Johari Johari
Perencanaan Subag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

Instalasi Pentanahan Dan Proteksi Gangguan Ke Tanah Pada Pembangkitan Multi Generator Di Sistem Kelistrikan Industri Minyak Nabati Johari, Johari; Penangsang, Ontoseno; Soeprijanto, Adi
Jurnal Teknik ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Teknik ITS (ISSN 2301-9271)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (782.386 KB)

Abstract

Pemilihan metode pentanahan pada multi generator menjadi pertimbangan penting dalam sebuah industri yang memiliki tegangan menengah. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi gangguan ke tanah serta besarnya arus gangguan satu fasa ke tanah pada masing–masing generator. Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan pentanahan generator akan menyebabkan kerusakan yang sangat berarti pada peralatan tersebut. Tugas akhir ini akan membahas berbagai macam metode pentanahan pada generator yang beroperasi di Industri Minyak Nabati. Besar arus gangguan satu fasa merupakan faktor  utama dalam pemilihan pentanahan sistem. Berdasarkan hasil simulasi hubung singkat 1 fasa ke tanah, maka dapat ditentukan kombinasi pentanahan pada masing-masing generator disistem tegangan menengah yaitu  Low Resistance – Open atau sebaliknya. Selain itu, akan dibahas juga pengaman arus gangguan ketanah. Dengan adanya penambahan pembangkit dan beban pada perusahaan ini, akan berpengaruh pada besar arus hubung singkat pada sistem kelistrikan diperusahaan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis ulang penyetelan kordinasi rele proteksi yang ada seperti rele pengaman gangguan tanah (Ground Fault Relay) serta menggambarkan kurva karakteristiknya
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS KEBERADAAN MASYARAKAT SEKITAR (STUDI PADA PT. PIPIT MUTIARA JAYA DI KABUPATEN NUNUKAN) Johari, Johari; Palinge, Suarlan Datu; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui perusahaan-perusahaan dengan tujuan melakukan pengelolaan terhadap SDA, untuk maksud tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dan membuat berbagai aturan dan kemampuan perusahaan dapat memberikan pendapatan terhadap Negara dan memajukan masyarakat. Peraturan tersebut tertulis jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  dan lingkungan Perseroan Terbatas yang didalamnya mengatur salah satu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR (Corporate social Responsibility). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi CSR PT Pipit Mutiara Jaya terhadap masyarakat sekitar pertambangan batu bara. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kabupaten nunukan kecamatan sebuku desa pembeliangan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa implementasi CSR PT. Pipit mutiara jaya terfokus pada 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, dan budaya. 
Pengembangan dan Aplikasi Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta Johari, Johari
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2 No. 5 April 2008
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.579 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v2i5.255

Abstract

Pencapaian kegiatan Usaha Kegiatan Sekolah dari Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purwakarta, tahun 2005 masih jauh dibawah target standar pelayanan minimal secara nasional. Cakupan tersebut meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah (74,57%), pemeriksaan kesehatan siswa oleh tenaga terlatih (61,82%) pelayanan kesehatan remaja (51,17%). Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi UKS di Kabupaten Purwakarta dalam upaya mendukung pelaksanaan manajemen UKS Metode yang digunakan berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahap perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi sistem/ uji coba prototype. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam, telah dokumen dan observasi. Unit kerja yang menjadi obyek penelitian adalah Dinas kesehatan, Puskesmas Jatiluhur, Puskesmas Campaka dan Puskesmas Plered di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menghasilkan prototipe Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta yang membantu pelaksanaan manajemen UKS sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan dan pencapaian kegiatan UKS. Untuk dapat berjalan baik dan sinambung, pelaksanaan sistem informasi ini membutuhkan komitmen dan kebijakan yang kuat, aturan organisasi pelaksana yang jelas, motivasi pelaksana yang kuat dan dukungan dana yang sinambung.Kata kunci : Usaha kegiatan sekolah, sistem informasi.AbstractThe coverage of Health School Program (Usaha Kegiatan Sekolah/UKS) in Purwakarta District in 2005 was far below the target of national Minimal Service Standar. The indicators include early detection of growth and development of underfives and pre-schoolers (74.57%), students health examination by health personnel (61.82%), and teenagers health service (51.17%). This study aimed at developing information system of UKS in Purwakarta district to support the implementation of UKS management. Method used was based on System Development Life Cycle (SDLC) including planning, analysis, design, and system implementation/prototype testing. Data and information collection was done through in-depth interview, document review, and observation. Working unit being study object was Health Office, jatiluhur, Campaka, and Plered Health Centers, all located in Purwakarta district. This study resulted in prototype of UKS system that support the implementation of UKS management as to improve the quality of report and UKS coverage. To run well and to be sustained, this information system needs commitment and strong policy, clarity in rules and regulations, high motivation of personnel, and continuous fund suppport.Keywords : School health program, information system
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Johari, Johari
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana asal yang melahirkannya (predicate offences). Namun, Peranan PPATK akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan, industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa, masyarakat bekerjasama secara terorganisir dan terpadu dalam pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, PPATK dapat mengejar hasil dari kejahatan, apabila hasil kejahatan tersebut dapat dikejar dan disita maka negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri. Kata kunci : Pencucian uang, tindak pidana pencucian uang (money laundering), kejahatan terorganisir, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
BEBERAPA ASPEK FIKIH BIAS GENDER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN DAKWAH Johari, Johari
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol 16, No 2 (2017): Marwah
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/marwah.v16i2.4136

