I dan Tes Akhir Siklus II siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.Kata Kunci : Pelaksanaan Pembelajaran, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match
Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan Kasmawati, Andi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 17, No 4 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implication of post-new era decentralization has created the dynamic of the relation betweengovernment and district government. The authority of district governmental arrangement used to be centralized in Jakarta. Now, it is decentralized in districts. The focused problem of this research: first, how is the effect of decentralization policy on the relation of governmental inter-level in a united nation? Second, how is the conflict resolution of governmental inter-level authority in a united nation? This research used the constitutional law approach and conceptive approach. The normative and empiric research are done in central and district government. The data is collected through a literacy study and interview which is analyzed qualitatively. The result of the research has showed that; first, the policy of decentralization affects has positive impact which is improvement of efficiency and effectively in conducting the government matter, and improves community participation, conversely the negative impact is conflict of authority occurs as the result of imbalanced constitutional law, the primordial and nepotism potency. Second, the authority conflict is solved by perfecting the constitution, strengthening the real autonomy, and the optimizing assistance, supervision, and evaluation.Key words : Decentralization, united nation, and authority conflict
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN PANGKEP RASDI, sukriRAHMAT; KASMAWATI, ANDI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.2 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten  Pangkep 2) Mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten  Pangkep dan 3) Mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten  Pangkep, mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten  Pangkep dan mengetahui dan memberi gambaran  mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Reklame dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Pangkep sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten pangkep 2) Pelaksanaan dalam hal ini adalah pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak masih ada kendala yang ditemukan seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak yakni orang maupun perusahaan tentang pentingnya pembayaran pajak 3) Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame sudah maksimal.Kata Kunci : Pengelolaan Pajak Reklame   ABSTRACT: This study aims to: 1) Knowing and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep 2) Knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and 3) Knowing and gives an overview of oversight advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find and gives an overview of planning the installation of billboards by governments Pangkep, knowing and gives an overview of the implementation of advertisement taxation in service revenues of Regency Pangkep and know and gives an overview of supervision of advertisement tax that has been done by the Government Pangkep. The results of this study show that: 1) Advertisement Tax Management Plan in terms of targeting the advertisement tax in Pangkep are in accordance with the applicable provisions in the District Pangekp 2) Implementation in this case is the collection of taxes. In terms of tax collection is still no problems were found as the low awareness of the taxpayer that individuals and companies about the importance of tax payment 3) Monitoring carried out by Revenue in the Advertising Tax Management is maximal.Keywords: Advertising Tax Management
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA KLAS IA MAKASSAR) B., SUMARNI; KASMAWATI, ANDI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.331 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2012-2014). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Poligami tidak sehat (2) Krisis akhlak (3) Cemburu (4) Kawin paksa (5) Ekonomi (6) Kekejaman fisik dan mental (7) Gangguan pihak ketiga (8) Tidak adanya keharmonisan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Perceraian This study aims to find out the background of divorce in Makassar Class IA Religious Court and to determine the legal consequences arising from the divorce case. To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach. This study took place in the Religious Class I.A Makassar, which is located on Jl. Pioneer Independence KM.14, Power Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources (official documents or files a divorce case from years 2012-2014). Data collection techniques in this research is interview techniques (Religious Court Judge Makassar) and documentation. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis techniques where the data obtained are then processed with descriptive analysis. Based on the results of the study found that the background causes of divorce are (1) Polygamy is not healthy (2) Crisis morals (3) Jealous (4) Forced marriage (5) Economics (6) Cruelty physical and mental (7) Impaired third parties (8) the absence of harmony. The legal consequences arising from divorce is seen in passing sentence. Namely grant the lawsuit. Dropping divorce only Bain Shugraa Defendant (PLAINTIFF), against the Plaintiff (Defendant). Religion Makassar ordered the Clerk to send this verdict to the Employee Nikah Registrars Office for Religious Affairs and the District Subdistrict Tallo Makassar Makassar was to be recorded in a list provided to it. Charge case in accordance with the legislation in force.Keywords: Divorce
