This Author published in this journals
All Journal YUSTISIA
Djuwityastuti Djuwityastuti
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : YUSTISIA

KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SERTIFIKAT LISENSIPENGUMUMAN MUSIK OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI)

YUSTISIA Vol 69 (2006)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The art product which the creativity result of songs and musics creator is protected bylawof act number 19 of 2002concerning Copyright within article 12(Id). The importance ofadequate lawprotection for the songs and musics creator either with text or without text as every creator owning exclusive right and the other right which included within moral and economy right that can not be separated from the cultural and economy aspect oftheir creation. For such reason Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) represent in defending andprotecting the creator interest bycarrying regristation for the contract formulation participator, power ofattorney formulation and regristation ofart product. In order for the collection offee/royalty for the usage of copyright by musics user which giving economic benefit as well as within domestic or foreign bypublishing musical announcement licence sertificate. Bymusical announcement sertificate the creator/user attain the right to announce songs ormusics with textor without textwithin certain terms in according with sertificate (article 48 (2) yo article 2 (1)UUHC).

MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

YUSTISIA Vol 88 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah model pengelolaan badan usaha milik Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). sehingga mampu memberikan konstribusi yang berati baik dari sisi shareholder maupun dari sisi stakeholder. penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,  (Satatute Aproach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Aproach). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan  menggunakan insntrumen observasi, wawancara dan kuisioner. penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan variable bebas dan terikat. Analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuiantitatif. Hasil penelitian menunjukan perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum secara vertikal dari produk hukum dan horizontal yang mengatur tentang pengelolaan bumD. Sinkronisasi secara vertikal dilakukan menurut hirarki tata urutan perundang-undangan dan sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan cara melakukan analisis seberapa jauh peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang bumD mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Alternatif model pengelolaan bumD dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan dua model yaitu : Konsep pengelolaan bumD Non persero dengan menggunakan swakelola mandiri. Kewenangan pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi kebijakan, dengan menerbitkan peraturan kepala daerah baik peraturan Gubenur/Walikota/bupati yang secara subtansi mengatur tentang rencana strategis bumD tersebut. Konsep pengelolaan bumD persero dengan menggunakan model holding company dengan tipe prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi. Dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram karena tipe atau karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah beragam.