Rosalina Ginting
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Published : 18 Documents
Articles

Found 18 Documents
Search

Toleransi dalam Masyarakat Plural

MAJALAH ILMIAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : MAJALAH ILMIAH LONTAR

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal  bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya  berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua  kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi.Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk    membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik  komunal.Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap  agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya  toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis.Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin   lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu   dikembangkan dalam masyarakat plural Kata-kata Kunci : Toleransi, masyarakat plural

KEPEMIMPINAN DAN KONTEKS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : CIVIS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prinsip pengelolaannya, baik sekolah maupun perguruan tinggi sama-sama membutuhkan penjaminanmutu sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya. Lembaga pendidikan yang bermutu dapatterwujud apabila didukung oleh pemimpin yang paham tentang manajemen karena salah satu aspek terpentingmempengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dan manajemen mutu.Kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentuuntuk tujuan bersama. Artinya terjadi proses interaksi antara pemimpin, yang dipimpin, dan situasi. Kepemimpinanseyogianya melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian (personality), kemampuan (ability), dankesanggupan (capability) guna mewujudkan kepemimpinan bermutu atau Total Quality Management (TQM).Secara umum dapat dinyatakan bahwa kunci mutu pendidikan nasional terletak pada mutu pendidikan(sekolah) dan kunci mutu sekolah terletak pada mutu kegiatan belajar mengajar di kelas. Mutu kegiatan belajarmengajar pada akhirnya diukur dari mutu hasil belajar yang dicapai siswa. Peningkatan kualitas belajar siswamerupakan sebuah upaya kolektif dan tanggung jawab bersama dari semua komponen yang ada di sekolah dimanadalam pencapaiannya diperlukan kemampuan, kemauan, dan komitmen yang tinggi.Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penuh, secara langsung dalammembangun komitmen dan bekerja sama dengan semua komponen-komponen di sekolah dalam upayapengembangan mutu pendidikan tersebut. Kepala Sekolah sebagai pemimpin mempunyai potensi menciptakan visidan menterjemahkannya kedalam kenyataan serta berperan sebagai kekuatan sentral dalam menggerakkankehidupan sekolah, juga memahami tugas dan fungsi dalam mengembangkan mutu pendidikan.Upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang handal dan berkualitas, seyogyanya dapat dilakukan pengelolaantenaga kependidikan dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen sumber daya manusia (Human ResourceManagement), dengan harapan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.Kata kunci : Kepemimpinan, Mutu Pendidikan, Kepala Sekolah.

DAMPAK REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI INDONESIA

CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan transformasi yang terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi pada tataran institusi pelaksana pemerintahan di bidang eksekutif, baik level nasional maupun daerah. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah sebagai stakeholders pemerintahan.Reformasi birokrasi jika dilihat dari pelayanan birokrat selalu dilakukan untuk memastikan apa yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar akan merupakan kehendak rakyat, dan memastikan bahwa layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi rakyat yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Demikian halnya, reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Khususnya dalam penulisan ini lebih menitikberatkan pada kinerja KPK secara komprehensif masih sulit dilakukan dengan berbagai tugas pokok yang diembannya seyogianya dapat dievaluasi secara periodik. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK terlihat dari tugas koordinasi yang telah dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi dengan instansi yang berwewenang melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai lembaga terkait.Kinerja KPK haruslah terencana secara berkesinambungan, sebab peningkatan kinerja KPK bukan merupakan peristiwa seketika tetapi memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dari tugas penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan koruptor di meja hijau juga secara signifikan dapat meningkatkan moral berbagai lembaga terkait untuk turut berpartisipasi memerangi korupsi. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dalam hal tugas pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dilakukan sendiri tetapi melibatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci: reformasi birokrasi, kinerja, KPK

Toleransi dalam Masyarakat Plural

MAJALAH ILMIAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : MAJALAH ILMIAH LONTAR

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pada era reformasi, kemajuan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama dalam bidang agama. Dalam perspektif keagamaan semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritaristik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal. Oleh sebab itu toleransi dan demokrasi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyrakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama islam tidak kurang dari 300 ayat menyebutkan mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis. Permaslahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralism semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural. Kata-kata kunci : Toleransi, masyarakat plural

PELATIHAN PENULISAN BUKU AJAR BAGI GURU PKn SMA SE KOTA SEMARANG

E-DIMAS Vol 2, No 01/Maret (2011): E-DIMAS
Publisher : E-DIMAS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract There are still a few handouts created by the teachers. In fact, teachers feel lazy to make a handout to succeed their teaching and learning process, especially civic teachers who are still low in understanding how to make and design their own handout. A handout is an instrument that teachers supposed to writing it. By writing a handout, teacher can explore his material based on the problems faced in the class. That is way; the Team thought that we need to give them something to train them in writing their own teaching handout. This community service was given to civic teachers of senior high school who has the important role in tranfering knowledge about civic subject. This activity had some sessions, there were; lecturing, discussion, questions answer and feedback. It hopes that by understanding the way in designing a teaching handout, they will be encouraged to make their own handout to support their teaching learning process in the classroom.   Key words : a teaching handout, a civic subject  