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA SMA NEGERI 1 GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR ., NILASARI; KASMAWATI, ANDI; ., MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.472 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kurikulum 2013 Pada SMA Negeri 1 Galesong Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 4 orang guru dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Galesong Utara belum berjalan secara efektif  sebab banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Selain itu, sebagian guru belum memahami secara subtantif Kurikulum 2013 dan sebagian lagi belum memahami pendekatan strategi pembelajaran dengan baik, (2) Hambatan yang dialami guru dalam implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Galesong Utara yaitu, (a) masih terbatasnya program pelatihan untuk guru (b) kompetensi guru belum merata tentang tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain silabus dan RPP Kurikulum 2013, (c) Tidak terlaksananya pembelajaran autentik, (3) Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, (a) peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop, (b) penyediaan sarana dan fasilitas penunjang Kurikulum 2013, (c) Ragam atau peningkatan desain RPP guru.Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum 2013 ABSTRACT: This study aims to find out the implementation of Curriculum 2013 At SMA Negeri 1 Galesong Utara. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 4 teachers and using the technique of determining the informant that is snowball. The results showed that: (1) Implementation of Curriculum 2013 in SMA Negeri 1 Galesong Utara has not run effectively because many requirements that have not been fulfilled. In addition, some teachers have not understood substantially the Curriculum 2013 and some have not understood the approach of learning strategy well, (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of Curriculum 2013 in SMA Negeri 1 Galesong Utara is, (a) still limited training program for teachers (b) uneven teacher competence on the level of knowledge and skill in designing syllabus and RPP of Curriculum 2013, (c) Unauthorized learning, (3) Efforts by teachers to overcome the obstacle that is, (a) improvement of teacher competence through training or workshop, (b) provision of facilities and supporting facilities Curriculum 2013, (c) Variety or improvement of RPP teacher design.Keywords: Implementation, Curriculum 2013
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE HASNIATI, .; ILHAM, LUKMAN; KASMAWATI, ANDI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.559 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.                                       Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Alokasi Dana Desa   ABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of non-implementation. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.                     Keywords: Implementation, Local Regulation, Village Fund Allocation
KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP PARA PACCELAYYA DI LINGKUNGAN PALLENGU KELURAHAN PALLENGU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO IKBAL, .; KASMAWATI, ANDI; HARIS, HASNAWI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.492 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat kesadaran lingkungan hidup para pacce’layya di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (2). Upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah dalam meningkatkan kualitas garam dan pengawasan  di Lingkungan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknink pengumpulan data dari hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). tingkat kesadaran lingkungan hidup para  paccelayya masih kurang hal tersebut terlihat dari (a) masih dilihat limbah sampah (b) menunjukkan sikap acuh terhadap limbah sampah pada tambak garam. (c) menunjukkan kurangnya kerja sama antara individu/kelompok dalam menanggulangi limbah sampah (2) upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah untuk meningkatkan kualitas garam dan pengawasan paccelayya (a) Memberikan peralatan dari segi mesin pompa air untuk mendapat air yang bersih (b) Mendata luas lahan tambak garan untuk mengefektifkan pengelolaan.(c) Mendata hasil garam untuk mengecek kualitas garam yang dihasilkan (d) Disiplin dalam bekerja dalam rangka efisiensi peralatan di tambak garam. Kata Kunci: Kesadaran, Lingkungan Hidup.  ABSTRACT: This study aims to determine (1) the level of environmental awareness of the paccelayya in the Environment Pallengu Kelurahan Pallengu District Bangkala Jeneponto Regency. (2). Group / individual effort to overcome waste waste in improving salt quality and supervision in Pallengu Environment Bangkala District Jeneponto Regency. This research is a qualitative descriptive study. Teknink data collection from the results obtained by using qualitative descriptive analysis with three main components, namely data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The results showed that: (1). the level of environmental awareness of the paccelayya is still less visible from (a) still seen waste waste (b) showing indifference to waste waste in salt pond. (c) shows the lack of cooperation between individuals / groups in dealing with waste waste (2) group / individual effort to overcome waste waste to improve salt quality and paccele supervision (a) Provide equipment in terms of water pump machine to obtain clean water ) Record area of brackish pond to streamline management (c) Collect salt yield to check the quality of salt produced (d) Discipline in working in order to improve equipment efficiency in salt ponds.Keywords: Awareness, Environment.