Articles

Found 19 Documents
Search

PROSES ISLAMISASI MELALUI DAKWAH DI SULAWESI SELATAN DALAM TINJAUAN SEJARAH Dahlan, Muhammad
RIHLAH Vol 1, No 01 (2013): Oktober
Publisher : RIHLAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.912 KB)

Abstract

This paper break down the process of Islamization in South Sulawesi and propaganda methods adopted in the process. By using an approach based on historical analysis, this paper concludes that, the process of Islamization in South Sulawesi through several stages, the arrival of Muslim traders as bearers of Islam in the 16th century, after the advent of Islam King of Gowa-Tallo in the 17th century, shipping army for kings to develop Islamic Bugis although initially rejected by the Bugis, continues with the arrival of Datuk Bandang ri, ri Tiro Datuk, Datuk Pattimang broadcast and Islam. Adopted the method of preaching Islam is spreading the teachings of Islam to synchronize between pangadereng so that the process of Islamization in South Sulawesi take place quickly.
Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Dahlan, Muhammad
Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.394 KB)

Abstract

This article reviews critically the evolution of the regulation of recognition of the rights of indigenous peoples in the Indonesian Constitution through historical and legal perspective. Using the customary law rights recognition theory as developed by constitutionalists on the experience of the struggle of indigenous peoples in several Latin American countries, this article finds the fact that none of the Constitutions in Indonesia fully recognize and protect the rights of indigenous peoples, although it contains elements of partisanship rhetoric. The weak recognition and protection of the rights of indigenous peoples in the Constitution resulted in the state freely using its power to exclude ancestral rights of indigenous peoples on the pretext of state interests. The interpretation of the articles in the Constitution that recognize and protect the rights of indigenous peoples must be based on the spirit of asserting Indonesian unity in diversity and distinctiveness. Without such enthusiasm, there is will more issues relating to derogation or even the elimination of the rights of indigenous peoples. Abstrak Artikel ini mengulas secara kritis evolusi pengaturan rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi Indonesia melalui kacamata sejarah dan perbandingan hukum. Dengan menggunakan teori rekognisi hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum konstitusionalis atas pengalaman perjuangan masyarakat hukum adat di beberapa negara Amerika Latin, artikel ini menemukan fakta bahwa tidak satupun Konstitusi di Indonesia secara penuh memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, meskipun mengandung unsur retorika keberpihakan. Lemahnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi mengakibatkan negara dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengenyampingkan hak turun temurun (ancestral domain) masyarakat hukum adat atas dalih kepentingan negara. Interpretasi terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat harus didasari oleh semangat menegaskan persatuan Indonesia dalam keberagaman dan kekhasan. Tanpa semangat demikian, persoalan-persoalan yang berkenaan dengan derogasi atau bahkan penghilangan hak-hak masyarakat hukum adat akan terus terjadi.
KEEFEKTIFAN METODE PQRST (PREVIEW, QUESTION, READ, SUMMERIZE, TEST) DALAM MEMBACA PEMAHAMAN TEKS BACAAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 4 SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA Dahlan, Muhammad; Latief, Syekh Adiwijaya
JURNAL KONFIKS Vol 5, No 1 (2018): KONFIKS
Publisher : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.018 KB)

Abstract

Keefektifan Metode PQRST (Preview, Question, Read, Summerize, Test) dalam Membaca Pemahaman Teks Bacaan Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana Keefektifan Metode PQRST (Preview, Question, Read, Summerize, Test) dalam Membaca Pemahaman Teks Bacaan Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa?”.  Penelitian ini adalah Eksperimen. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan hasil belajar membaca pemahaman dengan penggunaan metode  PQRST (preview, question, read, summerize, test) dalam  teks bacaan mata pelajaran Indonesia yang diberikan kepada siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun ajaran 2016/2017 dan jumlah siswa 40 orang. Data penelitian ini diperoleh dari tes hasil belajar untuk melihat keberhasilan belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan metode PQRST (preview, question, read, summerize, test).
PROSES ISLAMISASI MELALUI DAKWAH DI SULAWESI SELATAN DALAM TINJAUAN SEJARAH Dahlan, Muhammad
RIHLAH Vol 1, No 01 (2013): Oktober
Publisher : RIHLAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.912 KB)

Abstract

This paper break down the process of Islamization in South Sulawesi and propaganda methods adopted in the process. By using an approach based on historical analysis, this paper concludes that, the process of Islamization in South Sulawesi through several stages, the arrival of Muslim traders as bearers of Islam in the 16th century, after the advent of Islam King of Gowa-Tallo in the 17th century, shipping army for kings to develop Islamic Bugis although initially rejected by the Bugis, continues with the arrival of Datuk Bandang ri, ri Tiro Datuk, Datuk Pattimang broadcast and Islam. Adopted the method of preaching Islam is spreading the teachings of Islam to synchronize between pangadereng so that the process of Islamization in South Sulawesi take place quickly.
NAHDLATUL ULAMA AND INTER-RELIGIOUS INTERACTION IN GORONTALO CITY Dahlan, Muhammad
Penamas Vol 30 No 3 (2017): Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.597 KB)

