Articles

Found 31 Documents
Search

PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI KEHUTANAN TERHADAP KONDISI PASAR KAYU INDONESIA Indartik, Indartik
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan hutan secara komersial dalam sekala besar di Indonesia dimulai sejak tahun 1970an. Dan sejak saat itu, produksi kayu bulat terus meningkat sampai kemudian menurun seiring dengan semakin rusaknya hutan. Berbagai kebijakan kehutanan diduga ikut menyebabkan kondisi ini, khususnya kebijakan investasi kehutanan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan investasi kehutanan terhadap kondisi pasar kayu bulat, kayu lapis dan kayu gergajian. Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu tahun 1975-2005 dan dianalisis menggunakan model ekonometrika. Model terdiri dari 5 persamaan dan merupakan model rekursif, diestimasi dengan metode Seemingly Unrelated Equation (SUR). Hasil pendugaan menunjukkan kebijakan lama konsesi 20 tahun menyebabkan perusahaan HPH cenderung mempercepat masa tebangnya. Akibatnya pasokan kayu akhir-akhir ini mulai berkurang, meskipun sejak tahun 2002 kebijakan ini sudah dicabut. Kebijakan Royalty kehutanan tidak berpengaruh terhadap produksi kayu bulat, kemungkinan karena keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pajak yang ditetapkan. Kebijakan integrasi vertikal telah berhasil meningkatkan produksi kayu lapis dan kayu gergajian, akibatnya permintaan terhadap kayu bulat semakin meningkat. Apalagi dengan penetapan kapasitas terpasang industri kayu lapis dan kayu gergajian yang tinggi. Integrasi semua kebijakan tersebut menyebabkan hutan mengalami kerusakan lebih cepat, sehingga pasokan kayu bulat semakin susah, akibatnya pasar kayu bulat, kayu lapis dan kayu gergajian menjadi lesu.
ANALISIS TATANIAGA DAN PASAR KAYU SENGON DI KABUPATEN WONOSOBO DAN KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH Hakim, Ismatul; Indartik, Indartik; Suryandari, Elvida Yosefi
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produksi kayu sengon rakyat di Wonosobo mengalami peningkatan terutama hingga tahun 2007 diiringi dengan peningkatan harga pada berbagai tingkat pelaku usaha sengon. Peningkatan permintaan kayu sengon diduga disebabkan oleh semakin berkurangnya pasokan kayu dari luar jawa, menurunnya produksi kayu dari kawasan hutan negara (Perum Perhutani) dan semakin meningkatnya pangsa pasar dan jumlah unit industri yang membutuhkan bahan baku kayu sengon untuk berbagai jenis produk seperti kayu bangunan, moulding, papan lamina dan kayu lapis. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga kayu sengon di setiap titik daripada rantai tata niaga kayu semgon di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, dimana pelaku pemasaran kayu sengon terdiri atas petani, penebas, depo, supplier dan industri. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa share keuntungan paling rendah diterima oleh petani. Guna menjaga ksinambungan usaha hutan rakyat sengon, maka diperlukan upaya perlindungan kepada petani dari pihak pemerintah dan upaya penguatan kelembagaan petani misalnya dengan membentuk kelembagaan usaha bersama (mitra) antara petani dengan pihak pengusaha industri pengolahan kayu sengon. Dalam kaitannya dengan dengan Permenhut tentang tata usaha kayu rakyat No P.51/2006, P. 62/2006 dan P 33/2007 disarankan agar dibangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat (Dephut) dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing dan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam meningkatkan penataan dan pembinaan pengusahaan hutan rakyat sengon.
ALTERNATIF MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAERAH Indartik, Indartik; Nurfatriani, Fitri; Ginoga, Kirsfianti L.
