Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

PENTINGNYA HAK IMUNITAS BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (THE IMPORTANCE OF IMMUNITY RIGHTS TO CORRUPTION ERADICATION COMMISSION) Fadli, Muhammad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana alinea keempat pembukaanUUD NRI 1945. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsidapat menghambat terwujudnya tujuan tersebut. KPK merupakan lembaga yang bertugasdalam pemberantasan korupsi didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan  Korupsi (UU KPK). Pelaksanaan tugas tersebut masih menemui berbagaihambatan. Hak imunitas sangat dibutuhkan KPK dan merupakan salah satu solusi dalammendukung kelancaran tugas KPK. Maka peran pemerintah dan DPR sangat dibutuhkandalam mendukung pemberian hak imunitas tersebut dengan penyempurnaan UU KPK. Makayang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran pemerintah dan DPR dalam pemberianhak imunitas yang bersifat terbatas kepada KPK dalam mendukung pelaksanaan tugaspemberantasan korupsi di Indonesia? Hak imunitas yang diberikan kepada KPK memilikitujuan yang sama dengan hak imunitas yang diberikan kepada Ombudsman, MPR, DPR,DPD, DPRD. Hak tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Hakimunitas tersebut dalam melindungi lembaga tersebut dalam melaksanaakan tugasnya denganbatasan-batasan tertentu yang diberikan oleh aturan. Sehingga persamaan kedudukan dalamhukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tidakdikesampingkan. Pemberian hak imunitas diberikan melalui peraturan pemerintah penggantiundang-undang (Perpu) atau merevisi UU KPK.
REFORMULASI ZERO BURNING POLICY PEMBUKAAN LAHAN DI INDONESIA rahmat, fatmawati; Fadli, Muhammad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia membawa dampak negatif pada negara Indonesia dan negara tetangga. Padahal berbagai kebijakan Pemerintah melarang pembakaran hutan baik untuk tujuan pembukaan lahan maupun untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi sanksi pidana selama ini belum mampu menekan dampak negatif dari pembakaran hutan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak negatif dari pembakaran hutan yang terjadi. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memberikan ruang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Rumusan Pasal ini dijadikan dasar bagi sekelompok orang atau golongan untuk melakukan pembakaran. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembakaran hutan yang pada akhirnya tidak dapat dikendalikan. Pemerintah sudah seharusnya menerapkan konsep zero burning policy dalam pembukaan lahan sebagaimana yang dikenal dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dengan menyesuaikan dengan kondisi negara dan lingkungan saat ini, sehingga tidak lagi memberikan ruang melakukan pembakaran hutan. Perlu juga untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menghapus Pasal 69 ayat (2), sehingga tidak ada celah untuk melakukan pembakaran hutan dan memberi kepastian hukum bagi untuk memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat Fadli, Muhammad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya membutuhkan waktu lama dengan prosedur yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahap pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang memang seharusnya dilaksanakan secara cermat dan hati-hati karena menyangkut kepentingan bernegara dan orang banyak. Akan tetapi jika pembentukan undang-undang yang relatif lama justru tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu hukum (aturan) yang seharusnya mengatur peristiwa saat ini akan menjadi semakin tertinggal mengingat perkembangan sosial masyarakat yang begitu cepat berubah. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan pembentukan undang-undang tersebut seperti, memungkinkan pembentukan undang-undang melalui jalur perpu dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu pemberian kewenangan kepada institusi yang sudah ada dapat dilakukan untuk melakukan tinjauan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi masukan dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Kata kunci: pembentukan undang-undang, perkembangan masyarakat, kepastian hukumAbstractThe law is one type of legislation in wich its formation takes a long time with a long procedure as specified in Law Number 12 Year 2011 on Making Rules. The stage of the formulation of the law starts from the planning stage, compilation, discussion, endorsement or stipulation, and the enactment. The formulation of legislation especially the law should be implemented carefully because it concerns the interests of the state and the people. However, if the formation of legislation is relatively long it will not meet the community's need for legal certainty. Beside that,  the law that should regulate the current events will become increasingly left so far behind the social development of society that is so rapidly changing. Therefore, a solution is needed to overcome the problem of forming the law. Such as, enabling the establishment of a very long legislation through the government regulation in lieu of law (perpu) way with consideration of the community's need for legal certainty. In addition, the granting of authority to existing institutions to conduct a review of the law that is no longer appropriate with the development of society can be a good way. In hope, this can be a good recommendation  in the renewal of Law Number 12 Year 2011 on Making Rules.Key words: Law Making, social development, legal certainty.