Articles

Found 17 Documents
Search

REFORMULASI DAN SOSIALISASI KONSEP AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR DALAM BIDANG HUKUM

Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum yang berarti penegakan hkum. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Reformulasi dan sosialisasi konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang hokum perlu dilakukan dalam masyarakat Indonesia yang terus berubah. Perubahan itu perlu dikendalikan oleh system hokum nasional dengan hukum Islam sebagai salah satu unsure penting pembentukannya. Hukum nasional memuat aspirasi dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia ditaati dan ditegakkan oleh penyelenggara Negara serta penegak hokum mulai dari atas (pusat) sampai ke tingkat paling bawah dan pemulihan kedudukan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Amr ma’ruf nahi mungkar adalah gerakan dakwah tetap, yang konsekuen menegakkan kebajikan mulai dari diri sendiri diteruskan pada orang lain serta sungguh-sungguh mencegah kejahatan diri dan orang lain baik perorangan maupun masyarakat, secara serentak dan bijaksana, diiringi argumentasi yang meyakinkan serta tutur kata yang baik dengan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi pada suatu masa dan tempat. Kata kunci: Reformulasi dan Sosialisasi, Konsep Amr Ma’ruf Nahi Mungkar

Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh

Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol 28, No 1 (2010)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7839.397 KB)

Abstract

Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh

Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Radaah Terhadap Anak Di Indonesia

Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 46, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.764 KB)

Abstract

Effect of busy parents often neglected duty towards their children. So in this paper a problem concerning maintenance obligations hadanah and radaah for children. The method used is the approach to library research with content analysis of the various references relevant to the subject matter covered. Parents are obliged to provide a living hadanah against children because a child needs someone who can nurture, guide and educate well. Obligations of parents towards children has been started from the time the fetus until the baby where the mother is obliged to provide a living radaah (feeding the baby) in addition to the health of the baby also for the health of the mother. In Islam keeping the kemaslahatan and survival of a child is a parental responsibility, which should not be ignored either by the mother or father.

Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia

Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 47, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.039 KB)

Abstract

This paper aims to compare child protection law between Indonesiaand Malaysia especially in terms of family law (marriage), child definition andage limit, as well as other foundational principles. Content analysis method ofa variety of relevant references is used and a comparative approach to child protection law in Indonesia and Malaysia is taken. There are many similarities between child protection law in Malaysia and Indonesia, in which both systemsspecify the state, family, and parents responsibilities towards children. Alsospecified are handling of childs position, guardianship, rearing, adoption,religion, and abandonment. In addition, special protection such as maintenance,recovery, custody, care, investigation, nursing, education, prevention ofeconomic exploitation, prevention of sexual abuse, prevention of child torture,and disability treatment are also included. This paper concludes that in Malaysiachild protection law has been fully synthesised in Children Act of 2001 (Act611), while in Indonesia child protection law is scattered in a number of lawsrelated to children including the Child Protection Law.

Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam

Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 45, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.009 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaturan hukum positif tentang hak asuh anak (hadhanah) di Indonesia. Menjelaskan pandangan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadhanah) diluar pengadilan, dan penerapan teori tahkim untuk penyelesaian sengketa hadhanah dalam hukum positif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah content analysis(analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pandangan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di luar pengadilan tidak hanya mengacu pada peraturan perundangan-undangan saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai hukum masyarakat, kaidahkaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak hadhanah, demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Penerapan teori tahkim dalam penyelesaian sengketa hadhanahsangat efektif, cepat, murah dan memenuhi rasa keadilan dalam menemukan kemaslahatan anak.

Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.735 KB)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan di MahkamahSyar’iyah Jantho. Faktor penyebabnya yaitu pertama, pelaksanaan mediasi belum mengacu pada prosedur mediasi yang sudah ditentukan, keseriusan hakim mediator belum maksimal, itikad baik dari para pihak dan hakim mediator kurang serius. kedua, kualitas perkara sudah cukup berat, para pihak  yang berperkara sebelum masalahnya tersebut sampai ke Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah ditangani beberapa kali baik oleh pihak non formal maupun  formal. Ketiga, kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya proses mediasi. Keempat, Ada anggapan dari Hakim mediator bahwa tugas menjadi mediator adalah tugas tambahan yang terasa terbebani baginya, juga menganggap dengan proses mediasi akan memperlambat putusnya perkara dan akan mempengaruhi nilainya sebagai hakim.The Regulation of the Supreme Court Number 1, 2016 on the Mediation Procedure in a Trial states that mediation is one of the process stages in a trial. There are several obstacles found in the mediation process at the Sharia Court of Jantho. These are resulted from firstly, it has not been referring to the mediation procedure, the judge mediators’ efforts have not been maximal yet, the parties good faith and the mediator judges are less serious. Secondly, the case is serious enough, the litigants have asked the cases solved by both non-formal and formal parties several times. Thirdly, the lack of understanding of the parties to the importance of the process. Finally, there is a presumption by the judges mediating the cases that being a mediator is an additional task that is not easy, and some assume that the process slowing the decision and devalue judge’s roles.

Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya

Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.111 KB)

Abstract

ABSTRACT: The review in this paper is to discuss the cause of the child out of wedlock, understanding and the status of illegitimate children, inheritance law of children out of wedlock and custody of the child of adultery under Islamic Law Compilation method used was content analysis (content analysis) of references relevant to the problem discussed. The legal consequences for the child out of wedlock under Islamic Law Compilation is a child born outside marriage has only nasab relationship with her mother and her family alone, so it legally, the child can not be completely attributed to the father  father nature, although the real father/natural father (genetic) are the men who impregnate women who gave birth to her it. Thus a child outside of marriage guardian is the guardian of judges who have been appointed by the government. Legal Guardianship of Adultery Child and the Right of Their Inheritence

Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam

Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.073 KB)

Abstract

ABSTRACT: This research aims to explore the domestic dispute of husband and wife and how to solve it through non litigated settlement based on sharia law. The method applied is content analysis fro the relevant sources of the research. The dispute results from the lack of understanding of the couple regarding the value of marriage based on Islamic law. The divorce might be resulted from economy, infidelity, and education background factors, whil the percentage is 90% whil domestic violence, drinking and gambling factors have te percentage of 10%. The settlement could be coducted through peaceful way by appointing one mediator both from husband and wife sides. This concept based on the 35, An-Nisa Chapter of the holy Quran suggesting that it is recommended the family dispute could be solved peacefully and accepted by both parties. The mediaton phase conducted by hakam is the second phase while the parties themselves solve the first one. Such second process is called non litigation settlement, which takes short time, accepted by the parties and keeps the confidental of the conflicting parties. The Non Litigation Settlement of Family Dispute Based on Islamic Law

Kesehatan dalam Pandangan Hukum Islam

Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 3 (2011): Vol. 13, No. 3, (Desember, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.113 KB)

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this paper examines Islam and human mental health, health is one of the maqhasid syariah, and health in the study of Islamic law. The method used is the approach to library research with content analysis of the various references relevant to the subject matter covered. The results indicate discussion of Islam and the health of the human spirit can not be separated, because the most able to help people when you get a load and disasters are Allah SWT then ask Allah SWT to be given the power to deal with any heavy trials. Maintaining healthy (mind) is one of the maqhasid syariah. Islamic law applies flexible in addressing the technological advancement of health. Nevertheless, there remain limitations and restrictions, such as blood transfusion is permissible based on the loose in an emergency. Likewise, transplantation of animal organs in human organs, in a state of emergency can be done with the record organs that organ must necessarily have a part in the excreta (najis), as well as the organ in the human body. While human cloning is forbidden in Islam because the Al-Quran surat At-Tin: 4, states, which means: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (Verily We created man in his best form). Health Views In Islamic Law

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.785 KB)

Abstract

Dasar hukum pengurusan piutang negara yang berasal dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Selanjutnya dasar hukum BUMN di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, Bank swasta dalam menjalankan kegiatannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengurusan piutang negara, Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (selanjutnya disebut DJKN). Kedua unit ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN.Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga PUPN dibentuk dengan tujuan menarik kembali dana pemerintah yang dinilai macet secara efektif dan efisien tanpa melalui proses pengadilan