Niken Subekti Budi Utami
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGAWASAN TERHADAP SYARAT UMUM DAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT

YUSTISIA Vol 82 (2011)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Purpose if this study is to investigate the implementation if the supervision if general and specific requirements by the supervisory officerThuis research is conduted by library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. Sampling techniques is purposive sampling. The pimary data is collected by interviewing jufges in distric court, presecutors in district attomey, and officers in Yogyakarta penitentiary. The Secondary data is collected by literature study. The data is analyzed by qualitative descriptive.The result shows that the implementation of the supervision of general and specific requirements is conducted by BAPAS. Meanwhile the control by judges of superintendence observer it is not effectively worked out, It happens because of all verdicts are only committed by a judge in each district court.

KRIMINALISASI PENGELOLAAN ZAKAT (TINJAUAN KETENTUAN PASAL 41 UU NO 23 TAHUN 2011)

YUSTISIA Vol 85 (2013)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui kriminalisasi dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitianyuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode Focus Group Discussion. Narasumber  adalah para ahli hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan para responden adalah pengelola Lembaga Amil Zakat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pengelola dariLembaga Amil Zakat yang telah berijin maupun yang belum berijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hukum Islam menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib atas penguasa untuk mengangkat amil atau lembaga pengelola zakat. Namun,  rumusan pengelolaan zakat secara sentralisasi berada di tanganpemerintah, masih dapat diperdebatkan dengan melihat peran masyarakat yang gemilang dalam pengelolaan zakat melalui LAZ. Kriteria kriminalisasi yang meliputi pemidanaan harus memperhatikan tujuannya, adanya unsur victimizing, prinsip biaya dan hasil, dan dukungan masyarakat, tidak terpenuhi dalam mengkriminalisasiLAZ seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Maksud dari pemerintah membentuk UUPZ baru, adalah untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mencermati maksud tersebut, dirasakankurang tepat ketentuan pemidanaan bagi LAZ karena tidak adanya catatan buruk kinerja LAZ dan apabila hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, yaitu mengubah masyarakat yang miskin menjadi sejahtera, maka selayaknya bukan pendekatan sanksi yang dilakukan melainkan dengan pendekatan berupa insentif.

YURISDIKSI PERADILAN TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Yustisia Jurnal Hukum Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research intends to find the answers of two problems. First, the factors that led to the unimplemented jurisdiction of the General Court of the Indonesian Armed Forces (TNI) that perform general crime as mandated by Decree No. VII / MPR / 2000 and Act No. 34 of 2004. Second, the perception of the military conception of justice with jurisdiction over soldiers who committed the crime. This study is a normative- empirical law that uses secondary data and primary data. The data collected by the study of documents and interviews. The data analysis using qualitative methods. The results showed that first the jurisdiction of the General Court of the soldiers who committed the crime can not be implemented because of the general Act No. 31 of 1997 on Military Justice has not been revised by Law Military Justice as new, second that some of the military still wants the soldiers who committed the crime, criminal acts both military and general crime, is in the jurisdiction of Military Justice.Keywords: Jurisdiction Court, Indonesian Army Forces (TNI)l, Crime.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas dua permasalahan. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan belum diimplementasikannya yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kedua, persepsi kalangan militer mengenai konsepsi peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum dapat diimplementasikan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru, kedua bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, berada pada yurisdiksi Peradilan Militer.Kata Kunci: Yurisdiksi Peradilan, Prajurit TNI, Tindak Pidana