Abstract

This paper focuses on the case of NU in Gorontalo City with the reason that NU in this city is a majority group and is needed to assist the government in building internal harmony of religious society. This study uses a qualitative method. The results of this study showed that 1) NU structurally has constraints.The organization does not work in accordance with good organizational mechanisms; 2) NU is more understood as a symbol of moderate identity of aswaja group; 3) The relation between NU and Muhammadiyah in the 19601990s were tough and tense; 4) The appearance of Salafi and Syiah groups is a new trigger for internal religious conflict. This requires the active role of the NU as an organization that promotes moderatism. Keywords: Nahdlatul Ulama, Religious Group, moderate, internal conflict
KONTRIBUSI ABU BAKAR TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM Dahlan, Muhammad
RIHLAH Vol 5, No 2 (2017): Rihlah
Publisher : RIHLAH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.775 KB)

Abstract

Abu Bakar memberikan pertimbangan tentang kariteria pengganti Nabi.  mengajukan dua tokoh Quraisy, Umar bin Khattab dan  Abu Baidah bin Jarrah, untuk dipilih salah satunya. Orang-0rang Ansar sangat terkesan dengan penjelasan Abu Bakar dan tampak berharap kepadanya, namun segera Umar bin Khattab berdiri dan mengajukan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Pasalnya, bahwa Abu Bakar jauh lebih tepat dari pada dirinya. Sebab, menurutnya, Abu Bakar adalah orang kepercayaan Nabi, jika beliau uzur menjadi imam shalat, maka Abu Bakar diminta untuk menggantikannya. Atas dasar itu, hadirin tidak keberatan menerima Abu Bakar sebagai Khalifah. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama dua tahun. Dalam masa pemerintahan tersebut, ia melanjutkan misi ekspedisi Usama bin Zaid yang telah dipersiapkan Rasulullah pada masa hidupnya, mengambalikan kaum muslimin dalam ajaran Islam yang benar dan memerangi kaum murtad, mengumpulkan Alqur’an dalam satu mushaf, dan mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan ajaran Islam.
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK, DAN BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL SEBAGAI MODERATING VARIABLE. Dahlan, Muhammad
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.054 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan lingkungan eksternal sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan kinerja unit pelayanan publik. Faktor budaya dan lingkungan eksternal menjadi penting di Kantor Kecamatan Kota Bandung, karena siapapun aparatur pemerintah jika golongan dan jabatannya sama akan menerima penghasilan yang sama meskipun diantara mereka beban kerjanya berbeda.Penelitian menggunakan metode eksplanatori yang artinya menjelaskan sebab dan akibat dari teori yang digunakan dalam menguji permasalahannya. Metode ini digunakan dengan pertimbangan yaitu selama proses pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan, peneliti melakukan konfirmasi kembali antara teori dengan hasil penelitian yang dihasilkan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dilaksanakan di 30 Kantor Kecamatan Kota Badung.Hasil penelitian menunjukan budaya organisasi dan lingkungan eksternal bukan sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara penerapan good governance dan kinerja unit pelayanan publik. Hal ini terlihat dari hasil tes tahap satu menunjukan variabel penerapan good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Kemudian pada tes tahap kedua menunjukan variabel budaya organisasi dan lingkungan eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik. Artinya budaya organisasi dan kondisi lingkungan eksternal belum menjadi faktor pendorong layanan publik karena mereka bekerja mengikuti aturan dan kebijakan formal yang berlaku. 
USEFULNESS OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS: PERAN PERUBAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN BUMD PEMERINTAH KOTA BANDUNG Dahlan, Muhammad
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.106 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Usefulness of Management Accounting Systems, perubahan lingkungan eksternal, dan kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) Pemerintah Kota Bandung, serta menguji pengaruh moderasi perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara Usefulness of Management Accounting Systems dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan kuesioner lima (5) skala Likert dalam pengumpulan data sehingga terkumpul data selama bulan Juni 2017 sebanyak 64 pengguna jasa dari 7 BUMD sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan adalah Time Order Decision Johnson and Onwugbuzie’s (2004). Mengacu kepada Contingency Theory dan Moderate Regression Analysis (MRA), maka hasilnya adalah mengindikasikan: (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sistem akuntansi manajemen, perubahan lingkungan eksternal, dan kinerja perusahaan; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan terhadap kinerja perusahaan; dan (3) tidak ditemukan peran perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan, atau berbeda dengan hasil penelitian terdahulu.
Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pasien Stroke di RSUP Dr. Sardjito Dahlan, Muhammad; Setyopranoto, Ismail; Trisnantoro, Laksono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.182 KB)

