Articles

Found 18 Documents
Search

URGENSI PENATAAN REGULASI DAS PRIORITAS DALAM RANGKA TERTIB HUKUM ADMINISTRASI DAS TERPADU DI INDONESIA

MASALAH-MASALAH HUKUM Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated watershed management is resource management efforts involving various parties   who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management. Keywords: Regulation, Integrated Watershed, Administrative Law Abstrak Rusaknya DAS Ciliwung adalah salah satu penyebab yang membuat Jakarta tidak akan terbebas dari Banjir. Rusaknya DAS Ciliwung juga memicu rusaknya daerah tangkapan air di sekitar Puncak. Rusaknya DAS Ciliwung telah menyebabkan debit sungai cepat berubah. Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berdasarkan Klasifikasi PP No. 37 Tahun 2012 bahwa 8 (delapan) DAS di JABODETABEK yaitu DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Buaran, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Cisadane dan DAS Bekasi, merupakan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan masuk kategori Prioritas Satu. Optimalisasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan regulasi sangat diperlukan dalam rangka tertib hukum administrasi pengelolaan DAS terpadu. Kata Kunci: Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA

MASALAH-MASALAH HUKUM Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : MASALAH-MASALAH HUKUM

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan.  Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance

PENGUATAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

YUSTISIA Vol 78 (2009)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmentalprotectionandmanagementact(actnumber32of2009) isintegratedinto environmen tallawenforcement Theweakness ofenvironmentalmanagementmaylead to the violation of theenvironmental law. This may occur from the policy up to the program andactivity. Asthe result, there is degrada tion ofenvironment isgetting worse. Prior to the reformation of 1998 wehadeffective environmentalman agement. The transformation ofeconomic, socialandpolitic, as wellas the transformation from centralistictodesentralization, government is more weaken theefforts toprotrct theenvironment.

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRAKTIK-PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan  yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Re-gional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur  penyusunan  Perda agar  memperhatikan  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.  Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melaluitahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasikebijakan,  mengidentifikasi  peluang  dan  strategi  serta  merumuskan  model  formulasi  yang  dapat dikembangkan (Tahun II),  menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalamrangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab  Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya. Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Urgency of Regulatory Priorities Watershed in Order To Conduct an Integrated Watershed Administrative Law In Indonesia

International Conference On Law, Business and Governance (ICon-LBG) Vol 1 (2013): 1st ICon-LBG
Publisher : UBL

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed management is resource management efforts involving various parties who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management.

KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA SEBAGAI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurasan sumber daya alam yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana menyebabkan sumber daya alam tersebut menurun baik kualitasnya maupun kuantitasnya dan pada akhirnya akan habis. Konsistensi, relevansi dan kontekstualisasi Pancasila selalu dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia. Realisasi harapan akan membuat Pancasila mampu memainkan peran: internal, berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dan mengarahkan perjuangan bangsa menuju cita-citanya. Secara eksternal, berfungsi sebagai identitas Bangsa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Penegakan Hukum Kehutanan dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia

Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 2 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia’s forest resources and watersheds are not contributing as they should to poverty reduction, economic and social development, and environmental sustainability. Instead, forest areas are threatened with degradation, fragmentation and destruction. A quarter of the “state forest area” lacks tree cover. In recent years, Indonesia has been losing up to 2 million hectares annually, mainly due to illegal cutting and land conversion fueled by excess processing capacity and a lack of effective management and law enforcement. Forest loss undermines rural livelihoods, ecosystem services and Indonesia’s ability to meet poverty alleviation goals. Poor forest governance damages the investment climate, rural economic potential, and Indonesia’s competitiveness and international reputation. Forest crime exacerbates problems of budget and fiscal balance, and diverts public revenues that could be better spent on poverty reduction and development goals. As Indonesia moves from transition to stabilization and growth, there is a tremendous opportunity to help the government find new ways of managing forest areas in partnership with local communities, contributing to democracy, justice, equity, rural sector investment, jobs and growth.

Pentingnya Kualitas Pelayanan (Service Quality) dalam Memenuhi Kepuasan Masyarakat (Society Satisfaction)

EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI Efisiensi No. 2 Volume V, Agustus 2005
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1804.234 KB)

Abstract

Dalam kehidupan organisasi publik, baik pemerintah ataupun swasta seperti halnya perusahaan-perusahaan sesungguhnya memiliki rencana, organisasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuannya. Namun demikian, keberhasilan suatu organisasi bisa dilihat dari kualitas pelayanan para pegawai dan karyawan dalam memenuhi kepuasan masyarakat atau pelanggan. Disisi lain. sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan mempunyai peran dalam merealisasikan kesuksesan tujuan organisasi dengan segala etos kerja, kecakapan, ketrampilan, dan daya usaha mereka.Ketidakmampuan organisasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau pelanggan dalam hal ini lebih disebabkankarena adanya kesenjangan jasa yang dinikmati konsumen dengan jasa yang diharapkan konsumen akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Hal ini bisa diukur dengan beberapa dimensi yang meliputi; dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurence, dan empathy.

Formulasi Legislative Drafting yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 22, No 3: Juli 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formulations of ideal legislative drafting in the formation of environmental-based Regional Regulation is of highly essential matter to be done in a constitutional democracy. On this basis, the research problem in this research is how is the ideal formulation of legislative drafting in order to realize a democratic state of law, especially in the formation of environmental-based regional legal products? The method used in this research is a normative juridical method with qualitative analysis. As a result, this study highlights that in order to realize the ideal of a democratic state of law, the formulation of legislative drafting, especially in the formation of environmental-based regional legal products, should contain regionally-based materials of the specific condition of the area as well as further elaboration of higher legislation. The program establishment of regional regulation as instruments for program planning of Provincial Regulation or District / City Regulation arranged in a planned, integrated and systematic way, operationally lists the Regional Design Regulations which were organized based on certain method and parameters as an integral part of the national legislation system based on the Constitution of Indonesian Republic Year 1945 and the philosophy of the State.Formulation, legislative drafting, ideal, state of law, democratic.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI TANAH DAN KUASA MENJUAL (Putusan Nomor : 173/K/Pdt/2012)

Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of this article are to investigate based of the judges consideration in deciding the case of abuse of authority of the power of attorney in the agreement of sale and purchase of land and the power of selling (verdict number: 173/K/Pdt/2012). This article is a normative juridical article, which is in the form of diagnostic and perspective that is to examine the principles of law, and legal systematics. Based on the result of the article and discussion it can be concluded that the abuse of authority done by the authorized party in the agreement of sale and purchase of land and the power of sale is not disputed by the judge and keeps running as it should. The heirs of the power of attorney in this matter shall not enjoy legal protection from the decision of the Supreme Court and shall not be compensated for any damages resulting from the abuse of power they have undergone. Based on the decision of the Supreme Court it is expected that the judge in deciding cases using applicable laws and regulations must follow and understand the values of law and sense of justice that lives in the community.Keywords: Power of Sale, Sale and Purchase Agreement, Misuse of Authority.AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan wewenang penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual (putusan nomor : 173/K/Pdt/2012). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektif yaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam perjanjian perikatan jual beli tanah dan kuasa menjual tidak dipermasalahkan oleh hakim dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ahli waris pemberi kuasa dalam hal ini tidak mendapatkan perlindungan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut dan tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat penyalahgunaan pemberian kuasa. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan agar hakim dalam memutus perkara menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku serta harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.Kata Kunci: Kuasa Menjual, Perjanjian Perikatan Jual Beli, Penyalahgunaan Wewenang.