Winarno Budyatmojo
Unknown Affiliation

Published : 10 Documents
Articles

Found 10 Documents
Search

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN)

YUSTISIA Vol 86 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak  pidana  illegal  logging/penebangan  liar  menunjukan  adanya  suatu  rangkaian  kegiatan  yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebanganyang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu  sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki  !"!#$%&!!%"()*+%)!,*%-**-./+*0!"*%&!/!%1!/,%&.#( !!/%!1(%*)).,!)%-!/%&!/!%1!/,%&.#( !!/%!1(%legal. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas  illegal loggingyaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap  illegal loggingdan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

MONEY LAUNDERING ( Suatu Kajian Dari Aspek Yuridis - Kriminologis)

YUSTISIA Vol 63 (2003)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money laundering is the method being used by crime perpetrator in legalizing the illegal money. Its be doned by circling such an illegal money many times within investation and finance transaction instrument to erase the track of such illegal money. The two kinds ofmoney laundering, first by buying stock exchange or certain traded capital goods, by using illegal money, and then being traded again and the second is using illegal money to buy immoveable property as the ownwer able to used his property without feeling worry to be known the origin of their property. Generaly there are three tehnique steps of moneylaundering conducted by the perpertrator such as: the placement, layerting and integration. In Indonesia money laundering has been declared as crime by act number 15 of 2002 about money laundering crime. More over to anticipate and supress the posibility of advanced money laundering, so being recomended to government to carryout national and international cooperation using bilateral and multilateral forum, for the purpuses such as the extradition of perpetrator which in foreign country and confiscating the assets which be placed at foreign country and to improve the quality of human resoources that handling the ceases by an intensive training and education program.

KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI DIERAGLOBALISASI

YUSTISIA Vol 74 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalization besides giving utilites forman kind life also araising negative side effectsuch as crime globalization  andtheincreaseofcrime qualityandquantity, justlike economycrime as wellas corporation crime. Implementation ofpenalsanction is very urgent infacing economic crime as ifs able to constraint nations developmentprogram.

HAKEKAT DAN FUNGSI FILSAFAT ILMU DALAM PENELITIAN HUKUM

YUSTISIA Vol 22 (1992)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanpa adanya dasar yang jelas scbagai landasan berfikir, kita selalu akan menghadapi dengan teka-teki tentang diri kita. Apalagi dalam berfikir ilmiah, sebagai upaya untuk menemukanpengetahuan ilmiah dan kebenaran ilmiah memerlukan pola atau cara berfikir yang jelas dan benar. Dengan pengalaman saja, kita sudah dapat menyusun pengertian-pengertian, membentuk pendapat-pendapat atau menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencapai kebenaran. Tetapi hal itu sangat terbatas pada masalah-masalah yang sederhana. Padahal, kehidupan ini terus menerus menuntut kesempurnaandan berkembang dengan cepat dan berubah-ubah. Maka untukmencapai hal itu manusia dituntut kerjakeras dan pemikiran-pemikiran yang lebih aktual dan lebih akurat, sehingga tidak sedikit di antara kita yang dapat menyusun konsep-konsep yang sahih (valid) pendapat-pendapat yang baru dan kesimpulan yang absah. Tegasnya untuk berfikir logis, yang secara sadar diterapkan dalam kehidupan kita.

EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDUSTRI SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

YUSTISIA Vol 20 (1991)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pcmbangunan Nasionalyangsedang dilaksanakan sckarang ini scbagaimana diperintahkan oleh Kctetapan MPR: No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, didalam arahan pcmbangunan jangka panjang menycbutkan antara lain bahwa : "Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sckitarnya". Maka kescrasian antara kegiatan-kegiatan manusia dan pcmbinaan mutu lingkungan merupakan pengarahan pembangunan jangka panjang yang harus diikuti.

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

YUSTISIA Vol 48 (1999)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI dan hakim terhadap pelaku tindak pidana di bidang hak cipta dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh POLRI dan hakim dalam pe negakan hukum di bidang hak cipta.Penegakan hukum di bidang hak cipta yang dilakukan POLRI dan hakim terhadap pelaku tindak pidana hak cipta ternyata masih kurang tepat, hal irii disebabkan karena kurang aktifhya pihak POLRI, kurangnya pengetahuan hakim mengenai undang-undang hak cipta, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLRI, keengganan saksi atau orang yang dimintai keterangan untuk memberikan kesaksian atau keterangan di kepolisian serta sulitnya mendatangkanDewan Hak Ciptayang berkedudukan di Jakarta.

