Anna Zakiyah Hastriana
UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

Pribumisasi Hukum Islam Dalam Pesantren Hastriana, Anna Zakiyah
Jurnal Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : STAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman. Kata kunci:  pribumisasi Islam, hukum Islam, tradisi lokal, adat, tradisi pesantren Indigenization of Islam is the concept pointing out that Islam actually has its own distinctions that are different from Arabian cultures where Islam first emerged. To accomplish this concept, all elements of Arabian culture are gradually eliminated and then reformulate the elements of Indonesian indigenous cultures. This is the meaning of Islam in relation to tradition. Then, what if the relation between Islam and tradition is put into the realm of law? And do religious institutions especially Islamic schools (pesantrens) also experience enculturation? This paper examines how pesantrens assess social customs and traditions as something that is not contrary to Islamic law, even pesantrens perpetuate the tradition on the ground that it is part of indigenization of Islam in the lives of local people. This practice is maintained because pesantrens discern that the transcendent nature of religious law should be connected with wisdoms of local cultures in order that dynamics and harmony could occur when laws face time changes. Keywords:  indigenization of Islam, Islamic law, local tradition, adat, pesantren tradition
PRIBUMISASI HUKUM ISLAM DALAM PESANTREN Hastriana, Anna Zakiyah
Al-Manahij Vol 7, No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman.
PRIBUMISASI HUKUM ISLAM DALAM PESANTREN Hastriana, Anna Zakiyah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013): GAGASAN HUKUM PROGRESIF PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.574

Abstract

Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan  Arab tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya, seluruh unsur budaya Arab berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali  dengan unsur kebudayaan lokal-Nusantara. Demikianlah pemaknaan Islam dalam relasinya dengan tradisi. Lalu, bagaimana relasi keduanya jika memasuki ranah hukum Islam? Dan apakah institusi keagamaan khususnya pesantren juga mengalami inkulturasi? Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren menilai adat kebiasaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan pesantren melanggengkan tradisi tersebut dengan alasan bentuk dari pribumisasi Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Praktek ini dipertahankan karena pesantren melihat bahwa hukum agama yang bersifat transenden harus dikoneksikan dengan kearifan budaya setempat agar terjadi keharmonisan dan dinamisasi ketika hukum menghadapi perubahan zaman.
Pandangan Kiai Madura Terhadap Pembayaran Non Tunai Hastriana, Anna Zakiyah
'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman Vol 10 No 1 (2017): Ekonomi Islam Nusantara
Publisher : Institut Ilmu Keislaman Annuqayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.25 KB)

Abstract

Banking services are needed by the majority of society to facilitate all  of their economic activities, especially to help their business or business development. One of the services performed by the banks, both conventional and sharia banks in accordance with the declaration of the BI program is a non-cash payment, better known as GNNT (Non-Cash National Movement). GNNT is one way to make a country more advanced. The indication of community acceptance to non-cash payment is the use of sophisticated technology, mindset and lifestyle of the society.Therefore, this paper examines Madura kiai's view to the program. Due to its social condition, the kiai's views on banking services are polarized. On the other hand, a kiai is a central figure who has a great influence on the environment of his society. The view of the madura kiai is divided into two: against non-cash payments in conventional banks and sharia banks. The non-cash payment to a conventional bank, the kiai's views are divided into three: halal, haram and syubhat. While in sharia banks, the views of kiai are divided into two: halal and syubhat. The polarization of views is in line with the polarization of the kiai type, between the salafiyah kiai and the inclusive kiai. But in general, the kiai give a positive response on the establishment of sharia banks.