Simon Sumanjoyo Hutagalung
Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP - Universitas Lampung

Published : 5 Documents
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

MODEL TATA KELOLA (GOVERNANCE) DALAM RANGKA AKSELERASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI LAMPUNG Hutagalung, Simon Sumanjoyo
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.575 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.10484

Abstract

Perkembangan daerah otonom baru membutuhkan daya dukung tata kelola yang kuat agar dapat berakselerasi dengan daerah lainnya dalam membangun pendidikan. Tata kelola yang sinergis menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkapasitas baik. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi kondisi existing, factor yang mendorong kondisi pendidikan dan potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga yang dapat membangun suatu model. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan focus group discussion. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu; (1). Kondisi existing sumber daya pendidikan masih menghadapi kuantitas sekolah yang belum memenuhi rasio nasional dan distribusi guru belum merata. Anggaran belum optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan, sehingga belum menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan. (2). Faktor yang dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan itu antara lain warisan kebijakan pendidikan yang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan serta kondisi daya dukung infrastruktur yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. (3). Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga terletak pada peran Dinas Pendidikan, Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya yang terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Hubungan inilah yang membangun model tata kelola yang mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan.