Articles

URGENSI ULUM Al-HADIS DALAM MEMAHAMI Al-QUR’AN DAN STATUS HADIS

Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 2, No 1 (2005): Studi Keislaman
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses functions of hadith to Qur’an. It elucidates role of hadis in elaborating meanings contained in Qur’an. It is found that there are some functions of hadith to Qur’an such as bayan al-tafsir (exegesing commentary), bayan al-tauqid (conforming commentary), bayan al-tahqiq (inquiring commentary) and bayan al-tasyri (law-enacting commentary). This article also suggests role of ulum al-hadith in investigating hadith validity level. Kata Kunci: Ulum al-Hadis, Al-Qur’an, Hadis

Pengembangan sistem penilaian hasil belajar mata pelajaran menganalisis rangkaian listrik berbasis computerized adaptive testing

Jurnal Pendidikan Vokasi Vol 4, No 1 (2014): Februari
Publisher : Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan instrumen tes terstandar untuk mata pelajaran Menganalisis Rangkaian Listrik yang tersimpan dalam bank soal elektronik; (2) menghasilkan perangkat lunak sistem penilaian berbasis CAT (SPBCAT) yang mampu melaksanakan tes secara adaptif; dan (3) SPBCAT yang mampu melakukan proses pengujian dengan unjuk kerja yang layak. Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: (1) definisi; (2) desain; (3) pengembangan; dan (4) pengujian. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) instrumen tes terstandar yang berhasil dikembangkan berbentuk 105 butir pilihan ganda, tersusun dalam empat KD, dengan reliabilitas empiris, masing-masing 0,9086, 0,9067, 0,9087, dan 0,9086, dan tersimpan dalam bank soal elektronik; (2) SPBCAT mampu melaksanakan tes secara adaptif, dan menampilkan hasil tes dengan tepat; (3) perangkat lunak SPBCAT telah mampu menampilkan unjuk kerjanya secara layak dalam menguji 28 peserta tes secara serempak, dan mendapat penilaian sangat baik oleh pengguna. DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT SYSTEMS FOR ELECTRIC CIRCUITS ANALYZING SUBJECTS BASED ON COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTINGAbstractThis research and development aim to: (1) produce standardized test instruments for Electric Circuits Analyzing subjects which is stored in an electronic item bank; (2) produce a software of learning outcomes assessment system based on CAT (SPBCAT) which able to performs test adaptively; and (3) SPBCAT which is able to perform adaptive testing process with decent performance. This research and development were conducted in four stages, i.e.: (1) the definition; (2) the design; (3) the development; and (4) the testing. The conclusions of this research are: (1) the standardized test instrument which has been successfully developed in the forms of 105 items of multiple choice, arranged in four KD, with empirical reliability is 0.9086, 0.9067, 0.9087, and 0.9086, and stored in the electronic item bank; (2) SPBCAT has been able to perform test adaptively, displays test result precisely; (3) SPBCAT has been able to show its performance properly by present test items simultaneously to 28 students and got a very good appraisal from its user.

OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam   menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakimanan. Pasal 1 ayat (1) yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum  maupun untuk memungkinkan kekuasaan lembaga peradilan menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang atau menindas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu kemandirian badan peradilan yang utuh/kaffah, maka diperlukan suatu sistem hukum yang selalu bernafaskan dengan nilai ketauhidan (Islam), sehingga kemandirian yudisial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merdeka dan bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan Pemerintah maupun kekuasaan, lainnya.Kata Kunci : Kemandirian, Badan Peradilan, UUD NRI Tahun 1945

MEDIASI DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga

Al-'Adl Vol 11, No 2 (2018): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.995 KB)

Abstract

Mediation is a process of negotiation in solving a problem, where certain parties or third parties do not take sides, and cooperate with the disputing parties to seek an agreement to end the problem. And the mediator does not have the authority to decide disputes, but solely helps the parties to resolve problems that have been entrusted to him. Mediation in the view of progressive law is one of the strategies in resolving all the complexities of the problems faced to ensure happiness and human well-being that is full of desires and hopes in resolving conflicts for humanity and humanity.

PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN DAN PEMBENTUKAN TEORI SOSIOLOGI POLITIK

JIA (Jurnal Ilmu Agama) Vol 16, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Agama
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.523 KB)

Abstract

This paper will try to illustrate the concepts offered by Ibn Khaldun on State and government, with the main explanations regarding the concept of ashabiyah (group solidarity) and its role on state formation, rise and collapse. According to the Ibnu Khaldun, ashabiyyah is the driving force of the country and  the foundation for the establishment of a state or dynasty . Ashabiyyah have a major role in the expansion of the country after the establishment of the countrys foundation. When ashabiyyah is strong , the states can be expanded otherwise if asabiyyah weak , then the area of the states appears relatively limited

OPINI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI CENTER POINT OF INDONESIA (CPI)

KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.3 No.1 Januari - Maret 2014
Publisher : KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.806 KB)

Abstract

Abstract The Association of Indonesian Municipalities (APEKSI) which is formed in 2000 aimed to bridge the interests and needs of the city level. The association acts as a unifying, facilitation, mediation and city governments in managing and organizing their governance. This study aims to understand the perspective of the organization APEKSI in communication, both in the review of information systems and communication networks. This type of research is qualitative. The results showed that the system uses the information in APEKSI most mobile and sms, but not so with the use of social media. APEKSI communication network in such activities seminars, workshops, technical assistance, and other activities ensure the sustainability of APEKSI. It can be concluded that membership in APEKSI have followed the dynamics of the development of information technology and structured communications networks.Abstrak Pembangunan megaproyek Center Point Of Indonesia (CPI) tidak lepas dari sebuah masalah dan kritikan, mulai dari anggaran yang besar hingga pembebasan lahan yang kerap kali menjadi masalah utama, bahkan ada yang menganggap sebagai komoditas politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini tokoh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun Centre Point of Indonesia (CPI), dan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun Centre Point of Indonesia (CPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPI merupakan suatu issue yang menyangkut kepentingan umum dengan demikian memunculkan berbagai opini masyarakat sehingga mega proyek ini tidak lepas dari pro kontra mengenai dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun Centre Point of Indonesia (CPI) menunjukkan bahwa konsepsi Center Point Of Indonesia berawal dari satu keinginan bagaimana memulai dan menciptakan satu peradaban baru yang tidak hanya bermanfaat untuk masa sekarang tetapi juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Center Point of Indonesia (CPI) merupakan megaproyek yang mendapatkan perhatian dari tokoh masyarakat dengan menuai pro dan kontra. 

MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DI LEMBAGA ADAT

Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 21, No 1 (2013): Resolusi Konflik
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.357 KB)

Abstract

So far, there is a claim that the conflict resolution conducted by tradition institution is mediation, but in some extend it showed the differences in principle and procedure. Based on the argument this article has the purposes to know any conflict frequently broken among Aceh community, the patterns of cooperation of the tradition institutions, and to know the most dominant institution in resolving conflict. Applying qualitative method, it is revealed that tradition institutions took a very important part in resolving confling in Aceh society. Eventhough all elements of the tradition institutions are involved in conflict resolution but in the processes of conflict resolution in gampong level, keuchik has a very important and strategic role.***Selama ini muncul klaim bahwa praktek penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh dan melihat pola kerjasama yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta siapakah diantara mereka yang paling domi­nan dalam menyelesaikan konflik. Dengan mengguna­kan metode penelitian kuali­tatif ditemukan bahwa lembaga adat telah me­main­kan peran yang sangat signifi­kan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Aceh. Meskipun semua unsur lembaga adat terlibat dalam me­nyelesaikan konflik tetapi dalam proses penyelesaian konflik untuk tingkat gampong, keuchik menduduki peran yang sangat penting dan strategis.

