Articles

RESPONS HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH DOMBA LOKAL INDONESIA TERHADAP STRES TRANSPORTASI SELAMA 12 JAM (HAEMATOLOGICAL AND BLOOD BIOCHEMICAL RESPONSES TO 12 HOUR TRANSPORTATION STRESS IN IN LOCAL INDONESIAN SHEEP) Sarmin, Sarmin; Hana, Amelia; Astuti, Pudji; Febrianto, Yuda Heru; Airin, Claude Mona
Jurnal Veteriner Vol 20 No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Veterinary Medicine, Udayana University and Published in collaboration with the Indonesia Veterinarian Association

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19087/jveteriner.2019.20.1.48

Abstract

The objective of this study was to investigate the effect of transport 12 hours on  haematological and some biochemical responses of local Indonesian sheeps.  Ten adults (2.0-2.5 years)  male local Indonesian sheeps  BW adult 30-40 kg were transported by L-300 pickup truck starting at 3:00 pm to 3:00 am on the d 2 without stopping. Jugular blood were collecte-d at 7 am (-8 h pre- transportation as baseline), 15:00  immadiately after (0 h),  19:00 (4 h), 23:00 (8 h) ,  03.00 (12 h ), and at 11.00 d 2 (+8 h)  post-  transportation as recovery period). Under  the conditions of the present study, transport of local Indonesian sheeps significantly increased glucose  during 4 h  transport (P <0.05), increased eosinophil at 0 h (P <0.05) and no significant changed in erythrocytes, haemoglobin , monocytes, neutrophils, lymphocytes, leukocytes,  packed cell volume (PCV), and total plasma protein (TPP) (P> 0.05). Our findings showed that transportation 12 h affected  eosinophil during 0 h and glucose metabolism during 4 h of transportation, but did not any affect on some haematology and dehydration responses in local Indonesian sheeps. 
PCS-8 OYSTER SHELL POWDER AS ALTERNATIVES MACROMINERAL FOR SYNTHETIC TESTOSTERONE Astuti, Pudji; Airin, Claude Mona; Nururrozi, Alfarisa; Harimurti, .
Hemera Zoa Proceedings of the 20th FAVA & the 15th KIVNAS PDHI 2018
Publisher : Hemera Zoa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.254 KB)

Abstract

Oyster is one of seafood produced in waters, especially in eastern Indonesia. During this time, oyster is known as aphrodisiac agents, an agent that can increase sexual appetite because it can remind testosterone levels and very high nutrient content of zinc, vitamin A iron, calcium, and selenium are also Vitamins A and Vitamin B12. Therefore, the oyster is known as the mineral's potent testosterone-boosting abilities (Matsuda et al., 2003). Zinc is also very important, it can be used as a stimulant of enzymes, hormones and the immune system.Due to the abundance of oysters in Indonesia, only meat of oyster is consumed, while the existing shells are never used to consume and just thrown away. Therefore, a research plan will be made on the use of oyster shell waste, as a precursor of testosterone in Rat (Rattus norvegicus). Since many kinds of oyster, it would be compared among three kinds of oyster shell namely Kerang darah (Anadara granosa), Kerang hijau (Perna viridis) and Kerang keong (Telescopium telescopium).Based on function, Zn inhibits aromatase enzyme which convert estradiol to testosterone as a consequence, testosterone levels will increase (Michell et al. 2012).The purpose of this study were to determine the highest content of Zn among the three types of oyster shell; 2. To measure testosterone levels in rat after given shell powder containing highest Zn.
