Elfia Farida
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

EFEKTIVITAS PIAGAM ASEAN (ASEAN CHARTER) BAGI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASONAL Farida, Elfia
QISTIE Vol 3, No 3 (2009): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlakunya Piagam ASEAN, akan merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadirule-based organization dan mempunyai legal personality. Piagam ASEAN merupakandokumen konstitusional yang memuat tentang norma-norma, penegasan tentangkedaulatan, hak, kewajiban dan sejumlah kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif danyudisial. Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa negara-negara anggota mampumengadopsi nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Dalam halpengambilan keputusan, ASEAN tetap menggunakan cara konsensus dan KTT ASEANmenjadi tempat tertinggi pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jikasengketa di antara negara anggotanya terjadi. Sengketa wajib diselesaikan secara damaisesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amityand Cooperation in Southeast Asia /TAC). Oleh karena itu efektivitas Piagam ASEANbagi ASEAN sebagai organisasi internasional dapat dipandang dari kepatuhan dankesediaan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan Piagam ASEAN dan halhalyang diatur dalam TAC.Kata kunci : ASEAN, Piagam ASEAN
IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA Farida, Elfia
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.40.4.2011.443-453

Abstract

The CEDAW has been ratified through Law of the Republic Indonesia Number 7 of 1984 The CEDAWemphasis on equality and equity between men and women. The basic principles of CEDAW are substantive equality principle, nory-discrimination principle and State obligation principle. This principles are a framework for formulating strategies enhancing women's rights. This research purpose to describe, explain and analyze implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia. The research method used is the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth of the implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia Indonesia has tried to fulfill those obligations. but was still discriminatory and the apl1cat1on of the basic principles of CEDAW has not been integrated in the law ( such as the Marriage Law, Citizenship Law, Labour Law. Health Law, the Law on Pornography and so on). Therefore, the executive. legislative and judicial of government have to sincerity to integrate the basic principles of CE DAW as a foundation to make the law in every decision-making. Indonesia should immediately implement the basic principles of CEDAW in a systematic, full and integrated into the law. and give priority to the process of legal reform and to synchronized and harmonised in law.
ARTI DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM DALAM TAKSONOMI ILMU Farida, Elfia
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Antara lain meliputi cakupan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang, dan pelaksanaan/eksekusi. Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Politik hukum itu selalu berhubungan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan serta kecenderungan-kecenderungan internasional. Oleh karena itu pelaksanaan politik hukum harus mengambil bahan atau materi dari realitas sosial baik yang ada di daerah, nasional, maupun internasional.Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Di dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum tidak boleh mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan untuk semua warga negara dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum harus bisa diterapkan dalam segala keadaan, supaya bisa mengabdi kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan. Di dalam studi Ilmu Hukum, letak Politik Hukum dapat ditemukan di dalam Pohon Ilmu Hukum. Studi Politik Hukum berada pada bagian batang/pohon ilmu hukum. Batang/pohon ilmu hukum adalah serat-serat pohon (atau subsistem kemasyarakatan) seperti sosiologi, sejarah, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian muncul studi sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum dan sebagainya. Kata Kunci : Politik Hukum, Taksonomi Ilmu
PELUANG DAN TANTANGAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015 Farida, Elfia
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.478-486

Abstract

Abtract Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 is  an acceleration instrument of the establishment of an ASEAN Community by 2015. This research purpose to describe, explain and analyze prospect and challenge toward ASEAN Community. The research method is  used the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth. The prospect of ASEAN create an ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community 2015 are create a security and political stability in Southeast Asian and develop  an early warning system to protect conflict escalation; turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain; building a community of caring societies, managing the social impacts of economic integration, promoting environmental sustainability and promoting an ASEAN identity. The challenge toward ASEAN Community is ASEAN Way Principles still used to dispute settlement, crisis of providing food and energy, terrorism issues, infrastructure and increase non State Actors. Therefore, ASEAN soon will evaluate  ASEAN Way Principles to keep existence, effective and credibility of ASEAN in the future and become people-centered organization. Keywords : Prospect, Challenge, ASEAN Community Abstrak Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 merupakan instrumen percepatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan ASEAN menuju Komunitas ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kebenaran. Peluang ASEAN untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015 adalah tercapainya stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah konflik dan eskalasinya; pembentukan karakter regional sebagai peluang bisnis sehingga ASEAN akan lebih dinamis, kuat dan punya daya saing di tingkat global; membentuk suatu komunitas masyarakat, mengatur pengaruh sosial dari integrasi ekonomi, membangun lingkungan yang berkelanjutan dan mewujudkan satu identitas ASEAN. Tantangan menuju Komunitas ASEAN adalah masih diberlakukannya prinsip-prinsip ASEAN Way untuk penyelesaian sengketa, krisis pangan dan energi, isu terorisme, infrastruktur dan meningkatnya non State actors. Oleh karena itu ASEAN segera melakukan evaluasi atas prinsip-prinsip dalam ASEAN Way untuk menjaga eksistensi, efektivitas dan kredibilitas ASEAN di masa yang akan datang dan menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat.   Kata Kunci : Peluang, Tantangan, Komunitas ASEAN
PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA MELALUI MEKANISME ASEAN Farida, Elfia
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.57-66

Abstract

A dispute between Thailand and Cambodia border fighting over an area of ??4.6 square kilometers around the Preah Vihear temple resolved through ASEAN mechanism. This study aims to describe, explain and analyze the ways and the efforts made ??by ASEAN. The research method used is juridical- normative. Data were analyzed qualitatively. The ways of dispute settlement that can be done is by peaceful means through dialogue, consultation, negotiation, good offices, conciliation and mediation by agreement of the parties to the dispute in accordance with the TAC. ASEAN is the effort made diplomatic efforts to avoid violence. A "shuttle diplomacy", which proved to be effective in stabilizing area of ??conflict. It also has held an informal meeting of ASEAN Foreign Ministers. Thailand and Cambodia had agreed in the three corridors, namely peace dialogue mechanism through TAC, a permanent ceasefire and ASEAN involvement in mediating the conflict.