Hernawan Hadi
Unknown Affiliation

Published : 17 Documents
Articles

Found 17 Documents
Search

REFLEKSI DAN RELEVANSIPEMDORAN FILSAFAT HUKUM BAGIPENGEMBANGAN ILMU HUKUM

YUSTISIA Vol 56 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Philosophical reflection of law science does not mean to answerthe argument of scinces status, that just only the expression inferiority sense and contraproductive. The goal is to revealand analyze rasionalyaccordingto his philosophy, the paradigm based upon, the assumption, the development methods and the limit of area actualization. It is also aimed to attain a clear idea about law science and its social function in order to explore many possibility ofdevelopment to increase productivity for the society

KLASEFEKASI PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA SEBAGAI TINDAK PIDANA EKONOMI

YUSTISIA Vol 58 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate crime is concerning with economic or business activitieslike banking sector. Corporation is being categorized as responsibility subyect besides the person (management), its the reflection about two things are corporate ability conduct a crime dan corporate responsibility within criminal law. Corporate delict has been conducted by banks that giving a credit not in accordance with the condition stated in bank regulation. This condition becomeworst by the lack ofsupervision of Bank Indonesia.

BUDAYA HUKUM PENGRAJIN KUNINGAN JUWANA TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

YUSTISIA Vol 60 (2003)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose ofthe present research is to know and to explainwhaythe Patent RightBill as a positiveLaw are no applicable in Indonesia especiallyin brass rtisan societyin Juwana. The result ofthe analysismay give contribution to science inductive and deductive conclusion can be drawn from it. This is a qualitative research which employs Sociolegal approach. It also bases on Social Definition paradigm which aims at understanding social behaviour through preelection. The findings showthat for brass artisan society, the siprit of Patent Right Bill contradicts withwhat of Javanese traditional law, which highly values togetherness of the neighborhood. It is as a consequence on the condition as the brass astisan in Juwana live closely, either emotionally or physically. Even many of themare still relatives. Monopoly and sue are believed to be the destroyer of their unity. Theyalso believe that brass craft belongs to them and it isthe ancestors inheritance. Therefore everyone in brass artisan society in Juwana owns the crafft and can replicatea creationfrom the society.

INDIKASIGEOGRAFIS SEBAGAIBENTUK HAK KEKAYAANINTELEKTUAL YANG BERSIFAT KOMUNALISTIK

YUSTISIA Vol 73 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Geographical Indication Protection in Indonesia earlyIndonesia state become one of the 124 state signing multinational ofGATTofRotation Uruguay. Geographical Indication  itslawprotection inIndonesia arranged inUndang-undang No. 15Tahun 2001abaut MerkandPeraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 about Geographical Indication.Although arranged to Geographical Indication become one with the Geo graphical Undang-undang Merk.but Indication unlike Merk. Differfrom themerkrights abletobe ownedby Individualistic, Geographical Indication do nothave thecharacterof the individualistic. Indication Georafis morehavingthe character of komunalistic, ownedcollectivelyAogether bycertain area society.Dlfferfromthe Brand representing a sign or draw or combination both used to identify product or company, while Geographical Indication protected as sign which toareacomefrom angoods, what is because geographi cal environmental factor Is Including natural factor, human being factor, or combination from both thefactor, giving certain qualityandcharacteristic atgoodsyielded having characteristic characteristic ofcertain area, and owned by thatcertainarea also.

KEBIJAKSANAAN MONETER DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN DALAM ERA PEMBANGUNAN

YUSTISIA Vol 23 (1993)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak Indonesia merdeka sampai sckarang, proses kegiatan  ekonomi In donesia diawali sejak Pemerintah Orde Baru berkuasa yakni pemba ngunan Indnesia dititik beratkan pada pembangunan ekonomi tanpa meninggalkan pembangunan dibidang lainnya, misal kebudayaan, kemasyarakatan, karena pada hakekatnya pembangunan a! Indonesia adalah membangun manusia Indonesiaseutuhnya.

DUALISME PENGATURAN DAN PENGERTIAN SENI TERAPAN (APPLIED ART) PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractApplied Arts has a duality setting, the first setting is set in the Undang-undang No. 19 Th.2002 about Copyrights, while the second setting is in the Undang-undang No. 31 TH.2000 about Industrial Desaign.Industrial design, a new design in the form of blueprints which is considered as a work of art can be protected by copyright. Copyright protects a work of applied art Copyright protection is through the declarative approach means that since the announcement by the creator, then by law already have legal protection as the Creator. When the blueprint is given a three-dimensional shape and only produced one fruit and emphasis on art, it will be protected by copyright, if the shape design has aesthetic value as well as the mass produced, these designs are protected by industrial design rights. Industrial design rights is the protection given to the work produced .Stelsel used in  Desain Industries is Constitutif means to gain legal protection for such works must be registered at the Ditjen HKI, and the registration is accepted. AbstrakSeni Terapan (Aplied Art) mempunyai dualisme pengaturan,pengaturan pertama di atur dalam Undang undang Nomor 19 Th.2002 tentang Hak Cipta,sedangkan pengaturan kedua ada dalam Undang undang No.31 Th.2000 tentan Desain Industri.Suatu karya seni,suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (blue print) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan  (applied art).Perlindungan Hak cipta tersebut melalu pendekatan Deklaratif artinya sejak di umumkan oleh si pencipta,maka demi hukum sudah mendapat perlindungan hukum sebagai si Pencipta.Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta,kalau bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan  yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal.Pendekatan yang dipakai dalam Undang Undang Desain Industri adalah Konstituif artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya tersebut harus di daftarkan di Ditjen HKI,dan pendaftarannya di terima.

PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DAYA PEMBEDA DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkanbahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme , dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, bahwa Prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) di terapkan pada saat pemeriksaan subtantif sesuai ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

DUALISME PENGATURAN DAN PENGERTIAN SENI TERAPAN (APPLIED ART) PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PRIVAT LAW 1 Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractApplied Arts has a duality setting, the first setting is set in the Undang-undang No. 19 Th.2002 about Copyrights, while the second setting is in the Undang-undang No. 31 TH.2000 about Industrial Desaign.Industrial design, a new design in the form of blueprints which is considered as a work of art can be protected by copyright. Copyright protects a work of applied art Copyright protection is through the declarative approach means that since the announcement by the creator, then by law already have legal protection as the Creator. When the blueprint is given a three-dimensional shape and only produced one fruit and emphasis on art, it will be protected by copyright, if the shape design has aesthetic value as well as the mass produced, these designs are protected by industrial design rights. Industrial design rights is the protection given to the work produced .Stelsel used in  Desain Industries is Constitutif means to gain legal protection for such works must be registered at the Ditjen HKI, and the registration is accepted. AbstrakSeni Terapan (Aplied Art) mempunyai dualisme pengaturan,pengaturan pertama di atur dalam Undang undang Nomor 19 Th.2002 tentang Hak Cipta,sedangkan pengaturan kedua ada dalam Undang undang No.31 Th.2000 tentan Desain Industri.Suatu karya seni,suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (blue print) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan  (applied art).Perlindungan Hak cipta tersebut melalu pendekatan Deklaratif artinya sejak di umumkan oleh si pencipta,maka demi hukum sudah mendapat perlindungan hukum sebagai si Pencipta.Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta,kalau bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan  yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal.Pendekatan yang dipakai dalam Undang Undang Desain Industri adalah Konstituif artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya tersebut harus di daftarkan di Ditjen HKI,dan pendaftarannya di terima.

PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PRIVAT LAW 1 No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.