Febri Handayani
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA Handayani, Febri
TOLERANSI Vol 2, No 1 (2010): Januari - Juni
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the reform era, the diversity of the sociely tend to be a burden on the nations capital of Indonesia. This was evidenced by the emergence of various issues problems associated with the diversity of sources, particularly the field of religion. In a religious perspective, there is some opinion states that all religious groups do not convinced that the basic values of each religion is tolerance. As a result, which appears intolerance and conflict. throught religion can be a positive energy to build a tolerance value in order to realize a just and prosperous country, as mandated by the Constitution 1945.this is proven by the human rights guarantees against someone, especially in terms of religion, religious tolerance with the aim to run well
KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UUD TAHUN 1945 SERTA KAITANNYA DENGAN HAM Handayani, Febri
TOLERANSI Vol 1, No 2 (2009): Juli - Desember
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State guarantees freedom of religion for its citizens, and not interfere with the doctrinal aspects of a religious doctrine. In the same time, the state also must always protect all its citizens and enforce security and order for its citizens that. Every time freedom that intentionally or unintentionallY lead to the disruption of public order and safety, then the country including the government must look to restore public order and safety is as it should In other words, religious freedom is a right that implementation must be alightned with the responsibility to uphold basic human oblgations such as maintaining security and public order. Basic Law (Constitution) in 1945 stated that the state guarantees freedom of religion and spattering article 28E to Article 29 paragraph 1). Infact, in Article 28I of tbe 1945 Constitution stated that religious freedom can not be reduced under any circumstances. Conditions were still reinforced in Article 22 of Law Number 39 year 1999 on Human Rights. Every person has freedom of thought, belief, and religion.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU Handayani, Febri
Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh  karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.
Problematika Ketenagakerjaan di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Handayani, Febri; Angrayni, Lysa
Jurnal Hukum Respublica Vol 16 No 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1440

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan problematika hubungan ketenagakerjaan di Kota Batam menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini penelitian  hukum normatif-empiris (applied law research), yaitu melihat hukum dalam kenyataan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa problematika ketenagakerjaan di Kota Batam terkait PKWT dan upah. Faktor-faktor penyebab problematika ketenagakerjaan di Kota Batam, yaitu faktor yuridis, berupa kekeliruan penafsiran undang-undang, kelemahan sistem register, tidak diaturnya sanksi terhadap pelanggaran PKWT dan lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah daerah mengatasi problematika ketenagakerjaan hanyalah melakukan pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan norma kerja.  Kesimpulan penelitian ini bahwa secara tekstual hukum  ketenagakerjaan telah cukup memberikan pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak-hak buruh. Namun, penegakan hukumnya masih lemah sehingga belum mampu mewujudkan perlindungan hak-hak buruh.  Ada beberapa faktor penyebab problematika ketenagakerjaan di Kota Batam. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.  Upaya dilakukan, seperti pencatatan PKWT dan koreksi terhadap PKWT yang belum memenuhi peraturan, melakukan koreksi atas peraturan perusahaan yang memerlukan pengesahan, melakukan proses mediasi terhadap permasalahan tenaga kerja, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan.
PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU) Handayani, Febri
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2690

Abstract

Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati. Sekalipun demikian pada kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.
Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Handayani, Febri; Syafliwar, Syafliwar
Jurnal Al Himayah Vol 1 No 2 (2017): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1294.065 KB)

Abstract

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertingi di Indonesia telah  menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang yang bersifat contensius, tidak terkecuali perkara perceraian. Meskipun ketentuan tentang mediasi telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi hanya berupa formalitas di persidangan  jika mediasi tidak dilaksanakan dengan iktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah,  selain terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun dibenci Allah SWT. Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan berdamai, hakim mediator  Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, melakukan kaukus, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.
Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Handayani, Febri; Angrayni, Lysa
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v3i1.6252

Abstract

Dalam masyarakat modern, keinginan untuk memperjuangkan sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, hukum, dan budaya tinggi sepertinya baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi sebuah kondisi yang ingin “dipercepat” termasuk  keinginan untuk melakukan kontrol terhadap perbuatan pemerintah pada umumnya. Keinginan yang demikian juga dibarengi dengan harapan bahwa hak-hak masyarakat sebagai warga negara dilindungi dengan baik tanpa ada diskriminasi maupun penyimpangan yang akhirnya mendatangkan konflik antara warga negara dengan negara.Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu materi terpenting yang harus dimuat di dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar)? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Lalu jika terjadi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap hak konstitusional warga negara, bagaimana seharusnya negara menyikapinya?  Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengakomodir keluhan warga negara yang hak-haknya dilanggar melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh badan atau lembaga yang berwenang.Dalam sistem yang berlaku di Indonesia saat ini, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional lewat proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan judicial review, tetapi dalam praktik, banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang, tetapi secara substansial termasuk pengaduan konstitusional (Constitutional complaint dan constitutional questions). Urgensi perlunya memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaduan konstitusional, sampai saat ini masih terdapat pro dan kontra di kalangan ahli hukum, sementara kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga semakin perlu digesa. Pada tataran implementasi, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan pengaduan konstitusional, tidak menutup kemungkinan banyak pengaduan konstitusional yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Mahkamah Konstitusi.