Abstract

Umumnya, penelitian ini menyajikan beberapa apik fikih bias gender yang pengaruhnya terhadap perkembangan misionaris agama. Produk berbasis Fikih cenderung menghasilkan pemikiran yang bias. Al-Jabiri menyebutnya "bayani epistimologi" dan Syahrur menyebutnya al-Qiraah al-mustabiddah. Beberapa bias gender ada pada ibadah, pernikahan, kepemimpinan publik, dan sebagainya. Semua pengaruh terhadap perkembangan misionaris religius karena tidak semua aktivitas misionaris memiliki kepekaan gender. Begitu. Sangat dibutuhkan untuk mengembangkan produk fikih, yang menjamin wanita dalam kondisi aman dan terlindungi yang membatasi kegiatan dan kreativitas mereka.
Pengembangan dan Aplikasi Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta Johari, Johari
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2 No. 5 April 2008
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.579 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v2i5.255

Abstract

Pencapaian kegiatan Usaha Kegiatan Sekolah dari Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purwakarta, tahun 2005 masih jauh dibawah target standar pelayanan minimal secara nasional. Cakupan tersebut meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah (74,57%), pemeriksaan kesehatan siswa oleh tenaga terlatih (61,82%) pelayanan kesehatan remaja (51,17%). Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi UKS di Kabupaten Purwakarta dalam upaya mendukung pelaksanaan manajemen UKS Metode yang digunakan berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahap perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi sistem/ uji coba prototype. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam, telah dokumen dan observasi. Unit kerja yang menjadi obyek penelitian adalah Dinas kesehatan, Puskesmas Jatiluhur, Puskesmas Campaka dan Puskesmas Plered di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menghasilkan prototipe Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta yang membantu pelaksanaan manajemen UKS sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan dan pencapaian kegiatan UKS. Untuk dapat berjalan baik dan sinambung, pelaksanaan sistem informasi ini membutuhkan komitmen dan kebijakan yang kuat, aturan organisasi pelaksana yang jelas, motivasi pelaksana yang kuat dan dukungan dana yang sinambung.Kata kunci : Usaha kegiatan sekolah, sistem informasi.AbstractThe coverage of Health School Program (Usaha Kegiatan Sekolah/UKS) in Purwakarta District in 2005 was far below the target of national Minimal Service Standar. The indicators include early detection of growth and development of underfives and pre-schoolers (74.57%), students health examination by health personnel (61.82%), and teenagers health service (51.17%). This study aimed at developing information system of UKS in Purwakarta district to support the implementation of UKS management. Method used was based on System Development Life Cycle (SDLC) including planning, analysis, design, and system implementation/prototype testing. Data and information collection was done through in-depth interview, document review, and observation. Working unit being study object was Health Office, jatiluhur, Campaka, and Plered Health Centers, all located in Purwakarta district. This study resulted in prototype of UKS system that support the implementation of UKS management as to improve the quality of report and UKS coverage. To run well and to be sustained, this information system needs commitment and strong policy, clarity in rules and regulations, high motivation of personnel, and continuous fund suppport.Keywords : School health program, information system
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Johari, Johari
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3 (2011)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.334

Abstract

Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana asal yang melahirkannya (predicate offences). Namun, Peranan PPATK akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan, industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa, masyarakat bekerjasama secara terorganisir dan terpadu dalam pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, PPATK dapat mengejar hasil dari kejahatan, apabila hasil kejahatan tersebut dapat dikejar dan disita maka negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri. Kata kunci : Pencucian uang, tindak pidana pencucian uang (money laundering), kejahatan terorganisir, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).