Articles

Found 12 Documents
Search

THE ILLOCUTIONARY ACTS OF LUFFY’S UTTERANCES TO HIS ADDRESSEES IN COMIC ONE PIECE

LINGUISTICA Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract One aim of this article is to show through a concrete example how illocutionary acts used in One Piece comic. The illustrative example is taken from the utterances of One Piece comic. Central to the analysis proper form of utterances in One Piece comic that contain of illocutionary acts; i.e. representative, directive, commissive, expressive, declarative. 90 utterances were interpreted by actor, and it was found that the use of iilocutionary acts.   Keywords: Comic One Piece, Luffy’s Utterances, Illocutionary Acts

Optimasi Multirespon Proses Pemesinan Wire-EDM Pada Baja Perkahas HSS Menggunakan Metode Taguchi

JURNAL TEKNIK MESIN Vol 21, No 1 (2013)
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.326 KB)

Abstract

Pada proses Wire-EDM, pemotongan benda kerja dilakukan dengan memanfaatkan energi termal. Lapisan recast adalah lapisan putih pada permukaan benda kerja yang terbentuk akibat pengaruh panas yang ditimbulkan oleh loncatan bunga api listrik dan pembekuan kembali dari sebagian material yang meleleh pada proses pemesinan Wire-EDM. Lapisan ini bersifat getas dan memiliki nilai kekerasan yang berbeda dari logam induk. Tebal lapisan recast dapat diminimalkan dengan proses skim cut. Proses tersebut membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama, sehingga laju pengerjaan bahan menjadi kecil. Oleh karena itu, perlu ditentukan pengaturan  variabel proses yang tepat agar diperoleh benda kerja dengan lapisan recast yang tipis dan waktu pengerjaan yang singkat. Penelitian dilakukan pada baja HSS dengan menggunakan elektroda kuningan. Mesin wire-EDM yang digunakan adalah CHMER CW32F. Rancangan percobaan matriks ortogonal L8(27) memvariasikan faktor on time, open voltage, off time dan servo voltage. Masing-masing faktor diteliti dalam dua level dengan replikasi sebanyak 3 kali. Optimasi dilakukan dengan menggunakan metode Taguchi yang memanfaatkan prinsip total loss function dan faktor pembobotan untuk meminimumkan tebal lapisan recast dan memaksimalkan  laju pengerjaan bahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa on time, open voltage, dan servo voltage adalah faktor-faktor yang mempunyai kontribusi paling besar dalam mengurangi variasi dari respon yang diamati. Dari hasil optimasi yang telah divalidasi dalam eksperimen konfirmasi, kombinasi faktor pada wire-EDM yang dapat meminimumkan tebal lapisan recast dan memaksimalkan  laju pengerjaan bahan adalah on time yang diseting pada nilai 0.4 μs, open voltage yang diseting pada nilai 6 V, dan servo voltage yang diseting pada nilai 44 V.

ILLOCUTIONARY ACT IN KARATE KID’S MOVIE

LINGUISTICA Vol 3, No 4 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The study deals with the types of illocutionary act usedin Karate Kid’s Movie. The objectives of the study were to discover the dominant illocutionary act and to implicate for the use dominant illocutionary act in movie. The data were the transcript of Dre Parker’s utterances which were downloaded from internet.This research was conducted by using descriptive qualitative design. The findings showed that there were 220 utterances which contained 4 types of illocutionary act. Dre Parker tended to use the representative (54, 55%), directive (34, 50%), expressive (8, 18%),and commissive (2, 72%). The most dominant type of illocutionary act was representativebecause he mainly used the statement of arguing, asserting, informing and describing. Keyword :  illocutionary act, types of illocutionary act, movie

The Needs of Parents Who Have in Hospital Child

Jurnal LINK Vol 8, No 3 (2012): September 2012
Publisher : UPPM Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2031.515 KB)

Abstract

The research aim is to identify the needs of parents who have child in hospital. The research is descriptive. 30 parents who have child in Hospital ware involved in this reseaearch. Quesionaire about the needs of family was used ti cillect tha data. Descriptive statistic was used to analyse. The result shows that the most needs for parents are secure that have good medical care (Mean 3.37 ± SD 0.49), have to consult about child health progress (Mean 3.77 ± SD 0.43), get information about the result soon (Mean 3.97 ± SD 0.18), consult with doctor (Mean 3.73 ± SD 0.45), the medical team can understand parents’ feeling (Mean 4.00 ± SD 0.00). and permitted to stand by their child (Mean 3.93 ± SD 0.25).