PEMANFAATAN ELECTRONIC NOSE SEBAGAI SENSOR KIMIAWI URIN GUNA MELACAK BIRAHI SAPI (ELECTRONIC NOSE AS URINARY CHEMICAL SENSOR FOR DETERMINING ESTROUS PHASE IN CATTLE) Astuti, Pudji; Airin, Claude Mona; Widiyanto, Slamet; Sjahfirdi, Luthfiralda; Maheshwari, Hera
Jurnal Veteriner Vol 17 No 4 (2016)
Publisher : Faculty of Veterinary Medicine, Udayana University and Published in collaboration with the Indonesia Veterinarian Association

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The timing of artificial insemination relies largely on behavioral observation of estrus. The problemfaced is that not all cattle shows signs of estrus significantly, which affect the accuracy of insemination,and therefore,the success rate of Artificial Insemination is less than 50%. Recently, the determination ofestradiol levels as an indicator of estrus is done by observation of physical signs and doing ELISA test,which is expensive and provide longer time. In order to solve these problems, a tool estrus detector is madenamely Electronic Nose (EN). Determination of estrus with EN is cheaper because it does not need to usecomplexmaterials, just only use the samples. Mechanism of action of EN is using a sensor that is vaporized,while animals estrus will emit pheromones that are vaporized. Theaim of this study was to determinewhether the stage of estrus can be detected by using EN. Urine of female Ongole Crossbred which maintainedin Kuwang, district of Cangkringan, Yogyakarta, with BCS of 3 was used in this research. The sample wascollected shortly before injection of dinoprost as estrus synchronization then it repeated when cattle got estrus phase. The urinary sample of the estrus cattle was sensitive to methane, propane, butane, whereasin non-estrus cattle, besides the three of these component (methane, propane, butane), sensor was alsocaptured hydrogen sulfide. Furthermore, our electronic nose had been able to distinguish estrus phase andnon-estrus based on domain area.Thus, the Electronic Nose is very prospect used as a detector of estrus incattle. Hydrogen disulfide could possibly be used as an indicator comparison between cow estrus and nonestrus.
Eksperimen pembuatan dodol lidah buaya dengan penambahan tepung ketan Nisviati, Imama; Wahyuningsih, Wahyuningsih; Astuti, Pudji
Jurnal Kompetensi Teknik Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jkomtek.v8i2.8475

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas inderawi dodol lidah buaya dengan penambahan tepung ketan 20%, 30%, 40% ditinjau dari aspek tekstur, warna, rasa dan aroma. Selain itu juga untuk mengetahui kandungan kalium dan serat kasar dodol lidah buaya hasil eksperimen serta mengetahui tingkat kesukaan masyarakat. Data dianalisis dengan analisis varian klasifikasi tunggal untuk mengetahui perbedaan kualitas inderawi dodol lidah buaya dengan penambahan tepung ketan, kandungan kalium dan serat kasar digunakan metode AOAC, sedangkan deskriptif persentase untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat. Hasil analisis perbedaan kualitas inderawi dodol lidah buaya hasil eksperimen menunjukkan ada perbedaan pada indikator tekstur, warna dan aroma, namun pada indikator rasa tidak menunjukan adanya perbedaan.. Hasil analisis uji kandungan gizi menunjukkan rata-rata kandungan kalium dan serat kasar , penambahan tepung ketan 20%, 30%, dan 40% yaitu 0,025% dan 0,45%, 0,08% dan 0,87% serta 0,16% dan 1,28%. Hasil analisis tingkat kesukaan masyarakat menunjukkan tiga sampel dodol lidah buaya hasil eksperimen disukai masyarakat.
KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PUTRI JAYANTI, ROBI; ASTUTI, PUDJI
JURNAL NOVUM Vol 1, No 1 (2013): volume 1 edisi 1
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA   Robi Putri Jayanti Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, robiputri@yahoo.com.   Abstrak (Times New Roman 10, Bold, spasi 1, spacing before 12 pt, after 2 pt) Kebebasan kekuasaan kehakiman adalan salah satu syarat sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman menjadi hal yang utama untuk menjamin tercapainaya keadilan, yang menjadi hak semua orang. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan tentang kebebasan kekuasaan kehakiman, namun tidak disebutkan kebebasan seperti apa yang ada dalam pasal tersebut. Harus dimilikinya kebebasan oleh kekuasaan kehakiman, mengakibatkan kebebasan adalah hak bagi kekuasaan kehakiman tersebut. Setiap hak selalu dibatasi oleh kewajiban, dan dari beberapa kewajiban hakim, beberapa diantaranya adalah imparsialitas dan akuntabilitas. Jaminan akan dilaksanakannya hak dan kewajiban tersebut dengan baik, membuat harus diadakannya pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsep atau batasan-batasan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebab peradilan pidana adalah sebuah proses yang berbeda dari proses peradilan lainnya, yang mana terdapat pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan. Tugas pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan membuat hakim tidak berhak untuk menerapkan hukum, kecuali menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan hukum yang digunakan oleh penuntut. Metode penelitian ini adalah normatif preskriptif. Pada akhirnya disimpulkan bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman yang ada pada saat ini adalah kebebasan yang seluas-luasnya, sehingga seharusnya terdapat pengawasan terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut yang dapat memberikan pressure lebih dari pengawasan yang saat ini ada. Hal tersebut karena pengawasan yang efektif pada saat ini adalah pengawasan dari internal Mahkamah Agung, sedangkan Komisi Yudisial yang sebenarnya adalah badan pengawasan kekuasaan kehakiman justru hanya berhak memeriksa dan memberikan rekomendasi hukuman, bukannya menjatuhkan hukuman. Kata Kunci: kebebasan kehakiman, peradilan pidana   Abstract Independence of judicial authority is a term of condition in a constitutional country. Independence of judicial authority is a main requirement to ensure of a  justice which is the right of the citizen. The Basic Costitutional Law of 1945 chapter 24 verse 1 The Republic of  Indonesia  guarantee  the  freedom  power  justice, but does not clearly state freedom as anything that is the article    mentioned. Judicial power should have the authority of independence. Therefore, the independence is a right for authority judicial was. Every right always restricted by obligations. Among of the judges obligations, some of them are including  impartiality and accountability. To ensure these obligations well carried of the duties, it is need to  supervise the justice authority. The aim of this research is knowing the concept or limitations in independence of judicial authority of Indonesian criminal court’s system. The criminal court is a different process from others judgements process, which  involves a preliminary investigation and prosecution. The task of a preface inspection and prosecution makes judges are not eligible to apply law, except to impose punishment to the accused based on law that is used by prosecutors. The method of this research is a normative prescriptive. Hence the result is a final assessment of the writer toward the independence of judicial authority. At the end of the research, it can be concluded that independence judicial authority has a wide area in implementation of judicial process at this time, so it is need an observation to it. This observation can give more pressure considered to the last observation. This was because vision the effective observation at present is the supervision of the internal Supreme Court, while the Judicial Commission is actually the real observation justice institution who has the right to inspect and gives judicial punishment recommendation neither to implement its punishment. Keywords: content, formatting, article. 
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA RAKHMAWATI, OKTARIA; ASTUTI, PUDJI
JURNAL NOVUM Vol 1, No 1 (2013): volume 1 edisi 1
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA   Oktaria Rakhmawati           Prodi S1 Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, dewijustitia@gmail.com Dr. Pudji Astuti, S.H, M.H. Prodi S1 Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, toetche60@yahoo.co.id Abstrak PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ri ngan dan Jumlah Denda dalam KUHP bertujuan mengurangi penumpukkan beban perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan. Karena masa berlakunya masih relatif singkat, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penerapan/ Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif yang menggambarkan penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012  di Pengadilan Negeri Surabaya. Data diperoleh melalui informan, yaitu Panitera dan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat 4 perkara Tipiring dengan nilai kerugian maksimal Rp 2,5 juta ternyata diproses dengan Acara Pemeriksaan Biasa (2 perkara) dan Singkat (2 perkara) dengan alasan pembuktiannya mudah / sulit. Sedangkan menurut PERMA No. 2 Tahun 2012, perkara Tipiring yang dimaksud Pasal 1 PERMA seharusnya diperiksa menggunakan Acara Cepat untuk mengurangi penumpukkan beban perkara di Pengadilan. Hakim berpendapat tidak menerapkan PERMA tersebut disebabkan, kedudukan PERMA yang berada di bawah Undang-Undang, tidak dapat menyesuaikan maupun merubah KUHP dan tidak dapat diterapkan bagi residivis. Menurut Peneliti, meskipun PERMA ada di bawah hierarkhi peraturan perundang-undangan, namun