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Insentif dari mekanisme REDD diperlukan bagi negara berkembang untuk menciptakan kompensasi atas pencegahan kegiatan konversi hutan ke penggunaan lain. Mekanisme distribusi insentif mengatur distribusi insentif dan tanggung jawab antar pihak secara proporsional yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, investor, dan pihak lain terkait. Mekanisme ini diperlukan dalam implementasi REDD ke depan. Tulisan ini bertujuan untuk merancang mekanisme distribusi insentif REDD melalui aturan dana perimbangan pusat-daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis untuk melihat kemungkinan merancang mekanisme distribusi insentif REDD berdasarkan kebijakan yang sudah ada dan masih berlaku serta keinginan dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Penelitian di lakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rancangan mekanisme distribusi insentif REDD yang diusulkan, untuk voluntary market pembayaran dapat langsung diterima oleh pengelola, sedangkan dalam compliance market harus melalui pemerintah pusat. Proporsi distribusi manfaat untuk pemerintah pusat dan daerah diusulkan mengikuti aturan pembagian Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan sebesar 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah. Proporsi tersebut didasarkan pada implementasi REDD yang menggunakan pendekatan nasional dengan cakupan kegiatan yang luas secara teknis dan kelembagaan karena bersifat lintas sektoral. Keberhasilan REDD sangat tergantung terhadap komitmen pemilik lahan untuk menjaga tingkat pengurangan emisi dari praktek penggunaan lahan sebelumnya. Untuk itu penegakan kesepakatan dengan pemilik lahan sangat diperlukan.
PERANAN INDUSTRI BERBASIS KAYU DALAM PEREKONOMIAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH Indartik, Indartik; Suryandari, Elvida Yosefi
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri berbasis kayu merupakan bagian penting dalam sub sektor kehutanan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran industri berbasis kayu dalam perekonomian di Propinsi Kalteng. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis (1) kontribusi industri berbasis kayu sebagai output di Propinsi Kalteng; (2) keterkaitan kedepan ( forward linkage) dan keterkaitan kebelakang (backward linkage) industri berbasis kayu terhadap sektor lainnya dan sektor unggulan di Propinsi Kalteng dan (3 efek pengganda ( multiplier effect) output, pendapatan, tenaga kerja industri berbasis kayu di Propinsi Kalteng. Analisis Input - Output digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Tabel Input Output diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan : (1) kontribusi industri berbasis kayu khususnya industri penggergajian kayu dan kayu awetan cukup besar dalam menciptakan output di Propinsi Kalteng; (2) industri penggergajian kayu dan kayu awetan merupakan sektor unggulan di Propinsi Kalteng berdasarkan nilai indeks forward linkage dan indeks backward linkage, sedangkan pendukung sektor unggulan di bidang kehutanan meliputi : kayu, plywood, industri bahan bangunan dari kayu; (3) Berdasarkan angka pengganda output industri bahan bangunan dari kayu memiliki nilai pengganda paling tinggi, sedangkan dari angka pengganda pendapatan dan tenaga kerja tertinggi di sub sektor kehutanan adalah industri penggergajian kayu dan kayu awetan.
PERSEPSI PARA PIHAK TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD+ MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Indartik, Indartik; Parlinah, Nunung; Djaenudin, Deden; Ginoga, Krisfianti L.
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(REDD+) merupakan mekanisme pendanaan yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan setelah tahun 2012. Mekanisme tersebut tidak hanya akan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun juga dapat digunakan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Infrastruktur pendukung agar mekanisme REDD+ dapat diimplementasikan antara lain penyiapan mekanisme distribusi insentif. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin dan pungutan REDD+ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Namun demikian, persepsi para terhadap rancangan mekanime tersebut sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap efektifitas dari mekanisme distribusi yang diusulkan. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah memberikan informasi mengenai persepsi para pihak tentang rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD+ yang diusulkan dan menyusun opsi mekanisme distribusi yang dapat mengintegrasikan antara persepsi dan pemerintah di berbagai level. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah , dan wawancara. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Tingkat perkembangan kegiatan DA REDD dimasing-masing lokasi berbeda tergantung pada kesiapan dan tingkat keterlibatan para pihak yang terlibat, (2) Persepsi stakeholder terhadap rancangan mekanisme distribusi sangat beragam diantaranya pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi, dan (3) Adanya dalam mekanisme distribusi baik pada maupun dapat menjadi alternatif pilihan.
UPAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI UNTUK PENURUNAN EMISI KARBON Indartik, Indartik; Parlinah, Nunung; Lugina, Mega
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor Kehutanan merupakan salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi terhadap perubahan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Selain sebagai sumber emisi ( ), sektor ini mempunyai potensi besar untuk menyerap karbon ( ) melalui penanaman dan pertumbuhan hutan. Berbagai kegiatan penanaman telah dilakukan di Indonesia jauh sebelum isu peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim berkembang, termasuk melalui pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Informasi tentang seberapa besar penurunan emisi dari pembangunan HTI dibandingkan dari kondisi (BAU) belum diketahui. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat penurunan emisi dari pembangunan HTI serta opsi-opsi peningkatan pembangunan HTI dalam rangka penurunan emisi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, serta menggunakan persamaan regresi. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas perubahan penutupan lahan di kawasan hutan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, perluasan areal perkebunan sawit besar, luas perkebunan karet swasta dan luas pembangunan hutan tanaman industri. Besarnya tingkat emisi pada kondisi BAU sampai dengan tahun 2020 sebesar 10.829,32 juta ton CO eq (10,8 Giga ton CO eq). Peningkatan luas tanaman HTI seluas 10% dapat menurunkan emisi tahunan menjadi sebesar 319,81 Mt CO eq dan sebesar 204,96 Mt CO eq dengan peningkatan pembangunan HTI 15% per tahun.
TINGKAT KESIAPAN IMPLEMENTASI REDD DI INDONESIA BERDASARKAN PERSEPSI PARA PIHAK : STUDI KASUS RIAU Indartik, Indartik; Djaenudin, Deden; Ginoga, Kirsfianti L.
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengetahuan tentang kesiapan para pihak yang ingin berpartisipasi dalam implementasi mekanisme REDD penting untuk mengetahui kebijakan atau perangkat teknis apa yang diperlukan selama mekanisme REDD ini masih belum menjadi kesepakatan yang mengikat. Sampai sejauh ini informasi tentang kesiapan para pihak dalam implementasi REDD, terutama untuk tingkat lokal (propinsi dan kabupaten) sangat terbatas. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi para pihak yang terlibat; dan (ii) mengkaji tingkat kesiapan kelembagaan dan teknis untuk implementasi REDD berdasarkan persepsi para pihak. Penelitian dilakukan di Propinsi Riau pada tahun 2008, karena propinsi ini merupakan salah satu propinsi yang secara historis mempunyai laju deforestasi di dalam kawasan hutan yang tinggi sebesar 157.688,6 ha/tahun pada periode tahun 2003-2006. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah purposive sampling dengan narasumber yang mencakup, perusahaan, akademisi, pengambil kebijakan dan masyarakat. Sampel ditentukan dengan menggunakan pendekatan snowball, dimana sampel berikutnya dinominasikan oleh sampel sebelumnya sampai didapatkan informasi yang relative sama. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis para pihak dan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Pihakpihak yang harus terlibat dalam kegiatan REDD adalah Kementerian Kehutanan dengan porsi tugas terbesar mulai dari persiapan, implementasi, monitoring dan verifikasi, kemudian secara berurutan Dinas Kehutanan propinsi dan kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup, HPH/HTI, lembaga internasional, LSM, Departemen Luar Negeri, Bapedalda, LIPI, Departemen Keuangan, UPT/UPTD serta masyarakat; (2) Dalam implementasi REDD, aspek yang perlu disiapkan adalah aspek teknologi dan aspek sosial ekonomi; dan (3) Untuk aspek institusi yang perlu disiapkan adalah ketersediaan peraturan perundangan tentang pembalakan liar, kesadaran untuk mencegah pembalakan liar, dan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan pembalakan liar; (4) Dalam aspek infrastruktur teknis, monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundangan perlu ditingkatkan begitu juga dengan kelengkapan dan keakuratan citra satelit serta database data dasar.
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN: STUDI KASUS RIAU Indartik, Indartik; Djaenudin, Deden; Ginoga, Kirsfianti L.