IbM IPTEKS BAGI PERANGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN LOKAL DI DESA ROGOMULYO DAN JATIROTO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

E-DIMAS Vol 5, No 02 September (2014): e-dimas
Publisher : E-DIMAS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu isu strategis pembangunan nasional adalah  Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa yang memerlukan pendampingan dalam implementasi undang-undang Desa adalah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang merupakan Kabupaten dengan jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Target luaran yang dihasilkan dari kegiatan IbM ini antara lain perangkat Desa mendalami asas, tujuan, dan isu-isu penting yang terdapat dalam undang-undang dan PP yang terkait; menyiapkan awal agar desa memahami dan dapat melaksanaan undang-undang Desa secara khaffah yang menyejahterakan desa serta menggerakkan pengelolaan aset yang dimiliki desa; merumuskan rekomendasi bagi pemberdayaan desa dan/atau regulasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Metode pelaksanaan ini Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, tanya jawab dan bimbingan tehnis Implementasi undang-undang Desa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi undang-undang Desa telah dilaksanakan dengan lancar, mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta, dan peserta mampu menyusun keuangan dan aset Desa. Kata kunci: Perangkat Desa,  Kelembagaan Lokal, Sosialisasi.

Toleransi dalam Masyarakat Plural

MAJALAH ILMIAH LONTAR Vol 23, No 4 (2009): Majalah Ilmiah Lontar
Publisher : MAJALAH ILMIAH LONTAR

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pada era reformasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal  bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya  berbau kemajemukan, terutama bidang agama. Dalam perspektif keagamaan, semua  kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi.Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif untuk    membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo- toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik  komunal.Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap  agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebut mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya  toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis.Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin   lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu   dikembangkan dalam masyarakat plural Kata-kata Kunci : Toleransi, masyarakat plural

KEPEMIMPINAN DAN KONTEKS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

CIVIS Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prinsip pengelolaannya, baik sekolah maupun perguruan tinggi sama-sama membutuhkan penjaminanmutu sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya. Lembaga pendidikan yang bermutu dapatterwujud apabila didukung oleh pemimpin yang paham tentang manajemen karena salah satu aspek terpentingmempengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dan manajemen mutu.Kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentuuntuk tujuan bersama. Artinya terjadi proses interaksi antara pemimpin, yang dipimpin, dan situasi. Kepemimpinanseyogianya melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian (personality), kemampuan (ability), dankesanggupan (capability) guna mewujudkan kepemimpinan bermutu atau Total Quality Management (TQM).Secara umum dapat dinyatakan bahwa kunci mutu pendidikan nasional terletak pada mutu pendidikan(sekolah) dan kunci mutu sekolah terletak pada mutu kegiatan belajar mengajar di kelas. Mutu kegiatan belajarmengajar pada akhirnya diukur dari mutu hasil belajar yang dicapai siswa. Peningkatan kualitas belajar siswamerupakan sebuah upaya kolektif dan tanggung jawab bersama dari semua komponen yang ada di sekolah dimanadalam pencapaiannya diperlukan kemampuan, kemauan, dan komitmen yang tinggi.Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penuh, secara langsung dalammembangun komitmen dan bekerja sama dengan semua komponen-komponen di sekolah dalam upayapengembangan mutu pendidikan tersebut. Kepala Sekolah sebagai pemimpin mempunyai potensi menciptakan visidan menterjemahkannya kedalam kenyataan serta berperan sebagai kekuatan sentral dalam menggerakkankehidupan sekolah, juga memahami tugas dan fungsi dalam mengembangkan mutu pendidikan.Upaya untuk mewujudkan kepala sekolah yang handal dan berkualitas, seyogyanya dapat dilakukan pengelolaantenaga kependidikan dengan penerapan prinsip – prinsip manajemen sumber daya manusia (Human ResourceManagement), dengan harapan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan.Kata kunci : Kepemimpinan, Mutu Pendidikan, Kepala Sekolah.

SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN FEODALISME DI JAWA ABAD XIX

CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama masa sistem sewa tanah berlaku dibawah kekekuasaan Raffles (kolonial Inggris ) maupun Belanda dibawah para Komisaris Jenderal dan Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjukkan bahwa usaha untuk mengesampingkan para bupati dan kepala-kepala desa tidak berhasil baik. Struktur feodal mau tidak mau masih terus berjalan di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial yang tinggi para bupati dan kepala desa dimobilisasi lagi oleh pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan untuk mendorong petani menanam tanaman perdagangan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut gambaran yang didapat dari pelaksanaan sistem sewa tanah tidaklah merata. Pada satu daerah terdapat penanaman secara bebas namun di daerah lain penanaman bebas hanyalah formalitas karena penanamn secara paksa sejatinya masih berlangsung. Secara politik, sosial dan ekonomi sstem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatna tradisional yang telah lama ada tidak mampu secar penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut. Kata Kunci: sewa tanah, feodalisme

REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA

CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya demokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu. Untuk itu reformasi birokrasi merupakan solusi yang sangat mendasar dengan melakukan perubahan, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mental yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum. Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Publik.