Rehnalemken Ginting
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

KONTRIBUSI KRIMINOLOGI UNTUK AHLI HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN LEGAL OPINION DAN KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA

YUSTISIA Vol 74 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anycorruption casesfound in Indonesia need to behandledseriouslyby those who uphold the law, in this case: police, attorney, andjudicialaffairs. Forsolong, the handlings ofthe corruption cases tend togo far beyond the justice that finally the society lose their trust to those agencies. In order to anticipate that situation and condition, the experts explanations are needed to look atthe corruption cases scientifically. The experts explanations are usuallyrelated to constitutional lawandcriminal law, while some otherexperts explanations are the experts explanations from the people who work in BPKandBPKP to see whether or not there is a detrimentIn general, the explanation from the constitutional law expert isneeded to see that the misuse ofthe authorityisacriminalact, while the explanation from the criminallaw expertisneeded to define whether the corruption is consideredas a criminal act ornot. Furthermore, to deepen andbroaden the analysis that isdone bythe criminal law expert, criminology is needed. Thus, a certain corruption case is then analyzed not only basedoncriminology study and but also criminal law study. The method that was used to conduct this research was doctrinal research, which wasalso basedon  sociologyandanalyzeddescriptively. Basedon theresult oftheresearch, itcouldbe concluded thata criminal lawexpert, ingiving legal opinions and any experts explanations,  shouldbeable convince that the corruption isa criminal act. Theusing ofcriminology as the auxiliary studies ofcriminal law would help the expert to present a scientific analysis towardthe corruption case.

PERGESERAN KONSEP NEGARA HUKUM MENJADI NEGARA UNDANG-UNDANG SEBAGAI FACTOR KRIMINOGEN TERJADINYA "CRIME BY THE GOVERNMENT" PADA MASA ORDE BARU

YUSTISIA Vol 78 (2009)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During Soehartos regime, theconceptofconstitutional statehadbeen shifted totheconceptoflaw state. That condition caused manycrimes which werebelieveddone by the government (crime by the government). Unfortunately, thosecriminalactscanneverberevealed untilnowsince there wasa certain law that created by the government in chargeat that time. That law, in fact, not only supported all thegovernments decisions used torule thecountry, but alsoguaranteed that there wasa suitability between the decisions and the law itself.

HUKUM : DARI TAK DIHIRAUKAN, DITAKUTI SAMPAI DISEGANI (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

YUSTISIA Vol 20 (1991)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk membicarakan berlakunya hukum dalam masyarakat, sebab hukum tersebut diadakan untuk mengarur bagaimana hidup di masyarakat, sedangkan perscpsi anggota masyarakat terhadap hukum tidaklah sama. Hal mana bcrgantungdari cara pandang mereka pada hukum berlaku. Untuk memberikan pcnilaian yang demikian itu, tidak jarang anggota masyarakat dipengaruhi oleh kebutuhanhidupnya. Sehingga kelihatan dalam realita, bagaimana perilakumanusia terhadap bcrlakunya hukum. Hukum bisa tak dihiraukan, ditakuti ataupun disegani olch anggota masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL

Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 1: JANUARY-APRIL 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to formulate a law enforcement mallpractice through appropriate penal mediation approach and provide a win-win solution for the parties involved in the dispute medik.Target khususya that identify, inventory provisions regulating medical mallpraktek in Indonesia. The method used in this paper is a normative juridical method is done by researching library materials or so-called secondary data in the form of positive law. Results showed Forms discussion increasingly complex medical disputes require a model solution that is able to unravel the problems with wider, komprehenship and flexible with the disputing parties involved in the decision-making process; (b) Being able to reduce the number of medical disputes are resolved through litigation / court, so as to reduce the buildup of this case in the courts. Through the Institute of Medical Dispute Resolution will be able to generate trust and eventually will be the choice of the patient to resolve the dispute with the doctor / dentist / health care facilities; (c) Ability to address complaints of patients / families in obtaining protection, although the settlement of disputes are not necessarily able to satisfy it. However, the existence of these models are expected to provide a solution for both patients and health professionals in solving medical problems, without having to involve a lot of people who are not interestedKeywords: Crime, Malpractice, Mediation Penal AbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan mallpraktek medis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif.Hasil pembahasan menunjukan Bentuk sengketa medik yang semakin kompleks membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehenship dan luwes dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan ; (b) Mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi / pengadilan , sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik  maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter/dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan ; (c) Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien / keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik , tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan.Kata Kunci :Tindak Pidana, Malpraktek, Mediasi Penal