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan tata guna lahan dan perubahan lahan menyumbang 17-20% konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir dan perubahan iklim. Jumlah ini relatif besar dibandingkan dengan luas hutan global, terutama hutan tropis yang saat ini hanya sekitar 10% dari luas hutan global. Salah satu mekanisme untuk mengurangi GRK adalah melalui mekanisme REDD (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation) atau upaya pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui infrastruktur yang diperlukan dalam tahap awal mekanisme REDD, termasuk faktor kunci keberhasilan pelaksanaan REDD. Alat analisis yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilakukan di Propinsi Riau yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dan Siak, pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan efektifitas implementasi REDD perlu penekanan lebih terhadap aspek infrastruktur teknis berupa ketersediaan data dasar dan teknologi penghitungan karbon serta aspek institusi berupa keberadaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia dengan jumlah memadai dan bermutu. Disamping itu perlu juga diperhatikan aspek sosial berupa peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan dengan deforestasi, serta aspek ekonomi berupa peningkatan intensitas lapangan pekerjaan berbasis jasa hutan dan non kayu.
POTENSI PASAR PULAI (Alstonia scholaris) SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI OBAT HERBAL : STUDI KASUS JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH Indartik, Indartik
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulai (Alstonia scholaris) dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat herbal, terutama untuk anti hipertensi. Informasi pasar pulai sebagai bahan baku obat herbal belum tersedia, sehingga diperlukan kajian ini. Tujuan penelitian adalah mengetahui (1) prospek pasar pulai sebagai obat hipertensi, dan (2) faktor yang mempengaruhi permintaanya. Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Barat, dengan asumsi penderita hipertensi terpusat di perkotaan, dan Jawa Tengah sebagai daerah industri herbal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis saluran pemasaran dan margin pemasaran serta analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulai memiliki prospek pasar yang tinggi untuk bahan baku obat herbal dilihat dari ketersediaan bahan baku pulai. Di Jawa Tengah pulai tersebar di kawasan konservasi di Jepara, Banjarnegara, dan Cilacap, serta dikembangkan di Wonogiri dan Purworejo. Untuk Jawa Barat, pulai tersebar di TN Gunung Halimun, Ujung Kulon, CA Gunung Jagat (Sumedang), Majalengka, Garut dan Bogor serta propinsi Banten. Pulai juga sudah dibudidayakan oleh Perhutani KPH Bogor. Kulit kayu pulai memiliki manfaat untuk mengobati beragam penyakit, diantaranya : anti diabetes, anti diare, dan anti hipertensi. Dari segi pemasaran, kulit kayu pulai melibatkan 7 (tujuh) lembaga pemasaran mulai dari produsen sampai konsumen akhir dengan 3 (tiga) rantai tata niaga. Permintaan obat anti hipertensi dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : permintaan anti hipertensi dari bahan baku kimiawi dan bahan baku herbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan obat anti hipertensi dari bahan baku kimiawi adalah harga, tetapi faktor utama yang menentukan jenis obat untuk pasien adalah dokter. Sedangkan untuk jamu yang menggunakan bahan baku, permintaan pasar mulai berkurang. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan selera konsumen dari produk tradisional menjadi produk modern (dalam bentuk pil atau kapsul, bukan serbuk).
ANALISIS RANCANGAN PERAN PARA PIHAK DAN MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIFNYA DALAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN Nurfatriani, Fitri; Indartik, Indartik; Ginoga, Kirsfianti L.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.598 KB)

Abstract

Dalam rangka penyiapan implementasi REDD dibutuhkan suatu kerangka kerja yang terdiri atas 5 komponen, diantaranya distribusi manfaat dan tanggung jawab. Dalam fase ini yang perlu disiapkan adalah aspek kelembagaan dan metodologi terkait REDD baik di tingkat nasional maupun sub nasional. Kajian ini membahas secara detail para pihak dan perannya dalam perancangan mekanisme distribusi manfaat dan tanggung jawab REDD. Metode analisis data yang digunakan adalah stakeholder analysis. Penelitian di lakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD adalah entitas internasional/nasional, Komnas REDD, Komda REDD, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pengelola, masyarakat sekitar hutan, Lembaga Penilai Independen. Dengan mengetahui minat dan wewenang para stakeholder dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD dapat disusun strategi perancangan mekanisme dengan melihat pada matriks minat dan kewenangan stakeholder. Selain itu diperlukan adanya regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD, paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut yang perlu direspon dalam waktu dekat adalah peran sentral Kementerian Keuangan sebagai koordinator dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai pengaturan dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil REDD.