Abstract

ABSTRACTBackground: Since 2014, Indonesia has implemented universal health coverage. In Indonesia, it was named as Jaminan Kesehatan Nasional or JKN. ?Quality control and cost control? is the tagline of these program. Health provider such as doctors, nurses and the others health provider must control the quality and the cost of the patient?s treatment. Stroke, as one of the disease which needed such a complex treatment, must be treated as effective as possible.Aim: The aim of this study is evaluating the implementation of the JKN in stroke care especially in Central hospital. Measuring the quality of the care in stroke unit is compulsory in implementation research. Knowing acceptability and fidelity of the rules from JKN by the doctors must be described.Method: This study is mixed method with sequential explanatory design. The qualitative research was a cross sectional research which began in June 15th-July 31st. Interview from three doctors in stroke unit Sardjito General Hospital were performed to know the acceptability of the program.Result: The quality of care in Unit Stroke RSUP Dr. Sardjito from the doctors are good. Rationalization of the drugs and safety of the patients were prioritized. From that conditions the unit got a debt condition. The financial performance from one patient could get debt up to eleven million rupiahs. From the qualitative research, the acceptability of the national formulation slightly didn?t accept by the doctors. Neuro protector and another kind of drugs isn?t on the list. rtPA which can be found in the list is too expensive. Reimbursement from the BPJS was too low. Homecare as one the rehabilitation isn?t covered by BPJS. Back referral system to general practitioner isn?t accepted by the neurologist because of the lack of the facility in puskesmas or PPK I. Research and education in academic hospital didn?t do well because of the lack of patients.Conclusion: National formularies are needed to revised based on the patients need. Reimbursement from BPJS should be higher than before. Homecare patients should be guaranteed by BPJS.?Keywords: Universal health coverage, stroke, quality care, implementation research?ABSTRAKLatar Belakang: Era baru program asuransi kesehatan nasional mulai 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang mempunyai target bahwa seluruh masyarakat telah menjadi peserta BPJS pada tahun 2019. Apresiasi diberikan kepada pemerintah atas usahanya melaksanakan JKN. Dalam pelaksanaannya, evaluasi perlu dilakukan terhadap program ini. Stroke sebagai salah satu penyakit mematikan dan perlu manajemen yang menyeluruh patut untuk dievaluasi. Penerimaan penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter perlu diidentifikasi.Tujuan: 1) Mengukur kinerja pelayanan; 2) Mengukur kinerja keuangan; 3) mengetahui penerimaan dan ketaatan pemberi pelayanan terhadap aturanMetode: mixed method dengan desain sekuensial ekplanasi. Penelitian kualitatif merupakan cross sectional dimulai 15 Juni?31 Juli. Interview dengan tiga dokter di Unit Stroke Rumah Sakit Umum Pusat Sardjito dilakukan untuk menggambarkan penerimaan.Hasil: Mutu pelayanan penyakit stroke sudah sesuai dengan mutu standar. Rasionalisasi obat, maupun pemulangan pasien tetap sesuai standar. Performa keuangan dari Unit Stroke mengalami kerugian. Penerimaan dari para dokteer terkait beberapa aturan seperti sistem rujukan dan standar tarif belum diterima sepenuhnyaKesimpulan: Permasalahan program Jaminan Kesehatan Nasional masih terjadi. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Performa keuangan dari unit stroke mengalami kerugian walaupun mutu pelayanan sudah dilakukan secara optimal. Sistem rujukan terutama rujuk balik belum dapat dirasa layak oleh para dokter karena keterbatasan di PPK I. Pelayanan home care yang biasa digunakan tidak dapat optimal karena peserta asuransi belum mendapatkan jaminan untuk memperoleh pelayanan home care.?Kata Kunci: jaminan kesehatan nasional, stroke, quality care, implementation research
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KONSTITUSIONAL PARA PENGANUT AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA Dahlan, Muhammad; Liemanto, Airin
Arena Hukum Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.612 KB)

Abstract

AbstractAt this time there are still many local religions that have not been or are not recognized as official religions in Indonesia, such as Zen, Samin, Baduy. On the other hand, Article 28E and Article 29 paragraph (1) Indonesian Constitution guarantees freedom to every citizen to profess religion and to worship according to their respective beliefs, along with the states obligation to provide legal protection on the constitutional rights. This paper aims to present the concept of the legal protection of the constitutional rights of the adherents of local religions in Indonesia by first outlining the relationship between religion and the state during the Old Order and New Order. The historical search will be the foundation for the reconceptualization of legal protection of constitutional rights of the local religious believers by putting them in the context of the state of law and democracy. This is a normative research. The results of this research is to advice regarding legal protection in the form of rights and obligations as well as equal treatment of all religions, both local religions and religions that have been officially registered in the relevant ministries, with the aim of fulfilling the constitutional rights of religion that is fair to all citizens of Indonesia.  AbstrakSaat ini masih banyak agama-agama lokal (local religions – sebagai terjemah dari civil relegions; agama yang dianut oleh warga negara) yang belum diakui oleh negara. Padahal pada Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali agama lokal. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi negara melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya yang memeluk kepercayaan lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetengahkan konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia dengan menguraikan terlebih dahulu hubungan antara agama dan negara selama rezim Orde Lama dan Orde Baru. Penelusuran historis tersebut akan menjadi pijakan bagi rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama lokal dengan meletakkannya dalam konteks negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggali bahan hukum, dan didukung data valid tentang hal-hal terkait. Hasil penelitian ini bermuara kepada saran tentang perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap setiap pemeluk agama, baik agama lokal maupun agama yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian terkait, dengan tujuan pemenuhan hak konstitusional beragama yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.