PERMA berwujud suatu peraturan, yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, dan memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. PERMA No.2 Tahun 2012 samasekali tidak bermaksud merubah KUHP, ia hanya melakukan perluasan nilai mata uang dengan masa kini. Kesimpulan yang diperoleh, Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012, belum berjalan secara efektif. Maka Untuk mengubah nilai nominal kerugian yang tercantum dalam KUHP, yang terkait dengan pencurian ringan, penipuan ringan, penadahan ringan, penggelapan ringan, Legislatif harus segera mengambil langkah konkrit untuk mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang sebagai KUHP baru. Sehingga upaya pembaharuan hukum Pidana di Indonesia lebih efektif. Serta sosialisasi PERMA No. 2 Tahun 2012 harus lebih gencar agar PERMA dapat berjalan efektif. Kata Kunci:  Implementasi; Tindak Pidana Ringan/ Tipiring.   Abstract The Rules of Supreme Court /PERMA No. 2 in 2012 in 2012 about Adjustments Limitations of a Criminal Act lightweight  and limitation of amercement in Criminal Code aims to reduce the burden matter of  Criminal case in court. Because the effectuation PERMA No.2/2012 is still relatively short, researcher are interested to do the  research about The application/ implementation of PERMA No. 2 in 2012 in the Court of Surabaya. This research is Descriptive qualitative research, that describes the application PERMA No. 2 in 2012 in the Court of Surabaya. Data obtained from the informers, the officials and Judges in the Court of Surabaya. Data was received by analyzed by using qualitative research approach. In the Court of Surabaya there are 4 criminal act lightweight case with the value of the loss maximum Rp 2.5 million in fact be processed with ordinary investigation (2 case) and brief investigation (2 case) on the grounds that this case verification is easy or difficult. While according to PERMA No. 2 in 2012, the Criminal Act Lightweight case that mentioned in Article 1 PERMA should be checked using Fast quickly to reduce their proliferation burden case to The Court. Judges do not implement PERMA was due, the position PERMA that are under Law, not being able to adapt and change Criminal Code and cannot be applied to recidive. According to researcher, even though it is under hierarchy PERMA regulation, but PERMA tangible a regulation, which was established by the Supreme Court, and has a binding power, based on article 8 paragraph (2) of Act No. 12 in 2011. PERMA No. 2 in 2012 it did not intend to alter the Criminal Code, it only expanding the currency values with the present. Conclusion, implementation of PERMA No. 2 in 2012, has not been running effectively. So, To change the nominal loss that was listed in Criminal Code, which are related to theft light, deception lightweight, light robbery case, embezzlement light, for the Legislature must immediately take concrete steps to confirm the Draft Law Criminal Code to new Criminal Code. So, the establish  of legal reform in Indonesia more effective. And socialization PERMA No. 2 in 2012 must be more aggressive in order that PERMA can effectively run                                                            Keywords : Implementation, Criminal Act Lightweight/ Lichte Misdrijven.
ANALISIS YURIDIS PENAYANGAN IKLAN PENJUALANBAYI DAN ORGAN GINJAL MELALUI INTERNET ADE CHAYANI, IRQA; ASTUTI, PUDJI
JURNAL NOVUM Vol 2, No 2 (2013): volume 2 edisi 2
Publisher : JURNAL NOVUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Internet merupakan salah satu dampak dari kemajuan Teknologi dan Informasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun keberadaan internet seperti pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dilakukannya kejahatan. Kegiatan seperti periklanan dengan menggunakan media internet melalui situs jual beli gratis, dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengiklankan barang-barang yang oleh hukum tidak boleh diperjualbelikan seperti bayi dan organ ginjal. Akan tetapi pengaturannya belum diatur dalam UU ITE, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan apakah pemasangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana?   Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mengkaji UU ITE dan UU lain yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan historis   Perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet merupakan tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang meliputi 1.Adanya pemasang iklan atau pelaku 2.Melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil) 3.Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Meskipun belum ada aturan yang mengaturnya secara formil, namun perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena telah melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mendorong terjadinya human trafficking dan melanggar UU kesehatan.   