Pemikiran Islam Tentang Jiwa Dalam Filsafat Islam

Al-Hikmah Journal for Religious Studies Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.25 KB)

Abstract

The soul, it is so called maujud can be comprehended as the thing of physical matter which is related to human. It is invisible and unhiding. In other aspects, the soul can have specific meanings as non-material. It flows in human body as substiansial which is unrelated to others. The word of al-nafs is mentioned in Al-Qur’an which is amount about 250 times much more than the word of al-ruh. The word of al-nafs is sometimes defined as ruh and it is not on the contrary. It means that the element of soul (al-nafs) is emanated from ruh. Ruh is the core and soul is the part of ruh. The soul is immortal and will feel torture and suffering. The immortal soul which is defined by Moslem philosophy can be confronted with the truth of Al-Qur’an which is talking about the human resurrection in some ways. First, it is suggested that the philosophy of human soul is the highest level, the soul is the core of immortal soul and human body will get destruction.

ISLAM LIBERAL DI INDONESIA: TINJAUAN SOSIOLOGI

Jurnal Ilmu Agama Vol 18 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Agama
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.087 KB)

Abstract

Liberal Islam Network (JIL), is an organization that carries liberal ideas in Indonesia, encompassing Pluralism, anti-theocracy, supporting democracy and guaranteeing womens rights. JIL emphasizes individual freedom, opens the door of ijtihad in its widest manner by promoting an understanding of context rather than text, and liberates from oppressive social and political structures. JIL discourse is a lot of lurking controversy in Indonesia. JIL discourse is considered to have undermined the understanding of established Islamic teaching (qathi). Practically, this movement of thought does not see the problems comprehensively. This paper will look at the understanding of JIL in formulating the discourse in terms of the Sociology approach. Conclusively JIL tends to use the Conflict Theory to address the established traditions. This theory is built on three basic assumptions, one of which is the regularity contained in society simply because of pressure or coercion of power from the ruling class, represented by the establishment of the tradition itself

PERANAN SYEIKH ABDURRAHMAN YA’QOEB SEBAGAI TOKOH PENDIDIKAN ISLAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (1938-1961)

Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol 5: Edisi 1 Januari-Juni 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Sheikh Abdurrahman Yaqoeb with his first name is Mansur Rajab he is a scholar who persistently strives to develop Islamic education in Indragiri Hilir. In order to fulfill his desire to deepen the science of religion he also studied in the holy land of Mecca for 11 years, besides studying he also won the trust to teach at school Darul Ulumu Al-Diniyah for 5 years. In 1938 he arrived in Indragiri downstream and settled in the bay in a sapat, this is the beginning of his journey in advancing Islamic religious education many things he did to realize these ideals among which he built several educational institutions and build some infrastructure so that he known as the pioneer of the founding of madrassas in Indragiri Hilir. The purpose of this research is to know the life of Sheikh Abdurrahman Yaqoeb, the role of Sheikh Abdurrahman Yaqoeb in the field of Islamic educational institution development, the teaching method used by Sheikh Abdurrahman Yaqoeb, the role of Sheikh Abdurrahman Yaqoeb in the field of infrastructure development in Keritang Sub-district, the works of Sheikh Abdurrahman Yaqoeb in papers and art. The method used is qualitative, this research is field research to obtain data through interview and documentation. The result of this research is that Sheikh Abdurrahman Yaqoeb was born in Bangkar Village of Reteh Sub-district on October 12, 1912 and died on October 6, 1970, during his lifetime he spent his time developing Islamic religious education in Indragiri Hilir Regency by establishing several educational institutions such as madrasa and mosque. Sheikh abdurrahman Yaqoeb also plays a role in building infrastructure such as roads and markets in Keritang sub-district such as Pasar Kembang and Gergaji Village, besides that he is also a productive scholar who has written many works in the field of religion and he is also rich in art such as creating some songs are Islamic nuances.Keywords: Sheikh Abdurrahman Yaqoeb, role, Indragiri Hilir