PENGUJIAN MUTU KRITEX SP SEBAGAI PENGGUMPAL LATEKS

Jurnal Penelitian Karet JPK : Volume 30, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Pusat Penelitian Karet - PT. Riset Perkebunan Nusantara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.634 KB)

Abstract

Hampir seluruh lateks kebun untuk produk karet ekspor harus digumpalkan sebelum diproses lanjut. Bahan penggumpal lateks yang selama ini dianjurkan adalah asam format. Dengan alasan harga yang relatif mahal dan ketersediaan yang sulit diperoleh, sebagian besar petani karet jarang menggunakan asam format dan lebih memilih menggunakan penggumpal yang tidak dianjurkan seperti pupuk SP dan TSP, berakibat menurunkan kualitas karet. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap kualitas Kritex SP (penggumpal alternatif berbahan aktif asam anorganik) dalam menggumpalkan lateks dan membandingkannya dengan asam format sebagai kontrol. Percobaan dilakukan pada skala laboratorium untuk mengetahui mutu krep, dan pada skala pabrik untuk mengetahui pengolahan RSS menggunakan penggumpal Kritex SP. Parameter yang diamati meliputi waktu koagulasi, spesifikasi teknis, dan sifat fisika vulkanisat krep maupun RSS. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lama penggumpalan lateks kebun dengan larutan 2,50% Kritex SP (25,00 menit) berbeda nyata dengan lama penggumpalan larutan 7,50% Kritex SP (18,00 menit), tetapi tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan lama penggumpalan larutan 5% Kritex SP (20,33 menit) dan larutan kontrol (22,33 menit). Koagulum yang dihasilkan dengan penggumpal Kritex SP bersifat lebih lembut dan lunak dibandingkan koagulum dari asam format. Spesifikasi teknis dan sifat fisika vulkanisat krep dari Kritex SP tidak berbeda nyata dengan krep dari asam format. Dosis Kritex SP yang diperlukan dalam pengolahan RSS (2,35 ml/liter lateks) lebih tinggi dibandingkan dosis asam format (1,90 ml/liter lateks). Lembaran sit basah hasil penggumpalan Kritex SP berukuran lebih panjang, lebih tipis dan kurang lebar dibandingkan sit asam format. Spesifikasi teknis dan sifat fisika vulkanisat RSS dari Kritex SP tidak berbeda nyata dengan asam format, kecuali parameter PRI yang lebih rendah (83,50%) dibandingkan kontrol (86,00%). Diterima : 11 Juli 2012; Disetujui : 2 Oktober 2012 How to Cite : Simanjuntak, M., Bachtiar., & Rachmawan, A. (2012). Pengujian mutu kritex sp sebagai penggumpal lateks. Jurnal Penelitian Karet, 30(2), 108-116. Retrieved from http://ejournal.puslitkaret.co.id/index.php/jpk/article/view/127

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Kelautan dan Perikanan (Content Analysis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014)

JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menimbulkan pro kontra dikalangan politisi maupun birokrasi. Dengan adanya undang-undang tersebut memangkas beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya urusan kelautan dan perikanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek kebijakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait urusan kelautan dan perikanan dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode analysis content didalam kajian administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terbitnya undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah akan mempengaruhi struktur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan analisis isi kewenangan untuk urusan kelautan dan perikanan dialihkan ke tingkat diatasnya sehingga pendirian dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Pemerinntah Kabupaten/Kota tidak relevan lagi. 

KECUKUPAN HARA FOSFOR PADA PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KEDELAI DENGAN BUDIDAYA JENUH AIR DI TANAH MINERAL DAN BERGAMBUT

Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.752 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah menentukan dosis dan pemberian pupuk  P pada varietas kedelai di tanah bergambut dan mineral dengan budidaya jenuh air di lahan pasang surut. Penelitian ini dilaksanakan di tanah bergambut dan mineral lahan pasang surut tipe B dan C di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari April hingga Agustus 2014.  Penelitian menggunakan rancangan petak-petak terpisah. Petak utama adalah varietas (Willis dan Tanggamus), anak petak adalah waktu aplikasi (0, 0 dan 4 MST), dan anak-anak petak adalah dosis pupuk (0, 36, 72, 108 kg P2O5 ha-1). Hasil percobaan menunjukkan bahwa produktivitas kedelai di tanah mineral bergambut lebih rendah daripada di tanah mineral. Di tanah mineral bergambut waktu aplikasi fosfor pada 0 dan 4 MST lebih meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas, sedangkan waktu aplikasi fosfor di tanah mineral lebih baik pada umur pada 0 dan 4 MST. Dosis pupuk 108 kg P2O5 ha-1 meningkatkan produktivitas tanaman kedelai di tanah mineral bergambut sedangkan dosis 72 kg P2O5  ha-1 lebih baik untuk tanah mineral. Pada tanah mineral bergambut, interaksi (Tanggamus, waktu aplikasi 0 dan 4 MST serta dosis 72 kg P2O5 ha-1), menghasilkan produktivitas tanaman kedelai tertinggi (2.83 ton ha-1). Sementara itu interaksi (Tanggamus, waktu aplikasi 0 dan 4 MST serta dosis 72 kg P2O5 ha-1) menghasilkan produktivitas tanaman kedelai tertinggi 3.8 ton ha-1 di tanah mineral dengan teknik budidaya jenuh air di lahan pasang surut. Kata kunci : Dosis pupuk, Glycine max (L) Merr., fosfor, kemasaman tanah, varietas

PERANAN DIMENSI LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana pengaruh dimensi lingkungan terhadap proses pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar. Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektor pendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenamya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia.

ANALISIS TINGKAT GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA (PILWALI) 2018 DI KOTA MAKASSAR

Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 9 No 1 (2018): Edisi Juni 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat sejumlah analisis untuk menjelaskan pertanyaan mengapa terdapat fenomena golput di banyak daerah. Jika dihubungkan dengan fenomena pilwali di Kota Makassar maka menurut penulis bahwa lebih sesuai jika mengunakan analisis ketiga dan kelima sebagai kerangka dasar analisis untuk memahami fenomena tentang relatif tingginya jumlah golput. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Makassar pada pemilihan walikota tahun 2018 menurun bila dibandingkan pada tahun 2013 yakni tingkat partisipasi pemilih berada di angka 59,94 persen, dan pada tahun 2018, partisipasi pemilih turun sekitar dua poin menjadi 57,02 persen. Secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Faktor yang menyebabkan. Faktor yang mempengaruhi prilaku tidak memilih (Golput) adalah: 1) Faktor Sosial Ekonomi: Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. 2) Faktor Psikologis: Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak memilih atau non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. 3) Faktor Rasional: melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.

PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB PERDATA KEPADA KEPALA DAERAH AKIBAT WANPRESTASI OLEH KEPALA DINAS

Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.951 KB)

Abstract

ABSTRAKWanprestasi dalam perjanjian konstruksi kerap ditemui dalam praktik, baik yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan, maupun pihak pelaksana pekerjaan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan wanprestasi dibebankan memulihkan kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Hal demikian tercermin dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TGR, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku pihak pemberi pekerjaan proyek terbukti melakukan wanprestasi. Menarik untuk dicermati, majelis hakim dalam putusannya justru membebankan Walikota Tangerang Selatan untuk bertanggung jawab secara keperdataan. Isu hukum yang hendak dijawab dalam tulisan ini, terkait apakah penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG tentang pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh kepala dinas telah sesuai dengan ajaran hukum administrasi negara, dan ajaran hukum perdata. Untuk menjawab isu hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersandar pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut ajaran hukum administrasi negara, walikota selaku kepala daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata akibat wanprestasi yang dilakukan kepala dinas. Demikian pula dari perspektif Pasal 1340 KUHPerdata, walikota bukanlah merupakan pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kepala dinas, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab secara keperdataan.Kata kunci: tanggung jawab perdata, kepala daerah, wanprestasi. ABSTRACT Breach of contract in construction agreements is often found in practice, whether carried out by the employer, or the implementing party. As a consequence, the defaulting party is charged to recover losses arising from the implementation of the agreement. This was reflected in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/ PN.TGR, which is the Head of South Tangerang City Health Office, as the project employer, has been proven in breach of contract. It is interesting to note that the panel of judges in its decision actually charged the Mayor of South Tangerang with a contractual liability. The legal issue in this paper is whether the interpretation of judges in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/ PN.TNG concerning the imposition of civil liability to the regional head due to default committed by the head  of office is in accordance with the teachings of the law of state administration and civil law. To answer these issues, the author uses normative legal research methods based on secondary data obtained through literature studies. The results of the analysis show that the panel of judges has erred in interpreting the concept of regional head accountability. According to the teachings of the state administration law, the mayor as the head of the region cannot be privately liable for the default committed by the head of office. Likewise, from the perspective of Article 1340 of the Civil Code, the mayor is not a party to the implementation of the agreement made by the head of office, therefore civil liability cannot be burdened to him. Keywords: civil liability, regional head, default.