Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Varia Justicia

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE Susanto, Wahyu Adi; Hendrawati, Heni; Basri, Basri
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i1.1864

Abstract

This study discusses the overview of Criminology Crime Against Scams Buy Sell Online. Who in real life is very rife due to the lack of security and surveillance conducted by public authorities, so that many victims of criminal fraud and selling online, supported and easy to commit a criminal act of buying and selling online with a variety of modes available. To resolve the problem it should be known what are the factors that caused the criminal act of buying and selling online in terms of criminology. And how do the efforts of law enforcement officers in dealing with criminal fraud and selling online. Writing of this method normative empirical research that aims to make the data in a systematic, factual, and accurate about the facts and what happens on the field sebenrnya. With a data sekuder and as a source of primary data. Factors that cause the Crime Fraud Buy Sell Online influenced by various factors such as economic factors, environmental factors, social and cultural factors, factors easily commit crimes of fraud and selling online, factor the lack of risk of being caught by
ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA Basri, Basri
Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.Pertanggungjawaban pidana (mens rea), adalah menunjuk kepada unsur-unsurpembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkutsegi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidakdipidana jika tidak ada kesalahan”. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawabanpidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Romadapat dilihat pada rumusan Pasal 30 yang mengatur masalah kesalahan (mens rea),yaitu “elemen mental”. Jadi berkaitan dengan unsur subjektif daripertanggungjawaban pidana. Dari Pasal 30 ini ada beberapa hal yang dapat diketahui,yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuhi pidana untukkejahatan yang berada dalam jurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukandengan sengaja (intent) dan dengan sepengetahuan (knowledge). (2) Seseorangdikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itubermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat,orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akanterjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwaada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN TRANSENDENTAL Basri, Basri
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1882

Abstract

Penegakan hukum kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan hanya menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam mengungkap, menangkap, menahan, mendakwa dan memidana para pelakunya yang terbukti bersalah, namun belum menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam pemberantasan kejahatan korupsi secara luas. Sehingga dengan keberhasilan upaya seperti itu melahirkan suatu persepsi bahwa kejahatan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Dengan kenyataan demikian yang tergambar adalah Indonesia negara yang korup. Hal ini tentu suatu kontrakdiktif dengan tujuan yang diharapkan dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Pendekatan pemberantasan kejahatan dengan model ini tentu sangat merugikan nama baik negara. Oleh karena itu perlu ada alternatif lain yang bisa menggantikan cara pandang yang demikian itu. Pendekatan transendental adalah solusi terbaik yang bisa ditawarkan
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE Susanto, Wahyu Adi; Hendrawati, Heni; Basri, Basri
Varia Justicia Vol 13 No 1 (2017): Vol 13 No. 1 Maret 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the overview of Criminology Crime Against Scams Buy Sell Online. Who in real life is very rife due to the lack of security and surveillance conducted by public authorities, so that many victims of criminal fraud and selling online, supported and easy to commit a criminal act of buying and selling online with a variety of modes available. To resolve the problem it should be known what are the factors that caused the criminal act of buying and selling online in terms of criminology. And how do the efforts of law enforcement officers in dealing with criminal fraud and selling online. Writing of this method normative empirical research that aims to make the data in a systematic, factual, and accurate about the facts and what happens on the field sebenrnya. With a data sekuder and as a source of primary data. Factors that cause the Crime Fraud Buy Sell Online influenced by various factors such as economic factors, environmental factors, social and cultural factors, factors easily commit crimes of fraud and selling online, factor the lack of risk of being caught by
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN TRANSENDENTAL Basri, Basri
Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1882

Abstract

Penegakan hukum kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan hanya menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam mengungkap, menangkap, menahan, mendakwa dan memidana para pelakunya yang terbukti bersalah, namun belum menggambarkan sebuah keberhasilan di dalam pemberantasan kejahatan korupsi secara luas. Sehingga dengan keberhasilan upaya seperti itu melahirkan suatu persepsi bahwa kejahatan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Dengan kenyataan demikian yang tergambar adalah Indonesia negara yang korup. Hal ini tentu suatu kontrakdiktif dengan tujuan yang diharapkan dalam pemberantasan kejahatan korupsi. Pendekatan pemberantasan kejahatan dengan model ini tentu sangat merugikan nama baik negara. Oleh karena itu perlu ada alternatif lain yang bisa menggantikan cara pandang yang demikian itu. Pendekatan transendental adalah solusi terbaik yang bisa ditawarkan
ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA Basri, Basri
Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.Pertanggungjawaban pidana (mens rea), adalah menunjuk kepada unsur-unsurpembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkutsegi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah ?tidakdipidana jika tidak ada kesalahan?. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawabanpidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Romadapat dilihat pada rumusan Pasal 30 yang mengatur masalah kesalahan (mens rea),yaitu ?elemen mental?. Jadi berkaitan dengan unsur subjektif daripertanggungjawaban pidana. Dari Pasal 30 ini ada beberapa hal yang dapat diketahui,yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuhi pidana untukkejahatan yang berada dalam jurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukandengan sengaja (intent) dan dengan sepengetahuan (knowledge). (2) Seseorangdikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itubermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat,orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akanterjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwaada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.