Simon Sumanjoyo Hutagalung
Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP - Universitas Lampung
Articles
3
Documents
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAGI SEKRETARIS DESA

Prosiding Pengabdian FISIP Unila 2012
Publisher : Prosiding Pengabdian FISIP Unila

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Community Services  Activity  is being carried out  in South  Lampung District Jatiagung with  a lecture  and discussion  / FAQ. Meanwhile  evaluation design  used was  a quantitative  evaluation  through  pre test  and  post test.  Also  evaluated qualitatively  through  discussion  /  question and answer with  monitoring during  the extension / dissemination of the material presented during the process of counseling / socialization  takes place  between the  presenters  material  with participants socialization,  particularly with regard to  the aspects related to  Rural Development Planning. It can be concluded already understand the concept of Regional Planning and outline the content of their policies in the Indonesian Government regulations by members of the village in the district  secretaries  forum Jatiagung South Lampung regency. It has also been  understood mechanisms and  normative  regulations  in  Rural Development Planning  and the position of  rural   community participation  in the activities of  the Rural Development  Plan  by  the members of  the  village in the district  secretaries forum Jatiagung South Lampung regency. Keywords: Development Planning, Rural Assembly

Adoption of Local Values for Bureaucratic Reform in Lampung Province

MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Volume 34, No. 1, Year 2018 [Accredited Ranking Sinta 2]
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.214 KB)

Abstract

Bureaucratic reform is not only dealing with structural aspects but also cultures that are difficult to change. However, it can be done by adopting the values embedded in the cultural identity of the community. This study aims to identify the local values that can be adopted to reform the bureaucracy in Lampung Province and develop those model values. Qualitative approaches are used with data collection techniques of interviews, documentation, and focus group discussions. The research location is in Lampung Province and involves research informants consist of traditional and bureaucratic leaders. Data analysis techniques used is interactive data analysis model. The research results identify 4 (four) local values, namely Piil Pesengiri (Principle of Success), Nemu Nyimah (Principle of Choice), Nengah Nyappur (Principle of Equality) and Sakai Sambayan (Principles of Cooperation). The adoption model of local values can be developed through a conciliation approach strategy. This approach is chosen because it provides guidance to change bureaucratic culture into a better effectiveness and could minimize the conflicts that may happen.

MODEL TATA KELOLA (GOVERNANCE) DALAM RANGKA AKSELERASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI LAMPUNG

Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.497 KB)

Abstract

Perkembangan daerah otonom baru membutuhkan daya dukung tata kelola yang kuat agar dapat berakselerasi dengan daerah lainnya dalam membangun pendidikan. Tata kelola yang sinergis menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkapasitas baik. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi kondisi existing, factor yang mendorong kondisi pendidikan dan potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga yang dapat membangun suatu model. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan focus group discussion. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu; (1). Kondisi existing sumber daya pendidikan masih menghadapi kuantitas sekolah yang belum memenuhi rasio nasional dan distribusi guru belum merata. Anggaran belum optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan, sehingga belum menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan. (2). Faktor yang dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan itu antara lain warisan kebijakan pendidikan yang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan serta kondisi daya dukung infrastruktur yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. (3). Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga terletak pada peran Dinas Pendidikan, Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya yang terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Hubungan inilah yang membangun model tata kelola yang mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan.