Burhanudin Harahap
Unknown Affiliation

Published : 11 Documents
Articles

Found 11 Documents
Search

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM

YUSTISIA Vol 65 (2004)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a system, the future trading have similarity with stock exchange transaction. Evenhough if being examined deeply, the future trading contains substance that different in the legal aspect that can not be justified with stock exchange trading. The future trading is become trade reality that need comprehensively approach, not merely considered as normative legal perspective. Its need to be considered the utility of such reality. As a system, if in reality trade more give benefit for the parties concerned and not containsthe unjustice aspects, of coursethe Moslemwill accommodate the reality needed according to useful utility.

PROBLEMATIKA HUKUM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

YUSTISIA Vol 58 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syariah banking have unique function as they have multifunction, beside giving finace facility services just like otherconvensional banking, also giving finacial service as given by non bank finance institution.. So it can be concluded that syariah banking giving services with modern finance concept, not old ones. To realize strong banking islamic law need a certain agreement. Islamic law certainty is began from agreemnet between bank and customer that simillar for all syariah banking in Indonesia. If that things not be doned can makedistrust to islamic law.

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

YUSTISIA Vol 61 (2003)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The variety law existing in Indonesia is becoming a law reality, in which the existing processes of each law in society is quitenot same. As well as the existing processes of each law in the life of state is different too. So that to definite a law as positive law inIndonesia need a study in the frame oflegal system in Indonesia

MOdEL PERJANJIAN EFEKTIF UNTUK MENGURANGI TINGKAT RESIKO dALAM PEMBIAYAAN MUdHARABAH PAdA BANK SYARIAH

YUSTISIA Vol 89 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMudaraba is a cooperative institution agreed by jurists in lieu of debts or borrowing in the banking feared contain elements of usury. In a period of more than ten years, it was financing is not optimal as expected by the scientists of Islamic law. Research for this first year aims; (1) Inventory overview of Islamic banking desire to give of financing; (2) review the description of Islamic banking desire to give of financing; (3) Develop forms of legal protection that is ideal to be used as a model in reducing the level of risk faced by the Islamic banking in providing of financing; (4) Develop a model agreement ideal for Islamic banking in order to improve the provision of financing to customers. This study is an empirical research related to the identification and effectiveness of the law. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and focus group discussions. Secondary data were obtained through library research related to the problem under study. Analyses were performed using content analysis (content analysis), which examines the contents of mudaraba cooperation. The results showed that; (1) In principle, Islamic banking has committed to provide financing is optimal; (2) the desire to provide optimal financing constraints facing many complex factors, ranging from the issue of the system to issue public unprepared to accept it; that society is pragmatic and less understand the real nature of mudaraba; (3) Islamic banks need to receive adequate legal protection for accounts receivable financing is not given in the form of a dishonest act of the customer; (4) model is ideal agreement of financing by Islamic banking is; (A) the customer in the form of the company because it is easy to mlakukan supervision; (B) similar business field. AbstrakMudharabahadalah pranata kerjasama yang disepakati oleh para ahli hukum Islam sebagai pengganti utang piutang atau pinjam meminjam dalam perbankan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ternyata pembiayaan mudharabahtidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para ilmuwan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan; (1) Menginventarisasi gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (2) mengkaji gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (3) Menyusun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk dijadikan model dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (4) Menyusun model perjanjian yang ideal bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabahkepada nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkait dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan focus group discussiondan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkait dengan persoalan yang dikaji lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi kerjasama mudharabah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pada prinsipnya perbankan syariah mempunyai mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan mudharabahsecara optimal; (2) keinginan untuk memberikan pembiayaan secara optimal menghadapi kendala berbagai faktor yang kompleks, mulai dari persoalan sistem sampai persoalan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya; yaitu masyarakat bersifat pragmatis dan kurang memahami hakekat yang sebenarnya tentang mudharabah; (3) Perbankan syariah perlu mendapat perlindungan hukum secara memadai karena pembiayaan mudharabahtidak berbentuk piutang yang diberikan dari perbuatan yang tidak jujur dari nasabah; (4) Model perjanjian ideal pembiayaan mudharabaholeh perbankan syariah adalah; (a) nasabah berbentuk perusahaan karena mudah untuk mlakukan pengawasan; (b) bidang usaha yang sejenis;

ANALISIS PENERAPAN BIAYA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU DENDA DALAM PEMBIAYAAN AL MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the implementation costs for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking. This article is an article of law or doctrinal dogmatic, or juridical normative method. Approach to an alyze or harmonise the clauses in the legislation and regulations in the Islamic law. Legal materials analysis techniques used in this article is with the method of reasoning deduction. The method of reasoning deduction is used for drawing conclusions from things that are commonly headed into special incidental who then pulled into a conclusion. The results of this article shows that the application of a fee for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking is not allowed, because the existence of the application of the fines can be assumed that the value of the sale price buy goods will increase. The presence of the addition cost of delay in payment or fine can be categorized as usury perpetrated by people and ignorance in the era of the Prophet Muhammad. The result of the presence of not a good faith and deliberate action to delay the payment, the bank can suffer losses. This loss because the bank performs an effort in order to perform its due top billing to customers. The cost is calculated as compensation (ta’widh).Keywords: Financing;Fine;Murabahah;Islamic BankingAbstrakArtikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah. Artikel ini merupakan artikel hukum doktrinal atau dogmatik, atau metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam Hukum Islam.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat dari adanya itikad tidak baik dan kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran tersebut, pihak bank dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya dalam rangka untuk melakukan penagihan atas haknya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai ganti rugi (ta’widh).Kata Kunci: Pembiayaan;Denda; Murabahah;Perbankan Syariah

PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI WILAYAH PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi)

Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article of this research is to find out and analyse the implementation of the designation of a witness in the sharia made by deed of notary public. Research methods used are non doctrinal research methods included in empirical sociological research. The results of this research show that the witnesses in the syariah certificate specified by law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 of 2004 concerning the office of a notary, without specifying the gender of the witness from the perspective of Islamic law be accepted if it consists of two male witnesses or one male and two female witnesses, because in matters of property (mu’amalah) women’s testimony can only be accepted if the two female witnessesKeyword : witnesses, notary, deed of sharia AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi didalam akta syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif hukum islam dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, karena dalam urusan harta (mu’amalah) kesaksian perempuan hanya dapat diterima apabila dengan dua orang saksi perempuan.Kata kunci : Saksi, Notaris, Akta Syariah

PEMBATALAN SERTIPIKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH HAKIM (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.)

Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article to find out and analyze the legal reasoning of judges in canceling the certificate of property rights and know the protection granted by law to holders of certificates of property rights has been rejected by the judge. The method used is a normative legal research, where the research was based on reviewing the literature study and document research. The survey results revealed that the legal reasoning of judges in the decision to cancel the certificate is more likely to see evidence that the proposed defendant is proof copy of Ngawi District Court number 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Ngw and witnesses brought by the plaintiff, while written evidence submitted by the defendant that the certificate number 227 will be ignored. So in this case the law protects defendants preventively and repressively, namely by the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and preventive, namely the role of the judge in determining the legitimate holder of land rights to their certificate land ownership, and by providing remedies include legal remedies resistance (verzet), appeal, and cassation.Keyword: legal considerations, cancellation of certificate, legal protection AbstrakTujuan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan sertipikat hak milik dan mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemegang sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian didasarkan dari mengkaji studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan membatalkan sertipikat lebih cenderung melihat bukti yang di ajukan tergugat yaitu bukti fotocopy putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ngw dan saksi-saksi yang dibawa oleh penggugat, sedangkan bukti tertulis yang di ajukan oleh tergugat yakni sertipikat nomor 227 cenderung diabaikan. Sehingga dalam hal ini hukum memberi perlindungan tergugat secara preventif dan secara represif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, dan dengan memberikan upaya hukum yang mencakup upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.Kata Kunci: pertimbangan hukum, pembatalan sertipikat, perlindungan hukum

MODEL PERJANJIAN EFEKTIF UNTUK MENGURANGI TINGKAT RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

Yustisia Jurnal Hukum Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMudaraba is a cooperative institution agreed by jurists in lieu of debts or borrowing in the banking feared contain elements of usury. In a period of more than ten years, it was financing is not optimal as expected by the scientists of Islamic law. Research for this first year aims; (1) Inventory overview of Islamic banking desire to give of financing; (2) review the description of Islamic banking desire to give of financing; (3) Develop forms of legal protection that is ideal to be used as a model in reducing the level of risk faced by the Islamic banking in providing of financing; (4) Develop a model agreement ideal for Islamic banking in order to improve the provision of financing to customers. This study is an empirical research related to the identification and effectiveness of the law. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and focus group discussions. Secondary data were obtained through library research related to the problem under study. Analyses were performed using content analysis (content analysis), which examines the contents of mudaraba cooperation. The results showed that; (1) In principle, Islamic banking has committed to provide financing is optimal; (2) the desire to provide optimal financing constraints facing many complex factors, ranging from the issue of the system to issue public unprepared to accept it; that society is pragmatic and less understand the real nature of mudaraba; (3) Islamic banks need to receive adequate legal protection for accounts receivable financing is not given in the form of a dishonest act of the customer; (4) model is ideal agreement of financing by Islamic banking is; (A) the customer in the form of the company because it is easy to mlakukan supervision; (B) similar business field.Keywords: mudaraba, agreement, cooperation, legal protectionAbstrakMudharabah adalah pranata kerjasama yang disepakati oleh para ahli hukum Islam sebagai pengganti utang piutang atau pinjam meminjam dalam perbankan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ternyata pembiayaan mudharabah tidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para ilmuwan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan; (1) Menginventarisasi gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (2) mengkaji gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (3) Menyusun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk dijadikan model  dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (4) Menyusun model perjanjian yang ideal bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkait dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan focus group discussion dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkait dengan persoalan yang dikaji lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi kerjasama mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pada prinsipnya perbankan syariah mempunyai mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan mudharabah secara optimal; (2) keinginan untuk memberikan pembiayaan secara optimal menghadapi kendala berbagai faktor yang kompleks, mulai dari persoalan sistem sampai persoalan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya; yaitu masyarakat bersifat pragmatis dan kurang memahami hakekat yang sebenarnya tentang mudharabah; (3) Perbankan syariah perlu mendapat perlindungan hukum secara memadai karena pembiayaan mudharabah tidak berbentuk piutang yang diberikan dari perbuatan yang tidak jujur dari nasabah; (4) Model perjanjian ideal pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah adalah; (a) nasabah berbentuk perusahaan karena mudah untuk mlakukan pengawasan; (b) bidang usaha yang sejenis;Kata kunci: mudharabah, perjanjian, kerjasama, perlindungan hukum.

BENTUK BADAN USAHA IDEAL UNTUK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DALAM PENGELOLAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA

Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBank limited effort to reach the lower layers causing many lenders to lend money to small businesses with high interest. The economic crisis that hit Indonesia since 1997 require alternative financial institutions that are free from the element of riba. The existence of usury system by taking additional interest in the form of clear reviling people in that society began to turn to the Islamic financial institutions. The purpose of this study is to assess the implementation of cooperative enterprises and before cooperative the enactment of the act microfinance institutions in Surakarta and formulate the ideal form of business entity is legally accountable for the management of BMT is based on the act  microfinance institutions in Surakarta.This study consists of empirical research on legal identification and study of the effectiveness of the law. The intention is to link the law to attempt to achieve the destination and concrete needs in the community. The research is intended to find the ideal legal form BMT after enacted the act on microfinance institutions in Surakarta. Results of this study are the majority of BMT in Surakarta choosing legal entities because of the cooperative which is closer to the goal of BMT is to improve the welfare of young people. However, cooperatives are not suitable to be applied in BMT because of the different  philosophy and operational.The solution must be separated between Baitul Maal and Tamwil. Thus, the ideal form of legal entity Shariah compliance is Syirkah Inan. This is the type of law syirkah point of agreement among the fukoha. Even so this is a form syirkah syirkah widely practiced throughout Muslim history. This form of partnership is more convenient and practical because it does not require equality and employment equity. So I suggested to the Government to formulate the act that specifically regulate and recognize tamwil Syirkah Tamwil Inan as a legal entity.Keyword : Cooperative, BMT, Microfinance Institutions AbstrakBank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif  lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas mendzolimi masyarakat sehingga membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta dan merumuskan bentuk badan usaha ideal  untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bersifat empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Maksudnya adalah mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan bentuk badan hukum ideal BMT setelah diberlakukan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini adalah mayoritas BMT di Eks Karesidenan Surakarta memilih badan hukum koperasi karena koperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Akan tetapi,koperasi tidak cocok diterapkan di BMT karena secara falsafah dan operasional berbeda. Solusinya dipisahkan antara Baitul Maal dan Tamwil. Sehingga, bentuk badan hukum ideal yang sesuai syariah adalah Syirkah Inan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikan juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tamwil dan mengakui Syirkah Inan sebagai badan hukum Tamwil.Kata Kunci : Koperasi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro

FUNGSI PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.838 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengesahan oleh Notaris terhadap perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak. Metode Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan peraturan perundang-undangan dan catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim serta juga yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Suatu perjanjian harus berbentuk akta notariil sebagaimana yang telah diharuskan dlm  bntuk akta notariil agar dapat di catatkan dukcapil, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak Kemudian setelah dicatatkan agar sesuai dengan ketentuan asas publisitas yaitu mengikat kedua belah pihak dan berlaku bagi pihak ketiga. Akta notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/ dicatatkan di kantor catatan sipil, poin penting dalam hal ini adalah  perjanjian perkawinan harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan yang dimaksud supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Dalam artikel ini penulis memberikan saran yaitu Perlunya sosialisasi terhadap Dinas Pencatatan perkawinan dalam mendaftarkan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dengan akta otentik dari notaris, apabila tidak ada akta otentik tersebut maka perjanjian perkawinan tidak berkekuatan hukum.Kata Kunci : Perjanjian; Perkawinan; Pengesahan.