RIGHT TO SAFETY AND SECURITY FOR PASSENGERS TRAVELING BY THE PUBLIC ROAD TRANSPORTATION

Yustisia Jurnal Hukum Vol 6, No 1: JANUARY - APRIL 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis article aimed to observe the safety protection of public road transportation and some public areas in Yogyakarta and Surakarta. The Road and urban public transport terminals, station, and transshipment centres were mainly established at the meeting points of different traffic lines.  If we compare the terror-threat against infrastructure, building, and vehicles, then we can see that much more terrorist attacks were directed against the vehicles, than against bridges or tunnels. Safety protection on public road transportation and its  public areas is one of the efforts to enforce  right to life and right to sustain life in line with article 28A of Indonesian Constitution of 1945.  This issue is  important to be observed because two cities are prone to be attacked by terrorist and sometimes passengers or visitors are not responsive to disasters as long as they are on public road transportation and public areas.  This article have two important problem to be observed, first problem is  how already passengers  or visitors of public road transportation and its  public areas understand safety procedures of those areas?; second problem is how policy of safety protection need to be enforced on two public road transportation and public areas in order to protect right to life safely of passengers? The normative and empirical legal research is used  to this research by using interviews and field observation. The result of this research concisely state that at this time the bus station and rail  station is still not implemented maximum safety and security procedures to passengers and passengers or visitors do not understand about safety procedures and are not responsive to dangerous circumtances surrounded  them. Maximum safety protection is important to prevent  terrorism  crime, narcoticss crime, and prevent any casualties due disasters. Security officers should check the condition of bags and luggage of passengers or visitors in order to prevent any threats there. Safety briefing is also implemented to keep a passengers concer. Keywords: safety procedure, right to life, public area

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN)

Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTindak pidana illegal logging/penebangan liar menunjukan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan sering kali kayu–kayu illegal hasil dari penebangan yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas illegal logging yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal logging dan perdagangan illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.Kata Kunci: Penegakkan, Hukum, Illegal Loging, Harapan, Kenyataan.AbstractIllegal logging activities showed the presence of a series of activities that constitute a chain of inter- related , ranging from illegal timber sources or procedure or the conduct of illegal logging in abundance up to the consumer or user of wood raw material . The timber screening process is illegal, and the illegal transportation of export or sale is illegal . The logging process , the more real development going on and often times the result of illegal timber from illegal logging was washed ( legalized ) before entering the legal market , means that the timber is essentially illegal , legalized by the parties certain cooperate with local police officers , so that the timber enters the market , it is difficult to be identified which is a timber which is illegal and legal timber . prevention efforts have been made   governments to eradicate illegal logging that has made many agreements with other countries in law enforcement efforts against illegal logging and illegal trade , such as the UK , the EU , the prc , Japan and South Korea . Is also not lose much effort NgOs and donor agencies to assist Indonesia in combating illegal logging . Various meetings have been held , but the actual action plans that are made are often not solve the root problem . While in the country , according to the department of Forestry , there are at least 11 ( eleven ) institutions and government agencies in central decisive efforts to combat illegal logging , but cooperation curative nature is not easy to make it happen in combating illegal logging . Therefore, this paper is expected to be a conceptual contribution to the policy makers at national and local levels .Keywords: Enforcement, Law, Illegal Loging, Expectation, reality

The Interplay Between Laos as Landlocked State and its Surrounding Coastal States

Yustisia Jurnal Hukum Vol 6, No 2: MAY-AUGUST 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper analyzes the problems concerning Laos as a Land-locked state (LLS) rights to gain access of the sea and its resources, including conflicts and disadvantages which may arise regarding Laos and its neighboring states and/or transit states to figure out the best way to get access to fisheries at the sea. We used some legal research methods of case studies and normative doctrines which lead us to discover the rights of landlocked states provided by the UNCLOS being violated or constrained by technical problems and the denial of free transit which is highly influenced by international relation between states. This study concludes that the rights must necessarily be supported with another bilateral/multilateral agreements and organization which may help to manage landlocked states in effort of the realization of their rights.

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH AKIBAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 2: MAY-AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of research was to anticipate and to analyze the Farming Land Protection in Anticipating the Land Function Shift Due to Land Procurement for Development. The problem of farming land compensation is an urgent to organize recalling that land procurement cases for development occurs widely and results in reduced farming land leading to decreased food product. The research method employed in this research was juridical sociological one with descriptive approach. Considering the result of research: The construction toll road in Sragen Regency involved farming and non-farming lands. Compensation was so far given in the form of money, cash and carry, corresponding to the agreement between land procurement committee and land owner. The sustainable food farming land policy was accommodated through local legal instrument, Local Regulation Number 11 of 2011 about Spatial Layout of Sragen Regency Area in 2011-2031, within which there was farming allocation area. The local Government of Sragen Regency should make policy on sustainable food farming land control.Keywords: Farming Land Protection, Land Function Shift, Land Procurement.AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa  Perlindungan  Lahan Pertanian Dalam Men- gantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan.  Persoalan kompensasi lahan pertanian  merupakan hal yang urgen untuk ditata mengingat kasus-kasus pengadaan tanah untuk pembangunan banyak terjadi dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga akan mengu- rangi produk pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Pembangunan   jalan Tol di Kabupaten Sragen  meliputi tanah pertanian dan tanah non pertanian . Pemberian ganti rugi se- lama ini di berikan dalam bentuk uang , cash dan carry sesuai dengan kesepakatan antara pihak panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Kebijakan  lahan pertanian pangan berkelanjutan  diakomodir melalui instrumen hukum Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 , yang didalamnya terdapat kawasan peruntukan pertanian. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutanKata Kunci: Perlindungan Lahan pertanian, Alih Fungsi Tanah, Pengadaan tanah