Imam Hardjanto
Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Akhadi, Khuswantoro; Wijaya, Andy Fefta; Hardjanto, Imam
Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol 2, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.599 KB) | DOI: 10.18330/jwallacea.2013.vol2iss1pp51-64

Abstract

Sustainable use of forest resources is needed to establish a forestry management plan. Forest management plans exist at the provincial level according to the conditions and problems. Forestry planning at Provincial level depicts current forest conditions, institutional conditions, the contribution of economy, social and ecology associated with the provincial level strategic issues. This paper tries to elaborate the local development planning of forestry from good governance perspective, and role of stakeholders of local development forest planning. The research was based on qualitative descriptive approach to the study site in the province of Yogyakarta and West Papua. The result shows that forest planning in the region is top-down with respect to existing regional characteristics. To realize the principles of good governance, a gap for each stakeholder role in the arrangement, implementation, monitoring and evaluation to reporting should be made. The role of government in the area of forestry development planning in terms of good governance, the rule of law for the regulation in the forestry sector has been completed. Partnership is the key word synergy in the implementation of good governance in forestry development in the area will attention to the aspects of partnership and equity between all stakeholders in the arrangement, implementation, monitoring and evaluation and reporting of forest development.Keyword: Planning, Forestry, Good Governance, patnership
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Raharjo, Try; Sjamsuddin, Sjamsiar; Hardjanto, Imam
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 16, No 1 (2013)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.938 KB)

Abstract

Salah satu tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang tertuju pada desa adalah problem kesiapan dikarenakan pemerintah desa selaku pengelola/pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan atau bahkan menjadi penyebab kegagalan kebijakan yang tertuju ke desa. Sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa yang akan menentukan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumengko dan Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Adapun penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Model ini berangkat dari ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut, menyangkut isi dan konteks implementasinya. Isi suatu kebijakan mencakup : Kedudukan pembuat kebijakan; Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; Siapa pelaksana program; Derajat perubahan yang diinginkan; Jenis manfaat yang dihasilkan; dan Sumber daya yang dikerahkan. Isi dari suatu kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan kondisi riil yang ada di desa penelitian yang mana peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor usia dan Faktor SDM mempengaruhi kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa dan peningkatan jumlah besaran Alokasi Dana Desa adalah kunci kesuksesan dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.Keywords: Pemerintahan Desa, Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa,
Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Melalui Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan Abdul Yatim, Inci; Supriyono, Bambang; Hardjanto, Imam
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.775 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional, memiliki kompetensi dan jumlah yang tepat,   namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam pengelolaan kepegawaian ke arah yang lebih baik terutama perencanaan untuk formasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan sumber daya aparatur melalui penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan; dan (2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sumber daya aparatur di Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan yang diwujudkan dalam berbagai perencanaan di bidang aparatur antara lain penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil yang pada tahun 2013 menggunakan data analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun hasilnya tidak optimal karena data tersebut tidak akurat/valid; (2) faktor-faktor yang berkaitan dan menyebabkan hal tersebut adalah komitmen manajemen, kebijakan pemerintah, sumber daya perencana kepegawaian, sistem informasi sumber daya manusia atau SIMPEG dan anggaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci: perencanaan, sumber daya aparatur, formasi pegawai negeri sipil, kabupaten magetan