Perbuatan menayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet merupakan tindak pidana dan dapat dikategorikan sebagai cybercrime, maka seharusnya ditambahkan dalam UU ITE mengenai ketentuan pidana terhadap setiap orang yang menayangkan iklan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelakunya dapat dikenai sanksi.   Kata Kunci: periklanan, tindak pidana, cybercrime     Abstract Internet is one of the impact of technology advances and information that are beneficial to human life. But the existence of the Internet as a double-edged sword, in addition to contributing to the enhancement of human well-being, and effective means of doing evil. Activities such as advertising using internet media buying and selling through the site free, exploited by some unscrupulous to advertise items that by law should not be bought and sold like a baby and kidney. However, the settings have not been set in the ITE Law, so the researchers were interested in whether the issues raised advertising sales people and human organs in the internet through free trading site can be classified as a criminal offense?   This research is a normative study that examines the ITE Law and other laws related to the problem. The type of material used consisted of legal primary legal materials, secondary and tertiary to be processed and classified for later review. The approach used in this study is the approach to legislation, conceptual and historical.   Deeds baby ad sales and kidney via the Internet is a crime, because it has met the elements to be considered as a criminal offense that includes 1. There are advertiser or actors 2. Against values ​​that live in the community (unlawful material) 3. There are not excuses and justification. Although there are no formal rules that govern it, but such actions can be classified as a criminal offense for violating the values ​​that live in the community, and to encourage human trafficking and violation of health laws.   Deeds ran the advertising sales of baby and kidney over the internet is a crime and can be categorized as cybercrime, it should be added in the ITE Law regarding criminal provisions against any person who broadcast advertising of goods that do not comply with the laws and regulations so that the perpetrators can be sanctioned.   Keywords: advertise, crime, cybercrime
IMPLEMENTASI PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (KIMWASMAT) DALAM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG Pambudi, Yogi Cahya Bagus; Astuti, Pudji
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2013): Volume 3
Publisher : UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran KIMWASMAT di lembaga pemasyarakatan Jombang. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengawasan KIMWASMAT dalam pelaksanaan putusan pengadilan negeri di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian adalah lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang. Populasi dalam penelitian adalah hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan sebagai responden dan juga narapidana yang diambil secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan KIMWASMAT dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang belum optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor KIMWASMAT, yaitu keterbatasan tenaga dan waktu; faktor hukum, yaitu kurang terdapat sinkronisasi peran KIMWASMAT dalam UU Pemasyarakatan; dan faktor keuangan, yaitu kurangnya anggaran yang disediakan untuk KIMWAMAT. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa KIMWASMAT telah melaksanakan tugasnya namun belum sempurna seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Diharapkan agar dilakukan penambahan jumlah hakim sebagai KIMWASMAT, peningkatan komunikasi dan koordinasi oleh pihak pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta penambahan anggaran agar pelaksanannya optimal.Kata kunci : KIMWASMAT, Implementasi, NarapidanaAbstractThis study aimed to describe the role of KIMWASMAT in Penintetiary Jombang. Problem in this study is how the implementation of monitoring KIMWASMAT in execution of state court decisions in the penintetiary class IIB Jombang and what things are a obstacle in that implementation of the KIMWASMAT monitoring. This study used descriptive research with quantitative methods. The research location is the penitentiary class IIB Jombang and Jombang district court. The populaitions were judges and prison staff as well as prisoners of respondents who drawn at random. The results showed that the implementation of the implementation of monitoring KIMWASMAT in implementing imprisonment in the penitentiary class IIB Jombang not optimal due to several factors: KIMWASMAT factors, the energy and time constraints; legal factors, the less synchronization KIMWASMAT role in the penal law; and financial factors, lack of budget provided for KIMWASMAT. The conclusion that can be drawn that KIMWASMAT its duty but not perfect as expected by the law. It is hoped that increase the number of judges as KIMWASMAT, enchace communication and coordination between court and penintetiary, and increase money so that optimal implementation.Keywords: KIMWASMAT, Implementation, Prisoner
EFEKTIVITAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA Kartika, Yusniar Pandu; Astuti, Pudji
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2013): Volume 3
Publisher : UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian yang dilakukan di Terminal Joyoboyo dan Terminal Purabaya Surabaya ini bertujuan untukmengetahui efektivitas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak jalanan di KotaSurabaya. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak merupakan salah satu kebijakan yangdibuat untuk melindungi hak anak termasuk anak jalanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptifkuantitatif dengan responden Kepala Dinas Sosial dan anak-anak jalanan di Terminal Joyoboyo danPurabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah random samplingkarena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang adadalam anggota populasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan persentase. Darihasil penelitian, diketahui bahwa persentase penerapan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anakterhadap anak jalanan tidak efektif yaitu sebesar 46,17%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UUtentang Perlindungan Anak terhadap anak jalanan ini tidak berjalan dengan baik. Faktor penegak hukumdan budaya hukum masih buruk dan menjadi faktor penghambat keefektifan undang-undang. Namun,Pemerintah Surabaya tetap melakukan upaya untuk menekan jumlah angka anak jalanan di KotaSurabaya melalui program razia, pembinaan dan bimbingan moral terhadap anak jalanan di KotaSurabaya. Disimpulkan bahwa program razia, pembinaan bakat dan bimbingan moral diterapkan padaanak jalanan sebagai bentuk implementasi UU Perlindungan Anak. Disarankan kepada pemerintah untukmemberikan penyuluhan kepada orang tua anak jalanan serta melakukan kerjasama dengan sanggar dankomunitas anak jalanan agar dapat memberantas dan memberdayakan keluarga anak jalanan.Kata Kunci: UU Perlindungan Anak, anak jalananAbstractThis study is conducted in Joyoboyo and Purabaya Terminal intent on the effectiveness of laws number23, 2002 about children protection in the fringe area of Surabaya. The law number 23, 2002 is one of thepolicies that made for protecting children rights included waifs. This study applies qualitative descriptivedesign moreover the head of social and waifs department in Joyoboyo and Purabaya Terminal as theparticipant. The sample technique in this study use simple random sampling. This technique is appliedbecause samples are taken randomly in one population by ignoring their strata in the population member.The analysis that is used in this study is percentage. The findings and discussions found 46,17% from thepercentage of application of laws number 23, 2002 about children protection. It means that this law isineffective. This result shows that the law about children protection is inapplicable. Enforcer factorsentences and still bad law culture and as statute effectiveness resistor factor. However, Surabaya publicagency still effort to decrease the number of waifs in Surabaya by raid program, founding, and moralguidance for them. It can be concluded that the application of the raid program, founding, and moralguidance are kinds of the implementation the laws about children protection. The government issuggested to conduct counseling to waifs’ parents. Furthermore, good cooperation with waifs’ communityis one of the best ways to make their life beneficial.Keywords: the laws of children protection, the waifs.
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PATI Prasetyo, Catur Adi; Astuti, Pudji
Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2013): Volume 3
Publisher : UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini yakni, salah satunya untuk mengurangi jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over capasity. Disamping itu Pembebasan Bersyarat dimaksudkan untuk memberikan hak narapidana sebagai wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati; (2) Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 narapidana diambil 20% dari 100 narapidana yang berhasil mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif dengan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati dilaksanakan dalam kurun waktu tidak lebih dari 4 bulan. Hal ini lebih singkat dengan yang diatur dalam Permen Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas yang memberi jangka waktu 6 bulan. Jadi hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pati sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.AbstractThe purpose of this study, one of them to reduce the number of inmates who are in prison are already over capasity. Besides Parole intended to give prisoners rights as a form of respect for human dignity. Problems in this study were: (1) How is the implementation of Corrections Parole in Class IIB Starch, (2) the constraints that arise in the implementation of parole. This type of research is descriptive quantitative. Research sites in Class IIB Pati Penitentiary. The sample in this study amounted to 20 prisoners captured 20% of the 100 prisoners who managed to get parole. Data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used is the percentage of quantitative analysis. The results showed that the implementation of Corrections Parole in Class IIB Starch implemented within a period of not more than 4 months. It is more concise with the set in Candy Justice No. M.01-PK.04.10 1989 on Assimilation, Parole, and leave Toward that gives free period of 6 months. So the results of this study concluded that the implementation of the existing parole in prison Pati Class IIB is in conformity with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.01-PK.04.10 1989 on Assimilation, Parole, and leave Toward Free.Keywords: Parole, Prisoners, Prisons
Co-Authors . Sumartono . Sunaryanto Abdul Rochim ADE KURNIA OKTAVIANIS SALIM Affandi, Mohamad Arif AFIFAH PUTRI RP AFRIZIA ADITYA NANDANI, AFRIZIA Agah D. Garnadi Alfarisa Nururrozi, Alfarisa ALIEF FAJAR SWASANA, ALIEF Amal Witonohadi Amalia Marom, Amalia AMANDA AYU CAHYANINGTYAS Amandia Dewi Permana Shita, Amandia Dewi Permana Amelia Dewi, Elyna Amelia Hana Amelia Hanna Amrullah Anindito ANIS FAUZIYAH, ANIS ARDI WILDAN, ARDI Aris Junaidi Aryani, Retno Aryani, Retno Asmarani Kusumawati Asyhari . Atik Kurniawati, Atik Bambang Purwantara Calude Mona Airin CANDRA WIBAWA Catur Adi Prasetyo Christin Marganingsih Santosa Claude Mona Airin Claude Mona Airin ClaudeM Mona Airin Danang Dewantara Ananda Putra, Danang Dewantara Ananda DEDEK PRATAMA P.P. DESTI MERLIANA, DESTI Diah Tri Widayati Didik Yulianto DIEGY VALACH NAROTAMA, DIEGY DIKA CHANDRA, WIDYA DONDIN SAJUTHI DWI AFANDI PRANAMA, DWI Dyah Nurani Setyaningsih Edi Santosa ELIS WINARSIH, ELIS Endang Baliarti ERIC HAYES Faisol Rahmat, Faisol FANDRI RACHMANTO Fanino Jati Maulana, Fanino Jati FATMASARI, Febrianto, Yuda Heru FIKI ANDIKA, FIKI FIRDIANSYAH, FARHAN Fitriyah Fitriyah FRANSISCUS XAVERIUS SRI SADEWO HADI SUKADI ALIKODRA Hadi Sukardi Alikodra Hana, Raden Rara Amelia Hanna Lestari Santosa, Hanna Lestari Harimurti, . Helmanila, Fitria HERA MAHESHWARI Ika Wahyu Purnamasari, Ika Wahyu IMING IMUNGKASI DEVI SUKO P, IMING IRQA ADE CHAYANI Ismaya (Ismaya) ISMAYA DWI AGUSTINA Ismaya Ismaya Iveline Anne Marie, Iveline Anne Jimny Suryo Pamungkas, Jimny Suryo khusnul khotimah Koko Kurniawan Kresno Suharto L Rachmawati, L Laili Rachmawati Larasati, Ira Laurentius Hartanto Nugroho, Laurentius Hartanto LUTHFIRALDA SJAHFIRDI Luthfiralda Sjahfirji MAS DANAR TETUKA KALIMASADA, MAS Meddiati Fajri Putri METHIKA AYU NURNINGTYAS, METHIKA Meti Indrowati Michael Setiawan, Michael Miftah Farid MIYUT WIDI ASTUTI, MIYUT MOCHAMAD NURFIYANTO MONICA LUTFIYATI KHASANAH Mozes R. Tolihere Muflikhah, Dewi MUHAMMAD AFIF ROFIQI, MUHAMMAD Nanik Setyowati Nawika, Nuke Nikki Aldi, Nikki Nisviati, Imama Nugraha, Deni Pandu Nugroho, Andhika Dwi NUKEN KOGOYA, NUKEN Nuraini Rahmawati NURUL KARIMAH OBIN SAPUTRA, OBIN Oktadina Sekarwangi, Oktadina OKTARIA RAKHMAWATI Penny Humaidah Hamid, Penny Humaidah Permana Shita, Amandia Dewi Prabowo Purwono Putro Pradityo Yoga Wibowo Prayudawisi, Rosita Dwiana Purwoko . Putri Krida Gita P. RAHFINA J WULANSARI, RAHFINA RAMADHANI, WISNU Rarastoeti Pratiwi Resti Ayu Indriana, Resti Ayu Reviany Widjajakusuma RINO NOVIANTO, RINO ROBI PUTRI JAYANTI RUHKAYAH, SITI Rumiyati Rumiyati Sarmin - Sarmin Sarmin Seta Kencana Putra, Ardhimas Siti Fathonah Slamet Widiyanto Soekarti Moeljopawiro, Soekarti Sukarti Moeljopawiro Sulaiman, Akhmad Yusuf Sulistyowati . Sunendar - SUTEDI SENO PUTRO, SUTEDI Tantin Ermawati Tauhid, Tauhid Teguh Budipitojo Tri Wahyu Pangestiningsih Triwulandari SD, Triwulandari TUTY LASWARDI YUSUF UMI YASROH Wafa, Mohammad Ali wahid nurrohman Wahyuningsih Wahyuningsih Wardhana, I Gede Adhitya Wisnu WAWAN KURNIAWAN, WAWAN Wijaya, Lutfi Winnie Septiani Yogi Cahya Bagus Pambudi Yuda Heru Fibrianto Yusniar Pandu Kartika YUSRON ANDISTYONO, YUSRON YUSUF SETYO NUGROHO Zahara Meilawaty ZUBAIRI